cover
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Core Subject : Social,
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
PERAN BAZNAS KOTA KENDARI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI ZAKAT PROFESI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Sofyan, A. Baso; Ahmad, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan Kemiskinan melalui Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS dan juga Mustahik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat Profesi Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Kendari dengan adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana ZIS dalam menanggulangi wabah COVID-19 membuat BAZNAS dalam peranannya dituntut untuk dapat menfokuskan upayanya di masa Pandemi ini. kedua, dalam strateginya BAZNAS memberikan bantuan produktif dan juga Konsumtif agar masyarakat lebih mandiri di masa pandemi ini. Program-program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut: Bantuan Lansia, program Kendari Sejahtera, Kendari Sehat, Santunan Fakir Miskin  berupa Bantuan Sembako dan juga bantuan Modal Usaha bagi UMKM.
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN MASYARAKAT DESA (STUDI DI DESA LALOWOSULA KEC. LADONGI KAB. KOLAKA TIMUR) Alim, Vrinda Liana Anisa; Iqbal, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3291

Abstract

Mayoritas penduduk Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dapat dikatakan sebagai penduduk ekonomi menengah ke bawah, hal inilah yang mendorong terjadinya praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat di Desa Lalowosula, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan masyrakat desa melakukan praktik hutang piutang, serta bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa melalui tinjauan maqashid al-syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan hukum Islam, pendekatan hukum Islam yang di maksudkan adalah konsep maqashid al-syariah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan kepustakaan, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik hutang piutang masyarakat Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat tidak dipersulit sama sekali oleh pihak BUMDES, bunga yang diberikan sebesar 2%. Faktor yang menyebabkan masyarakat berhutang adalah faktor ekonomi yang mendesak, untuk kebutuhan modal usaha serta kebutuhan lainnya. Ditinjau dari maqashid al-syariah manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap pinjaman yang diberikan kepada mereka mencakup hampir semua aspek maqashid al-syariah mengenai (dharuriyah), seperti menjagaakal, jiwa, keturunan, dan kehormatan, (Hajjiyat), yakni kebutuhan sekunder serta kebutuhan yangbersifat (tahsiniyyah).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE AKIBAT ORDERAN FIKTIF DI TINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 ( STUDI KASUS PT. MAXIM KOTA KENDARI ) nengsi, widya; Diab, Ashadi L.
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3298

Abstract

In today's modern era, transportation is a form of implementation of community participation in the era of the industrial revolution 4.0 where in this case the community is spoiled with technology-based applications that provide services to people who will use transportation via smart phones. Through this application, consumers can place orders online, in which the details of the order are listed, such as driver data, pick-up location, destination, distance traveled, price and payment method. However, it turns out that the existence of online transportation can also harm online motorcycle taxi drivers, namely by cases of fictitious orders/false orders made by consumers with bad intentions. This study aims to find out how the form of legal protection for maxim drivers due to fictitious orders, and aims to find out how the legal review of the labor law for maxim drivers who are disadvantaged due to fictitious orders. The type of research used by the researcher is empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the company PT. Maxim has provided protection for its drivers even though the form of protection is not in the form of compensation in the form of money, but the company provides protection in the form of preventive protection in the form of preventing the occurrence of fictitious orders by providing explanations and education as an effort to prevent the occurrence of fictitious orders. Meanwhile, repressive protection in the form of case settlement is by blocking accounts that have made fictitious orders so that drivers do not get orders from these accounts anymore. Judging from the labor law, protection for maxim drivers has actually been regulated in the Manpower Act because maxim drivers are workers and maxim are business actors. Keywords: Legal Protection, Maxim, Employment Act 
TINJAUAN AL-MASLAHAT AL-MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI UANG KEMBALIAN MENJADI DONASI Ridwan, Amaliah Asriyani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3332

Abstract

Setiap uang lebih dari belanjaan wajib dikembalikan oleh pemilik toko baik jumlahnya kecil maupun besar, dalam Islam setiap harta orang lain wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat menunjukan bahwa ada permasalahan yang terjadi yakni uang kembalian yang tidak dikembalikan kepada pembeli dan akan dijadikan sebagai donasi yang dilakukan di Indomaret Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan dan penyaluran uang kembalian menjadi donasi, kemudian bertujuan untuk mengetahui tinjauan al-maslahat al-mursalah terhadap akad pengalihan uang kembalian menjadi donasi, serta untuk mengetahui tinjauan al-maslahat al-mursalah terhadap pengalihan uang kembalian menjadi donasi. Jenis penelitian adalah penelitien lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dengan cara meminta persetujuan dari pembeli setelah disepakati kemudian di input ke dalam komputer kasir yang terhubung ke pusat. Adapun akadnya diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan prinsip kerelaan dan dengan persetujuan dari pembeli. sedangkan dilihat dari al-maslahat al-mursalah memiliki manfaat yang berdampak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma’
IMPLEMENTASI PEMAHAMAN MASYARAKAT BAJO PADA TRADISI NIBA PINAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI dedeng, dedeng; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3349

Abstract

Tradisi niba pinah merupakan ajaran dari leluhur masyarakat bajo yang masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi mereka sampai saat ini, dalam hal pelaksanaannya masih ada sebagian dari masyarakat Bajo di Desa Mbokita yang mengerjakan tradisi niba pinah. masyarakat memahami bahwa tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah sangat membantu mereka untuk mendapat kemudahan baik dari segi ekonomi yang meningkat, terhindarnya dari segala marabahaya, dan kesehatan mereka tidak terganggu. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: untuk mengetahui praktik tradisi niba pinah masyarakat Mbokita, serta implementasi pemahaman masyarakat bajo pada tradisi niba pinah dalam peningkatan ekonomi di Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan, jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik tradisi niba pinah masyarakat harus memnyiapkan buah pinang, tembakau lempe, daun sirih, daun nipa, dan kapur sirih. Adapun implementasi pemahaman masrakat bajo pada tradisi niba pinah, menunjukan bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik, dari apa yang diharapkan atau yang dipahamami masyarakat dari tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah di atas tidak benar-benar terjadi. Dan hasil yang diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan niba pinah adalah suatu kebutulan yang berkenaan dengan pelaksanaannya, yang dikaitkan dengan pelaksanaan tradisi niba pinah.Kata Kunci  : tradisi, niba pinah, masyarakat bajo.
TINJAUAN YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PENAMBAHAN DAYA DAN KILOMETER ILEGAL DI KOTA KENDARI Ernawati, Ernawati; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3351

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kecurangan yang dilakukan konsumen dalam  penambahan daya dan kilometer ilegal yang berfokus pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara teknik merekam atau mencatat, kemudian penyajian data yang dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan dan menerangkan sesuai data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Adapun pemeriksaann keabsahan data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Bagi Konsumen atas Kecurangan dalam Pemasangan Daya dan Meteran ilegal berdasarkan Peraturan Direksi PT.PLN (persero) Nomor : 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016 dalam penentuan pelanggaran terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dan golongan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh perusahan adalah jenis pelanggaran golonagn 1 (P1) dan golongan 2 (P2), Penyelesaian Hukum Antara Konsumen yang melakuakn pelanggaran dari hasil yang dilakukan tim penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di laksanakan dengan mengacu pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dijelaskan dalam Pasal 7 (penyelesaian sengketa) dengan menyelesaiakannya secara msuyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian untuk konsumen yang melakukan kecurangan penambahan daya / pelanggaran dalam penggunaan listrik di berikan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya penertiban pemalaian tenaga listrik dengan denda sesuai daya yang digunakan, serta di wajibkan membayar tagihan susulan dengan kebijakan membayar secara berangsur.Transaksi di dalam penjualan arus tenaga listrik, baik penjual maupun pembeli  harus memperhatikan  dan  menjaga  nilai-nilai atau aturan  hukum ekonomi Islam yang terkait dengan etika dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tidak melakuakan kecurangan dalam menimbang dan menakar, melebihkan takaran yang dimaksud yaitu menambah daya pemakaian listrik, takaran dari apa yang mestinya kedua belah pihak sepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.Kata Kunci: Kecurangan Penambahan Daya, Kilometer Ilegal, Konsumen, Hukum Ekonomi Islam.
EFEKTIFITAS TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERTIB NIAGA (PKTN) PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENCANTUMAN LABEL PRODUK MAKANAN Jusma, Jusma; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.3866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tugas perlindungan konsumen tertib niaga (pktn) provinsi sulawesi tenggara dalam pencantuman label produk makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok dimana penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada pegawai PKTN. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, PKTN telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31, 32, dan 34. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Kedua dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas  apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
TINJAUAN AL-MASLAHAT TERHADAP ANAK PENGEMIS DI BAWAH UMUR (STUDI DI KAWASAN LAMPU MERAH JL. SYEH YUSUF DAN JL. H. ABDUL SILONDAE KOTA KENDARI) Finasti, Finasti; Rachmadani, Rachmadani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.3938

