JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Articles
133 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Proses Perizinan Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Bojonegoro: Tinjauan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[herawati]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan objek penelitian adalah masyarakat yang mengakses perizinan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan jenis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara dan kuisioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Proses perizinan usaha pusat perbelanjaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan. Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, penanggung jawab penyelenggaraan layanan juga membuat peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yaitu dalam bentuk keputusan, maklumat dan deklarasi pelayanan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Didiek Wahju indarta]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penenelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif - empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. data yang diperoleh kemudian dianalisa dan di terjemahkan secara gramatikal dan intepretasi sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media social dihubungkan dengan Hak Azazi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, UU ITE belum bisa dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Kedua, Berdasakan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan apabila pelapor dan terduga mengambil langkah mediasi atau musyawarah bedasarkan asas delik aduan murni dan apabila dilakukan pencabutan perkara oleh pelapor maka otomatis pidana yang dilakukan akan gugur, dan karena ini delik aduan murni maka sebagai penyidik (Polri dan Kejaksaan) hanya dapat menghentikan suatu perkara jika pelapor mencabut perkara tersebut. Faktor yang menjadi penghambat salah satunya adalah faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang normatif. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum tentang UU ITE membuat masyarakat merasa enggan untuk mematuhinya terlebih sekarang media sosial mudah diakses oleh semua kalangan. Ketiga,Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut.]]>
<![CDATA[Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ]]>
<![CDATA[Hanin Alya Labibah]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan, aturan, dan etika yang mengikat seorang konsumen dalam hal menyampaikan ulasannya melalui YouTube menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti, tinjauan dilakukan terhadap kasus Surat Keberatan Eiger yang viral di media sosial pada awal tahun 2021. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengunggah ulasan produk ke YouTube, konsumen wajib mematuhi Pedoman Komunitas & Kebijakan YouTube serta UU. Adapun Konsumen yang merugikan Pelaku Usaha melalui ulasan produk yang diunggah ke YouTube dapat dituntut oleh Pelaku Usaha melalui gugatan perdata. Perihal penyampaian ulasan produk melalui media sosial, Konsumen wajib memperhatikan Pasal 27 s.d. Pasal 29 UU ITE, yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pendistribusian informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 UU ITE. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan dalam pasal tersebut diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B.]]>
<![CDATA[vPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasir]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu salah satunya Perpusda Bojonegoro dan perpustakaan Universitas Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala UPT perlindungan konsumen bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online yaitu ada dua. Pertama upaya melindungi melalui peraturan tertulis (undang-undang). Kedua melalui tingkah laku penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online melalui beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh di antaranya melalui jalur pengadilan (litigasi) yang diatur dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen. Dan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atas dasar pasal 47 undang-undang perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Bukhari Yasin]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro; untuk mengetahui kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer (wawancara kepada narasumber), data sekunder (dokumen dan data dari tempat penelitian) serta data sekunder (internet). Dalam melakukan penelitian penulis mengambil tiga lokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dan Kantor Pemerintah Desa Ngraseh Kecamatan Dander. Analisis data yang digunakan penulis yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa sebagai salah satu media informasi desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan Sistem Informasi Desa merupakan amanat dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penerapannya ada desa sudah sangat baik dan aktif ada pula sudah mulai berjalan namun belum terlalu aktif sehingga perlu ditingkatkan lagi keaktifannya. Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapannya meliputi: (a) Sulit untuk memperoleh data yang valid. (b) Masyarakat belum memanfatkan secara optimal. (c) Sumber daya manusia masih belum memadai. (d) Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan ]]>
<![CDATA[Tri Astuti Handayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana delik penganiayaan tersebut telah diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Wahyu Septanti, Nidia]]>;
<![CDATA[Astuti Handayani, Tri]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.403
<![CDATA[Pada umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan secara fisik diruang sidang pengadilan, namun akibat adanya pandemi covid-19, untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan teleconference. Pengaturan hukum persidangan elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien . Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana degan cara biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruang yang sama. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwanya tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media teleconference. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media teleconference yang berada di lapas.]]>
<![CDATA[Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Syaifudin Salam, Kholid]]>;
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.404
<![CDATA[Terdapat kelebihan hunian atau over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam LapasSecara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian adalah yaitu pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas,Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m2. Serta pengaruh kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.]]>
<![CDATA[Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Armala, Yuli]]>;
<![CDATA[Yasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.405
<![CDATA[Penelitian ini berujuan untuk mengetahui implementasi electronic traffic law enforcement (etle) di wilayah hukum kepolisian resor bojonegoro. Di mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendorong diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro serta efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Tanah: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 89/Pid B/2021/PN Bjn ) ]]>
<![CDATA[Eka Sari, Wulan]]>;
<![CDATA[Wahju Indarta, Didiek]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.406
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penipuan jual beli tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan mengetahui analisis putusan perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tempat lain yang menyediakan bahan pustaka seperti Perpustakaan Universitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan buku buku yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain: penerapan pidana bagi pelaku penipuan jual beli tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Peniupuan. hampir sama seperti penerapan pidana pada umumnya yaitu pertama hakim melihat unsur unsur pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa lalu melihat fakta dipersidangan dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum memutus perkara. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. yaitu perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Dan hasil analisis putusannya adalah sudah tepat karena dijerat dengan kitab undang undang hukum pidana tetang penipuan yang telah mengatur hal hal yang berkaitan dengan segala bentuk tipu daya penipuan sehingga mudah dalam hal pembuktian maupun pertimbangan.]]>
