cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 9   10   11   12   13 
PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE PADA KENDARI MUSLIM STORE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Jayanti, Mira; Sakkirang, Sriwaty; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i1.2908

Abstract

Artikel ini  membahas tentang penerapan akad salam dalam jual beli on line pada kendari muslim store ditinjau dari hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah transaksi jual beli dengan akad salam secara online (ecommerce) di Kendari Muslim Store? bagaimanakah tinjaan hukum Islam terhadap akad salam secara online (e-commerce) di Kendari Muslim Store?. Hubungan para pihak didalam perjanjian akad salam secara online (melalui electro commerce) sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam dalam electro commerce tidak ada temu-muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syari'at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih kesistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majelis (tempat). Seperti yang terjadi di Kendari Muslim Store yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem online, dimana produknya-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya disebuah situs internet. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum memnuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP).
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 (STUDI DI MASJID BAITUL IZZAH, KELURAHAN WATUBANGGA, KOTA KENDARI) Mariyah, Mariyah; Halimang, Sitti; Idris, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2970

Abstract

Artikel ini mengangkat masalah bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistemik dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan konklusi bahwa telah dilakukan optimalilsasi pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kota Kendari. Pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai adalah terdapat pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penlaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang tidak sesuai terdapat pada pengelolaan zakat mal yang belum diterapkan secara sempurna, dan alokasi dana zakat mal hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersangkutan.
SISTEM JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA OMBU-OMBU JAYA MENURUT HUKUM ISLAM Hadijah, Azizah Sitti; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2971

Abstract

Artikel ini membahas mengenai sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, bagaimana manfaat dan mudharat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu- Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan bahwa (1)Transaksi jasa penggilingan padi adalah akad dilakukan secara lisan masyarakat pengguna jasa mengatakan pihak jasa penggilingan padi bahwa ingin menggiling padinya tanpa ada perjanjian tertulis. Proses penggilingan dilakukan oleh pemilik penggilingan dibantu dengan pekerjanya. Pengantaran dan penerimaan hasil penggilingan, setelah proses penggilingan, upah yang diambil adalah berupa beras. Upah yang diambil pihak penggilingan adalah 1 kg setiap 10 kg beras. (2)Manfaat menggunakan jasa penggilingan padi adalah pengguna jasa merasa dimudahkan dalam proses penggilingan padi. Adanya unsur tolong menolong antara pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi dalam bidang muamalah. (3)Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jasa penggilingan padi tersebut memenuhi rukun dan syarat ijarah, asas berakad dalam hukum Islam, prinsip-prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta memberikan kemaslahatan dan manfaat.
PRAKTEK TUKANG PARKIR LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI BARUGA KOTA KENDARI Andriani, Enik; Diab, Ashadi L; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2972

Abstract

Salah  satu  prasarana  kota  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah daerah sebagai  pengelolah  kawasan  perkotaan  adalah  menyediakan  prasarana parkir, prasarana  di  sini  merupakan  kondisi  sebelum  suatu  sarana  yang  ada harus dipenuhi secara logis. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Pasar Baruga Kota Kendari harus menjadi    pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya diawali dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan datanya menggunakan trianggulasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK Walikota No.16 akan tetapi peraturan tersebut tidak diindahkan dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun  praktik tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari jika ditinjau dari maslahah mursalah bahwa dalam praktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.
TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khasan, Abdul; Ipandang, Ipandang; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2973

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yakni bagaimana proses transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Terkadang pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orangorang sekitar secara baik. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli didalam hukum Islam, yakni anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH KAPLING (STUDI KASUS CV. RESKITA JAYA SULTRA KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI) A, Nabila; Sakkirang, Sriwaty; Rohmah, Umi
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2974

Abstract

Artikel ini berfokus pada mekanisme transaksi jual beli tanah kapling di CV. Reskita Jaya Sultra ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena secara umum bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analisis bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan Trianggulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme transaksi jual beli tanah kapling di CV. Reskita Jaya Sultra harus ada penjual dan pembeli, penjual dan pembeli harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan tidak mubazir. Kedua barang dan uang yang dijual harus memiliki manfaat, tanah kapling yang dijual dapat diserahkan, status kepemilikan diketahui kejelasannya dan bentuk, ukuran serta sifat-sifatnya diketahui. Ketiga akad dalam melakukan transaksi akad jual beli tanah kapling harus dipenuhi diantaranya memenuhi syarat yang ditentukan, mengisi formulir, menandatangani kontrak, membayar administrasi kemudian lanjut pada pembayaran angsuran, akan tetapi penulis menemukan masalah mengenai Jual beli tanah kapling di CV. Reskita Jaya Sultra tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam hukum Islam harus diketahui ukurannya dan status kepemilikannya harus jelas, akan tetapi ukuran tanah kapling yang dipasarkan atau diperjual belikan di CV. Reskita Jaya Sultra belum diketahui kejelasannya karena belum dilakukan pengukuran secara langsung di lapangan.
Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Selamita, Siti; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3083

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data dalam penelitian dalam ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data sendiri terdiri dari Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Dari hasil analisis data yang ditemukan dilapangan bahwa OJK dan LPS sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pengawasan dan perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011. Perlidungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sudah terlaksana dengan baik semua nasabah sudah tergantikan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi nasabah yang masih mempunyai kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka wajib melanjutkan angsurannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan simpanan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka termaksud dalam prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Q.S Al-Kahf ayat 95 dijelaskan maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dengan alatnya.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE DI ALADADIO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR) Jumardin, Jumardin; Halimang, Sitti
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3084

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancaradandokumentasiyang kemudian diolah dan dianalisis dengan triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Aladadio dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khusunya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Aladadio. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan jika di lihat dari maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudharat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMPEL DALAM JUAL BELI ONLINE (STUDI PENDAPAT MAZHAB HANAFI, MAZHAB MALIKI, MAZHAB SYAFI’I, MAZHAB HAMBALI) Iqbal, Muhammad; Idris, Muh
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3090

Abstract

Teknologi dan kebudayaan turut mempengaruhi proses dalam jual beli, salah satunya adalah jual beli online yang lagi berkembang pada saat ini. Jual beli online dilakukan dengan tanpa pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan dilakukan melalui media sosial (online).proses penawaran dalam jual beli online dilakukan dengan memberikan sampel kepada pembeli melalui media sosial maupun aplikasi marketplace. Sehingga dalam praktiknya pembeli hanya melihat sampel dari jualan yang akan dia beli, dan pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung barang yang akan dia beli, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan pembeli, sampel tersebut yang dilihat sebelumnya tidak sesuai dengan barang yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sampel dalam jual beli online dalam tinjauan hukum Islam, serta perbedaan jual beli sampel zaman dulu dengan sekarang.Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research).Sedangkan sifat dari penelitiannya bersifat deksriptif. Untuk cara pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel dalam jual beli online adalah boleh dan sah untuk digunakan.Adapun yang menjadi perbedaan antara sampel jual beli zaman dulu dengan sekarang terletak pada kejelasan terhadap sampel yang digunakan.
Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam Pitriana, Pitriana; Ipandang, Ipandang; Zainal, Asrianto
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3131

Abstract

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

Page 11 of 14 | Total Record : 135

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue