cover
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
Perlindungan Hukum Konsumen pada Jasa Kredit Pemilikan Rumah di Bank BRI Syariah Area Makassar. Rezky Gadis Amelia; Hasbuddin Khalid; Angggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Having a habitable place to live is every human dream and need. To obtain housing provided two payment methods, namely pay cash or credit. Credit facility in obtaining housing is called Home Ownership Credit which is financing done by the bank to customers to buy ready-to-live homes. Before this financing is carried out of course begins with a credit agreement that must be agreed by both parties in order to be evidence in the fulfillment of the rights and obligations of each party. This article analyzes consumer protection on home mortgage services. Using normative-empirical research methods. The results of this study show that consumer protection in home ownership credit services by BRI Syariah Area Makassar banks, especially in buy and sell agreements or murabahah agreements have not been provide protection to service users in this case consumers of Home Ownership Credit Bank BRI Syariah, this is reviewed in terms of the application of standard agreements in murabahah agreements that position customers to be weak, this is because customers are not included in the making of agreements that become agreements of both parties. And there are also achievements needed by the customer or the public that makes the customer has no choice but to approve the contents of the agreement despite the weight of the party. Therefore, despite implementing the standard agreement, it is expected that the bank can provide consumer protection to its customers by including the customer or the public in making the agreement so that the position between the two parties becomes balanced. Abstrak Memiliki tempat tinggal layak huni merupakan impian dan kebutuhan setiap manusia. Untuk memperoleh perumahan disediakan dua metode pembayaran yaitu bayar tunai atau kredit. Fasilitas kredit dalam memperoleh perumahan disebut dengan Kredit Pemilikan Rumah yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada nasabah untuk membeli rumah siap huni. Sebelum pembiayaan ini dilakukan tentu diawali dengan perjanjian kredit yang harus disepakati oleh kedua belah pihak agar menjadi bukti dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Artikel ini menganalisis tentang perlindungan konsumen pada jasa kredit pemilkan rumah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jasa kredit pemilikan rumah oleh bank BRI Syariah Area Makassar khususnya dalam perjanjian jual beli atau akad murabahah belum memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dalam hal ini konsumen Kredit Pemilikan Rumah Bank BRI Syariah, hal ini ditinjau dari segi penerapan perjanjian baku dalam akad murabahah yang memposisikan nasabah menjadi lemah, hal ini dikarenakan nasabah tidak diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dan juga adanya prestasi yang dibutuhkan pihak nasabah atau masyarakat yang membuat nasabah tidak memiliki pilihan selain menyetujui isi perjanjian tersebut meskipun berat sebelah. Untuk itu, meskipun menerapkan perjanjian baku, namun diharapkan pihak bank dapat memberikan perlindungan konsumen terhadap nasabahnya dengan mengikutsertakan pihak nasabah atau masyarakat dalam pembuatan perjanjian tersebut agar kedudukan antar kedua belah pihak menjadi seimbang.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Mks) Suci Indah Nadhifah Sari; Abdul Halim; Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suci Indah Nadhifah Sari 04020170408 : This study aims to determine and analyze how Islamic law views divorce due to forced marriage. Also, knowing and analyzing how judges consider divorce due to forced marri age (Decision Study Number 563 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks.)This study uses the (Legal Research) method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with the Panel of Judges. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations.
Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Kekuatan Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Winda Anugrah Resky; Ilham Abbas; St. Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and understand what the position of a contract in the Civil Code is like and to find out and analyze the strength of contract binding in the Civil Code. This thesis research uses Legal Research with the type of normative legal research, which is intended in this study to obtain a detailed and systematic description of Indonesian law related to the Partnership Agreement which uses primary legal material sources, namely as the main basis used in The framework of this research is the Civil Code and other related regulations and the second is secondary legal material, namely legal material that is closely related to primary legal materials such as research results, works from legal circles, and other documents related to partnership agreements.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Didalam Rumah Tahanan M.Fatih Adityawarman; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to criminal acts of torture committed by prisoners in the class I A detention center in Makassar City. Mistreatment of fellow prisonersnin the detention center, Researchers continue to try uncover what is the cause of the criminal act of persecution that occurs in the detention center and what efforts can be made by the Makassar City Detention Center Official. From the results of research that has been conducted by researchers, the researchers found what factors cause the crime of mistreatment that occurs in the detention center, namely inadequate room capacity, secondly, individual problems such as stealing clothes from fellow prisoners and love problems experienced by prisoners. Then as for the efforts that can be made by the remand center, namely providing legal counseling to the detainees, secondly giving spiritual cleansing to the detainees, thirdly not giving remissions to prisoners who committed a criminal act of torture, the fourth was put in solitary confinement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana didalam rumah tahanan kelas I A Kota Makassar,penganiayaan sesama narapidana di rutan. Peneliti berusaha mengungkap apa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di rutan dan upaya apa saja yang bisa dilakukan petugas rutan dalam mengurangi tindak pidana penganiayaan. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi didalam rutan yaitu seperti kapasitas kamar yang tidak memadai kedua yaitu masalah individu seperti saling mencuri pakaian sesama tahanan danmasalah percintaan yang dialami para tahanan, lalu adapun upaya yang dapat dilakukan pihak rutan yaitu melakukan penyuluhan hukum kepadapara tahanan yang kedua memberikan siraman rohani kepada para tahanan, ketiga tidak memberikan remisi kepada para tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan,yang ke empat dimasukkan kedalam sel pengasingan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Tuduhan Turut Serta Melakukan Pembunuhan Di Kota Makassar (Nomor 776 /Pid.B/2018/PN Mks) Fitrianty Bahrir; Soekarno Aburaerah; Ilham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the application of the law to the crime of premeditated murder with inclusion and judges' considerations in handling the crime of premeditated murder with inclusion. This research is a normative legal research, the type of data used is secondary data including primary legal materials and secondary legal materials, using literature study data collection techniques. The results showed that the application of the law against the crime of premeditated murder by participating in the conduct that the defendant was accused of committing, ordering and participating in the crime of premeditated murder violated Article 340 of the Criminal Code jo. Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code, where the qualifications of this article are described by the defendant's actions which show that the defendant committed, ordered to do and participated in the crime of premeditated murder. The judge's consideration in handling the crime of premeditated murder with inclusion, from the juridical aspect, the public prosecutor can prove that the defendant was the one who committed, ordered to do and participated in the crime of premeditated murder, from a philosophical aspect, the judge's verdict sentenced him to imprisonment for 15 (five). fifteen) years because it does not provide benefit to the community as the main objective of the law.
Mekanisme Penuntutan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Maros ( Studi Kasus Perkara No 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks)  Hasnah  Hasnah; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to descri be the prosecution mechanism for corruption by the Kejaksaan Negeri Maros in prosecution forcorruption. This research uses empirical method. the research location is Kejaksaan Negeri Maros. The type of data use dare primary data and secondary data. source of data obtained through interviews freely. theres ultof this research in dicate prosecution by kejaksaan negeri maros containedin the indict mentbase dont he cases files transferred from the investigator, if the investigation is deemed complete, the kejaksaan will notify that the investigator’s results are complete (P-21) and immediately draft and indictment. the theoritical recommendation of this research is to contribute ideas to developer of legal science, in particular the criminal actof corruption and provides an explanation of the prosecution mechanism for criminal acts of corruption. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri maros dan mengidentifikasifaktor yang menjadi kendala kejaksaan negeri maros dalam penuntutan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah pada Kejaksaan Negeri Maros. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Maros yang termuat dalam surat dakwaan didasarkan atas berkas perkara yang dilimpahkandari penyidik, apabila penyidikan dianggap sudah lengkap maka kejaksaan memberitahukan bahwa hasi lpenyidikan dianggap sudah lengkap (P-21) dan segera menyusun surat dakwaan. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PENAMBANGAN BATU GAMPING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN (Study Kasus di Desa Gundu-Gundu, Kec.Mawasangka Tengah, Kab.Buton Tengah) Dewi Yuliang; Ilham Abbas; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study uses a research method, with the type of empirical research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. To get the required data, the researcher collected data through three collection methods, namely interviews, observation, and documentation. And the data obtained both primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that land is part of the Earth's surface which contains natural resources that must be utilized and must also be protected. In its utilization, especially business actors and the community always prioritize concern for the land and its wealth so that not only can the benefits be taken, but also can protect and pay attention to the preservation of the environment.
Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Muh. Yaumil Akbar; Sutiawati Sutiawati; Andi Patawari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the act of rape, the role of the victim witness itself is crucial, and it is not uncommon for the victim to become the sole witness in complaints and the trials that are carried out. Even though this is the position of the victim who is a witness often becomes a very important thing where the victim becomes a reporter so that he is able to reveal the case, besides that the victim is able to become a key witness to reveal the chronology and the case, but from a certain point of view many victims choose to be silent because they are ashamed. of the disgrace that befell him. In addition, in several cases the victim died, making it difficult for investigators to find key witnesses in a rape case. Abstrak Peranan saksi pada tindak pidana perkosaan sendiri menjadi hal yang krusial, dan tak jarang korban dapat menjadi saksi tunggal dalam pengaduanserta peradilan yang dilaksanakan. Padahal ini lah kedudukan korban yang menjadi saksi tak jarang menjadi hal yang sangat penting dimana korban menjadi pelapor sehingga mampu mengungkapkan kasus tersebut, disampin itu korban mampu menjadi saksi kunci untuk mengungkapkan kronologi dan kasus tersebut, tetapi pada sudut pandang tertentu banyak korban memilih bungkam karena malu akan aib yang menimpa dirinya. Selain itu pada beberapa kasus korban malah meninggal sehingga sulit bagi penyidik menemukan saksi kunci dalam sebuah perkara kasus pemerkosaan.
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI GANGGUAN JIWA Nurhalimah Fair; Muin Fahmal; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the steps taken by investigators against criminals who have mental disorders and to find out further legal proceedings against criminal offenders who have mental disorders. This research method uses data collection techniques by means of empirical research. The research was conducted in Makassar, namely at the Makassar POLRESTABES. The results of this study indicate that the steps taken by investigators against perpetrators of criminal acts who have mental disorders are interviews at the examination and observation stages. Then corresponded to Dadi Makassar Hospital to carry out an examination of the perpetrators as stated in the Visum et Repertum Psychiatricum letter, whose core conclusion states whether the examinee has mental disorders or does not have mental disorders. And the legal process against the perpetrator who is suspected of having a mental disorder, that is, if proven, the perpetrator is freed from all legal charges (SP3), if it is not proven that he has a mental disorder, the legal process will continue so that the perpetrator is held accountable for his actions.
Tinjauan hukum mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pengguguran kandungan Lis Ariska; Syahruddin Nawi; Aswad Rahmat Hambali
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal basis used by the police in making decisions on criminal acts that contain and analyze or measure any obstacles the police force in making decisions. This study used an empirical research method, with the coverage of secondary data and primary data, the research was conducted at the Makassar Police, with interviews and then analyzed to get a clear picture. The results of this study indicate that there are various reasons behind the perpetrators of carrying out abortion because of pregnancy outside of marriage due to promiscuity, socio-economic reasons, prevention efforts are carried out by routine patrols of boarding houses which are generally occupied by teenagers, conducting legal socialization, and collaborating with community leaders in the guidance and prevention of abortion practices. The research recommendation should further increase direct parental supervision, in this case the boarding house father / mother also includes parents for his boarding children. The police should not only carry out direct raids or raids. But a religious approach can also be made. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai kepolisian dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggurankandungan dan untuk menganalisis atau mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menjatuhkan putusan. Penelitian inimenggunakan metode penelitian empiris, dengan cakupan data sekunder dan data primer, penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, dengan cara melakukan wawancara kemudian di analisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang melatarbelakangi pelaku melakukan aborsi bermacam-macam ada karena kehamilan di luar nikah akibat perilaku pergaulan bebas, alasan sosial ekonomi, upaya pencegahan dilakukan melakukan patroli rutin terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, melakukan sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam nal pembinaan dan pencegahan praktek pengguguran kandungan. Rekomendasi penelitian seharusnya lebih meningkatkan pengawasan orang tua secara langsung dalam hal ini Bapak/lbu kost juga termasuk pengganti orang tua bagi anak-anak kostnya, Seharusnya pihak kepolisian tidak hanya melakukan penyergapan atau penggerebekan secara langsung. Tetapi bisa juga dilakukan pendekatan secara agama.

Page 7 of 22 | Total Record : 214