cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 9   10   11   12   13 
Kebijakan Peraturan Permerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan Budiman, Haris; Khoirunnisa, Andini; Lisanti, Azzahra Yasmina; Aulia, Devina Tri; Rahmaniah, Naima Fatia
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15101

Abstract

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah desa, TNI/Polri, lembaga swasta, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan struktur kelembagaan, implementasi di lapangan belum optimal. Masih terdapat hambatan dalam komunikasi dua arah, kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai penyebab bencana, serta ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam mitigasi dan respons bencana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antar lembaga, komunikasi yang inklusif dengan masyarakat, serta penguatan edukasi mitigasi bencana guna mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
Analisis Empirisme Kebangkitan Intelektual Pada Aktualisasi Perkembangan Pidana Modern Dalam Tinjauan Filsafat Hukum herwin, Herwin Sulistyowati; Maha Dewi, Putri; Warsito, Lilik
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15102

Abstract

Peradaban manusia merupakan hasil dari adanya implikasi kajian filsafat sebagai bagian dari jalan menemukan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam diri seorang manusia. Perkembangan filsafat modern masa ranaissance dianggap menjadi momentum tumbuhnya peradaban manusia modern berpangkal pada kajian filsafat rasionalisme dan filsafatemperisme dalam menemukan konklusi kebenaran pengetahuan dan membebaskan pengetahuan dari “karangkeng teologis” abad pertengahan yang dianggap “masa kelam pengetahuan” yang cenderung menghambat manusia dalam menemukan pengetahuan melalui jalan filsafat. Dalam hal ini, repsosisi pengetahuan dalam filasafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir renaisans. Sekaligus menjadil era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkanfilsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilsafatan manusia.Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. “Aman” adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedangkan, “tertib” ialah suatu keadaan antarpribadi yang serba teratur dengan hal yang terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya. Perkembangan filsafat modern pada era renaissans, paling tidak dapat dipahami dalam dua sisi. (1) Perkembangan modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaranyang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah- stilah kunci kesadaran modern.(2) Renaissance yang berartikelahiran kembali (rebirth). Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa.Terlebih zaman ini disusun dengan adanya pencerahan yang menjadikan manusia merasa dewasa dan makin percaya kepada dirinya sendiri serta makin berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi dan gereja. Selanjunya gambaran repsosisi pengetahuan dalam filasafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir renaisans. Sekaligus menjadil era dimulainyapemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafatyang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilsafatan.
Kajian Normatif Kekerasan Dalam Bola Basket Di Indonesia umam, Misbachul; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15103

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang analisa kajian normatif terhadap perkelahian antar pemain dalam bola basket. Bola basket merupakan olahraga yang terkenal dari negara Amerika dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Olahraga ini yang menggunakan full body contact yang terkadang menjurus ke arah kasar. Peraturan sebuah liga dibuat sebagai upaya menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah kajian normative berdasarkan prespektif berita yang beredar. Berdasarkan hasil analsis sumber hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa perkelahian antar pemain bola basket tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 351 KUHP karena berdasarkan Official Basketball Rules yang terbaru ( secara berkala peraturan diperbarui ), sepanjang jalannya pertandingan bola basket 4 x 10 menit waktu normal itu merupakan kewenangan PERBASI. Dan yang berhak memberi sanksi jika ada perkelahian antar pemain dalam pertandingan bola basket tersebut adalah wasit, berupa foul. Foul sendiri terdiri dari personal foul, double foul, unsportlikemen foul dan yang terberat disqualifiying foul. Selain wasit yang berhak memberi hukuman adalah DPP PERBASI .Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas diharap pihak kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PERBASI pada saat pertandaingan dalam kurun waktu 4x10 menit karena sesuai dengan peraturan FIBA yang menyebutkan bahwa 4x10 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut. Kata kunci : Bola basket, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), Penganiayaan ABSTRACT This thesis discusses a normative analysis of fights between players in basketball. Basketball is a popular sport originating in the United States and continuing to expand worldwide. This sport involves full-body contact, which can sometimes lead to violence. League rules are established to maintain sportsmanship in competition and protect players from violent, violent elements of play. In this regard, the issue addressed in this thesis is whether fights between players in a basketball match are punishable under Article 351 of the Indonesian Criminal Code concerning assault. The purpose of this thesis is to determine and analyze whether fights between players in a basketball match are punishable under Article 351 of the Indonesian Criminal Code concerning assault. The approach used is a normative study based on the perspective of circulating news. Based on the analysis of legal sources, it can be concluded that fights between basketball players cannot be punished under Article 351 of the Indonesian Criminal Code because, according to the latest Official Basketball Rules (regularly updated), throughout the 4 x 10-minute normal time of a basketball match, it is the authority of PERBASI. And the referee has the right to impose sanctions if there is a fight between players in a basketball match, in the form of a foul. Fouls themselves consist of personal fouls, double fouls, unsportsmanlike fouls, and the most severe is a disqualifying foul. In addition to the referee, the DPP PERBASI has the right to impose penalties. In response to the above facts, it is hoped that the police will not interfere with PERBASI's jurisdiction during the 4 x 10-minute match because in accordance with FIBA regulations, which state that the 4 x 10-minute on-court time is the authority of the referee as the referee in the match. Keywords: Basketball, All-Indonesia Basketball Association (PERBASI), Assault
Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Di Jombang Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Mayangan Jogoroto) Feri, Feri Fadlan; Romlan, Romlan
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15104

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Penyebab penyalahgunaan ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dan mengetahui aplikasi sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normative. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen, dan analisis bahan hukum dengan menggunakan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, seperti misalnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika dikalangan remaja dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Secara psikologis prilaku remaja juga masih belum stabil sehingga masih mudah terpengaruhi lingkungan sekitar.
Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Proses Perizinan Umkm Tahu Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Hakim, Lukman; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15105

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri tahu di Desa Sumbermulyo, Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini mengkaji proses perizinan, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tahu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pelaku usaha dan pemerintah desa, serta dokumentasi peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) telah menyederhanakan proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien, yang berdampak pada peningkatan jumlah UMKM tahu yang berizin dari hanya beberapa menjadi 16 dari sekitar 60 usaha. Produksi tahu dikategorikan sebagai industri berisiko rendah, sehingga hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Namun, masih terdapat kendala signifikan, yaitu rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan kurangnya literasi teknologi. Tantangan ini menghambat potensi penuh dari implementasi peraturan dan rencana masyarakat untuk mendirikan Sentra Industri Tahu "Bersinar" pada tahun 2027. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peraturan telah diimplementasikan sesuai tujuannya, diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Melalui Mediasi Di Desa Jogoroto Mustafa, Suparhadi; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15106

Abstract

Warisan adalah harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia pada usia dini. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan adalah bapak dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bagian, istri mendapat 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak. Namun hukum perdata atau hukum positif Indonesia mengatur tentang harta benda seseorang yang meninggal dunia, untuk diberikan atau dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal pembagian harta warisan hendaknya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah melalui desa yang dibantu oleh seorang mediator, tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat, maka pembagian harta warisan melalui mediasi telah terjadi di desa Jogoroto, dalam hal ini kedua belah pihak melakukan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah dikaji dan dibahas, ternyata Mediasi memberikan banyak manfaat bagi ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Manfaat dari proses mediasi dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar ahli waris dan perselisihan berakhir secara damai. Keuntungan yang akan Anda dapatkan adalah: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efektif. Kedua. Dalam proses mediasi tidak ada tekanan dari para pihak sehingga hasil dari mediasi adalah murni kesepakatan antara para pihak. Ketiga. Mediasi mampu membuahkan hasil yang dapat mengakhiri suatu perselisihan tanpa menimbulkan permusuhan antar ahli waris. Ahli waris yang telah menyetujui proses mediasi memperoleh kekuatan hukum dan mengikat ahli waris.
Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Masyarakat: (Studi pada Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Tahun 2020) suwandi, suwandi; kuswanto, Kuswanto
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto pada tahun 2020. Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk perangkat desa, panitia PTSL, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Ngumpul berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat, tercapainya target pendaftaran tanah, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti kepastian hukum atas tanah mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur PTSL dan masalah administrasi dan dokumen serta konflik dan sengketa lahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program PTSL memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pendampingan administrasi dan penyelesaian konflik secara efektif.
Penerapan Prinsip Good Faith dalam Perjanjian Pengelolaan Data Pribadi pada Ekosistem Internet of Things di Indonesia Irwan Jinoto, Devin
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15108

