JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
Jurnal Ilmu Administrasi Negara is a journal that provides scientific information aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. Jurnal Ilmu Administrasi Negara publishes manuscripts that focus on research results on government policy innovation. Jurnal Ilmu Administrasi Negara is published and printed twice in each volume by Program Studi Admistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Evaluasi Program Jambanisasi di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ]]>
<![CDATA[Hikmah, Amni Matholiul]]>;
<![CDATA[Rupiarsieh]]>;
<![CDATA[Kumalasari, Ana]]>;
<![CDATA[Subandi, Erwan]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.874
<![CDATA[Program jambanisasi merupakan program dari pemerintah daerah tuban tentang pengalokasian besaran bantuan khusus jambanisasi kepada desa tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, dan mendukung program universal akses air minum dan sanitasi khusunya jamban sehat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam yakni evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Yang meliputi kontesk tujuan dan sasaran dibuatnya program, input yang dapat menunjang keberhasilan program, proses pelaksanaan proram dan produk yang dihasilkan oleh program. Dalam pelaksaannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievalusi yaitu terkait penentuan sasaran yang dirasa kurang tepat karena dalam proses penentuannya tidak mengacu pada juknis yakni tidak melaksaakan rembug desa. hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar pada tahun selanjutnya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Namun, dalam hal pendanaan tidak ditemukan masalah yang signifikan atau tidak terjadi masalah. Hasil jamban sesuai dengan kriteria dan dana yang diberikan dapat digunakan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES) ]]>
<![CDATA[Abadi, Ragil]]>;
<![CDATA[Januwarso, Arief]]>;
<![CDATA[Taufiq, Ahmad]]>;
<![CDATA[Suprastiyo, Ahmad]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.876
<![CDATA[Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukansejauh mana kebijakan dijalankan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran Peraturan Menteri Desa PDTT No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasli penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Program Posyantekdes dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blora sudah berjalan, namun belum secara optimal. Sebagian besar Posyantekdes yang ada belum aktif menjalakan kegiatan yang ada, yang mana masih didasari oleh kegiatan mengabdi. Peneliti menemukan data dari 10 kecamatan yang telah dibentuk Posyantekdes pada tahun 2021 baru 13 desa yang telah mendapatkan pendanaan, yang mana dari 13 desa tersebut baru beberapa desa yang aktif dan telah berproduksi serta telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mengatasi Kesehatan Jiwa di Puskesmas Jiwa Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Ulfiah, Aminatun Nadzif]]>;
<![CDATA[kasiami, Sri]]>;
<![CDATA[Swasanti, Ida]]>;
<![CDATA[Prasetijo, Kusnandaka Tjatur]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.880
<![CDATA[Kesehatan jiwa salah satu hal penting yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan segala aspek kehidupan baik dalam lingkup keluarga maupun bermasyarakat karena dalam jiwa yang sehat maka jasmani dan rohani manusia dapat menjadikan diri menjadi manusia bernilai, berakal, berahlaq, berguna dalam kehidupan, sejahtera dan bermartabat. Sehingga kesehatan kejiwaan menjadi hal yang sangat penting dalam berfikir jernih dan rasional bagi manusia ,sangat disayangkan jika kesehatan kejiwaan manusia terganggu karena tidak bisa berfikir jernih, selalu berhalusinasi, ketakutan dan emosi tak terkontrol dan tidak bisa menjalankan kehidupan sosialnya secara normal. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam Mengatasi Kesehatan Jiwa di Kabupaten Bojonegoro, serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Kesehatan Jiwa di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam informan peneliti menentukan secara purposif. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep analisis data menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Strategi Dinas Kesehatan dalam Mengatasi Kesehatan Jiwa di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal karena terdapat beberapa kekurangan dalam mekanisme Stategi untuk pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Bojonegoro yang diberikan.]]>
<![CDATA[Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu ]]>
<![CDATA[Arista, Nika]]>;
<![CDATA[Taufiq, Ahmad]]>;
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.881
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukosewu studi di kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Sukosewu dengan studi kasus di Kecamatan Sukosewu. Fokus penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori (Andrew,2011) tentang tahapan demi terwujudnya suatu strategi yang memiliki indikator Tahap perumusan, Tahap Pemutusan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penilaian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisa data menggunakan metode analisa interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa indikator sudah terpenuhi sehingga penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini bisa berjalan efektif dan efisien. tetapi ada beberapa yang belum memenuhi yaitu tidak memberi edukasi mengenai kekerasan seksual pada anak di bawah umur kepada orang tua padahal orang tua itu sangat penting untuk menerima edukasi tersebut sebab kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi dilingkungan keluarganya sendiri perlu adanya edukasi terhadap anak melalui media sosial pula di karena kan di era digital yang makin canggih tentunya para remaja ataupun anak-anak di bawah umur sering menggunakan gadget di kesehariannya.]]>
<![CDATA[Evaluasi Layanan Aplikasi Taprose Temanku Smart City di Kabupaten Tuban ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Annisa]]>;
<![CDATA[Septian, Esa]]>;
<![CDATA[Sugiyanto]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.883
<![CDATA[Penelitian Ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan pemerintah kota tuban dalam penggunaan Aplikasi Taprose Temanku dalam pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarkat tuban, Aplikasi Taprose dibuat sebagai wadah layanan pengaduan yang sebelumnya melalui website Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban. Aplikasi Taprose Temanku dinilai lebih efektif karena pengaduan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh dinas/kantor/badan terkait sesuai dengan kategori aduan yang dipilih. Aplikasi Taprose Temanku adalah aplikasi layanan publik yang dibuat untuk membantu menampung laporan/aduan dari masyarakat seperti kerusakan jalan, kerusakan fasilitas umum yang dianggap perlu ditangani oleh pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini memfokuskan pada mengevaluasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban. Hasil penelitian dapat disimpulkan tentang bagaimana dinas komunikasi dan informasi kabupaten tuban melayani masyarakat tuban dalam hal penggaduan dan pengaksesan informasi penting terkait kota tuban, pemerataan pembangunan adalah salah satu kunci sebuah kota dapat dikatakan makmur, dengan adanya aplikasi Taprose Temanku pemerintah kota tuban berharap bisa melakukan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat tuban, pemerintah kota tuban berupaya agar masyarakat uban dapat menyampaikan segala keluhannya melalui aplikasi Taprose Temanku.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Banjir ]]>
<![CDATA[Wulandari, Septi]]>;
<![CDATA[Musta'ana]]>;
<![CDATA[Hendani, Hanna Putri]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i2.885
<![CDATA[Kerentanan Bojonegoro terhadap bencana alam banjir menyebabkan pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya. Untuk menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana implementasi Perda No 24 Tahun 2007. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menekankan pentingnya evaluasi rutin, optimalisasi sumber daya manusia dan keuangan, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung. Studi menunjukkan bahwa untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir, diperlukan peningkatan ketinggian tanggul dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan aturan untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Bojonegoro masih dihadapi oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Avina, Rizky]]>;
<![CDATA[Rahmadanik, Dida]]>;
<![CDATA[Widiyanto, M. Kendry]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i3.890
<![CDATA[Program PUSPAGA, juga disebut Pusat Pembelajaran dalam Keluarga, adalah layanan satu pintu yang mengutamakan hak anak yang diberikan oleh psikolog dan profesional yang membantu orang tua, anak-anak, dan keluarga menemukan solusi atau cara keluar dari masalah mereka saat mereka menghadapi langkah pertama pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Sebagai strategi untuk mencegah kekerasan anak di Kota Surabaya untuk mewujudkan kesetaraan gender tanpa kekerasan terhadap anak-anak. Pemerintah kota Surabaya membuat PUSPAGA untuk mendidik orang tua dan calon orang tua tentang cara mencegah kekerasan dalam keluarga. Studi ini dengan mengacu pada teori implementasi George Edward III menyatakan bahwa ada empat indikator implementasi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode kualitatif. Penelitian ini mencakup metode observasi, wawancara serta dokumentasi. empat program PUSPAGA telah menunjukkan kualitas pelaksanaan yang sangat baik selama pelaksanaannya dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) DP3APPKB Kota Surabaya. Komunikasi yang baik antar berbagai organisasi yang terlibat selama program berlangsung juga memudahkan koordinasi kegiatan yang saling terkait selama proses pelaksanaan. Menurut masyarakat, program ini dapat membantu orang tua mencegah kekerasan dengan meningkatkan kesadaran mereka sebagai orang tua.]]>
