cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Imam Rangga Bakti
Contact Email
andrewlaw.journal@gmail.com
Phone
+6285271864416
Journal Mail Official
andrewlaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan H. M. Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok M Nomor 12, Kota Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
ANDREW Law Journal
Published by Pusat Hukum ANDREW
ISSN : -     EISSN : 29623480     DOI : https://doi.org/10.61876/alj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus and scope of ANDREW Law Journal (ALJ) is to publish research or theoritical articles related in: Private Law Corporate and Commercial Law Criminal Justice Policy and Law Constitutional Law and Human Rights Administrative Law and Governance Enviromental Law Land Law and Property Law of Intellectual Property and Information Technology International Law Islamic Law Sharia and Economic Islamic Law Legal Theory, Methodology, Ideology Alternative Dispute Resolution and Arbitration
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENINGKATAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM KASUS KOPI LIBERIKA MERANTI RAIHANA; RAHMAN IRNANDA Z, ALIF; MARULITUA MANIK, SAUT; YUNARTI, RAHMI
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.24

Abstract

Kopi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti telah didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) dengan nama Kopi Liberika Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kopi Liberika Meranti dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal melakukan pembinaan, sosialiasi, dan juga pengawasan terhadap para petani kopi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berdampak dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Belum adanya Peraturan Daerah, minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, dan minimnya informasi pemasaran domestik merupakan kendala yang terjadi dalam kasus Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti.
ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN FINTECH DI INDONESIA AKBAR SANTOSO, MULIA; DINATA, UMAR
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.25

Abstract

Financial technology adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan keuntungan atau membuka jalan baru dalam bidang keuangan. Financial technology dipandang sebagai kolaborasi layanan keuangan dan teknologi informasi. Meskipun perkembangan financial technology berlangsung pesat, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan bagi konsumen, yaitu risiko penipuan, risiko keamanan data, dan risiko ketidakpastian pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tanpa adanya regulasi yang tepat, terdapat risiko besar bagi konsumen financial technology. Ancaman pencurian data, penipuan, dan pelanggaran keamanan dapat merugikan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Financial Technology, dapat membantu dalam menjaga keamanan data konsumen, mengatasi praktik penipuan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasi perusahaan financial technology. Beberapa aspek penting yang perlu dimuat dalam Undang-Undang Financial Technology yaitu legalitas financial technology, jenis layanan financial technology, otoritas pengawasan dan regulator di industri financial technology, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara layanan financial technology, perlindungan konsumen, pendidikan konsumen, serta sanksi pidana sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ARBEN, ALI; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.26

Abstract

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.
TINJAUAN NORMATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MAIYORI, CISILIA; NURCAHAYA; HARIANTO, WISMAR
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.28

Abstract

Perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan tidak bisa dilakukan di Indonesia, hanya bisa dilakukan di luar negeri seperti Singapura. Pencatatan perkawinan oleh negara dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
KEARIFAN LOKAL DI ERA INDUSTRIALISASI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 DALAM PERSPEKTIF HUKUM Taufik Wijoseno; Waskitara, Wisnu; Vivi Yulianigrum, Aulia
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.29

Abstract

This research explores the role of local wisdom in maintaining national identity in the midst of globalization and the industrial revolution 4.0 and the impact of Society 5.0 developments on the preservation of local wisdom in Indonesia. Using a normative research method with an analytical descriptive approach, this research examines various legal regulations and related doctrines. The results show that local wisdom acts as a fortress in maintaining national identity, with adaptation to new technology being the key to success. Society 5.0 offers opportunities and challenges in preserving local traditions, requiring a comprehensive strategy to integrate technology without eroding cultural values. This study concludes that the preservation of local wisdom and national identity requires cooperation between the government, community, and stakeholders, as well as continuous education and adaptation to global changes. Suggestions for future research are to deepen the study of the implementation of technology in preserving local culture and strengthening national identity.
STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU Maruli Tua Manik, Saut; Mandai, Surya; Berlian, Cheny
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.31

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum sering di cederai adanya perbuatan pelanggaran hukum berupa money politik yang dilakukan oknum partai politik dan peserta ataupun team pemenangan. Agar money politik tidak menjadi perbuatan yang mengakar di kehidupan berdemokrasi pada Masyarakat Indonesia, maka di butuhkan strategi pencegahan dari Bawaslu beserta jajaranya seperti Panwascam selaku institusi yang diberi amanah oleh negara. Mengacu pada tupoksi Panwascam kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan wewenang nya dalam pencegahan dan pengawasan money politic dan berdasarkan observasi perbuatan money politik di Binawidya Kota Pekanbaru terjadi, tetapi masyarakat tidak berani membuat laporan ataupun pengaduan ke panwascam Binawidya Kota Pekanbaru, ketidak beranian ataupun keenggenan Masyarakat dalam melaporkan ataupun pengaduan money politik perlu dilakukan startetegi yang baik oleh Panwascam Binawidya Kota Pekanbaru sehingga kehidupan berdemokrasi di Indonesia terwujud secara bersih dan bermartabat
TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.35

Abstract

Selain memberikan manfaat, internet dan transaksi elektronik juga berdampak negatif bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan transaksi elektronik bisa membahayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana hoaks, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan, serta tindak pidana pengancaman
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRATIWI SUSANTY, ADE
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.36

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
TUGAS DAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DI INDONESIA RIZANA
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.37

Abstract

Tindak pidana money laundering berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik money laundering di Negara Indonesia. Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana money laundering, pemberantasan tindak pidana money laundering, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana money laundering.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Aksar; Akbar Santoso, Mulia; Dinata, Umar
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.39

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam transaksi, namun juga membawa potensi penyalahgunaan yang merugikan konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dalam sektor fintech, kesehatan, dan sektor lainnya menjadi masalah serius yang menuntut perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen serta identifikasi langkah-langkah penegakan hukum dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun sanksi pidana yang tegas telah diatur, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang tidak mendapat respons yang cepat dari otoritas terkait. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak perlindungan data pribadi. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih efektif sangat penting untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital.

Page 3 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022