JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Articles
133 Documents
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Moch. Abhi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Hanin Alya' Labibah]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.671
<![CDATA[Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan customer serta mengetahui tindak lanjut dan implikasi hukum atas tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan Koperasi kareb Bojonegoro yang customernya telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama dagang antar perusahaan yaitu bahwa ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masingmasing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Bahwa ketentuan perjanjian antara Koperasi Kareb Bojonegoro dengan Customer merupakan perjanjian yang berbentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan jenisnya merupakan perjanjian kontrak. Apabila belum terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara customer dengan koperasi kareb bojonegoro sedangkan customer nya telah meninggal dunia. Maka, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris, dan ahli warispun berkewajiban pula manakala timbul kerugian ataupun perbuatan hukum lain yang dilakukan sebelum customer meninggal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Urusan Logistik Dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditi Jagung Dari Petani Di Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Agus Setyawan]]>;
<![CDATA[Asri Elies Alamanda]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.672
<![CDATA[Perum Bulog belum dapat memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang seharusnya menjaga kestabilan harga komditi jagung dari petani dan dapat meningkatkan taraf hidup petani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Perum Bulog dalam peraturan Perundang-undangan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat stabilitas harga komoditi jagung dari petani di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, khususnya penelitan terhadap asas-asas hukum dan gambaran umum obyek penelitian. Hal tersebut ditunjukkan agar mampu meninjau dan menganalisa masalah-masalah tersebut untuk memecahkan masalahnya. Terhadap permasalahan yang dibahas maka dapat disimpulkan dari permasalahan pertama mengenai kedudukan dan fungsi Perusahan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dari pembahasan permasalahan kedua maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah maka Perusahan Umum Badan Urusan Logistik memiliki peran dalam mejaga stabilisasi atau pengendalian harga komoditi jagung dari petani di kabupaten bojonegoro]]>
<![CDATA[Fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Dalam Upaya Pelayanan Prima Kepolisian Kepada Masyarakat (Studi Di Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Firman Subangun]]>;
<![CDATA[Irma Mangar]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.673
<![CDATA[Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyediaan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Serta kendala dan hambatan dalam realisasi penyediaan fasilitas pelayanan kepolisian tersebut. Penelitian ini merupakan penilitian normatif empiris yang menggunakan pendekatan per undang – undangan. Sumber data yaang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penilitian dapat disimpulakan bahwa bentuk undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro. Terdapat beberapa hambatan dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut, Namun dalam penyediaan pelayanan kepolisian tersebut secepat mungkin kendala tersebut dapat diatasi.]]>
<![CDATA[Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Pasar E-Commerce di Era 5.0 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Siswanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.723
<![CDATA[Abstrak Dalam perkembangannya, kasus persaingan usaha tidak sehat telah memasuki kerangka terkecil sendi-sendi pasar E-Commerce, salah satu contohnya adalah ditemukannya salah satu E-commerce yang melakukan praktik predatory pricing sehingga merugikan penjual dan konsumen lainnya. dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan amanat undang-undang, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan di pasar konvensional dan pasar e-commerce, dengan peran sentral tersebut maka diperlukan aktualisasi agar lebih baik dalam memberikan kontribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Aktualisasi Peran Hukum Persaingan Usaha di pasar E-Commerce era 5.0 terbagi menjadi 2 yaitu aktualisasi substansi dan aktualisasi kelembagaan, hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan diaktualisasikan dapat mengoptimalkan peran dan kinerja hukum persaingan usaha bagi kesejahteraan perekonomian negara Indonesia. Kata Kunci : Hukum Persaingan, Aktualisasi, E-Commerce]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Pada Paket Hilang ]]>
<![CDATA[Mas'udah, Al]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.785
<![CDATA[Marketplace dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai media jual beli online yang menggunakan aplikasi. Dalam era digital, marketplace telah menjadi platform populer di masyarakat untuk menjalankan transaksi jual beli secara online. Namun seringkali konsumen menghadapi masalah ketika paket yang mereka beli hilang atau tidak sesuai dalam proses pengiriman. Dapat dilihat perkembangannya sekarang, bahwa marketplace di Indonesia diantaranya yaitu, Shoope, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dll. Marketplace di Indonesia merupakan salah satu media pendorong ekonomi yang memasarkan sebuah produk menggunakan ponsel (handphone). Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas mengenai hak-hak konsumen dalam hal paket yang hilang, termasuk hak untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian dana. Selanjutnya, akan dianalisa pula mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen dalam kasus ini, seperti melalui arbitase atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini memakai metode kepustakaan serta analisa normatif terhadap peraturan undang-undang yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi online. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberi hasil berupa pemahaman baru mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen marketplace dalam kasus paket yang hilang. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang disebabkan hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi, serta bagaimana tanggungjawab pelaku usaha dan perusahaan ekspedisi terhadap konsumen marketplace yang mengalami kerugian atas paket yang hilang.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA POLITIK IDENTITAS DI NEGARA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Ryan Fachryan Lesmana Putra, Muhammad Rosyid Ridho,]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.802
<![CDATA[Entering the political year, the phenomenon of identity politics will definitely start to be heard again. The phenomenon of identity politics is the nation's toughest challenge, because it will lead to national disintegration. Especially in democratic countries that have a multicultural culture like Indonesia. Based on this phenomenon, the author will conduct research related to the problems of identity politics in democratic countries. The aim of this research is to find out what the problems of identity politics are in democratic countries, especially Indonesia as a multicultural country. The method used in this research is qualitative, namely by explaining the phenomenon of identity politics. The approach used is a descriptive phenomenological approach. The data collection technique in this research is library research. The conclusion from this research is that identity politics is actually permitted, but in the right portion. However, in reality they are excessive and tend to spark conflict between religions, ethnicities and cultures. Identity politics can be a threat to democracy in Indonesia because political aspirations are only focused on one particular identity, thereby potentially eliminating other identities in society]]>
<![CDATA[Tradisi Larangan Perkawinan di Bulan “Suro” Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) ]]>
<![CDATA[Hariyono]]>;
<![CDATA[Teguh Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.812
<![CDATA[Pelrkawinan bukan hanya melmpelrsatukan dua pasangan manusia, yakni laki- laki dan pelrelmpuan, mellainkan melngikat tali pelrjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa keldua mempelai belrniat melmbangun rumah tangga yang sakinah, telntram, dan dipelnuhi olelh rasa cinta dan kasih sayang. Pelrselntulhan Islam delngan ulnsulr buldaya inilah yang mellahirkan belrbagai problelmatika sellama ini, karelna ada kalanya ulnsulr buldaya ini bisa di damaikan delngan syariat Islam, kadang tidak. Selbagian belsar masyarakat Delsa Bangulnreljo Kelcamatan Soko Kabulpateln Tulban sampai saat ini masih melmelgang telgulh, melnjaga dan mellelstarikan adat ataul kelpelrcayaan Larangan mellaksanakan perkawinan pada bullan sulro pada anak culcul melrelka, yaitul larangan yang dituljulkan kelpada para calon pelngantin agar tidak mellangsulngkan ulpacara pelrkawinan pada bullan sulro. Apabila kelpelrcayaan telrselbult dilanggar, yaitul delngan teltap mellangsulngkan pelrkawinan pada bullan sulro, diyakini olelh masyarakat selkitar bahwa orang ataulpuln kellularga yang mellangsulngkan pelrkawinan telrselbult akan telrkelna balak ataul selngkolo (peltaka). Dalam pandangan masyarakat Delsa Bangulnreljo Kelcamatan Soko Kabulpateln Tulban pada bullan sulro adalah hari yang kulrang baik ulntulk mellaksanakan pelrkawinan, maka pasangan yang mellaksanakannya akan telrkelna peltaka yaitul pelrjodohannya akan banyak cobaan baik adanya pelrpelcahan dalam rulmah tangga melrelka yang tiada helnti dan akan belrakhir pada belrcelraian dan selbagainya. Yang melnimbullkan dampak kulrang baik pada keltulrulnan-keltulrulnannya kellak. Kata Kunci: Perkawinan di Bulan Suro; Perspektif Adat; Tradisi Larangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Solikul Mu’adib]]>;
<![CDATA[Ichwal Subagyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.814
<![CDATA[Lingkungan hidup adalah salah satu anugerah dan pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Keberadaannya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu. Pencemaran air, sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan, merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat regional dan global, yang erat kaitannya dengan pencemaran udara dan penggunaan lahan. Pencemaran air terdiri dari berbagai jenis yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan organisme. Salah satu jenis pencemaran air yang umum terjadi adalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pabrik dan peningkatan polusi yang terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di wilayah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat regulasi dan kebijakan yang mengatur penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Desa Ngujung, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor utama yang menghambat penegakan hukum adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya sebagian warga yang bandel dalam membuang sampah ke sungai. Selain itu, regulasi yang longgar juga menjadi penyebab sering terjadinya pencemaran sungai. Sebagai saran, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai.]]>
<![CDATA[Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018 ]]>
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v4i2.815
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kedudukan Paralegal selaku pemberi bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, serta untuk mengetahui perkembangan paralegal selaku pemberi bantuan hukum di Indonesia. Paralegal sering dikenal sebagai seseorang yang termasuk ke dalam profesi hukum yang melaksanakan prosedur atau tahapan secara semi otonom yang juga merupakan bagian dari sistem bantuan hukum. Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum. Kedudukan Paralegal saat ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan bantuan hukum terutama bagi masyarakat menengah bawah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini mengakibatkan sejumlah 2.250 Paralegal yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi terhambat pekerjaannya. Kata Kunci: Kedudukan Paralegal; Bantuan Hukum; Putusan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Abdulloh Aziz Mustaqoh]]>;
<![CDATA[M. Yasir]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i2.816
<![CDATA[Bojonegoro merupakan salah satu jalur pendistribusian barang di Jawa Timur. Terdapat juga tempat pengolahan tembakau mentah yang akan diproses menjadi tembakau matang. Oleh karena itu, Bojonegoro merupakan tempat yang strategis bagi para pengedar barang ilegal terutama produk rokok tanpa pita cukai dimana Bojonegoro merupakan kawasan industri yang berkembang. Penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Bojonegoro harus menjadi perhatian khusus, karena sudah banyak sekali yang terjadi kasus penangkapan rokok ilegal hasil temuan Petugas Bea dan Cukai di wilayah Bojonegoro. Tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Bojonegoro yaitu peredaran rokok illegal yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan. Pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil dan pasar yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok illegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut.]]>