<![CDATA[Implementasi Reaksi Atas Berita Warga (RABEG) Kota Serang ]]>
<![CDATA[Kartika Fauziah, Alifah]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Fadilah]]>;
<![CDATA[Fakhira, Nabila]]>;
<![CDATA[Healthy Octafri Saragih Sidabalok, Theresia]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Tizza]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i3.897
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi secara detail mengenai pengimplementasian program Reaksi Atass Berita Warga (RABEG) di Kota Serang. Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Serang dan Masyarakat Kota Serang yang memiliki aplikasi RAGEM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program RABEG belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi dalam penggunaan aplikasi RAGEM, kurangnya sosialisasi secara langsung dan kendala pada aplikasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan informasi secara detail mengenai pengimplementasian program Reaksi Atas Berita Warga (RABEG) di Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program RABEG belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi dalam penggunaan aplikasi RAGEM, kurangnya sosialisasi secara langsung dan kendala pada aplikasi.]]>
<![CDATA[Data Security and Privacy in the Digital Era: Challenges for Modern Government ]]>
<![CDATA[Sarjito, Aris]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i3.933
<![CDATA[In the digital age, data security and privacy are paramount for modern governments, which are facing increasing cyber threats that impact operations and public trust. This research aims to explore the challenges and strategies in managing data security and privacy, focusing on three key areas: the impact of cyberattacks on governmental operations and public trust, the effectiveness of current data protection regulations and cybersecurity measures, and balancing transparency with data security in open data initiatives. Using qualitative research methods and secondary data analysis, the study examines recent high-profile incidents, such as the SolarWinds hack, and evaluates regulatory frameworks such as the GDPR. The findings highlight that cyberattacks disrupt government functions and undermine public trust, while compliance and enforcement challenges undermine the efficacy of data protection measures. Furthermore, successful strategies for balancing transparency and data security include robust anonymization techniques and stringent access controls. The study concludes that continuous evaluation and adaptation of data security policies are essential for mitigating risks and restoring public confidence. Keywords: cyberattacks; data security; open data initiatives; public trust]]>
<![CDATA[Dampak Sosial Ekonomi Pedagang Terdampak Relokasi Pasar Godean ke Tempat Penampungan Sementara ]]>
<![CDATA[Sugiyanto]]>
<![CDATA[ JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/jian.v8i3.1047
<![CDATA[The revitalization efforts of Godean Market require its traders to relocate to Temporary Shelters (TPS). The large number of traders in Godean Market means that the traders are relocated to three TPS locations, two of which are: in Sidokarto and Hobbies Market. However, conflict occurs when traders are dissatisfied with the relocation policy to the three TPS. The approach used in this study is qualitative with a case study method. The case study referred to in this study is the socio-economic impact on traders affected by the revitalization of Godean Market in two study locations. The results of the research found in the field, the response of traders to the relocation policy of Godean Market to two Temporary Shelters (TPS) locations, Sidokarto Market and Hobbies Market, is classified as less than satisfactory. This is due to minimal facilities and not being made in one area. The socio-economic impact of the TPS is that the relationship between fellow traders is closer and closer than before. Another impact is that traders feel that there is a change in place/plot that is different from before which was so narrow and uncomfortable. This is because the government divides places/plots based on the zoning system. There are public facilities that have been damaged but have not been repaired. Public facilities provided by the local government in both TPS are free but some are paid. Traders who want a place must pay a comfort fee. The change in trading location has decreased the income of traders by 30%-70%. However, traders are learning to utilize technology by selling online so that they can earn income of up to 20-25%]]>
