cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 241   242   243   244   245 
Sistem Pengeluaran Dokumen Legal Pembiayaan untuk Peminjaman Kantor Cabang Seperti (Top Up, Lunas, Lelang, dan Audit) Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5265

Abstract

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses pembiayaan tersebut, pengelolaan dokumen legal menjadi aspek yang sangat penting karena dokumen berfungsi sebagai bukti administratif dan hukum antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pengeluaran dokumen legal pembiayaan pada Financing Channel Bank Syariah Indonesia FC Palembang, khususnya pada proses top up, pelunasan, lelang, dan audit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, praktik langsung, dan studi dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dokumen pembiayaan telah dilaksanakan secara sistematis melalui proses pemberian nomor indeks, pengarsipan, serta pengeluaran dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Proses pengeluaran dokumen pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional seperti penambahan pembiayaan (top up), pengembalian jaminan setelah pelunasan, proses hukum pada pembiayaan bermasalah melalui lelang, serta pemeriksaan dokumen dalam kegiatan audit. Penerapan sistem administrasi yang tertib serta pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan mendukung kelancaran operasional pembiayaan di bank syariah.
Pemidanaan Bandar Judi Online Di Kabupaten Lampung Utara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yopis Linando; Irhammudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5268

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perjudian dalam bentuk online yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, kualifikasi perbuatan bandar sebagai tindak pidana, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi online di Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perjudian online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saling melengkapi. Perbuatan bandar judi online memenuhi unsur tindak pidana karena berperan sebagai pihak yang menyediakan dan memfasilitasi aktivitas perjudian. Penerapan sanksi pidana di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan berdasarkan kedua ketentuan tersebut, meskipun masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan perkembangan teknologi. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, dengan menempatkan bandar sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Namun demikian, efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi online belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat.    
Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 Alvin Brema Bangun; Marlina Elisabeth Pakpahan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5274

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya disrupsi dalam sistem keuangan nasional, yang ditandai dengan pergeseran dari mekanisme konvensional menuju layanan keuangan berbasis digital, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (financial technology lending/fintech lending). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech menurut ketentuan hukum perdata serta mengkaji pengaturannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan POJK 40 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji sinkronisasi norma serta relevansinya terhadap praktik penyelenggaraan fintech lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech pada prinsipnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Kontrak elektronik yang digunakan dalam platform fintech memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Lebih lanjut, POJK 40 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab penyelenggara dalam menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance) dan manajemen risiko guna meminimalisasi potensi sengketa serta praktik yang merugikan konsumen.
Pengaruh Informasi Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Pada Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan Susfeni Valensia Sinaga; Charles M. Sianturi; Natalia E. T Sihombing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh informasi media sosial terhadap keputusan pembelian produk skincare pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi informasi harga, manfaat produk, bahan baku produk,dan efek samping produk,sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi untuk memperoleh informasi mengenai produk skincare. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial informasi harga, manfaat produk, bahan baku produk, dan efek samping produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, keempat variabel informasi media sosial tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel informasi media sosial mampu menjelaskan sebagian besar variasi keputusan pembelian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa informasi media sosial terhadap keputusan pembelian produk skincare meberikan konten yang informatif dan akurat pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. peningkatan interaksi dan keterlibatan audiens, kemudahan akses informasi, serta penguatan ulasan positif di media digital merupakan faktor strategis dalam meningkatkan keputusan pembelian produk skincare.
Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek Baru Pada Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan Oktavia Susanti Situmorang; Charles M. Sianturi; Artha Lumban Tobing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merek Baru Pada Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasisa Universitas HKBP Nommensen Medan dengan sampel berjumlahkan 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik koesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri jadi uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi (R2).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Activities (kegiatan), intrest (minat), dan opinions (opini), terhadap Keputusan pembelian produk merek baru. Secara simultan, ketiga variabel gaya hidup tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel gaya hidup mampu menjelaskan sebagian besar variasi Keputusan pemeblian produk kosmetik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi gaya hidup melalui activities (kegiatan), intrest (minat), dan opinions (opini) merupakan faktor strategis dalam meningkatkan keputusan pembelian prouk kosmetik merek baru.
Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto Kharisma Dwi Yandra; Gustina Erlianti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5324

Abstract

Aplikasi SRIKANDI sebagai sistem kearsipan dinamis terintegrasi merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi pemerintahan dalam mendukung pengelolaan arsip dan persuratan secara elektronik. Penerapan sistem ini menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan administrasi, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi, implementasi telah dilakukan melalui penyampaian informasi berupa surat edaran, sosialisasi, dan micro teaching kepada pegawai. Pada aspek sumber daya, pemanfaatan aplikasi belum optimal karena belum seluruh pegawai menggunakannya, meskipun sarana pendukung seperti jaringan internet telah tersedia namun masih mengalami kendala pada kondisi tertentu. Pada aspek disposisi, pegawai mengalami kesulitan pada tahap awal penggunaan serta masih terdapat penggunaan surat manual karena belum seluruh organisasi perangkat daerah mengimplementasikan aplikasi. Pada aspek struktur birokrasi, implementasi telah didukung oleh standar operasional prosedur dari pemerintah pusat maupun instansi terkait. Dengan demikian, implementasi Aplikasi SRIKANDI telah berjalan, namun masih memerlukan optimalisasi pemanfaatan oleh seluruh pegawai serta penguatan dukungan teknis guna meningkatkan kinerja secara lebih efektif.
Ketidakpatuhan Perusahaan dalam Pembayaran Upah Lembur : Studi Kasus PT SAI Apparel Industries Charisse Evania Tansir; Gunardi Lie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5332

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi praktik ketidakpatuhan dari perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab mereka dalam pembayaran upah lembur melalui analisis kasus pada PT SAI Apparel Industries. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki jenis-jenis pelanggaran dalam konteks hukum ketenagakerjaan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan para pekerja dan hubungan industrial yang terjadi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kajian akademis, dan sumber hukum lainnya, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan dalam pembayaran upah lembur merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat mengikat, yang berdampak signifikan pada pengurangan pendapatan, motivasi kerja, serta kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Selain itu, situasi ini dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam hubungan industrial. Studi ini juga menunjukkan bahwa pekerja memiliki beberapa opsi penyelesaian, mulai dari perundingan bipartit hingga mengajukan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial, meskipun pelaksanaannya sering terkendala oleh kurangnya akses dan posisi tawar yang lemah dari pekerja. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dan memperkuat pengawasan dari pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja secara efektif.

Page 245 of 245 | Total Record : 2447

 241   242   243   244   245 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue