cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 335   336   337   338   339 
Peran Konseling Keluarga dalam Mengatasi Perilaku Cyberbullying pada Remaja: Kajian Literatur Atik Nasitah Hani; M.Fahli Zatrahadi; Miftahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6891

Abstract

Cyberbullying menjadi salah satu permasalahan sosial digital yang berdampak terhadap kondisi psikologis remaja, seperti penurunan harga diri, disregulasi emosi, dan gangguan interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konseling keluarga dalam mengatasi perilaku cyberbullying pada remaja melalui pendekatan Narrative Literature Review (NLR). Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada tahun 2018–2025 melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, dan ScienceDirect. Berdasarkan proses seleksi literatur, diperoleh 102 artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya regulasi emosi, lemahnya kontrol diri, serta kurangnya dukungan emosional keluarga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perilaku cyberbullying pada remaja. Di sisi lain, konseling keluarga terbukti berperan dalam memperkuat komunikasi keluarga, dukungan emosional, serta kemampuan regulasi emosi remaja. Kajian ini juga menawarkan model integratif konseling keluarga yang menggabungkan psikoedukasi keluarga, penguatan relasi keluarga, dan intervensi terapeutik sebagai pendekatan holistik dalam penanganan cyberbullying pada remaja. Dengan demikian, konseling keluarga dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying di era digital
Efektivitas Penegakan Hukum Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung: Indonesia Yuzza Athalla; Ghraito Arip Hartono; David Armando Destantio Feron; Muhammad Al Farooq; Achmad Afif Haidirsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6892

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Kedisiplinan ASN menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, pelanggaran disiplin ASN masih sering terjadi, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, seperti ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlambatan kerja, dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 melalui pengawasan, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi administratif. Namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum ASN, dan kurang konsistennya penerapan sanksi disiplin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan etika, dan penerapan sistem merit untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Evaluasi Tata Ruang Sempadan Sungai dan Drainase Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Di Kelurahan Tanjung Agung Adhika Adyatma Bellin; Achmad Theo Irsyad; Azifah Syaqila Ravadina Suhendra; Para Dinda Fauzi; Edra Satmaidi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6894

Abstract

Kelurahan Tanjung Agung merupakan salah satu wilayah di Kota Palembang yang secara berulang mengalami banjir akibat disfungsi kawasan sempadan sungai dan sistem drainase yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi hukum tata ruang sempadan sungai dan drainase di Kelurahan Tanjung Agung serta menganalisis problematika hukum pemerintahan daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya mitigasi banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapat inkoherensi antara Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW dan norma nasional dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 terkait penetapan garis sempadan sungai; (2) kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penegakan penataan ruang kawasan sempadan sungai dan drainase masih lemah, terutama pada aspek pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Penelitian ini merumuskan gagasan pembaruan hukum berupa penguatan kewenangan pemerintah daerah, pembentukan satuan tugas lintas sektor, dan harmonisasi regulasi tata ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja dalam kerangka hukum pemerintahan daerah
Teachers’ Challenges and Strategies in Assessing English Learning in Inclusive Montessori Classrooms: A Case Study I Gusti Agung Gede Djagat Laksana; Ni Luh Putu Eka Sulistia Dewi; A.A. Gede Yudha Paramartha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan strategi yang dihadapi guru saat melakukan penilaian pembelajaran bahasa Inggris di kelas inklusif berbasis Montessori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Montessori di Bali. Peserta penelitian terdiri dari dua guru yang memiliki pengalaman langsung mengajar di kelas inklusif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian mengungkap tiga tema utama. Pertama, guru menghadapi tantangan profesional dan operasional, termasuk keterbatasan pelatihan formal dalam pendidikan inklusif, kesulitan dalam mengelola kebutuhan siswa yang beragam, serta kendala manajemen waktu. Kedua, penerapan sistem penilaian naratif menekankan evaluasi berbasis pengamatan tanpa menggunakan nilai numerik, dengan fokus pada proses belajar setiap siswa. Ketiga, guru menerapkan strategi adaptif, seperti pengajaran bilingual, menyesuaikan tingkat pembelajaran, dan memberikan stimulasi melalui pengulangan serta kegiatan praktis untuk mendukung perkembangan bahasa siswa. Penelitian ini menekankan pentingnya praktik penilaian yang fleksibel dan berpusat pada siswa di kelas inklusif. Temuan ini juga memberikan implikasi praktik bagi guru dalam merancang pendekatan penilaian yang lebih adaptif dan inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam.
International Human Rights Analysis of Israeli War Crimes Against Palestine Reviewed from International Criminal Law Putri Ramadhani; Tika Puspita Sari; Jada Bashira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6898

Abstract

The armed conflict between Israel and Palestine is one of the longest-running humanitarian crises of the 21st century and continues to leave deep scars on human civilization. This study examines violations of international human rights law committed during this conflict, including the bombing of civilian areas, massacres, systematic destruction of property, genocide against ethnic groups, and the destruction of vital facilities such as hospitals, schools, and civilian infrastructure. This article employs a normative legal research methodology with a comparative and analytical approach to relevant international legal instruments, particularly the 1998 Rome Statute, the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols, and the jurisprudence of the International Criminal Court. The article analyzes the chronology of the conflict from its historical roots in 1948 to its most recent escalation in 2023–2024, which claimed the lives of tens of thousands of Palestinian civilians. The study concludes with strong indications of violations of fundamental principles of international humanitarian law, including distinction, proportionality, and precaution. However, efforts to enforce international criminal law through the International Criminal Court face fundamental structural obstacles, including lack of jurisdiction over non-member states, veto power in the UN Security Council, and impunity fostered by global geopolitics. This article argues that the failure to resolve these conflicts stems not only from legal weaknesses but also from the inability of international politics to prioritize justice over the strategic interests of major powers.
Model Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Kinerja di Kota Palembang Luh Sawitri Widya Padmanti; Carolline Puji Hartati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6899

Abstract

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan aset daerah berbasis kinerja di Kota Palembang dengan menekankan integrasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aset. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis data kinerja aset. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyusun indikator kinerja yang jelas dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Model pengelolaan yang dihasilkan mengusulkan mekanisme pemantauan rutin, audit berkala, dan pelaporan berbasis kinerja yang memungkinkan pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi model ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi aset daerah, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mendukung perencanaan strategis Kota Palembang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan aset yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik dan perkembangan teknologi informasi.
Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Aulia Damayanti; Della Nathalia; Salsabila Nabiha Putri; Sakti Yunita Sari; Mutiara Rahmadani Indah Pertiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6904

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin profesionalisme, netralitas, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi ASN serta kendala implementasinya dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum ASN terdiri atas perlindungan preventif melalui penerapan asas legalitas dan AUPB, serta perlindungan represif melalui bantuan hukum, upaya administratif, dan PTUN. Implementasinya masih terkendala politisasi birokrasi, lemahnya pelaksanaan putusan PTUN, dan terbatasnya akses bantuan hukum bagi ASN.
Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital Sri Fatmawati; Siti Marwah; Ajahari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6906

Abstract

Modernisasi lembaga pendidikan Islam di era digital menjadi kebutuhan penting agar pendidikan Islam mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses modernisasi lembaga pendidikan Islam, peran teknologi digital, tantangan yang dihadapi, serta upaya pengembangan pendidikan Islam berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan historis. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan Islam dilakukan melalui penggunaan platform pembelajaran digital, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan sistem administrasi digital. Teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperluas akses pendidikan dan dakwah Islam. Namun, modernisasi juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital tenaga pendidik, dan pengaruh negatif teknologi terhadap karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas teknologi, dan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam agar pendidikan Islam tetap relevan di era digital.
Analisis Penegakkan Hukum Terhadap Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sukabumi Terhadap Putusan Korupsi Dana Desa Cikujang (No.74/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg) Cahya Ramadani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6908

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu permalasahan besar di Indonesia terhitung sejak Tahun 2021 hingga kini yang menunjukkan IPK di angka 38% dengan sektor Pemerintahan Desa yang menjadi sektor dengan darurat korupsi, salah satunya terjadi di Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, salah satu korupsi dana desa yang menjadi sorotan di Kabupaten Sukabumi yaitu terjadi pada kasus korupsi dengan putusan hakim No.75/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Bdg terhadap anggaran dana desa yang menyumbangkan kerugian negara sebesar Rp. 500.000.000,00- terhitung saat Tahun 2019-2025 yang kemudian Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menuntut terdakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR dengan ancaman 3 Tahun 6 Bulan yang kemudian hakim memutus vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 3 Tahun penjara dengan denda Rp. 50.000.000- , Hal ini menjadi pertanyaan besar terkait analisis penegakkan hukum terhadap putusan hakim dalam menimbang kasus tersebut yang dianggap terlalu ringan dengan denda yang jumlahnya sedikit tidak sebanding dengan kerugian negara dan Pasal 2 dan 3 No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 Tahun penjara , metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus pada suatu peristiwa hukum terhadap putusan hakim sehingga melalui penelitian ini diketahui bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya menilai dari penerapan Pasal yang digunakan namun terhadap hal - hal pertimbangan lainnya yang dianggap bisa meringankan penjatuhan vonis dan juga perampasan aset terdakwa yang dianggap sudah memenuhi prosedur sehingga denda yang di jatuhkan sudah sesuai dengan Pasal yang diterapkan, Namun demikian penelitian ini harus di bahas lebih dalam terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dana desa terhadap kasus tersebut sebagai acuan analisis yuridis lebih dalam terkait penerapan Pasal Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim yang memutus suatu perkara. 
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktik Cybersex Show Di Indonesia Anisa Nur Rahmadani; Kamal; Fidya Faramita Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, penonton, dan platform digital dalam praktik cybersex show di Indonesia serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum pidana yang berlaku terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi yang berkaitan dengan praktik cybersex show. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cybersex show belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada penonton yang secara aktif memberikan dukungan melalui transaksi digital dan platform digital yang memfasilitasi aktivitas tersebut. Penonton dapat dikualifikasikan sebagai medepleger atau medeplichtige berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas batas pertanggungjawaban pidana dalam praktik cybersex show di Indonesia.

Page 337 of 383 | Total Record : 3823

 335   336   337   338   339 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue