cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) Rizki Romandona; Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.817

Abstract

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatanya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (mens rea). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (mens rea), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Fungsi asas mens rea dan actus reus dalam Penerapan dan kedudukan Pasal 340 terhadap kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo dengan nomer perkara 53/PID/2023/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan sumber hukum yang menganut Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri. Asas actus reus akan selalu mengikuti mens rea dalam hukum pidana karena memberikan landasan untuk membedakan tindakan kriminal yang disengaja dengan tindakan yang tidak disengaja. Namun, perlu dicatat bahwa asas mens rea dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum yang berbeda dan tergantung pada konteks hukum yang dihadapinya.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (PIRT) YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA KEMASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putra, Ryan Fachryan Lesmana
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.844

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang kemudian hal ini lah yang menjadi hak dari konsumen. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal tersebut masih kurang diperhatikan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. 2) Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi pelaku usaha yang mengendarkan makanan hasil tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran dimana menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif, dengan mengambil jenis data secara kuantiatif melalui kuisioner dan data secara kualitatif melalui sumber data primer yaitu Undang-Undang, dibantu dengan data-data sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis campuran. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi, sehingga hal penting seperti masa kadaluwarsa makananpun tidak diperhatikan. Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan adalah sanksi berupa perdata yang diatur didalam PP No 69 Tahun 1999 dan pidana yang diatur lebih lanjut di dalam UUPK.
DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP INVESTASI ILEGAL OLEH PELAKU AFILIATOR BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb) Salma Zenitha Zahra; Hanin Alya' Labibah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana pada kasus investasi ilegal pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/Blb dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan putusan nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitianini, penulismenyimpulkan dan menemukan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afiliator binary optionyang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik tersebutbegitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Sebagaimana kewajiban seorang Hakim selaku aparat peradilan negara berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Asri Elies Alamanda, Hafid Irfani,
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.846

Abstract

Penelitian ini membahas tentang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia. Penjabat Kepala Daerah bertugas mengisi posisi kepala daerah sementara jika pejabat kepala daerah yang sebenarnya absen atau belum diangkat secara permanen. Mekanisme pengangkatannya diatur oleh Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Presiden menunjuk penjabat gubernur berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat bupati/wali kota berdasarkan usulan gubernur. Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang spesifik mengenai persyaratan, masa jabatan, evaluasi, dan monitoring terhadap kinerja penjabat kepala daerah belum ada, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Keterbatasan peraturan menyebabkan ketidaktransparanan dan kurangnya pertanggungjawaban dalam mekanisme pengangkatan. Prinsip keterbukaan yang menuntut proses pengangkatan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat belum terpenuhi sepenuhnya. Sementara itu, prinsip akuntabilitas yang membutuhkan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan juga belum diimplementasikan dengan baik
PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENETAPKAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DAN PENANGGUHAN PENAHANAN PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO Irma Mangar, Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati,
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.848

Abstract

Saksi adalah bagian utama pada rangkaian pemeriksaan dari awal hingga akhir perkara pidana. Informasi saksi selalu dipergunakan guna mendapatkan petunjuk bagi penyidik pada proses investigasi. Oleh karenanya kedudukan penting saksi seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan menjadikan status saksi sebagai alibi suatu tindak pidana. Banyak ketidakjujuran yang diperbuat oleh oknum pelaku kejahatan guna melindungi status saksinya supaya tidak meningkat statusnya menjadi tersangka. Kebijakan dan pertimbangan penyidik sangat diperlukan dalam pengalihan status saksi menjadi tersangka. Selain mempertimbangkan dalam hal pengalihan status dari saksi menjadi tersangka, pertimbangan jaksa penyidik juga dibutuhkan dalam upaya penangguhan penahanan. Pada Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pasal 66 (1) Perkap No. 12/2009: “Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada sesorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”.
Demokrasi Pancasila Ditengah Zaman Kekuasaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Fairuz Mesh'al, Shinta Azzahra Sudrajat,
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.851