Abstract

Fenomena  anak  pengemis  dibawah  umur  yang  semakin  merajalela  di  Di  Kawasan Lampu Merah Jl. Syeh Yusuf Dan Jl. H. Abdul  Silondae Kota Kendari, sehingga hasil penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji tentang  Tinjauan Al-Maslahat Terhadap Anak Pengemis Di Bawah Umur (Studi Di Kawasan Lampu Merah Jl. Syeh Yusuf Dan Jl. H. Abdul   Silondae Kota Kendari). Adapun sub masalahnya adalah sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari). Kedua, bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam penanggulangan anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari)?. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Al-Maslahat terhadap anak pengemis di bawah umur (studi di kawasan lampu merah Jl. Syeh Yusuf dan Jl. H. Abdul   Silondae, Kota Kendari)?. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (field research), dimana penulis turun langsung kelapangan  untuk  melakukan  wawancara kepada pihak Dinas  Sosial Kota Kendari, Orang Tua Anak Pengemis dan juga Anak pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya anak pengemis dibawah umur disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor pendorong dan fator penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor penarik adalah anak turun kejalan karna tertarik pada kehidupan  yang  lebih  merdeka,  misalnya  bisa  bebas  bermain,  banyak  teman,  dan banyak uang. Upaya  yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kendari dalam penanggulangan anak pengemis di bawah umur tidak terlepas dari prinsip pembinaan yang merujuk pada peraturan daerah Kota Kendari No. 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagan, Pengemis Dan Pengamen, pemerintah Kota Kendari. Jika di tinjau dari maslahahnya, dia termasuk dalam kategori maslahat ammah yakni Penyelenggaraan pembinaan yang di lakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari telah melakukan pembinaan kepada anak pengemis dibawah umur yang bermanfaat untuk memperbaiki pola pikir dan juga sikap anak sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Al-Faidzi Di Kota Kendari Kasmir, Kasmir; Yaqub, Andi; Djaoe, Andi Novita Mudriani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4176

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor  pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari, dan dampak positif dan negatif Bank Sampah terhadap ekonomi masyarakat di Kelurahan Puawatu, Kecamatan Puawatu, Kota Kendari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data menggunnakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari diantaranya memberikan pelatihan pada masyarakat dengan tujuan meningkatkan skill masayarkat dan membantu masyarakat mendapatkan penghasilan baru dari hasil pengolahan sampah. Faktor pendukung dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah mendapat respon positif dari masyarakat, pengadaian, pemerintah daerah dan pihak lain dengan memberikan bantuan seperti gerobok motor, karung, dan mesin jahit. Faktor penghambat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu kesibukan dan jarak yang ditempuh oleh masyarakat ke Bank sampah yang dinilai jauh. Keberadaan Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari telah memberikan dampak positif pada masayarakat seperti pekerjaan sampingan yang memberikan penghasilan tambahan, dan untuk dampak negatif belum ditemukan.
CACAT KEHENDAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR PANJANG KOTA KENDARI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH Sari, Puspa; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4221

Abstract

Handphone Bekas yang merupakan handphone yang diperbaikidandiperbaharui,sehinggahandphonetersebutmenjadihandphonebaru.TujuandaripenelitianiniadauntukmengetahuimengapacacatkehendakdalampembelianhandphoneBekasmarakterjadidanntukmengetahuibagaimanatinjauanhukum ekonomisyariahdalam transaksijualbelihandphoneBekas.AdapunJenispenelitianiniyaitukuallitatifdenganmenggunakanmetodepenelitian empiris dengan pendekatan kasuistik.Teknik pengumpulanmenggunakanteknikwawancara,dokumentasidanobservasi.Berdasarkanhasilpenelitianyangpenulislakukandapatdisimpulkanbahwayangmenjadipenyebabataufaktorcacatkehendakdalam pembelianhandphoneBekasmarakterjadiyaitupertamaFaktorhargayangdimanapenjualmemberikanharga yang murah pada barang tersebut yang dilakukan initerjadidikarenakan supaya pembelibanyak membelihandphone bekas,keduaFaktorminatpembeliyangdimanasemakintahunsemakinbanyakpembeliyang menginginkanhandphonetersebut,sehinggakebanyakanjugadaripenjualmengambilkesempatandalam melakukanhalyangtidakbaikdanketigafaktorkelayakanyangdimaksuddisiniadalahhandphonebekasinitermasukhandphoneandroidinimemilikikelayakanyangtinggiuntuktetapdipasarkan.TinjauanHukumEkonomiSyariahterhadappraktikTransaksijualbelihandphonebekasyangdilakukanolehpenjualataupemilikCounterdiPasarPanjangKotaKendariyaitu:penjualataupemilik counteryangmelakukanpraktikjualbelihandphonebekasbelum memenuhisebagianasas-asas hukum ekonomisyariah yang dimana asas yang terpenuhimeliputiasaskemudahan,asassebabyanghalal,danasaskebebasan.Sedangkanasasyangtidakterpenuhimeliputiasassalingmenguntungkandanasasi’tikadbaik.