cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,447 Documents
Urgensi Regulasi Dan Pengawasaan Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dianne Eka Rusmawati; Yennie Agutin Mahroennisa Rasyid; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5088

Abstract

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, layanan keuangan, kesehatan, dan jasa digital. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, memberikan personalisasi layanan, serta mempercepat proses bisnis. Namun di balik manfaat tersebut, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen, terutama terkait keamanan data, transparansi sistem, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Sistem AI sering bekerja secara black box, sehingga proses pengambilan keputusan sulit dipahami dan dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, konsumen dapat mengalami kerugian seperti penipuan digital, manipulasi informasi, diskriminasi algoritmik, serta pelanggaran privasi akibat pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis risiko penggunaan AI terhadap konsumen serta efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu mengenai bentuk risiko dan kerugian yang dapat dialami konsumen akibat penggunaan AI di era digital, dan regulasi serta pengawasan yang ada belum efektif dalam melindungi konsumen dari dampak negatif AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti bias algoritma, pelanggaran privasi data, manipulasi perilaku konsumen, kerugian finansial, dan penipuan berbasis teknologi. Selain itu, regulasi di Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan AI, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan AI berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak merugikan konsumen di era digital.
Dinamika Politik Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Rahmawati; Rylian Chandra Eka Viana; Ibrahim Mifthafariz
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika politik antara berbagai pihak lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program penyediaan air bersih, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap beberapa informan yang terdiri dari kepala desa, camat, dan masyarakat setempat. Analisis dalam penelitian ini memnggunakan teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi akses terhadap sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan di antara para aktor pemerintah lokal. Tidak semua desa di wilayah ini memiliki program penyediaan air bersih. Program tersebut hanya terdapat di Desa Sungsang I dan Desa Sungsang III. Di Desa Sungsang I, ada program penyulingan air bersih yang dibangun oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mencerminkan akses berbasis hak dalam penyediaan layanan publik. Namun, program saat ini tidak lagi berfungsi karena mesin penyulingan mengalami kerusakan. Sementara itu, Desa Sungsang III memiliki program penyediaan air bersih melalui sumur bor yang diperuntukkan warga, tetapi dalam praktiknya, akses terhadap sumber air lebih sering digunakan oleh kerabat kepala desa. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik akses ilegal dan mekanisme struktural dalam dinamika akses sumber daya air di tingkat lokal.
Efektifitas Sosialisasi dan Pemahaman Publik dalam Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pangkep Perspektif Siyasah Syar’iyyah Ahmad Ginannafsih Shafar; Kurniati; Andi Muhammad Akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5097

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas sosialisasi dan pemahaman publik dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Zakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat melalui lembaga resmi serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep serta menilai peran negara dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus BAZNAS dan masyarakat di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, kerja sama dengan instansi pemerintah, dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, tingkat pemahaman mereka masih terbatas pada aspek umum dan belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan zakat secara kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, keterlibatan negara melalui BAZNAS dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas sosialisasi zakat serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS.
Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Keseimbangan Ekologi Kota Di Kambang Iwak Palembang Yunita Yunita Maha Rani; Rienika Putri; M. Randi Yansyah; Anissa Sofinaycila Andina; Fitria Rahayu; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5098

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi wilayah perkotaan yang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ruang Terbuka Hijau Kambang Iwak dalam menjaga keseimbangan ekologi Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri dari pengunjung, masyarakat sekitar, serta pihak pengelola kawasan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kambang Iwak memiliki peran ekologis penting melalui fungsi jasa pengaturan (regulating services) seperti penurunan suhu lingkungan, peningkatan kualitas udara, serta penciptaan iklim mikro yang lebih nyaman. Selain itu, kawasan ini juga memberikan jasa ekosistem budaya (cultural services) sebagai ruang rekreasi, interaksi sosial, dan peningkatan kesejahteraan psikologis masyarakat. Namun demikian, keberlanjutan fungsi ekologis kawasan ini masih menghadapi tekanan antropogenik berupa aktivitas pengunjung dan potensi pencemaran sampah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penguatan vegetasi, penataan zonasi aktivitas, serta peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekologi perkotaan.  
Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kontrak Bisnis: Pembatalan, Kelanjutan, dan Tanggung Jawab Perjanjian Lidya Elmira Amalia; Muhammad Arif Sardi; Siti Humulhaer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5099

Abstract

Kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum signifikan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Setelah debitur dinyatakan pailit, kewenangan mengurus dan menguasai harta kekayaannya beralih kepada kurator, sehingga seluruh kontrak yang masih berjalan berada dalam rezim penilaian ulang demi kepentingan kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap kontrak bisnis, khususnya terkait mekanisme pembatalan, kelanjutan, dan perubahan tanggung jawab para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengenai actio pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan tidak otomatis mengakhiri kontrak, namun memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan kontrak yang menguntungkan atau menghentikan kontrak yang merugikan berdasarkan Pasal 36 UU K-PKPU. Selain itu, tindakan debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur dapat dibatalkan melalui mekanisme actio pauliana. Putusan MA No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 menegaskan bahwa pengadilan memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur dengan membatalkan transaksi tidak wajar yang mengurangi boedel pailit. Dengan demikian, rezim kepailitan memposisikan kontrak bisnis dalam kerangka perlindungan kolektif kreditur, efisiensi ekonomi, dan integritas proses pemberesan utang.
Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Vaulus Julianta Nano; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5100

