cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 238   239   240   241   242 
Tenure Conflicts in State Forest Management: A Normative-Empirical Study at the Perum Perhutani KPH Banyumas Timur Sukirno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5111

Abstract

Konflik kepemilikan lahan dalam pengelolaan kawasan hutan negara merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam praktik pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Konflik ini umumnya timbul dari perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai kepemilikan dan hak pemanfaatan lahan antara negara, sebagai otoritas yang memegang kendali pengelolaan kawasan hutan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi kepemilikan lahan dalam pengelolaan hutan negara dan meneliti dinamika konflik kepemilikan lahan yang terjadi di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Timur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola hutan dan masyarakat desa hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor kunci, termasuk delineasi batas hutan yang tidak jelas, akses masyarakat yang terbatas terhadap lahan produktif, dan perbedaan persepsi tentang hak penggunaan lahan yang memengaruhi konflik kepemilikan lahan di kawasan KPH Banyumas Timur. Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, termasuk melalui program kemitraan kehutanan dan pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mengurangi potensi konflik kepemilikan lahan di kawasan hutan negara.
Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Love Scamming : Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps Chandra Putri Laksmini; Simon Nahak; Kade Richa Mulyawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5112

Abstract

Fenomena love scamming telah menjadi kejahatan siber yang marak dan meluas secara global. Eksistensi love scamming memang masih mengalami kekosongan regulasi yang bersifat secara eksplisit dalam undang-undang di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada penelaahan pengaturan hukum pidana bagi pelaku love scamming, serta penggalian secara mendalam atas pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam mengadili perkara bernomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps untuk menentukan sanksi yang tepat. Penelitian hukum normatif dijalankan sebagai rancangan metodologi melalui pemanfaatan perspektif undang-undang, perspektif kasus, dan perspektif konsep. Diuraikan dalam hasil studi ini bahwa delik penipuan dengan teknik love scamming diklasifikasikan berdasarkan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus yang menjadi objek penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa telah dibuktikan secara sah melakukan penipuan sekaligus mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan pengancaman dan dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan enam bulan kurungan sebagai subsider. 
Transformasi Pondok Pesantren Melalui Edupreneurship Nurochman; Mudzakkir Ali; Nor Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5114

Abstract

Tiga fungsi pesantren yaitu: (1) menjadi pusat pendidikan Islam, dimana pesantren tidak hanya sebagai wadah transfer of knowledge semata, melainkan juga sebagai media penanaman akidah, akhlak, penguatan syariah, dan muamalah dengan pola asrama atau santri dipondokkan. (2) menjadi pusat dakwah, mengajak umat untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan metodologi rahmatan lil'aalamiin (3) menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi dan bisnis ummat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk transformasi pendidikan pesantren melalui edupreneurship di pondok pesantren Tazakka Jawa Tengah dan Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis lapangan (field research). Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik penelitian melalui observasi berperanserta (participant observation), wawancara menadalam (in depth interiview), dan dokumentasi. Hasil penelitian disertasi ini menunjukan bahwa, Pertama, Transformasi pondok pesantren Sidogiri Jawa Timur melalui edupreneurship dilakukan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis pendidikan kewirausahaan Islami di Pondok Pesantren Sidogiri diberikan kepada para santri atau murid di MMU Aliyah, sedangkan secara praktis, pendidikan kewirausahaan Islami diberikan melalui kegiatan praktek atau magang di kopontren. Kedua, edupreneurship di pondok modern Tazakka Jawa Tengah (1) termaktub dalam kegiatan intrakurikuler. Melalui dirosah Islamiyah, santri mengenal adanya entrepreneurship atas keteladanan Nabi SAW dan para sahabat. prinsip-prinsip transaksi yang halal, etika bisnis Islam, dan pengelolaan usaha sesuai syariat. (2) melalui kegiatan kokurikuler dan esktrakurikuler seperti praktik adab kesopanan sebagai salah satu kegiatan kokurikuler menjadi fondasi etika pendidikan pesantrenpreneur yang merupakan bagian dari hidden curriculum. Kegiatan perkoperasian santri merupakan bentuk ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai laboratorium praktik ekonomi pesantren.
Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Jennifer Tantyanna Mardian; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5116

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Bukti elektronik menjadi salah satu bentuk alat bukti yang semakin sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, syarat dan ketentuan penerimaannya, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, serta memiliki integritas data dan relevansi dengan pokok sengketa. Selain itu, bukti elektronik harus memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata seperti relevansi, legalitas, dan kemampuan meyakinkan hakim. Penerapan bukti elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat terbatas dan bergantung pada jenis perkara. Para pihak mulai memanfaatkan berbagai bentuk bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, email, rekaman suara, dan dokumen digital. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik karena belum adanya standar prosedur yang seragam. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparat peradilan dan sarana pendukung, serta hambatan eksternal, seperti rendahnya pemahaman para pihak, potensi manipulasi data digital, dan cara perolehan bukti elektronik yang berpotensi melanggar hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial sebagai Bentuk Kejahatan Cybercrime Muhammad Ivan Arta Maulana; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5118

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, termasuk tindak pidana pengancaman yang berkaitan dengan pembayaran utang. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penagihan utang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dalam perspektif cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pengancaman melalui media sosial dapat diberikan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai ancaman, intimidasi, dan penyalahgunaan teknologi informasi. Selain itu, tindakan pengancaman dalam penagihan utang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana cybercrime apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang menimbulkan rasa takut atau kerugian bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kejahatan di ruang digital.
Problematika Pembuktian Pelanggaran Standar Profesi Dan Standar Pelayanan Operasional Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Rumah Sakit: Studi Kasus Meninggalnya Pasien Di RSUD Lombok Utara Arief Rahman; Agam Sulaksono; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian dugaan kelalaian medis yang menyebabkan meninggalnya pasien serta bentuk pertanggungjawaban hukum pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan kelalaian medis di RSUD Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi hukum dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dugaan kelalaian medis harus dilakukan secara berjenjang dan berbasis standar profesi. Pembuktian diawali melalui mekanisme disiplin profesi untuk menilai kesesuaian tindakan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Rekam medis, keterangan ahli, serta dokumen penugasan menjadi alat bukti utama dalam menilai unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan medis dan akibat yang timbul. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian medis bersifat berlapis, meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana, administratif, serta disiplin profesi. Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban institusional berdasarkan prinsip vicarious liability dan corporate liability, sedangkan tenaga medis bertanggung jawab atas kesalahan profesional yang terbukti. Penentuan pertanggungjawaban dilakukan secara proporsional berdasarkan pembuktian kausalitas dan kewenangan masing-masing pihak.
Demografi Digital Dan Budaya Anonimitas: Studi Kualitatif Tentang Perubahan Interaksi Sosial Lulu Hermawati; Ilman Diansyah Rasnadipoetra; Naila Noerita Aini; Mirna Nur Alia Abdullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5120

Abstract

  Perkembangan teknologi digital di Indonesia yang pesat telah menggeser pola interaksi sosial dari komunikasi tatap muka menuju ranah digital yang didominasi oleh budaya anonimitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pola interaksi sosial dalam konteks demografi digital serta mengkaji proses pembentukan dan implikasi budaya anonimitas terhadap norma dan kontrol sosial di masyarakat digital. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui survei daring dengan pertanyaan terbuka dan analisis tematik yang didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demografi digital yang didominasi generasi muda telah mendorong peralihan ke interaksi digital yang lebih selektif dan terkontrol, di mana anonimitas dimanfaatkan untuk mencari rasa aman psikologis dan kebebasan berekspresi. Meskipun anonimitas memfasilitasi keterbukaan diri dan inklusivitas, fenomena ini juga menyebabkan rendahnya kehadiran sosial, melemahnya kontrol sosial informal, serta peningkatan perilaku agresif seperti cyberbullying. Sebagai kesimpulan, budaya anonimitas dalam masyarakat digital memiliki dua sisi yang memberikan kebebasan berekspresi namun menantang kualitas relasi sosial serta keberlangsungan norma konvensional
Peran Karakteristik Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba : (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2019-2024) Aliffia Rahma Dini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran karakteristik kualitas audit terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019–2024. Karakteristik kualitas audit dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang mencerminkan mutu proses audit dalam mendeteksi dan membatasi praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode penelitian, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kualitas audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas audit berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan serta dalam meminimalkan praktik manajemen laba pada perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank, auditor, dan regulator dalam meningkatkan kualitas audit.
Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Memperkuat UMKM Di Kota Bandar Lampung Naufal Akmal Raihan; Prakarsa Panjinegara; Nurul Husna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5124

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memperkuat UMKM di Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kolektif digunakan, melibatkan 12 informan: 5 pelaku UMKM penerima KUR, 2 petugas bank penyalur, dan 5 karyawan internal UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan NVivo 15 berbasis Teori Akses Kredit, Resource-Based View, dan Theory of Change. Hasil menunjukkan empat dari lima UMKM memanfaatkan KUR secara produktif dengan pertumbuhan omzet 50%–300%, dan seluruh informan melaporkan peningkatan kepercayaan diri serta kemandirian dari pinjaman informal. Ditemukan gap kritis: 90% debitur lancar membayar cicilan, namun hanya 70% yang usahanya berkembang nyata, mengindikasikan lemahnya pendampingan pasca-pencairan. Efektivitas dipengaruhi oleh ketepatan alokasi dana, kemampuan pengelolaan keuangan, rekam jejak SLIK OJK, dan kondisi daya beli lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai katalis pemberdayaan yang membangun sumber daya intangible berupa modal psikologis dan disiplin keuangan.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pemidanaan terhadap Kasus Pemerasan oleh Debt Collector Ilegal: Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Fadhilatul Amaliya; Dewi Sekar Pembayun; Anindya Rahma Fathiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5131

Abstract

Indonesia, sebagai negara yang dijunjung tinggi supremasi hukum, menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sama dalam proses peradilan pidana tanpa memandang status sosial, profesi, atau hubungan perkawinan. Permasalahan muncul dalam praktik penyitaan kendaraan oleh penagih utang, yang seringkali dilakukan secara paksa dan berpotensi masuk ke ranah pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh penagih utang ilegal, berdasarkan Keputusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg, dan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus, didukung oleh analisis pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan untuk mengklasifikasikan tindak pidana sebagai pemerasan bersama didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur paksaan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang melanggar hukum, sehingga mencerminkan orientasi keadilan substantif yang berfokus pada esensi perbuatan, bukan pada legitimasi profesional pelaku. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi dan objektivitas hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum terwujud dalam praktik peradilan pidana.  

Page 240 of 245 | Total Record : 2447

 238   239   240   241   242 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue