cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,464 Documents
 337   338   339   340   341 
Pengembangan Organisasi Dian Kartika; Sulthan Maulana Al-muhtadin; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6958

Abstract

Pengembangan organisasi adalah cara yang dilakukan secara rutin dan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan, hasil kerja, dan performa sebuah lembaga dengan memperkuat karyawan, struktur organisasi, serta kondisi lingkungan kerja. Dalam bidang pendidikan, pembangunan organisasi sangat penting untuk membentuk orang-orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran pembentukan organisasi dalam meningkatkan kemampuan kerja anggota organisasi, khususnya di bidang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yakni dengan mencari dan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang terkait dengan topik penelitian. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif agar memahami lebih dalam tentang konsep serta cara menerapkan pengembangan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa jika sebuah organisasi dibangun dengan rencana yang jelas, maka akan muncul semangat bekerja yang lebih tinggi, sikap disiplin, rasa tanggung jawab yang baik, serta kemampuan bekerja sama yang lebih baik antar anggota organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang baik, ramah, dan mendorong partisipasi juga sangat penting untuk mendukung proses pengembangan organisasi berjalan lancar. Oleh karena itu, pengembangan organisasi secara berkelanjutan harus menjadi strategi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, kreatif, dan mampu bersaing.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kontrak E-Commerce Berdasarkan Hukum Perikatan (Barang Tidak Sesuai) Mutia Hakim; Apri Amalia; Nabila Sakira Sibaran; Putri Diana br Tarigan; Akbar Maulana; Halilintar Rangkuti; Regi Aditya; Nurlaila; Angga Sapriyaldi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6961

Abstract

Perkembangan e-commerce telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik transaksi bisnis, yang ditandai dengan penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Meskipun secara normatif kontrak elektronik telah diakui keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya masih menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perikatan, mengidentifikasi kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik secara formal memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun validitasnya cenderung bersifat formalistik karena tidak selalu mencerminkan kesepakatan yang bebas dan seimbang. Ketidaksesuaian barang dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, tetapi pembuktiannya menghadapi kendala akibat keterbatasan standar bukti elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik e-commerce yang dinamis, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen masih bersifat normatif-deklaratif dan belum sepenuhnya efektif secara implementatif. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum perikatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk penguatan regulasi kontrak elektronik, reformulasi sistem pembuktian, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel.
Kritik VS Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum Di Ruang Digital Saat Ini Syifa Ul Hasanah; Nuralifah Tasya; Maha Rani Galuh Pratiwi; Nur Aulia Apriliani; Nur Rahmayani Mukhlis; Narendra Pirmansyah Al Buchory; Novyra Fitriany Karno; Nabila Ratu Adelia; Clara Ridha Nur Sinta; Darmayani Tandi Tasik; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6964

Abstract

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kritik dan penghinaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai etika komunikasi digital, batasan kritik dan penghinaan, serta konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Samarinda oleh Kelompok 2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan kalimat kritik yang sesuai dengan etika dan ketentuan hukum. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kritik dan penghinaan, pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan berbasis fakta, serta kesadaran terhadap risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, peserta mampu mempraktikkan penyusunan kritik yang konstruktif dan tidak melanggar hukum melalui simulasi yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam memanfaatkan ruang digital.
Efektivitas e-LHKPN dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik di Indonesia: Antara Transparansi dan Formalitas Albar Jayadi; Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Syahlevi Raissa Airlangga; Fatkhuri; Reja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-LHKPN dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan sistem ini belum optimal sebagai instrumen deteksi dini korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus melalui pemanfaatan data sekunder berupa regulasi, laporan resmi KPK, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-LHKPN berhasil meningkatkan kepatuhan administratif pelaporan harta kekayaan pejabat negara, tetapi belum mampu menciptakan transparansi yang substantif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya validitas data, lemahnya verifikasi substantif, keterbatasan auditor forensik, serta minimnya integrasi data lintas lembaga. Selain itu, sistem self-assessment membuka peluang manipulasi data dan membuat e-LHKPN cenderung berfungsi sebagai formalitas administratif. Dari perspektif relasi negara dan warga, keterbukaan data juga belum sepenuhnya mendorong pengawasan partisipatif yang efektif karena rendahnya literasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistem, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya integritas birokrasi agar e-LHKPN dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.
Peran Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Mewujudkan Prinsip Due Process Of Law Reta Nitanza; Asyrafil Mahdi; Evant Julian; Ivania Alyarifdah S; Febri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6969

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara, khususnya masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu secara ekonomi, dan disediakan secara cuma-cuma berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kehadiran bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung prinsip due process of law, yang menekankan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bantuan hukum dalam menjamin proses hukum yang adil bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan menilai efektivitas pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa bantuan hukum memiliki peranan besar dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, terbatasnya akses terhadap layanan bantuan hukum, serta belum efektifnya penerapan regulasi bantuan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan dan perbaikan sistem bantuan hukum sangat diperlukan agar prinsip due process of law dapat diwujudkan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.  
Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Glen Rio Rumpia; Jacobus Ronald Mawuntu; Herlyanty Y. A. Bawole
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6970

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan melalui hadirnya electronic commerce (e-commerce). Marketplace seperti Shopee menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan, efisiensi, serta akses terhadap berbagai produk dan layanan. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen akibat ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk yang ditampilkan dalam marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha online, serta belum optimalnya implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
  Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/Pn Maumere Tadira Shafa Asyifa; Fuji Mayumi Riyenti; Imanuel Hagai Satriyo; Nova Primaresti; Asyifa Chusnaeni; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6975

Abstract

Sengketa hak milik atas tanah warisan sering kali menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, yang melibatkan sengketa tanah antara seorang ibu dan anak kandungnya demi membiayai pengobatan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai win-win solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis dan mampu memulihkan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), mediasi berhasil mengintegrasikan kepastian hukum kepemilikan dengan fungsi sosial tanah dan nilai kemanusiaan. Keberhasilan proses mediasi ini sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dari para pihak serta peran mediator hakim dalam memfasilitasi komunikasi tanpa memaksakan keputusan.
Analisis Kualitas Pelayanan Paspor Berbasis Ham Bagi Layanan Prioritas Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tiara Khansa Putri Alta; Budy Mulyawan; Anida Sri Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan paspor berbasis hak asasi manusia (HAM) pada layanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan non-diskriminatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum telah memenuhi lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, yang tercermin dari tersedianya fasilitas layanan prioritas, keandalan prosedur pelayanan, daya tanggap petugas, jaminan pelayanan yang transparan, serta empati terhadap kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas juga telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan optimalisasi sistem digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan paspor berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berjalan cukup efektif, namun memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal dan inklusif.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Yoseph Andrean Putra Lase; Bertrand Delada Harefa; Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6985

Abstract

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif dari peradilan pidana konvensional yang cenderung retributif (menghukum). Meskipun bertujuan untuk memulihkan keharmonisan keluarga, penerapan konsep ini dalam kasus KDRT masih menimbulkan perdebatan terkait aspek perlindungan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kejaksaan Ngeri Gunungsitoli dan akademisi hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice cukup efektif dalam menyelesaikan KDRT yang tergolong kekerasan psikis atau fisik ringan (delik aduan), yang ditandai dengan pulihnya hubungan suami-istri dan adanya komitmen perdamaian. Namun, pemulihan ini dinilai tidak efektif pada KDRT fisik berat karena adanya ketimpangan relasi kuasa (power imbalance) yang menempatkan korban dalam posisi tawar yang lemah, serta tingginya risiko kekerasan berulang (revictimization). Hambatan utama dalam implementasinya mencakup belum adanya mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan perdamaian serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif gender. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice dapat menjadi instrumen yang efektif mutlak jika diterapkan secara selektif, kasuistik, dan disertai dengan pengawasan berkala demi menjamin keselamatan korban.
Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat Devi Anugrahi Rahmawati; Isnaini; Nawira Rizka Ramadhani; Anisa Finda Solihah; Heni Puji Lestari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum—juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum—sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Page 339 of 347 | Total Record : 3464

 337   338   339   340   341 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue