Articles
120 Documents
<![CDATA[Tranplantasi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tantang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana Dan Perdata ]]>
<![CDATA[adib, moh]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam era serba modern termasuk juga dalam hubungan antara Dokter dan pasien dimungkinkan dan bahkan sekarang sering terjadi Transplantasi organ tubuh yang menurut hukum Islamsebenarnya hanya dari pendapat Ahli Fiqh saja. Alqur’an maupun Alhadist tidak mengatur secaratersurat maupun tersirat.oleh karenanya dengan perkembangan berbagai macam penyakit dan carapenyembuhan harus dilakukan satu-satunya hanya dengan transplantasi, maka hukum islammemandang demi kemaslakhatan dan tidak merugikan orang lainmaka transplantasi organ tubuh diperbolehkan, namun dengan syarat yang sangat ketat, begitu juga dengan Undang-undang No. 36 Tahun2009 tentang kesehatan, sudah mengaturnya dengan jelas dalam pasal-pasalnya, namun demikianTransplantasi harus memenuhi kriteria yang sangat ketat bagi Dokter dalam melaksakan Transplantasitersebut.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Tradisi Negara Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Sholikhin Ruslie, Ahmad]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[UUD 1945 sebagai dasar pijakan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku di Indonesia, telah mengalami perubahan empat kali. Perubahan tersebut tentu membawa banyak konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan maupun sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila pasca perubahan UUD 1945 kaitannya dengan kehidupan bernegara. Penelitian iini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis basis material. Hasil penelitian menemukan, bahwa para pendiri negara menerima konsep Rechtsstaat, tetapi dengan mengubah basis sosial-ekonomi dari sistem ekonomi liberal kepada sistem ekonomi terencana. Hal itu dilakukan dengan melancarkan proses, sehingga Negara Hukum Indonesia memiliki basis negara kesejahteraan dan berakar pada tradisi hukum bangsa Indonesia. Selain bertujuan menjamin kepastian hukum bagi usaha ekonomi, juga memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Perubahan UUD 1945 memang tidak secara terang-terangan menolak ekonomi pasar bebas. Namun demikian perubahan UUD 1945 telah membawa konsekuensi GBHN, dimana GBHN adalah sebagai isntrumen untuk menerapkan sistem ekonomi secara terencana, sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD1945. Akibatnya sistem ekonomi Indonesi lebih cenderung mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas yang lebih tepat sesuai dengan negara hukum liberal, yang prinsip-prinsipnya sangat berbeda dengan negara hukum Pancasila]]>
<![CDATA[Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi : Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[rochim, abdul]]>;
<![CDATA[Andri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.130
<![CDATA[Bahwa oragnisasi masyarakat (ormas) merupakan wadah utama dalam pejuang kemerdekaan, diantaranya Budi Utomo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Ormas yang merupakan mitra dan kontrol bagi pemerintah, karena unsur dari pendukung tegaknya demokrasi antara lain salah satunya yakni kebebasan berserikat. Maka dirasa perlu adanya pembelajaran melalui diskusi-diskusi sosial yang terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2017 dan juga diharapkan untuk partisipasi dan keberdayaan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi yang lebih baik dan juga sebagai pembantu untuk mewujudkan tujuan negara yang tertulis pada pembukaan UUD 1945. Sehingga permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra terhadap pemerintah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi masyarakat . Bagaimana organisasi kemasyarakatan menjadi control terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi tercapainya hak-hak demokrasi masyarakat. dalam artikel ini yakni Metode penelitian normatif, metode penelitian normatif ini atau yang biasa disebut dengan metode perpustakaan adalah suatu metode penelitian hukum yang mengambil data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga dapat berupa pengambilan dari para sarjana. Dalam temuannya bahwa Menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah juga harus tetap konsisten terhadap martabat ormas, jangan menjadikan ormas sebagai pelayan pemerintah dengan mengharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan organisasi. Ormas harus bisa dinamis terhadap perubahan sosial, jangan menjadikan citra ormas menjadi buruk dengan semakin banyaknya ormas yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada partai politik, sehingga dikhawatirkan arah ormas cenderung kearah politik praktis, bukan politik kebangsaan yang memiliki tujuan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kontrol terhadap pemerintah juga harus memiliki output yang jelas dengan menjadikan ormas sebagai extra parlementer ormas juga harus tetap independen menjaga marwah oganisasi, jangan sampai organisasi dijual belikan demi kepentingan oknum yang ada didalamnya]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Tradisi Negara Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Asrori, Arif]]>;
<![CDATA[Effendi, Son]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v8i1.129
<![CDATA[The research will examine the discourse of Pancasila-based constitutional state and the relevance in Indonesia’s life after the amendments to the 1945 Constitution of Indonesia. The research uses a normative legal approach combined with a material-based analysis. The result shows that the founding fathers accepted the concept of Rechtsstaat, but they changed the basis of social-economy from liberal economic system into planned economic system. The change was made by expediting the process of social-economy decolonization and tradition reconstruction; as a result, the constitutional state of Indonesia exists on the basis of welfare state and Indonesian legal traditions. The aims are not only to ensure legal certainty for economic business but also to provide justice and welfare for all citizens. Although it was unclearly stated that the amendments to the 1945 Constitution of Indonesia rejected the free trade economic system, it has eliminated GBHN as the instrument to implement the planned economic system as regulated in Article 33 Verse (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. Consequently, the economic system tends to move towards the free trade system, which is parallel to the concept of liberal-constitutional state and principally against the values of Pancasila that aim to grant social justice for all Indonesian citizens]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa ]]>
<![CDATA[Nisa’ Khususiyah, Kharisun]]>;
<![CDATA[kuswanto, kuswanto]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.132
<![CDATA[Pertumbuhan transportasi di Indonesia sangatlah pesat, hal ini berpengaruh tehadap semakin banyaknya pengguna jalan raya dan berpengaruh terhadap masalah lalulintas yang mencangkup kemacetan, polusi udara, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalulintas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan mengenai transportasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di Kepolisian Resort Jombang. Adapun bahan penelitian adalah Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Jombang dan berkas perkara kecelakaan lalul intas yang ada di Satuan Lalu lintas Kepolisian Resot Jombang. Hasil penelitian menujukkan bahwa ada tiga jenis penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yakni pertama melalui sistem penegakan hukum pidana dimana berkas perkara yang sudah lengkap akan diserahkan ke penuntut umum, kedua Kepolisian Resort Jombang menerapkan diskresi dalam upaya penyelesaian kecelakaan lalulintas melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian diantara pihak yang terlibat melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution(ADR), dan yang terakhir adalah penghentian perkara (SP3) dengan syarat dan ketentuan menurut Undang-Undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Perkosaan ]]>
<![CDATA[susilowati, tri]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.293
<![CDATA[Faktor yang mendorong anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku perkosaan menurut hukum positif saat ini sesuai dengan aturan yang ada. Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku berdasarkan Konvensi Internasional adalah Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (Universal of Human Right), Peraturan Minimum Standart Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Pidana Bagi Anak Peradilan Anak (The Beijing Rule), Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidlines forthe Preventive of Juvenile Deliquency, “Riyad Guidelines Resolusion”). Sedangkan Perlindungan Hukum secara Nasional adalah Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asassi Manusia, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara dan denda yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalamnya diberlakukan Restoratif Justice. Temuan penelitian ini untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana perkosaan, bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak khusus pelaku tindak pidana perkosaan.]]>
<![CDATA[Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Di Negara Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Rafi’ie, Mohammad]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.257
<![CDATA[Salah satu produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas di mana ia berada dan aktifitas ini dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Penelitian ini merupakan legal research yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang akan menelaah asas-asas hukum internasional yang terdapat di dalam Convention on Cybercrime dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif (normative law research), dengan teknik perolehan data dengan carapengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui kejahatan carding merupakan kejahatan transnasional dan untuk mencegahnya diperlukan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang didampingi dengan perjanjian internasional yaitu Convention on Cybercrime dan menambah beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.Perkembangan teknologi dan internet tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan carding (pencurian kartu kredit) yang merupakan salah satu jenis kejahatan di dunia cybercrime. Hilangnya batas ruang dan waktu di dunia maya mengubah banyak hal.Seorang carder dapat masuk ke sebuah server tanpa izin (unauthorized access).Tujuannya untuk mendapatkan barang tanpa membayar atau untuk mendapatkan dana yang tidak sah dari akun kartu kredit yang didapat. Permasalahan yang muncul adalah penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak dapat dipergunakan secara meluas dengan paksaan atau kehendak dari Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Penegakan Hukuman Disiplin PNS ]]>
<![CDATA[Chalil, Muhammad]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.292
<![CDATA[Unsur keadilan dan kepastian hukum, mutlak diperlukan didalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada pasal multitafsir dan tidak memberi ruang memudahkan untuk mengatur lebih lanjut, misalnya keberadaan hukum administrasi yang melekat pada aktivitas pegawai negeri dan menimbulkan banyak konsekuensi dalam hal penegakan hukum. Berdasarkan analisis sistem administrasi, terdapat banyak masalah dalam struktur, substansi dan budaya sistem hukumnya. Permasalahan pada ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memberikan peluang terjadinya pelanggaran penindakan hukuman Disiplin PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian pusat dan/atau pejabat yang lebih tinggi berwenang juga menjatuhkan hukuman disiplin untuk PNS dam yang paling domnan adanya pengaruh budaya kerja di lingkungannya]]>
<![CDATA[Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Universitas Darul 'Ulum ]]>
<![CDATA[purwanto, agus]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendirian suatu yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Konflik internal di tubuh lembaga universitas darul ulum berjalan beberapa tahun, namun demikian proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, walaupun dalam keadaan bertikai. Sehingga dapat diangkat sebuah permasalahan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa universitas darul ulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasilnya Bahwa Mediasi terhadap konflik undar sangatlah diperlukan secara teoretis model ini sangat cocok digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena mediasi adalah proses terkontrol, dimana ada pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Karena penyelesaian dengan model ini dapat diterima semua pihak. model Pengelolaan Sendiri. kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya. Karena dengan demikian semua pihak merasa dihormati kedudukannya dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.]]>
<![CDATA[Instrumen Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Rafi’ie, Mohammad]]>
<![CDATA[ Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini berjudul “Instrumen Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika, (2) Instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumussan masalah yang pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahguanaan narkotika yang mana faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor individu (kepribadian) dan pergaulan (teman sebaya), faktor keluarga (broken home), dan faktor lingkungan masyarakat. Sedangkan rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yaitu, Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
