cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RIZANA
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.13

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur standar berlalu lintas yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. Namun, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh POLRI. Sanksi bagi pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.
URGENSI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DI INDONESIA SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.14

Abstract

Karakter Pancasila adalah suatu sikap yang bersumber dari nilai-nilai luhur ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Karakter Pancasila merupakan identitas asli bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penguatan pendidikan karakter Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pendidikan Karakter Pancasila terbagi dalam empat fase, yaitu sosialisasi Pancasila, kesadaran diri masyarakat, penyampaian dan ajakan kepada orang lain, serta terbentuknya karakter Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila merupakan opsi tunggal yang harus diimplementasikan dalam rangka penguatan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah badai degradasi moral bangsa Indonesia. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Pendidikan Karakter Pancasila adalah political will para penguasa yang sudah nyaman dengan sistem yang corrupt.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DEBITUR DI PENGADILAN PRATIWI SUSANTY, ADE
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.15

Abstract

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa kredit macet antara bank syariah dan nasabah debitur di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama para pedagang. Akibatnya adalah nasabah debitur bank syariah mengalami kredit macet. Pada tahun 2021, BPR Syariah Syarikat Madani menggugat debiturnya yang bernama Herry Mondarto ke Pengadilan Agama Batam karena telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016. Selama proses persidangan di Pengadilan Agama Batam, Herry Mondarto tidak pernah datang menghadiri undangan sidang. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tahun 2021 dinyatakan bahwa Herry Mondarto diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp211.968.518 atau menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m2 atas nama Herry Mondarto kepada BPR Syariah Syarikat Madani.
PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP DEBITUR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWI, SANDRA; HASNATI; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.17

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa-jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada bank perkreditan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat tidak dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debitur. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat adalah kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam melakukan analisa kredit terhadap karakter nasabah, kondisi keuangan nasabah, pekerjaan nasabah, usaha nasabah, dan jaminan kredit nasabah serta pandemi Virus Corona COVID-19 yang melanda berdampak terhadap perekonomian nasabah debitur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat adalah menyelesaikan kredit macet secara persuasif atau kekeluargaan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debitur serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap nasabah debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.18

Abstract

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa perbuatan perusakan hutan meliputi pembalakan liar berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara terorganisasi
SANKSI HUKUM DI BANK SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH FAHRIAL
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.16

Abstract

Bank syariah mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, hubungan antara bank syariah dan nasabah dilandasi oleh hubungan saling percaya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai sanksi hukum di bank syariah. Adapun sanksi hukum di bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda terhadap Komisaris bank syariah, Direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.19

Abstract

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, kepentingan politik masyarakat, kepentingan politik bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, pada tanggal 15 Januari 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan partai politik dimulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepengurusan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.
DINAMIKA REGULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.20

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi pertama kali diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PELAKSANAAN HAK-HAK TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN HASNATI; DEWI, SANDRA; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.21

Abstract

Dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. 13 Pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana. Hambatan pertama adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hambatan kedua adalah kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk membayar hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Asia Forestama Raya. Selain itu, para pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA SHANDY UTAMA, ANDREW; IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.22

Abstract

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Meranti Pandak. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan generasi muda yang rendah, faktor keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022