cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN Almadison, Almadison; Akbarizan, Akbarizan; Abdul Munir, Akmal
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.65

Abstract

Ketiga negara telah mengatur secara normatif pemenuhan hak anak pasca perceraian, baik dalam aspek hak asuh, nafkah, maupun hak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sistem hukumnya: indonesia dengan pluralisme hukum (islam dan sipil), malaysia dengan sistem hukum ganda (syariah dan sipil), serta singapura dengan sistem hukum common law yang terintegrasi. Indonesia dan malaysia cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan tetap memberi hak pengawasan kepada ayah, terutama dalam konteks hukum islam. Sementara itu, singapura lebih menekankan pertimbangan psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa mengutamakan peran ayah atau ibu secara mutlak. Dalam aspek nafkah anak, ketiga negara mewajibkan orang tua, terutama ayah, untuk tetap memberikan biaya hidup anak pasca perceraian. Namun, tingkat kepatuhan terhadap perintah nafkah ini bervariasi: singapura menunjukkan efektivitas tinggi karena dukungan sistem enforcement dan sanksi yang jelas, sedangkan indonesia dan malaysia masih menghadapi kendala eksekusi dan lemahnya pengawasan. Pemenuhan hak anak atas relasi dengan kedua orang tua masih menjadi tantangan utama di indonesia dan malaysia, karena banyaknya kasus orang tua yang memutus akses anak kepada pasangannya. Sebaliknya, singapura berhasil mengatur secara jelas hak akses dan visitation schedule yang dilindungi hukum dan dapat dieksekusi paksa. Secara umum, singapura lebih unggul dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian karena sistem peradilannya yang responsif, adanya mediasi keluarga wajib, serta lembaga perlindungan anak yang terkoordinasi. Indonesia dan malaysia perlu memperkuat kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan keluarga
IMPLEMENTASI KONSEP MAWADDAH WA RAHMAH DALAM KELUARGA ISLAM MODERN Almadison, Almadison; Anla Pater, Rizki; Ismail, Hidayatullah; Husti, Ilyas
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.66

Abstract

Makna dan Pemahaman Konsep Mawaddah wa Rahmah dalam Al-Qur’an, Konsep mawaddah wa rahmah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menggambarkan fondasi spiritual dan emosional dalam relasi suami istri. Mawaddah mencerminkan cinta yang aktif dan penuh perhatian, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang melahirkan empati dan pengorbanan. Kedua nilai ini tidak hanya merupakan anugerah ilahi, tetapi juga menjadi prinsip moral yang menuntun relasi pasangan agar tidak semata-mata bersifat fisik atau kontraktual, melainkan transendental dan berorientasi pada ketenangan batin (sakinah). Implementasi Nilai Mawaddah wa Rahmah dalam Kehidupan Keluarga Islam Modern, Dalam konteks keluarga Islam kontemporer, nilai mawaddah wa rahmah dapat diimplementasikan melalui komunikasi yang empatik, pembagian peran yang adil, dan penciptaan ruang spiritual bersama seperti shalat dan diskusi keagamaan. Meskipun tantangan zaman membuat relasi rumah tangga menjadi lebih kompleks, pasangan yang menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai nilai utama akan lebih mampu membangun keluarga yang harmonis, resilien, dan religius. Tantangan dan Strategi Penguatan Nilai Mawaddah wa Rahmah, Tantangan utama yang dihadapi keluarga Muslim masa kini meliputi pengaruh teknologi digital, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, dan melemahnya pendidikan spiritual. Strategi penguatan yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan pranikah berbasis nilai Qur’ani, komunikasi keluarga yang sehat, pemanfaatan dakwah digital, serta peran aktif lembaga agama dan negara dalam mendukung ketahanan keluarga. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai ilahiah, mawaddah wa rahmah tetap relevan sebagai fondasi keluarga harmonis di era kontemporer.
ANALISIS KRITIS AKSES DAN EKSKLUSI DALAM REGULASI KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Suwarno, Eno; Harahap, Irawan
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.41

Abstract

This study aims to analyze Law Number 41 of 1999 on Forestry using the access theory developed by Ribot and Peluso. The focus of the analysis is directed at key articles that govern authority, classification, licensing, and law enforcement in forest management in Indonesia. The method employed is normative legal research using content analysis techniques applied to legal documents and scholarly literature. The results show that the state is not only a legal actor that regulates access through law, but also actively produces access through institutional structures, administrative procedures, and exclusive power relations. The provisions of Law No. 41/1999 predominantly facilitate access for capital-intensive actors such as corporations and state institutions, while customary and local communities face structural and legal barriers in obtaining benefits from forest resources. This study concludes that the Forestry Law is centralistic in nature and does not adequately ensure access justice for vulnerable groups. Therefore, a reformulation of the regulation is needed to be more inclusive and decentralized, with formal recognition of community-based access arrangements.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS YANG DIPEKERJAKAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Libra, Robert; Novriani; Ramadhani, Dwita Feby
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.51

Abstract

Pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan instansi pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tenaga kerja tidak tetap yang sering mengalami ketidakpastian status dan perlindungan hukum. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), terjadi perubahan signifikan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk pengaturan hubungan kerja non-permanen. Artikel ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap PHL di instansi pemerintah daerah dalam kerangka UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHL masih berada dalam wilayah abu-abu perlindungan hukum, di mana eksistensinya tidak sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum ketenagakerjaan maupun kepegawaian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar pekerja harian lepas.
LEGALITAS IDENTITAS STATUS HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA Raihana, Raihana; Bilal, Muhammad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.62