Abstract

Pengelolaan data pribadi dalam ekosistem Internet of Things (IoT) di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam penerapan prinsip good faith, yang merupakan elemen fundamental untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good faith dalam pengelolaan data pribadi serta menjawab pertanyaan: bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam kerangka regulasi dan praktik kontraktual di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis doktrin hukum, regulasi yang berlaku, serta studi kasus terkait pengelolaan data pribadi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good faith dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan ketidakjelasan regulasi. Studi ini menemukan bahwa integrasi prinsip good faith ke dalam kontrak pengelolaan data pribadi, pengembangan pedoman standar kontrak berbasis Privacy by Design, dan penguatan mekanisme pengawasan dapat meningkatkan keadilan kontraktual dan perlindungan data pribadi. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan data pribadi di era IoT. Kesimpulan penelitian menyarankan perlunya regulasi tambahan, pengembangan pedoman standar kontrak, dan edukasi masyarakat untuk memperkuat penerapan prinsip good faith. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pengelola data dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan transparan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi teknologi seperti Privacy-Enhancing Technologies dalam penerapan prinsip good faith untuk pengelolaan data pribadi di Indonesia.
Penyimpangan Seksual Pemerkosaan Sesama Jenis Dikalangan Anak Di bawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Fahira, Jeni; Iskandar, Mizaj; AzwarFajri, AzwarFajri; Abdullah, Muslem
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15109

Abstract

Kekerasan seksual sesama jenis (Liwāṭ) yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi fenomena mengkhawatirkan di Aceh, memicu dilema yuridis antara penegakan sanksi jinayat yang tegas dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi ‘uqubat ta`zīr berupa pembinaan bukan ḥudūd terhadap anak pelaku Liwāṭ, serta menguji kesesuaiannya dengan tujuan Hukum Pidana Islam. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Bna, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun unsur materil jarimah terpenuhi, hakim melakukan ijtihad adaptif dengan mengalihkan hukuman badan menjadi pembinaan di LPKA karena status pelaku yang ghairu mukallaf dan pertimbangan sosiologis berupa dampak paparan pornografi. Penjatuhan sanksi ini dinilai selaras dengan prinsip maqasid syariah, khususnya aspek hifdz an-nafs (perlindungan jiwa) dan kemaslahatan, yang mengutamakan rehabilitasi mental daripada pembalasan fisik. Disimpulkan bahwa penegakan Syariat Islam di Aceh bersifat dinamis dan humanis, mampu menyeimbangkan ketegasan hukum Tuhan dengan penyelamatan masa depan anak.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia Frans Semarta , Harianto; Teguh Syuhada Lubis, Mhd
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15110

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pemain judi online di Indonesia dari aspek pengaturan normatif, penerapan dalam putusan pengadilan, dan relevansinya dalam perspektif criminal policy. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih bertumpu pada KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE tanpa diferensiasi tegas antara pemain dan aktor struktural seperti operator atau bandar. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menafsirkan unsur delik secara ekstensif untuk menjangkau pemain dengan orientasi represif dan penjeraan umum. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan efektivitas kebijakan dalam kerangka criminal policy. Diperlukan reformulasi kebijakan yang berbasis diferensiasi pertanggungjawaban serta integrasi pendekatan penal dan non-penal guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Page 13 of 13 | Total Record : 130

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue