cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 235   236   237   238   239 
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Kendaraan Bermotor Melalui Perantara Dalam Sengketa PT Benelli VS Abelma Brilian Suzeta : (Studi Putusan Nomor: 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi) Aditya Permana; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5057

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan unsur penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, transaksi kendaraan bermotor kerap melibatkan pihak perantara, seperti karyawan atau tenaga pemasaran, yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila transaksi dilakukan di luar prosedur resmi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cbi terkait sengketa antara PT Benelli dan Abelma Brilian Suzeta, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor yang melibatkan perantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pertimbangan bahwa transaksi dilakukan melalui rekening pribadi kepala cabang sehingga dinilai sebagai tindakan pribadi di luar tanggung jawab perusahaan. Namun, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan karyawannya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, konsumen yang mengalami kerugian seharusnya memperoleh perlindungan hukum serta hak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi yang melibatkan pihak perantara.
Implementasi Pembinaan Ibadah oleh Musyrif pada Santri Pondok Pesantren Muharrikun Najaah Fiki Alfian Nursyahbani; Imas Masripah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5058

Abstract

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembinaan ibadah di pesantren sering kali masih berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan, sehingga praktik ibadah berisiko dimaknai sebatas rutinitas normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran spiritual yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, musyrif memiliki posisi strategis sebagai figur pendamping yang berinteraksi langsung dengan santri dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai pengawas kedisiplinan, tetapi juga sebagai pembimbing yang menjembatani nilai-nilai normatif pesantren dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan religius santri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran musyrif dalam pembinaan ibadah santri secara humanis dan kontekstual, termasuk strategi, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi, sekaligus mengidentifikasi bagaimana proses pembinaan tersebut mendorong transformasi motivasi santri dari kepatuhan eksternal menuju kesadaran dan pemaknaan ibadah yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri atas musyrif dan santri yang terlibat langsung dalam proses pembinaan ibadah. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, strategi, serta tantangan pembinaan ibadah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ibadah oleh musyrif dilaksanakan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga mendorong pergeseran motivasi santri menuju kesadaran spiritual yang lebih reflektif dan bermakna.
Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Aset Bekas Milik Asing Tionghoa Di Sulawesi Utara Rinaldo Alexandro Palit; Donald A. Rumokoy; Josepus Jullie Pinori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5059

Abstract

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa merupakan bagian dari kekayaan negara yang berasal dari kebijakan nasionalisasi dan pengambilalihan aset pada periode politik tertentu di Indonesia, khususnya sejak akhir tahun 1950-an hingga 1960-an. Hingga saat ini, penyelesaian aset-aset tersebut masih menghadapi berbagai persoalan hukum, administratif, dan sosial, terutama di daerah yang memiliki sejarah aktivitas ekonomi komunitas Tionghoa yang kuat, seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kepastian hukum aset bekas milik asing/Tionghoa yang telah dikuasai oleh pihak ketiga sebelum penetapan status hukumnya, mengkaji dampak sosial setelah penetapan status aset, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Tim Asistensi Daerah XVI Manado dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal yang dipadukan dengan studi lapangan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aset bekas milik asing/Tionghoa yang secara administratif tercatat sebagai aset negara, namun secara faktual telah lama dikuasai oleh pihak ketiga sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepemilikan. Selain itu, lemahnya dokumentasi historis, tumpang tindih penerbitan sertifikat, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam proses pemantapan status hukum aset tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan penyelesaian yang hanya menekankan aspek administratif belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang memadukan dimensi yuridis-administratif, sosial-politik, dan konstitusional guna menghasilkan kepastian hukum yang berkeadilan serta memiliki legitimasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa secara lebih komprehensif dan berkeadilan.
Implementation Of Articles 98 And 99 Of Law Number 32 Of 2009 On Environmental Protection And Management Against Deforestation Perpetrators Kadek Yuni Sudiantari; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5060

Abstract

Deforestation is one of the forms of environmental damage that has a significant impact on ecosystem balance and the sustainability of natural resources. Therefore, strict legal regulations are required to address any actions that cause environmental damage. This study aims to analyze the regulation of environmental crimes in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, examine the criminal liability of deforestation perpetrators based on Articles 98 and 99, and identify the implementation and challenges in its law enforcement. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, legal literature, and relevant scientific journals. The results of the study show that Law Number 32 of 2009 has provided a clear legal basis for law enforcement against actions that cause environmental pollution and environmental damage. Criminal liability for deforestation perpetrators can be imposed when the act is committed intentionally or due to negligence, and it can be applied not only to individuals but also to corporations. However, law enforcement against deforestation perpetrators still faces several challenges, such as difficulties in the process of proof, the complexity of corporate structures, and limited supervision. Therefore, strengthening environmental law enforcement in a more effective manner is necessary.
Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia Heskia Ibrani Mamahit; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia dan meneliti tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif serta praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip keadilan restoratif sesungguhnya telah lama diimplementasikan dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia. Penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mempertahankan keharmonisan sosial. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mengatasi kerugian yang dialami oleh korban. Walaupun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pengakuan dalam sistem hukum formal, perbedaan pandangan antara hukum negara dengan hukum adat, serta dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga, penting untuk menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efisien dalam menghasilkan keadilan yang fokus pada pemulihan dan keharmonisan masyarakat.
Tinjauan Kriminologi Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Samarinda Muhammad Ammar.J; Rini Apriyani; Agustina Wati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor kriminogen yang mempengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Kota Samarinda, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Menggunakan metode socio-legal, penelitian menggabungkan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga pembinaan, dan anak pelaku. Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan meliputi lemahnya kontrol diri, pengawasan orang tua tidak efektif, pengaruh lingkungan maladaptif, rendahnya orientasi masa depan, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial. Berdasarkan Teori Social Control Hirschi, elemen attachment, commitment, involvement, dan belief pada anak pelaku berada pada tingkat rendah, meningkatkan kerentanan perilaku menyimpang. Dalam aspek pertanggungjawbaan pidana, penanganan perkara anak di Kota Samarinda telah sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan penerapan prinsip perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan diversi pada setiap tahapan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual oleh anak merupakan hasil interaksi multidimensional faktor internal dan eksternal yang memerlukan intervensi komprehensif melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan moral, dan lingkungan sosial, serta dibutuhkannya optimalisasi pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan untuk pemulihan efektif dan pencegahan residivisme.
Tax Incentives dan Pengembangan Renewable Energy: Scoping Review, Case Study, dan Rekomendasi Policy Mix dalam Low-Carbon Transition Ricky Dina Rajendra; Haliza Ersa Dewi Maharani; Adib Naufal Musthofa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5063

Abstract

Transisi menuju energi terbarukan memerlukan investasi besar dengan risiko tinggi sehingga insentif pajak menjadi instrumen krusial dalam menarik minat investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tax incentives dalam pengembangan renewable energy, mengidentifikasi kondisi yang menentukan efektivitas dan keterbatasannya, serta merumuskan rekomendasi policy mix yang lebih seimbang bagi low-carbon transition. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan scoping review dengan PRISMA Flowchart serta dilengkapi pendekatan study case. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax incentives mendukung pengembangan renewable energy, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain insentif, sasaran teknologi, karakteristik perusahaan, dan keterpaduannya dengan policy mix yang lebih luas. Pada level kebijakan, insentif pajak paling efektif ketika menurunkan hambatan investasi awal dan biaya modal. Pada level perusahaan, studi kasus China menunjukkan bahwa insentif mendorong inovasi, technology upgrading, dan kinerja melalui pengurangan financial constraints. Temuan juga menunjukkan bahwa insentif yang tumpang tindih dapat melemahkan hasil, sedangkan insentif yang tertarget dan terintegrasi dengan dukungan pembiayaan, regulasi, serta instrumen pajak karbon cenderung lebih efektif. Dengan demikian, tax incentives perlu diposisikan sebagai instrumen transisional yang strategis untuk mempercepat low-carbon transition secara lebih efektif dan berkesinambungan.
Peran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cataryn V. Adam; Maria Eldaloni Dahung; David Wilfrid Rihi; Marini Sari Dewi Seger
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5064

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbatasan debit air dan belum optimalnya pengelolaan SPAM di Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan SPAM di Desa Kakor yang ditinjau dari aspek peran pemerintah menurut Siagian (2003) stabilisator, inovator, dan pelaksana menurut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Cipta Karya, pengelola SPAM tingkat desa, kepala desa, serta masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat belum berjalan secara optimal. Sebagai stabilisator, dinas belum menetapkan SOP tertulis terkait jadwal distribusi air dan belum melaksanakan uji kualitas air secara rutin. Sebagai inovator, belum terdapat pengembangan sumber air baku alternatif maupun penerapan teknologi pengolahan air untuk mengatasi kekeruhan pada musim hujan. Sebagai pelaksana, kegiatan monitoring dan pendampingan teknis belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, meskipun sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti melalui regulasi desa.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial Desak Made Widiantari Indira Jyoti; Kade Richa Mulyawati; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5065

Abstract

Body Shaming merupakan bentuk penghinaan terhadap citra tubuh yang berdampak pada gangguan psikologis dan semakin marak seiring pesatnya perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran cepat dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Body Shaming sebagai kekerasan psikis serta bentuk perlindungan hukum bagi korban di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Body Shaming memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta diatur secara normatif dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP, Pasal 436 KUHP baru, dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk perbuatan melalui media elektronik. Perlindungan hukum bagi korban meliputi perlindungan preventif berupa edukasi dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan kesadaran masyarakat guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban Body Shaming.
Urgensi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Upaya Pencegahan Sengketa Siska Habibah; Badriyah Izatul Isnaini; Rosa Adelia Arifin; Niken Fernanda; Tri Agus Gunawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5066

Abstract

Tanah wakaf memiliki kedudukan strategis dalam mendukung fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum yang memadai. Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf tanah di Kota Magelang masih kerap berhenti pada tahap ikrar di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dilanjutkan dengan proses sertifikasi di Kantor Pertanahan ATR/BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak ATR/BPN dan KUA di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan implementasinya di lapangan. Rendahnya angka sertifikasi wakaf disebabkan kurangnya koordinasi sistematis antarinstansi yang menyebabkan edukasi mengenai urgensi sertifikat sebagai alat bukti autentik pencegah sengketa tidak tersampaikan dengan optimal. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya pencegahan sengketa.

Page 237 of 245 | Total Record : 2447

 235   236   237   238   239 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue