cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 236   237   238   239   240 
Kemiskinan Tanpa Klaster: Analisis Ketimpangan dan Pola Spasial Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025 Misbahuddin; Andi Rahmat Nizar Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5068

Abstract

Kemiskinan antar wilayah di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang signifikan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan serta mengidentifikasi pola spasial distribusi kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, pengukuran ketimpangan menggunakan coefficient of variation dan indeks Gini, serta analisis spasial menggunakan Moran’s I, Local Indicator of Spatial Association (LISA), dan regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin antar provinsi sebesar 614,73 ribu jiwa dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi (CV = 1,499; Gini = 0,591). Uji autokorelasi spasial global menunjukkan bahwa distribusi kemiskinan tidak memiliki hubungan spasial yang signifikan dan cenderung bersifat acak secara geografis. Analisis spasial lokal juga tidak menemukan pola klaster kemiskinan yang kuat secara nasional. Selain itu, variabel pengangguran memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan dalam model spasial. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor struktural wilayah dibandingkan kedekatan geografis.
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Instalasi Gawat Darurat Sunanto; Bambang Panji Gunawan; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatasan kriteria medis dalam pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagi peserta jaminan sosial di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan atau keterlambatan pelayanan akibat penerapan kriteria tersebut. Permasalahan ini penting dikaji mengingat pelayanan kegawatdaruratan merupakan bagian dari hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria medis dalam pelayanan IGD dibangun melalui kerangka hukum berlapis yang bertujuan memastikan pelayanan kegawatdaruratan diberikan pada kondisi yang mengancam nyawa atau memerlukan tindakan medis segera. Kebijakan ini berfungsi menjaga efektivitas sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembiayaan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan darurat tanpa penundaan, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa non-litigasi, maupun gugatan hukum apabila terjadi pelanggaran pelayanan kesehatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengobatan Terapi Paliatif Pada Pasien Kanker Kandungan Ahmad Fadhli Busthomi; Bambang Panji Gunawan; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan penghentian pengobatan dalam terapi paliatif pada pasien kanker kandungan serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dalam praktik tersebut. Permasalahan ini penting karena penghentian pengobatan menyangkut hak hidup, martabat, dan otonomi pasien, sekaligus menimbulkan potensi risiko hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan terkait hak pasien, pelayanan kesehatan, dan standar profesi medis yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelayanan paliatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap keputusan penghentian pengobatan dalam terapi paliatif memiliki dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui jaminan konstitusional, pengakuan hak pasien dalam peraturan kesehatan, mekanisme persetujuan tindakan medis (informed consent), serta pedoman penyelenggaraan pelayanan paliatif. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata, administratif, dan pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghentian pengobatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila dilakukan berdasarkan indikasi medis, persetujuan pasien, serta sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap otonomi dan martabat pasien sekaligus mencegah kriminalisasi tenaga medis dalam praktik terapi paliatif.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna M-Banking Terhadap Pembobolan Dana Nasabah Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2024 Dan KUHP Citra Ayu Nirmala; Dwikari Nuristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5073

Abstract

Kemajuan teknologi digital mempunyai peranan besar terhadap transformasi besar besaran dalam dunia perbankan. Mobile banking muncul dan mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan keuangan. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan mobile banking, tersembunyi satu tantangan besar yang terus menghantui dunia perbankan digital berupa cybercrime, atau kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 362 KUHP. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna, kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian akibat sifat digital objek yang dicuri. Perlindungan hukum terhadap pengguna mobile banking menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP memerlukan langkah strategis, seperti pengembangan kajian multidisipliner hukum dan teknologi, pembaruan kurikulum hukum, serta peningkatan literasi digital. Penguatan kapasitas aparat, kolaborasi antarlembaga, dan harmonisasi regulasi juga penting. Penegasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta mekanisme restitusi menjadi kunci mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan adaptif di era digital.
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online : (Studi Kasus Pengawasan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan) Sagifa Astrea Conteza Purnama Sari; Ashibly; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5074

Abstract

Modernisasi telah membuat teknologi mengalami transformasi yang cepat dan memasuki semua aspek kehidupan manusia.  Transformasi digital telah mengubah cara tradisional dalam melakukan aktivitas keuangan, dari yang semula bergantung pada proses manual menjadi proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui teknologi digital. Salah satu dampak penting dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online, yang dikenal juga sebagai peer-to-peer (P2P) lending. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengatur dan mengawasi platform P2P lending untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Regulasi tersebut bertujuan meminimalisir risiko seperti penipuan, praktik bunga yang tidak transparan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Artikel ini mengkaji bagaimana perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online dengan studi kasus pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan tersebut. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan OJK, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam praktik. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan standar perlindungan konsumen yang cukup komprehensif, seperti kewajiban transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan, praktik pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. OJK juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan kewenangan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbarui dan memperketat regulasi.
Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Andi Rahmat Nizar Hidayat; Misbahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5075

Abstract

Penelitian ini membahas disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan kapasitas ekonomi antar wilayah sering menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2022–2024, mengidentifikasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah, serta menggambarkan kondisi disparitas pembangunan ekonomi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama periode 2022–2024 yang menandakan perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan nilai PDRB terbesar karena berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan provinsi. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Sinjai memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil karena struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer. Temuan ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Keabsahan Smart Contract Berbasis Blockchain Menurut Hukum Transaksi Perdagangan Indonesia Dimas Winky Siantu Setyo Negoro; Dora Kusumastuti; Syifa Rana Tsary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5076

Abstract

Kemunculan teknologi blockchain membawa konsep smart contract atau perjanjian digital otomatis, namun hal ini menimbulkan kekosongan hukum di Indonesia mengingat ketiadaan aturan khusus yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami status hukum smart contract dalam sistem perjanjian Indonesia serta menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi gangguan pada sistem.  Dalam riset ini, penulis menerapkan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan kajian perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada keselarasan antara mekanisme kode program dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa smart contract memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan termasuk dalam kategori dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Keunikan studi ini terletak pada perbandingan antara kasus internasional Quoine melawan B2C2 dengan penerapan sistem otomatis di Solo Paragon Mall guna menggambarkan pembagian tanggung jawab hukum. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kontrak beroperasi secara otomatis, kerusakan sistem tetap menjadi beban tanggung jawab penyedia layanan dengan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
Determinan (PDRB) Sektor Industri Manufaktur: Analisis Komparatif antara Wilayah Jawa dan Luar Jawa di Indonesia Periode 2016–2023 Salsadilla Charisa Putri; Toto Gunarto; Vitriyani Tri Purwaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5080

Abstract

Ketimpangan perkembangan sektor industri manufaktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang memengaruhi PDRB sektor industri manufaktur secara komparatif antara wilayah Jawa dan luar Jawa di Indonesia periode 2016–2023. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode regresi data panel dengan variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), tenaga kerja sektor industri manufaktur, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor industri manufaktur. Secara parsial, PMA, PMDN, tenaga kerja, dan IPTIK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan RLS menunjukkan pengaruh yang berbeda antarwilayah. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran investasi, tenaga kerja, dan teknologi dalam meningkatkan kinerja sektor manufaktur serta perlunya pemerataan pembangunan industri di Indonesia.
Perlindungan Hukum Atas Audiobranding Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Rakha Khairan Sulthana As'ad; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Elly Nurlaili; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5081

Abstract

Perkembangan merek non-tradisional, termasuk audiobranding atau merek suara, menuntut adanya kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakui suara sebagai objek perlindungan hukum, implementasinya masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait standar teknis pemeriksaan dan penilaian kesamaan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap audiobranding sebagai merek non-tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran audiobranding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan perlindungan hukum audiobranding di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap audiobranding diberikan melalui sistem pendaftaran merek yang bersifat konstitutif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pemeriksaan substantif dan mekanisme keberatan, sedangkan perlindungan represif ditempuh melalui gugatan perdata, sanksi pidana sebagai ultimum remedium, serta penyelesaian sengketa non-litigasi. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan standar teknis pemeriksaan dan belum adanya yurisprudensi khusus mengenai merek suara.
Pengaruh Kepemimpinan Dan Pemberian Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tiara Oktavia Memory Manullang; Natalia E. Sihombing; Charles M. Sianturi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5087

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan di Kantor Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik sesuai tujuan penelitian. Populasi terbagi menjadi dua divisi,divisi bidang bina pemasaran pariwisata berjumlah 33 pegawai dan divisi bidang bina objek dan usaha pariwisata berjumlah 30 pegawai. Total populasi adalah 63 pegawai. Pegawai dipilih karena terlibat dalam kegiatan kepemimpinan dan pemberian motivasi kerja di lingkungan dinas. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis non probability sampling dengan teknik purposive sampling. pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan pembagian Kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi R2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berjumlah 63 orang dengan mayoritas berada pada usia produktif 20–30 tahun (71,4%) dan didominasi oleh perempuan (52,4%). Uji validitas menunjukkan seluruh indikator pada variabel kepemimpinan, pemberian motivasi, dan kinerja pegawai dinyatakan valid. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pemberian motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Namun, secara parsial kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, secara simultan kepemimpinan dan pemberian motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,130 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 13% variasi kinerja pegawai, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain

Page 238 of 245 | Total Record : 2447

 236   237   238   239   240 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue