cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
Sinkronisasi Kebijakan Pajak Daerah Dan Pajak Pusat: Studi Kasus Perda Kuningan No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Haris Budiman; Rahma Dina Kusuma Azahro; Ayi Siti Nurhaliza
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi kebijakan pajak antara pemerintah pusat dan daerah melalui studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2024. Menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sinkronisasi kebijakan pajak serta kontribusi perda tersebut terhadap optimalisasi pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap regulasi perpajakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 1 Tahun 2024 telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sinkronisasi ini diwujudkan melalui penyesuaian tarif, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak yang mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi. Meskipun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kebijakan antara pusat dan daerah. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perda Kuningan No. 1 Tahun 2024 memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan contoh positif dari sinkronisasi kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan lokal namun tetap sesuai dengan arahan nasional.
Pertanggung Jawaban Debitur Kepada Debitur Dalam Undang Undang Fidusia Muhammad Raafi'ud Darajaat al haq
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15202

Abstract

Abstract Fiduciary collateral is a form of material security used in credit agreements, where the debtor retains control of the collateral object during the loan term. In its implementation, the legal relationship between the creditor and the debtor must be based on the principles of prudence, good faith, and a balance of rights and obligations. The main focus of this research is to analyze the form of creditor accountability towards the debtor, particularly in the case of misuse of the right to execute on the object of fiduciary collateral. Since the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the execution by the creditor must take into account the debtor's acknowledgement of default and the execution must not be carried out unilaterally. Creditors who execute without valid legal procedures can be held legally accountable, both civil and criminal. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that legal protection for debtors has become stronger after the Constitutional Court decision, and creditors are required to act professionally, proportionally, and comply with the principle of legality. Therefore, creditor accountability must include aspects of compliance with positive law, business ethics, and respect for the debtor's rights in fiduciary financing relationships. Keywords: creditor accountability, fiduciary guarantee, execution. Abstark Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang digunakan dalam perjanjian kredit, di mana debitur tetap menguasai objek jaminan selama masa pinjaman. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban kreditur terhadap debitur, khususnya dalam hal penyalahgunaan hak eksekusi atas objek jaminan fidusia. Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi oleh kreditur harus memperhatikan adanya pengakuan wanprestasi dari debitur dan pelaksanaan yang tidak boleh dilakukan secara sepihak. Kreditur yang melakukan eksekusi tanpa prosedur hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur menjadi lebih kuat pasca putusan MK, dan kreditur dituntut untuk bertindak secara profesional, proporsional, serta tunduk pada asas legalitas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kreditur harus mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum positif, etika bisnis, serta penghormatan terhadap hak-hak debitur dalam hubungan pembiayaan fidusia.. Kata kunci: pertanggungjawaban kreditur, jaminan fidusia, eksekusi
Konsep Warisan Kakek, Aul, dan Radd Fakhrun Nisa; Diah Maharani; Putri Widhia Ningrum; Mohammad Syaifuddin
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15203

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga konsep sentral dalam ilmu faraid (hukum waris Islam) yang seringkali menimbulkan permasalahan kompleks: warisan kakek, aul, dan radd. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam pembagian harta warisan dan menemukan solusi hukum yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif, mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketiga konsep tersebut untuk menghindari sengketa dalam pembagian warisan. Implementasi yang tepat dari aul dan radd dapat memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris, sementara pemahaman yang komprehensif tentang warisan kakek dapat menyelesaikan permasalahan yang sering timbul antara kakek dan saudara-saudara pewaris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum Islam, akademisi, dan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu faraid secara akurat dan adil.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Aset BUM Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Maghfuri Maghfuri; Go Lisnawati
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15204

Abstract

Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa menjadi salah satu agenda prioritas nasional, sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, pendirian dan pengelolaan BUMDesa memegang peranan krusial. Tetapi, masih banyak BUMDesa yang belum memperoleh status badan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum atas kepemilikan dan perlindungan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pada penelitian ini menujukkan status badan hukum menjadi prasyarat fundamental dalam menjamin pemisahan kekayaan antara desa dan BUMDesa, memperjelas legal standing dalam perikatan dengan pihak ketiga, serta memperkuat perlindungan hukum secara preventif dan represif. Sebaliknya, BUMDesa yang belum berbadan hukum tidak dapat dipastikan kedudukannya dan berada dalam ketidakpastian hukum karena belum diakui sebagai subjek hukum yang mandiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap aset BUMDesa yang belum berbadan hukum pasca PP No. 11/2021 hanya bersifat preventif dan administratif. Ketiadaan status badan hukum juga berimplikasi pada risiko pertanggungjawaban pribadi pengurus dan ketidakpastian transaksi dengan pihak ketiga.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Fintech Lending untuk Perlindungan Konsumen di Era Keuangan Digital Muhammad Firman
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15206

Abstract

The growth of fintech lending, formally regulated in Indonesia as Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI), has expanded access to financing for consumers and businesses. At the same time, it has generated legal risks related to illegal online lending, misuse of personal data, non-transparent fees, and harmful debt collection practices. This article analyzes the role of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) in supervising fintech lending to strengthen consumer protection in the digital financial era. This study applies a literature review method using a descriptive qualitative approach. Data were collected from laws, OJK regulations, OJK statistical publications, the LPBBTI roadmap, and scholarly articles on fintech lending and consumer protection. The findings show that OJK supervision should not be limited to licensing, but should be understood as a layered governance mechanism covering regulation, business conduct supervision, information transparency, complaint handling, enforcement against illegal entities, and consumer education. OJK Regulation Number 40 of 2024 and OJK Regulation Number 22 of 2023 provide a significant foundation for developing a healthier, more accountable, and consumer-oriented fintech lending industry. This article concludes that consumer protection depends on the integration of OJK supervision, provider compliance, public literacy, and inter-agency coordination against illegal online lending.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kepastian Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pertanahan Nasional sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Herwin Sulistyowati herwin; Putri Maha Dewi; Lilik Warsito
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum sertifikat tanah elektronik dalam sistem pertanahan nasional serta mengkaji peningkatan pemahaman masyarakat sebagai upaya pencegahan sengketa pertanahan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan digitalisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan meminimalisasi sengketa pertanahan. Namun demikian, implementasi sertifikat tanah elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya literasi digital, serta kekhawatiran terhadap keamanan data elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum sertifikat tanah elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sertifikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik memiliki peran penting dalam mencegah sengketa pertanahan melalui peningkatan kesadaran hukum, tertib administrasi pertanahan, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan elektronik serta peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat guna mendukung efektivitas implementasi sertifikat tanah elektronik dalam sistem pertanahan nasional.
Implikasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan : (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Jombang) Wawan Siswanto
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15209

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi pemenuhan hak narapidana terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Kajian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologis diterapkan untuk melihat realitas sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian membuktikan adanya korelasi positif antara pemenuhan hak dan keberhasilan pembinaan. Lapas Kelas IIB Jombang berupaya memenuhi hak dasar dan bersyarat narapidana. Pemenuhan hak ibadah, kesehatan, dan pendidikan berimplikasi langsung pada peningkatan partisipasi narapidana. Narapidana menjadi lebih disiplin dan termotivasi mengikuti program pembinaan kepribadian serta kemandirian.Namun, pelaksanaan pembinaan belum mencapai tingkat optimal. Peneliti menemukan berbagai kendala struktural di lapangan. Hambatan utama meliputi kondisi overkapasitas yang parah. Keterbatasan jumlah petugas pembina juga menjadi masalah. Alokasi anggaran kegiatan pembinaan sangat terbatas. Sarana fisik dan fasilitas pendukung kurang memadai.Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hak narapidana adalah penentu utama keberhasilan pembinaan. Kegagalan pemenuhan hak menghambat proses rehabilitasi dan integrasi sosial. Pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah taktis. Kementerian terkait juga harus meningkatkan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan. Penambahan sumber daya manusia serta perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan. Langkah ini sangat penting agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal bagi seluruh masyarakat luas.
Pengaruh Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Risiko Perceraian pada Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Jombang Arif Lukman Hakim; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15207

Abstract

Perkawinan di bawah batas usia 19 tahun masih menjadi fenomena yang marak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sosiologis dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap risiko perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan dini di Pengadilan Agama Jombang, serta menganalisis perspektif teori kepastian hukum dan teori perlindungan anak dalam menilai efektivitas ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Jombang dan data statistik perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah memberikan kepastian norma, implementasinya belum efektif karena mekanisme dispensasi kawin yang terlalu longgar. Data menunjukkan angka perceraian di PA Jombang konsisten tinggi (3.079 kasus pada 2024) dan permohonan dispensasi kawin tetap signifikan (303 permohonan pada 2024). Putusan-putusan yang dianalisis mengonfirmasi bahwa pasangan yang menikah dini melalui dispensasi kawin cenderung bercerai dalam kurun 1-2 tahun akibat ketidakstabilan ekonomi dan ketidakmatangan emosi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 memiliki potensi besar untuk meminimalisir risiko perceraian, namun efektivitasnya bergantung pada pengetatan syarat dispensasi kawin, penguatan peran pengadilan, dan sinergi lintas sektor.
Analisis Komparatif Prinsip Bernegara Di Indonesia Dan Prinsip Bernegara Dalam Al-Qur’an Moh Lutfi
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip bernegara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan prinsip-prinsip bernegara dalam perspektif Al-Qur’an. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada diskursus mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara hukum berketuhanan yang memadukan demokrasi konstitusional modern dengan nilai-nilai moralitas universal. Menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta pendekatan filosofis politik Islam (Siyasah Syari’yyah). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara gramatikal serta konseptual untuk menemukan titik temu (common platform) antara hukum positif Indonesia dan prinsip wahyu yang bersifat substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan substantif yang sangat kuat antara prinsip bernegara dalam UUD 1945 dan pedoman Al-Qur’an demi mewujudkan kemaslahatan publik (mashlahah ammah). Kedaulatan rakyat dan sistem pembagian kekuasaan (checks and balances) sejalan dengan prinsip Al-Syura (musyawarah) dan Riqobah Al-Ummah (pengawasan perlindungan rakyat). Jaminan konstitusional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan di depan hukum merupakan manifestasi dari Maqashid syariah melalui pilar Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (kesetaraan), dan Al-adl (keadilan). Pengakuan atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mempertegas posisi Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (negera kesepakatan dan persaksian) sebuah bentuk negara yang adaptif dan demokratis tanpa berorientasi pada teokrasi formal maupun sekuler absolut
Urgensi Analisis Hukum terhadap Kedudukan Dokter Umum yang Ditugaskan dalam Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit Henny Novia Sari; Sulthon Miladiyanto; Budiarsih
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15208

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah urgensi dalam pandangan hukum dari kedudukan dokter umum dalam melakukan pelayanan hemodialisis dimana dalam mekanisme ini merumuskan suatu konstruksi dari pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi dokter. Penelitan ini adalah normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual. Hasil yang dapat ditunjukkan dengan adanya penelitian ini menekankan pada konstriksi normatif dimana hemodialisis menjadi suatu bentuk pelayanan spesialistik serta realutas dari praktik yang disebekan adanya ketimpangan SDM dalam dunia kesehatan. Adanya kekosongan norma yang menekankan pada pertanggungjawaban dari segi administratif yang menekankan pada ranah pidana maupun dari segi perdata. Berpijak pada mekanisme tersbeut maka perlu adanya penataan kembali regulasi yang bersifat adaptif serta responsif fimana didalamnya diperuntukkan dalam membentuk suatu keseimbangan dari kepastian hukum serta perlindngan bagi tenaga medis ketika menjalankan suatu kewenangan. Mekanisme ini akan berdampak positif bagi masyarakat dalam merasakan layanan yang optimal dan berkeadilan. Kata Kunci: Dokter Umum, Hemodialisis, Kewenangan Medis, Kepastian Hukum, Hukum kesehatan

Page 14 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026 Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue