cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Kdi) Ardiansyah, Arsyah; Diab, Ashadi L.; Rusnam, Rusnam
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4228

Abstract

Akibat pandemi Covid-19, Pemutusan hubungan kerja mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus PHK mencapai puluhan juta kasus, sebagian besar perusahaan beralibi PHK dilakukan sebagai upaya efisiensi karena keadaan memaksa (Force majeure). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap PHK pada masa pandemi Covid-19 pada perkara Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2020/PN KDI. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dipertajam dengan pendekatan normatif Syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka terhadap bahan hukum maupun bahan non hukum dan  dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode seleksi, kelasifikasi dan penggolongan.Dari hasil penelitian pada perkara nomor 16/PDT.SUS-PHI/ 2020/PN KDI, penulis kemudian menyimpulkan bahwa fasakh atau PHK yang dilakukan oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry cabang Kendari kepada 4 pekerjanya merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan sebab adanya keadaan yang memaksa (force majeur) akibat pandemi covid-19, olehnya dalam perkara ini fasakh diperbolehkan. Tindakan perusahaan yang melakukan PHK harusnya disertai dengan pesangon sebagai konsekuensi yang timbul akibat PHK.
PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 Purnamadamayanti, Rahayu; Zainal, Muh Asrianto; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4299

Abstract

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menaggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006.Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi kepada penelitian data primer dan data sekunder (Hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor terjadinya penyelundupan;Struktur wilayah, minimnya SDM, perekonomian/pendapatan, Kesadaran hukum, pajak cukai, peran masyarakat dan permintaan pasar. Berdasarkan faktor tersebut hal yang mendasar terjadinya penyelundupan yaitu tingginya pajak cukai menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Kedua, peran KPPBC; terdapat 2 (dua) bentuk penanggulangan yang dilakukan yaitu; upaya preventif meliputi pengawasan administrasi, sosialisasi dan patroli. Sedangkan upaya represif meliputi operasi pasar,Pemeriksaan barang, dan bentuk sanksipelanggaran kepabeanan. Efektivitas hukum yang telah di terapkan oleh BC Kendari terbukti belum efektif dibuktikannya dengan data yang ada setiap tahun penindakan terhadap penyelundupan mengalami peningkatan.  
Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Minimarket Dalam Penerapan Pengembalian Uang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Lestari, Indah Dwi; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4378

Abstract

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena pengembalian uang receh yang diganti dengan permen dalam transaksi jual beli yang sering terjadi di minimarket, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada didalam diri setiap orang terkait nilai-nilai pengetahuan mengenai suatu hukum, kesadaran hukum ini membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha minimarket di kecamatan Kambu kota Kendari. Berdasarkan teori Soejono Soekanto dalam mengukur tingkat kesadaran hukum dengan menggunakan empat indikator yaitu pertama, pengetahuan hukum pelaku usaha, kedua pemahaman hukum pelaku usaha, ketiga sikap hukum pelaku usaha, keempat pola perilaku hukum pelaku usaha. Penelitian ini melihat dari sisi pengetahuan pelaku usaha berupa pengetahuan akan undang-undang perlindungan konsumen mengenai mengganti uang receh konsumen dengan permen merupakan perbuatan itu boleh atau tidak boleh, pemahaman pelaku usaha berupa pemahaman akan isi, tujuan dan fungsi dari undang-undang perlindungan konsumen, sikap pelaku usaha diukur dengan sikap yang ditunjukan lebih kepada menerima atau menolak dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, dan perilaku pelaku usaha dapat diukur dengan upaya dalam menerapkan undang-undang perlindungan konsumen dengan tindakan menyediakan uang receh bagi konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dengan teknik pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Pengelolaan Manajemen Hotel Dan Penginapan Syariah Di Kota Kendari Ditinjau Menurut Perspektif Maslahat Mursalah Athirah, Zahirah; Rusnam, Rusnam
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4379

Abstract

Industri perhotelan syariah harus dilihat sebagai potensi bukan sekadar pelabelan semata atau mengikuti tren yang ada Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat pada manajemen hotel yang menerapkan label syariah tapi sesungguhnya pada manajemennya dijalankan secara syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari dilihat dari konsep hotel syariah serta mengetahui Implementasi maslahat mursalah dalam pengelolaan hotel dan penginapan syariah di Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa manajemen pengelolaan hotel Fauziah Syariah, Wisma Indonesia, Azizah Syariah dan Zahra Syariah telah menerapkan konsep-konsep syariah saja pada hotel Wisma Indonesia dan Fauziah Syariah tidak menyeleksi tamu dengan jenis lain, sedangkan sertifikasi syariah hanya dimiliki oleh hotel Azizah Syariah dan Zahra Syariah. Serta manajemen maslahat mursalah pada hotel syariah telah sesuai dengan syarat maslahat mursalah, tetapi untuk hotel Wisma Indonesia dan Fauziah Syariah tidak menyeleksi tamu perempuan dan laki-laki sehingga telah menyeleng dari konsep maslahat mursalah dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an.
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (studi implementasi permensos no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di desa sumber jaya, kecamatan lalembuu, kabupaten konawe selatan) Restiana, Yuniarti; Ahmadi, Ahmadi; Rusnam, Rusnam
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4385

Abstract

Dalam Pasal 1 angka , Peraturan Mentri Sosial Nomer 1 Tahun 208 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahtraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat KPM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normative, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian dimasyarakat serta membandingkan dengan peraturan yang terdapat didalam Uundang-undang apakah peraturan yang diterapkan dimasyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum, Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis PKH, yaitu: Fasilitator musyawarah sosialisasi didesa/kelurahan, pengusulan nama calon KPM, mengeluarkan surat keterangan mampu, lebelisasi. Sedangkan problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa penetapan penetapan penerima dana PKH yaitu: Frekwensi musyawarah desa sangat minim, kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, kurangnya pemahaman pemerintah desa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE Nurfadilah, Nurfadilah; Diab, Ashadi L.; Djaoe, Andi Novita Mudriani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4424

Abstract

Pinjaman secara online sangat populer dikalangan masyarakat, namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman online. Ketika peminjam menunggak pembayaran, maka pihak pinjaman online akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel peminjam, lalu mereka meneror dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Dalam hal ini, pihak pinjaman online menjadikan seseorang sebagai emergency contact (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik nomor telepon tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak ketiga yang disalahgunakan akibat dari pinjaman online, dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai emergency contact (kontak darurat), yaitu perlindungan hukum multi dimensi yang meliputi perlindungan hukum secara administratif, perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana. Sedangkan bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi yaitu Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, Sanksi perdata berupa pihak pinjaman online wajib membayar ganti rugi kepada pihak korban, dan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Kata Kunci: Pinjaman Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pihak Ketiga, Sanksi.
Larangan Impor Pakaian Bekas PErspektif Maslahah Mursalah Oktaviana, Nur; Ahmad, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4429

Abstract

Jual beli pakaian bekas impor sangatlah populer dimayarakat, namun pada kenyataannya pkaian bekas impor merupakan barang dilarang menurut peraturan menteri perdagangan , namun beberapa pandangan mengenai manfaat pakaian bekasimpor ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor, untuk mengetahui bentuk larangan permendag serta untuk mengetahui bagaimana perspektif maslahah mursalah praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendektan deskriptif yaitu hasil observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor didapatkan melalui tangan pertama pihak distributor yang berada di Kota Bandung lalu pengiriman barang dilakukan melalui ekspedisi jalur laut, serta bentuk pelarangannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan di revisi pada tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Baranga dilarang Impor.Kata Kunci : Pakaian bekas impor, PERMENDAG, Maslahah Mursalah
PENYELESAIAN SENGKETA RAHN TASJILY MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA ANDOOLO (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) Amir, Siti Rafi'ah; Anantomo Uke, Muhammad Iman Abdi
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4460

Abstract

Penyelesaian sengketa Rahn Tasjily melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl) merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji status akad Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari serta mengetahui bagaimana sengketa tersebut diselesaikan melalui  gugatan acara sederhana di Pengadilan Agama Andoolo. Teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, serta menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara serta diolah dengan cara direduksi, dikaji lalu diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : status akad Rahn Tasjily yang dilakukan di Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari sah menurut hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam sebab unsur serta syarat-syarat akad perjanjian terpenuhi. Oleh karena terjadi wanprestasi ditengah jalannya perjanjian maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo melalui  gugatan acara sederhana. Melalui putusannya, dengan menuangkan beberapa pertimbangan, Hakim telah mengadili sengketa Rahn Tasjily tersebut dengan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian. 
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sutarno, Feby Sutantri; Baso, Fatihani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4490

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Fenomena Penggunaan Cream Temulawak Pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari, Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Produk Cream Temulawak dan Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, angket dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa yang menjadi Fenomena Penggunaan Cream Temulawak di Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari karena alasan dapat memutihkan kulit dengan cepat tanpa melihat atau mencari tahu bahan-bahan yang terdapat didalam cream temulawak dan belum ada izin edar dari balai POM. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cream temulawak yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penjual cream temulawak melakukan jual beli produk cream temulawak belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i’tikad baik. Sedangkan Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Fakultas Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak adalah penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jika para pihak sepekatan diluar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Keabsahan Akad Shopee Paylater oleh Mahasiswa IAIN Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer Utriana, Utriana; Ipandang, Ipandang; Iqbal, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Mahasiswa IAIN Kendari menggunakan fitur shopee paylater, untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad shopee paylater yang digunakan mahasiswa IAIN kendari dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad shopee paylater mahasiswa IAIN Kendari menggunakan perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. Adapun penelitian ini berfokus pada pandangan ulama kontemporer menyikapi fitur peminjaman seperti ini. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini melalui wawancara. Pada hasil penelitian ditemukan aplikasi dana talangan tersebut sama dengan kredit pada umumnya yang menyebabkan perbedaan pandangan yang hukumnya mubah dan haram. Sehingga hal ini lah yang harus diperhatikan lagi mahasiswa dalam melakukan transaksi di fitur shopee paylater.

Page 13 of 14 | Total Record : 135

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue