JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Articles
133 Documents
<![CDATA[Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami: (Analisis Putusan Ma Ri Nomor 266 K/Ag/2010) ]]>
<![CDATA[Sawitri]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.407
<![CDATA[Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami dalam Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pembagian harta bersama dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi ¾ bagian untuk istri dan ¼ bagian untuk suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap agar masyarakat melakukan bimbingan sebelum pernikahan agar tidak ada lagi adanya perceraian.]]>
<![CDATA[Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi: (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Nuriyan Masyhar, Ahmad]]>;
<![CDATA[Abdim Munib, Mohamad]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.408
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro serta kendala dan upaya pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana menggunakan fakta empiris yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi, yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya. Adapun kendala dalam upaya deradikalisasi yaitu: Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan professional dalam bidang menangani Teroris, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.]]>
<![CDATA[Penetapan Sanksi Oleh Pt. Pln (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik : (Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Habib Yafie, Achmad]]>;
<![CDATA[Prabowo, Andrianto]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan penyebab pelanggaran penggunaan tenaga listrik dan penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro di antaranya yaitu : Pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak; Memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; Sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; Memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; Bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; Pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan tenaga listrik tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro tekait dengan konsumen pelanggaran penggunaan tenaga listrik, langkah pertama yang dilakukan yaitu : Pemutusan sementara; Pembongkaran rampung; Pembayaran tagihan susulan; Pembayaran biaya P2TL lainnya.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoron pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn) ]]>
<![CDATA[Mahfin Gianjar Viandro]]>;
<![CDATA[Gunawan Hadi Purwanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.544
<![CDATA[Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Hakim dalam menjatuhan pidana dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn sudah sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehinga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan; Putusan; Tindak Pidana; Narkotika.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK IBU MENYUSUI ATAS KETERSEDIAAN RUANG MENYUSUI DI BRAVO SWALAYAN BOJONEGORO DALAM PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU ]]>
<![CDATA[Anisa Rohmawati]]>;
<![CDATA[Didiek Wahju Indarta]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.545
<![CDATA[Fasilitas khusus menyusui atau ruang menyusui merupakan fasilitas yang harus diberikan kepada seorang ibu menyusui ketika berada di tempat umum salah satunya di pusat perbelanjaan yaitu di Bravo Swalayan Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk realisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu terkait penyediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro serta kendala dan hambatan dalam realisasi penyediaan ruang menyusui tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif–empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu telah dilaksanakan oleh Bravo Swalayan Bojonegoro. Tidak ada hambatan yang berarti dalam penyediaan ruang menyusui tersebut, namun dalam penyediaan ruang menyusui tersebut tidak tersedia sabun cuci tangan untuk mencuci tangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu menyusui untuk menggunakan ruanganan tersebut yaitu faktor privasi, faktor kelengkapan, dan faktor kenyamanan. Kata Kunci: Hak Ibu; Ibu Menyusui; Ruang Menyusui; Peraturan Kesehatan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU MADURA DI KABUPATEN SAMPANG ]]>
<![CDATA[Shofi Choirisma]]>;
<![CDATA[M. Yasir]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.546
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang; untuk mengetahui kedudukan ahli waris anak perempuan dalam proses pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang. Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang menerapkan tradisi pembagian harta warisan menurut hukum adat Madura dengan sistem pewarisan hukum adat di Kabupaten Sampang menggunakan sistem pewarisan individual. Setiap ahli waris mendapatkan haknya secara individu dengan sistem keturunan. Bahwa Kedudukan ahli waris anak perempuan dalam pembagian waris yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura di Kabupaten Sampang mendapatkan bagian 2:1. Namun, sebuah rumah “patobin” diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat pulangnya “pamolean” sanak saudara yang diberikan secara sukarela oleh orang tua atau pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maka diberikan kepada anak laki-laki yang menetap dan tidak pergi untuk merantau. Berbeda dengan sistem pewarisan masyarakat Kabupaten Sampang, di mana bagian anak laki-laki dan perempuan terhadap harta warisan adalah 1:1 agar tidak menimbulkan perselisihan warisan. Kata Kunci : Kedudukan; Ahli Waris; Perempuan; Suku Madura.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN ORGANISASI BOJONEGORO KAMPUNG PESILAT (BKP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SITUASI YANG KONDUSIF (Studi Kasus di Polres Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Bayu Iqbal Pamungkas]]>;
<![CDATA[Andrianto Prabowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.548
<![CDATA[Pencak silat merupakan suatu metode bela diri untuk melindungi diri dari ancaman bahaya serta bertahan hidup, mulai saat itu pencak banyak digunakan oleh kalangan kerajaan untuk mempertahankan dan memperluas pengajaran pencak silat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimanakah peran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro? Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris atau penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan peneltian lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah deskritif kualitatif. Keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat jelas diajarkan dalam menjaga dan menumbuhkan persaudaraan (ukhwah wathaniyah). Upaya yang dilakukan yaitu pembinaan karakter tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam kepada pemuda terhadap tanggung jawab dirinya sendiri, orang tua, guru dan orang lain. Bukti dari pembinaan tanggung jawab sendiri yaitu, organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tidak memberi dispensasi terhadap siswa jika rasa tanggung jawab itu dilalaikan maka organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) akan mengeluarkan siswa tersebut.Peranan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mewujudkan situasi yang kondusif dengan menumbuhkan sikap toleransi yang secara aktif ikut terlibat untuk saling mengulurkan tangan dalam menciptakan perdamaian. Dengan demikian didikan yang ada dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dapat dibuktikan melalui hasil dari ajaran sikap toleransi. Kata Kunci: Organisasi; Kampung Pesilat; Situasi Kondusif; Peran.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS TOAK ]]>
<![CDATA[Agung Santoso]]>;
<![CDATA[M.Abdim Munib]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.549
<![CDATA[Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang diatas tentang penelitian yuang berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni: Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, yaitu dengan mempelajari individu atau suatu kelompok sosial yang terlibat kasus, Untuk data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dua sumber yakni data eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman keras di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci : Penegakan Hukum; Peredaran Minuman Keras; Toak.]]>
<![CDATA[KEJELASAN INFORMASI DAN SPESIFIKASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DITINJAU BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Febriyo Wahyudi Hasan]]>;
<![CDATA[Tri Astuti Handayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.550
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen rokok elektrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami konsumen tidak tercantum kejelasan informasi dan spesifikasi produk cairan rokok elektrik (Liquid). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cairain rokok elektrik sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada rumusan masalah kedua, pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kemudian pada rumusan masalah kedua menjelaskan bahwa sampai saat ini upaya kementrian Kesehatan dan BPOM melindungui konsumen rokok elektrik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektrik kepada masyarakat dengan mengambil hasil hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara negara yang terlebih dahulu melakukan Kata Kunci : Informasi; Rokok Elektrik; Undang-Undang; Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN FUNGSI SAT INTEL POLSEK TLOGOSARI DALAM MENCIPTAKAN HARKAMTIBMAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso) ]]>
<![CDATA[Mochamad Arifin]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.551
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kedudukan Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman factual dapat ditangani secara professional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigm kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Kata Kunci : Kedudukan; Fungsi; Sat Intel; Harkamtibmas.]]>