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya didasarkan pada konsep kesalahan yang menjadi penentu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam teori kesalahan dikenal dua unsur penting, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Kedua konsep tersebut mencerminkan keadaan batin pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Dolus menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan culpa mengacu pada perbuatan yang terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis konsep dolus dan culpa dalam kerangka kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan konsep kesalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dolus dan culpa merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena keduanya menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat terhadap konsep tersebut diperlukan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana.
Kondisi Kehidupan Masyarakat Miskin Di Permukiman Bantaran Sungai Musi Kelurahan Seberang Ulu 1 Kecamatan 3-4 Ulu Rt. 4 Kota Palembang suci maharani; Nurul Kalima; Muhammad Fajri; Adinda Mahesa Ayu; Aulia Salma Novita Hasanah; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5104

Abstract

Pertumbuhan kota yang pesat akibat urbanisasi seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang tinggal di kawasan marginal seperti bantaran sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan kondisi kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di permukiman bantaran Sungai Musi di Kelurahan Seberang Ulu 1 Kecamatan 3–4 Ulu RT 4 Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan karena kawasan tersebut menunjukkan berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan pendidikan, kondisi hunian yang kurang layak, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu serta memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kondisi hunian masyarakat juga masih tergolong sederhana dan rentan terhadap banjir, dengan keterbatasan akses terhadap sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, masyarakat memiliki strategi bertahan hidup melalui usaha rumahan dan solidaritas sosial antarwarga. Temuan ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penataan permukiman di kawasan bantaran sungai.
Perubahan Hubungan Sosial Mahasiswa Sosiologi Universitas Sriwijaya dalam Arus Urbanisasi Yogi Alja'is Fadillah; Aulia Novita; Nesa Utami; Ghania Salsabila Nihel Fazila; Naura Putri Utaya; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5105

Abstract

Urbanisasi pendidikan mendorong perpindahan mahasiswa dari desa ke kota dan memunculkan perubahan dalam pola hubungan sosial di lingkungan kampus. Selama ini, kajian tentang mahasiswa perantau lebih banyak menyoroti aspek culture shock dan adaptasi individu, sementara perubahan struktur relasi sosial belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, pergeseran konteks sosial dari lingkungan homogen ke ruang urban yang heterogen berpotensi mengubah cara mahasiswa membangun, mempertahankan, dan memanfaatkan jaringan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana arus urbanisasi memengaruhi perubahan hubungan sosial mahasiswa Sosiologi Universitas Sriwijaya angkatan 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi terstruktur terhadap sembilan mahasiswa perantau yang dipilih secara purposive. Data dianalisis secara deskriptif-interpretatif dengan mengacu pada konsep habitus dan modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya memperluas jaringan pertemanan, tetapi juga menggeser pola relasi dari yang berbasis kedekatan geografis menjadi lebih selektif dan berorientasi pada kesesuaian nilai serta dukungan akademik dan emosional. Solidaritas antar mahasiswa perantau menguat karena pengalaman senasib, sementara organisasi kampus berperan penting dalam pembentukan modal sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa urbanisasi pendidikan mentransformasi struktur dan orientasi hubungan sosial mahasiswa. Ke depan, penelitian serupa dapat diperluas pada lintas angkatan dan universitas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Menurut Kajian Kriminologi Siti Nikmah Al Azizah; Heni Siswanto; Firganefi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5107

Abstract

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsumsi pornografi yang berpotensi memicu perilaku agresif seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pornografi sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan karena berpotensi memengaruhi fungsi Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, serta penilaian moral. Gangguan pada fungsi tersebut dapat menurunkan kemampuan individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah serta meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat fantasi seksual agresif dan menormalisasi kekerasan seksual dalam persepsi pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan penyebaran pornografi, serta langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pemerkosaan memerlukan peran aktif keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bermoral
Upaya Peningkatan Kualitas Program Pembinaan Kemandirian Kegiatan Budidaya Lele Dalam Menciptakan Peluang Berwirausaha Narapidana Di Lapas Pemuda Kelas III Langkat Alexandro Junior Saragih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5109

Abstract

Penyimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni Lapas Pemuda Kelas III Langkat pada 18 April 2024 sebanyak 810 orang Narapidana. Upaya untuk meningkatkan keterampilan Narapidana sebagai program pembinaan dalam visi memulihkan hubungan Narapidana dengan penghidupannya dilakukan melalui kegiatan budidaya ikan Lele di Lapas Pemuda Kelas III Langkat. Program pembinaan kemandirian dengan budidaya ikan Lele diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan bagi Narapidana untuk berwirausaha lewat budidaya ikan Lele guna memulihkan kembali hubungan Narapidana dengan penghidupannya setelah kembali ke masyarakat dan sebagai upaya menurunkan tingkat risiko pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Maret - Oktober. Selama melakukan penelitian hasil yang didapatkan adalah terdapat faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas kegiatan budidaya ikan Lele diantaranya keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana, minimnya pengetahuan Narapidana untuk dalam budidaya ikan Lele, hingga permasalahan pemasaran produk hasil budidaya ikan Lele. Oleh karena itu, diharapkan Lapas Pemuda Kelas III Langkat dapat menjadikan kegiatan budidaya ikan Lele menjadi program pembinaan kemandirian prioritas karena memiliki prospek penghasilan yang sangat menjanjikan kedepan.