Abstract

In Indonesia, transgender groups face legal issues in recognizing their identity. This article discusses the legal status of transgender, a study of the legality of identity in relation to norms and human rights. This study uses a descriptive normative research method using secondary data, qualitative analysis of the problem of the legal status of transgender based on human rights, the constitution and related population administration regulations. The results of this study found that the legal status of transgender in Indonesia is still weak because there is no regulation. The absence of the state through affirmative policies and constitutional guarantees so that transgender can live with dignity and equality as citizens. Meanwhile, the legality of transgender identity is an inseparable part of the legal system and protection of human rights in Indonesia. In reality, structural and social discrimination continues to occur, thus hindering the recognition of transgender identity, even though there are legal loopholes.
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAMBUSAI TIMUR DI KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Lubis, Romadhon; Rahma Dalimunte, Siti; Anla Pater, Rizki; Karmilia, Rise; Hendri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusywaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyrakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi (perwakilan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan menggunakan metode Penelitian Sosiologis Normatif Metode yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tambusai Timur yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaananya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan faktor yang menpengaruhi pelaksanaan fungi BPD di Desa Tambusai Timur ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tambusai Timur sudah cukup memadai
PELESTARIAN KAIN TENUN KAMPUNG BANDAR DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BUDAYA Iqbal Adhiaksa Susanto; Gladis Patrisia Eugenia Br Sembiring; Tengku Arif Hidayat; Nurahim Rasudin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh modernisasi dan penguatan brandings melalui haki terhadap tradisi kain tenun di Kampung Bandar, Pekanbaru, serta dampaknya pada persepsi dan minat generasi muda terhadap budaya tenun. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di Rumah Tenun Kampung Bandar serta butik penjualan kain tenun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi membawa tantangan berupa penurunan minat generasi muda dan perubahan proses produksi dari alat tenun tradisional ke mesin otomatis yang mengurangi nilai seni dan keaslian kain tenun. Namun, modernisasi juga membuka peluang inovasi melalui kolaborasi antara pengrajin dan desainer, serta pemasaran digital yang memperluas jangkauan pasar. Upaya pelestarian dilakukan melalui pengembangan pusat kerajinan, promosi budaya, dan pemanfaatan potensi wisata budaya. Dukungan kebijakan pemerintah dan peraturan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan budaya tenun. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengintegrasikan pelestarian budaya dengan inovasi modern agar kain tenun tetap relevan dan menjadi identitas budaya yang kuat bagi masyarakat Kampung Bandar.
IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Iqlima Czelda Arrumaysa; Raihan Bajra Bagaskara F.R; Novia Safitri Larassati; Syarafina Dyah Amalia
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.48

Abstract

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan merupakan salah satu prinsip dan nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan tata kehakiman di Indonesia. Secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2). Dengan munculnya konvergensi telematika dalam segala bidang kehidupan manusia, mekanisme dan tata cara peradilan juga kemudian bergeser dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam praktik ilmu hukum, dimana salah satunya merupakan sistem e-Court pada cakupan peradilan di Indonesia dimana salah satu kompetensi peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi e-Court dan penerapan sistem e-Court terhadap Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang berjalan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan baik secara kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan variabel-variabel yang disediakan di lokasi penelitian. Dengan memilah dan mengolah data menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai optimalisasi implementasi e-Court dan penyesuaian dengan prinsip Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dan dengan demikian muncul upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menanggapi hal tersebut. Dikatakan demikian, bahwa ditemukannya tingkat kepuasan masyarakat dalam spektrum pelayanan, proses administrasi, tahapan sidang dan informasi yang diberikan diterima dengan baik oleh masyarakat sebagaimana ditemukan di lapangan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA SEBAGAI PENYEWA DALAM KASUS WANPRESTASI FASILITAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN SEWA KOS Nabila Devia Hummaira; Parlaungan Gabriel Siahaan; Silvia Mahrani; Ruth Hanna Apriani Sihombing; Tebi Tafianta Banjarnahor
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.50

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai penyewa dalam kasus wanprestasi pemilik kos terkait fasilitas yang tidak sesuai perjanjian. Permasalahan ini muncul karena seringkali terjadi ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan dalam perjanjian sewa-menyewa kos dengan fasilitas yang sebenarnya diberikan. Hal ini merugikan mahasiswa sebagai penyewa yang telah membayar sesuai kesepakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam kasus wanprestasi perjanjian sewa kamar kos mengenai fasilitas yang tidak sesuai. Lokasi penelitian ini berada di daerah Pancing, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Metode yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wanprestasi pemilik kos dapat berupa tidak memenuhi, tidak sesuai, atau memberikan fasilitas terlambat. Perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai penyewa dapat dilakukan melalui upaya non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi, maupun litigasi dengan menggugat wanprestasi ke pengadilan. Perjanjian sewamenyewa kos yang dibuat secara lisan
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPALA DESA GILANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 10/G/TF/2023/PTUN.SBY Antonius Sarozame Duha; Asri Wijayanti; Ahmad Heru Romadhon
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.56

Abstract

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang ada didalam putusan nomor 10/G/TF/2023/PTUN.SBY. ada pun rumusan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana rasiolegis putusan dan 2) bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum kepala desa Gilang dalam putusan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif analisi, dengan bahan hukum primer berupa putusan nomor 10/G/TF/2023/PTUN.SBY dan bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur hukum yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) putusan tersebut bermanfaat untuk memberikan kepastian bagi penggugat dan masyarakat umum. 2) bentuk PMH yang dilakukan kepala desa Gilang yaitu PMH berupa tindakan faktual karena tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai pejabat pelayan publik.

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022