Abstract

Pancasila hadir sebagai bentuk fondasi dari sebuah negara, rumusan nilai-nilai pancasila membentuk kekuatan untuk menghindari kerapuhan demokrasi ditengah zaman kekuasaan. Demokrasi pancasila sebagai ideologi negara dan negara tidak akan terlepas dari kekuasaan dan tatanan hukum. Mewujudkan pancasila sebagai sumber dari nilai persatuan bangsa menjadi tujuan dalam menyusun keadilan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yaitu metode yang menjelaskan tentang fenomena politik pemerintah kepada demokrasi pancasila ditengah zaman kekuasaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan library research yaitu berdasarkan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sekunder dan primer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditengan zaman sekarang, kekuasaan sudah menghilangkan demokrasi pancasila sedikit demi sedikit, bahkan menikmati ketimpangan atas ketidakadilan dengan secara nyata melanggar tatanan hukum. maka dari itu, pancasila sebagai landasan filsafat dan norma kritik mampu tampil sebagai rasional, sistem pengendalian sosial dan kekuasaan ditengan perubahan zaman guna mencapai sebuah tujuan yaitu ketertiban, kesejahteraan sosial dan keadilan.
Prinsip Kehati-Hatian Nasabah Perbankan Dalam Menjaga Keamanan Bisnis Dari Social Engineering FraudUD Siswanto; Milda Dwi Lenita
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.855

Abstract

Dunia perbankan sekarang dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya sudah berbasis digital seperti transaksi cukup melalui e-banking dan lain sebagainya. Di sisi lain kejahatan dalam perbankan juga semakin canggih seperti kejahatan social engineering fraud yang akan menyisipkan virus, melakukan breach dan tindak kejahatan cyber lainnya tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (concelptual approach) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak bank dan pihak nasabah sama-sama memiliki tanggungjawab melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kejahatan social engineering fraud. Adapun pada titik ini nasabah perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kejahatan social engineering fraud dengan cara sebagai berikut: 1. Selalu waspada membagikan data pribadi; 2. Jangan sembarangan mendownload file; 3. Waspada saat akan klik link; dan 4. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks menjaga dari kejahatan social engineering fraud dalam dunia perbankan adalah untuk melindungi data pribadi dan bisnis. Kata Kunci: Perbankan, Social Engineering Fraud dan Prinsip Kehati-hatian
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manisia Di Ranah Pendidikan Indonesia Ridho, Muhammad Rosyid
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.870

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai tanggung jawab pemerinta berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam ranah pendidikan. Dalam artikel ini akan membahas tentang konsep hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam ranah pendidikan serta analisis terhadap tanggung jawab negara dalam penanganan pelanggaran ham di ranah pendidikan indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab serta peran pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia di ranah pendidikan. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research. Kesimpulan penelitian ini adalah Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan satuan pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau pun pelanggaran. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM di ranah pendidikan tentu berdampak serius bagi anak-anak korban pelanggaran ini. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melakukan beragam upaya untuk memberikan kesempatan dan kelangsungan pendidikan. Dalam penanganan penanggulangan pelanggaran HAM di sekolah pemerintah menyiapkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan dasar agar pelanggaran HAM yang terjadi di dunia pendidikan yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau pun pelaku dapat dihindari
Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Metode Kelulusan Skripsi dan Non-Skripsi di Perguruan Tinggi Surya, Adi; Chondro Kismo Pratomo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.887

Abstract

This study aims to examine the implementation of graduation methods in Indonesian universities, both through thesis and non-thesis routes, considering the legal framework, challenges faced, and its juridical implications. The research method used is normative legal research with Statute, Conceptual, and Historical approaches. The results indicate that legal regulations provide autonomy to universities to determine graduation methods, but various interpretations and applications result in legal uncertainty and a gap between theory and practice. Challenges faced include limitations in human resources and administrative complexity. To address this, universities need to improve guidance quality, optimize resources, and simplify administrative procedures. In conclusion, effective implementation of graduation methods will enhance the quality of higher education and institutional reputation, in line with established national and international standards. Keywords: Graduation Methods, Universities, Thesis, Non-thesis.
Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai Pemilik Aset Jembatan Glendeng Penghubung Kabupaten Tuban Dan Kabupaten Bojonegoro Vivi Meitasari; Herawati; Endang Susilowati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.940

Abstract

Jembatan penghubung antara Tuban–Bojonegoro atau bisa disebut dengan julukan jembatan Glendeng berada di atas alur sungai bengawan solo. Sisi utara yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini mengalami kerusakan keambrolan dibeberapa bagian abutmen. Di sebabkan karena curah hujan yang tinggi dan juga banyaknya penambangan pasir yang berlebihan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pemilik aset jembatan penguhubung Kabupaten Tuban–Bojonegoro, kedua kesesuaian pelaksanaan perbaikan jembatan penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro sebagai pemilik aset dalam persepektif pertanggungjawaban secara hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan perbaikan jembatan, namun hanya bertahan beberapa bulan dan sekarang mengalami kerusakan lagi. Untuk pembangunan kedua akan dilakukan setelah surat keputusan dari Provinsi turun dan jembatan tersebut resmi aset Kabupaten Tuban.

Page 10 of 15 | Total Record : 146

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue