cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Polemik Lahan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo Sintya Ari Putri Nugraha; Nadya Nuredi Kumbara; Sarah Meirina Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6833

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik penggunaan lapangan sepak bola sebagai lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Polemik tersebut muncul karena kurangnya keterlibatan masyarakat pada tahap awal perencanaan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah desa dalam mengatasi polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa Sidorejo, staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat yang bersikap netral maupun menolak pembangunan koperasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model komunikasi Harold Lasswell yang meliputi Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect. Berdasarkan temuan penelitian bahwa pemerintah desa menerapkan komunikasi dialogis dan persuasif melalui musyawarah desa sebagai media utama penyampaian informasi dan penyelesaian konflik. Kepala desa berperan sebagai komunikator utama yang didukung oleh dinas terkait untuk memperkuat legitimasi pesan. Pesan yang disampaikan berfokus pada tujuan pembangunan, alasan pemilihan lokasi, serta penyediaan lapangan pengganti. Komunikasi tersebut menghasilkan perubahan sikap masyarakat dari penolakan menuju penerimaan bersyarat. Dengan demikian, komunikasi partisipatif melalui musyawarah desa terbukti berperan penting dalam meredam konflik pembangunan desa.
Tinjauan Hukum terhadap Syarat dan Ketentuan Produk Tabungan Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung Apriyani; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan ketentuan produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung ditinjau dari hukum perdata dan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad murabahah sebagai dasar jual beli emas dan akad rahn sebagai pengikatan agunan. Akad tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan rahn. Namun, karena menggunakan perjanjian baku, masih terdapat klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara bank dan nasabah, seperti perubahan ketentuan secara sepihak, kewenangan pendebetan rekening, dan pembatasan tanggung jawab bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah perlu diperkuat guna mewujudkan keadilan kontraktual dalam produk tabungan emas.
Startegi Guru dalam Menanamkan Sikap Gotong Royong pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar Khairunisa Nur Haslinda; Mahmada Assyifa; Muhammad Yahya Maulida Fahmi; Nabila El Shafira Aghnia Kusumaningrum; Nadine Qothrunnada Dwihanti; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6842

Abstract

Pendidikan Pancasila di sekolah dasar tidak hanya berperan dalam penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga dalam pembentukan karakter peserta didik, salah satunya sikap gotong royong. Penanaman sikap gotong royong perlu dilakukan sejak dini karena peserta didik sekolah dasar berada pada tahap perkembangan sosial yang membutuhkan pembiasaan dan pengalaman belajar secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan sikap gotong royong pada pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas V di SDN Kepanjenlor 1 Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu guru kelas V SDN Kepanjenlor 1. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menerapkan berbagai strategi dalam menanamkan sikap gotong royong melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL), penggunaan LKPD dan diskusi kelompok, pembiasaan karakter, serta pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti PPT, video Youtube, ice breaking, dan Quizizz. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan tingkat pemahaman peserta didik, kurangnya fokus belajar, dan keterbatasan waktu pembelajaran, maka guru berupaya mengatasinya melalui pengelolaan kelas yang baik, pemberian penguatan, serta pelaksanaan remedial dan pengayaan sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, strategi yang diterapkan guru mampu mendukung terbentuknya sikap gotong royong dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.
Perubahan Pola Hidup Masyarakat di Desa Barakati Kabupaten Gorontalo Akibat Penggunaan Media Sosial Facebook Novariyanti Dukalang; Sukarman Kamuli; Saleh Al Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perubahan pola hidup masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat perubahan pola hidup akibat penggunaan media sosial Facebook di Desa Barakati, Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, dan pengguna aktif Facebook. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Facebook telah memengaruhi pola interaksi sosial, gaya hidup, pemanfaatan waktu, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Facebook memberikan kemudahan komunikasi dan mendukung aktivitas usaha masyarakat, tetapi juga menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung, munculnya perilaku individualis, dan meningkatnya ketergantungan terhadap media sosial. Faktor pendorong perubahan meliputi perkembangan teknologi, kemudahan akses internet, dan kebutuhan ekonomi, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kontrol diri, keterbatasan pemahaman teknologi, dan masih kuatnya nilai sosial tradisional masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya literasi digital agar penggunaan media sosial tetap seimbang dengan nilai sosial masyarakat desa.
Dari Konten ke Kewajiban: Analisis Hukum Pajak atas Aktivitas Influencer di Media Sosial Irmayanti Septiana Putri; Nur Sabrina Kumalasari; Nazwa Anggraeni; Moh Imam Gusthomi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6844

Abstract

Pertumbuhan media sosial mendorong munculnya influencer sebagai pelaku ekonomi digital yang memperoleh penghasilan dari aktivitas promosi, endorsement, dan kerja sama komersial lainnya. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum di bidang perpajakan karena setiap penghasilan pada dasarnya merupakan objek pajak. Artikel ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pajak terhadap aktivitas influencer serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia secara prinsip telah mengakomodasi penghasilan dari aktivitas digital, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan, kurangnya pemahaman perpajakan, serta kesulitan dalam pengawasan penghasilan yang bersifat tidak transparan dan lintas platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi pajak, dan optimalisasi pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung kepatuhan influencer. 
Fanatisme Keagamaan dan Dampaknya Terhadap Adaptasi Sosial Mahasiswa Asrama UIN Palangka Raya M. Zhunai Idi Nur; Haidir Rahmad; Tri Wahyu Ramadhan; M. Dahany Fajar Ilahi; Surawan Surawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat fanatisme keagamaan, tingkat adaptasi sosial, dan dampak fanatisme keagamaan terhadap adaptasi sosial mahasiswa penghuni Asrama UIN Palangka Raya pada tahun akademik 2025/2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Subjek penelitian adalah 30 mahasiswa penghuni Asrama UIN Palangka Raya yang dipilih menggunakan teknik purposive random sampling. Data dikumpulkan melalui angket dengan skala Likert 5 poin yang terdiri dari 32 item pernyataan dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat fanatisme keagamaan mahasiswa berada pada kategori cukup fanatik dengan nilai mean 41,73, sedangkan tingkat adaptasi sosial berada pada kategori baik dengan nilai mean 56,33. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan persamaan Y = 54,59 + 0,042X dengan nilai t hitung 0,419 lebih kecil dari t tabel 2,048 dan R² sebesar 0,006. Dengan demikian disimpulkan bahwa fanatisme keagamaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adaptasi sosial mahasiswa Asrama UIN Palangka Raya di era modern dengan kontribusi hanya sebesar 0,6%.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepegawaian Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Adinda Dwi Ramadhani; Trishadea Rinduarti; Adhlan Mohamad Naufal Al-Chusaeny; Muhammad Aftar Arga Fisabilillah; Poespa Anggita Ida Wardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6847

Abstract

Perkembangan sistem kepegawaian di Indonesia melalui reformasi birokrasi melahirkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kehadiran PPPK bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara yang profesional namun dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait perlindungan hukum, kepastian kerja, dan kesetaraan hak dengan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kepegawaian PPPK serta implementasi prinsip good governance dalam manajemen PPPK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPPK masih belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal khususnya terkait jaminan pensiun, pengembangan karier, dan kepastian masa kerja. Di Provinsi Lampung, implementasi kebijakan PPPK telah membantu memenuhi kebutuhan tenaga aparatur di bidang pendidikan, kesehatan dan teknis, meskipun masih ditemukan kendala administrasi dan persoalan transparansi dalam proses seleksi dan pengelolaan hak kepegawaian. Perbedaan hak antara PPPK dan PNS menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesetaraan dalam good governance belum sepenuhnya terwujud dalam sistem kepegawaian Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem manajemen PPPK agar tercipta perlindungan hukum yang lebih adil dan profesional bagi seluruh aparatur negara.
Stabilitas Emosi Siswa SMK Negeri 3 Kota Blitar Jurusan Tata Busana dalam Menentukan Karier Khairunisa Nur Haslinda; Nabila El Shafira Aghnia Kusumaningrum; Nadia Ayu Pramudita; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6851

Abstract

Stabilitas emosi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi siswa Sekolah Menengah Kejuruan dalam menentukan pilihan karier setelah lulus sekolah. Siswa SMK tidak hanya dituntut menguasai keterampilan praktik, tetapi juga perlu memiliki kesiapan emosional dan rasa percaya diri dalam menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas emosi siswa jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Kota Blitar dalam menentukan karier setelah lulus sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket menggunakan skala Likert kepada siswa jurusan Tata Busana serta didukung observasi dan wawancara dengan guru, lalu ata dianalisis menggunakan teknik deskriptif persentase untuk menggambarkan tingkat stabilitas emosi siswa dalam menentukan karier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki gambaran mengenai rencana masa depan, baik bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Sebanyak 70% siswa merasa yakin terhadap pilihan kariernya dan 54% siswa menyatakan siap memasuki dunia kerja. Namun, masih terdapat siswa yang mengalami kecemasan, kebingungan, dan kurang percaya diri dalam menentukan pilihan karier akibat kondisi emosional yang belum stabil, faktor ekonomi, serta keraguan terhadap kemampuan diri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan orang tua, guru, sekolah, dan teman sebaya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan emosional dan keyakinan siswa terhadap masa depan mereka. Oleh karena itu, stabilitas emosi dan bimbingan karier sangat diperlukan untuk membantu siswa SMK mempersiapkan masa depan secara lebih matang.
Analisis Minat dan Bakat Siswa Kelas XI SMKN 2 Kota Blitar Menggunakan Metode Angket dan Wawancara Guru BK Merista Ayu Az-zahra; Nada Aulia Nur'aini; Najwa Salsabila Putri Purwagita; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat dan bakat siswa kelas XI SMKN 2 Kota Blitar melalui metode angket dan wawancara guru BK. Masa remaja merupakan fase penting dalam mengenali potensi diri, khususnya pada pendidikan kejuruan yang berkaitan erat dengan perencanaan karier dan kesiapan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan memadukan data kuantitatif dari angket dan data kualitatif dari wawancara. Subjek penelitian terdiri dari 99 siswa kelas XI dan seorang guru Bimbingan Konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan bakat siswa sangat beragam dengan bidang seni menjadi kategori yang paling dominan. Proses pengenalan minat dan bakat berlangsung berbeda pada setiap siswa, mulai sejak masa kecil hingga jenjang SMK. Dukungan keluarga menjadi faktor paling besar dalam perkembangan potensi siswa, sedangkan sekolah juga berperan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan layanan bimbingan konseling. Namun demikian, masih terdapat siswa yang merasa ragu terhadap jurusan yang dipilih serta belum mampu menghubungkan minat dan bakat dengan perencanaan karier masa depan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, guru BK, dan keluarga untuk mendukung pengembangan potensi siswa secara lebih maksimal.
Analisis Yuridis Kerugian Negara pada Dugaan Korupsi Aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang Dania; Muhammad Abel Alpahyori; Edhib Harits Anugrah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6854

Abstract

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi juga dalam pengalihan dan pengelolaan aset badan hukum, termasuk yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan di Kota Palembang, khususnya terkait unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode studi dokumentasi internet (online research) yang bersumber dari rilis resmi lembaga penegak hukum, pemberitaan daring, serta dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta potensi kerugian negara sebesar Rp 11,7 miliar. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memenuhi standar minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Secara yuridis, kasus ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara penyimpangan administrasi pertanahan, pelanggaran prinsip fiduciary duty dalam pengelolaan aset yayasan, dan konstruksi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.