Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Social Media as a Political Platform in Africa: A Bibliometric Analysis Hussein Gibreel Musa; Ana kumalasari; Alnour Abobaker Mohamed Musa
Komunikator Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jkm.20062

Abstract

This study employs bibliometric analysis to scrutinize the pivotal journals, institutions, and countries at the nexus of social media and political discourse in Africa. Utilizing VOSviewer, a dataset of 123 publications from 2013 to 2023 was culled from Scopus Database. The analysis encompasses diverse methodologies, each tailored to the specific nature of bibliometric investigation. "Information, Communication and Society" emerged as the foremost journal in this domain, while South Africa spearheaded contributions, followed by the United States and the United Kingdom. The National Research Foundation played a prominent role as an influential institution. Notably, four distinct thematic clusters emerged, illuminating significant research areas such as the role of political platforms on human rights, the influence of social media on community engagement, the impact of media platforms on African conflicts, and social media's contribution to freedom through discourse. This study represents a pioneering bibliometric endeavor in comprehensively gauging the landscape of social media and politics in Africa, offering valuable insights for scholars and policymakers navigating this dynamic terrain. 
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO Siti Marfu'ah; Ana Kumalasari; Ida Swasanti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.12309

Abstract

ABSTRAK Dengan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, terutama melalui penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan digital di Bojonegoro, terdapat banyak pro dan kontra. Dengan menerapkan e-government, pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Studi kasus Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh ketidaksiapan masyarakat dalam memasuki era digitalisasi pelayanan publik. Studi ini meningkatkan pemahaman tentang pro dan kontra digitalisasi pelayanan publik, khususnya di Bojonegoro, dan menekankan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sukses dalam menerapkan transformasi digital di tingkat lokal bergantung pada kebijakan yang dapat meningkatkan inklusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Data mining, machine learning, sensor technology, dan service automation merupakan beberapa contoh potensi baru dalam digitalisasi pelayanan publik. Studi kualitatif dengan menggunakan studi kasus Untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan di lokasi penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan. Fokus penelitian adalah pada individu yang menggunakan aplikasi IKD khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Bojonegoro, belum siap. Kata kunci: Digitalisasi; E- goverment; IKD; Ketidaksiapan; Pelayanan publik ABSTRACT With the application of digital technology in public services, especially through the use of the IKD application in Bojonegoro, there are many pro and contra. By implementing e-government, the government must improve public services. The Bojonegoro Regency IKD case study is an example of the community's unreadiness to enter the era of digitization of public services. This study increases understanding of the pros and cons of digitizing public services, especially in Bojonegoro, and emphasizes various problems faced by the community. Success in implementing digital transformation at the local level depends on policies that increase inclusion and meet community needs. Data mining, machine learning, sensor technology, and service automation are some examples of new potentials in digitizing public service provision. Qualitative study using case studies To conduct in-depth observations and interviews with informants at the research location, researchers went directly to the field. The focus of the study was on individuals using the IKD application, especially those living in the Bojonegoro Regency area. The study shows that Indonesian society, especially Bojonegoro, is not yet ready. Keywords: Digitalization; E-government; IKD; Unreadiness; Public service
Green Empowerment: Strengthening Health Cadres through Family Medicinal Plants in Rural Communities Rahmawati, Devira Eka; Kumalasari, Ana; Kasiami, Sri
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol 6 No 1 (2023): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v6i1.4099

Abstract

This started with a large number of people in Kenep Village who complained of minor illnesses, plus lack of knowledge and lack of public awareness of health made the problem even more complex. Therefore, this research aims to provide an overview of community empowerment by developing Family Medicinal Plants (TOGA) cadres to improve health in Kenep Village, Balen, and Bojonegoro. This research used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. The research focuses on community empowerment theory, which includes principles of equality, participation, sustainability, and self-reliance. The research results show that the development of TOGA cadres increases public knowledge and health awareness. Based on indicators of the ten most common diseases in 2021, 500 suffering from mild illnesses will decrease to 157 in 2022. This indicates a decrease in minor illnesses since the TOGA cadre empowerment program was implemented. Apart from that, the community also succeeded in innovating various processed products from TOGA, which can increase the selling value of the product. So, this community empowerment for TOGA cadres in Kenep Village is going well and beneficial for TOGA cadres, especially in terms of increasing knowledge, health, and welfare.
EVALUASI APLIKASI (SI N’DUK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN BOJONEGORO DI MASA PANDEMI COVID-19 Shofa Hasan, Willy; Kumalasari, Ana; Taufiq, Ahmad
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v6i2.656

Abstract

Aplikasi Si N’duk merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat didownload di Playstore melalui Smartphone Android. Aplikasi ini pada dasarnya mempermudah proses pelayanan adminduk. Namun, tidak semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengetahuinya dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dinas dan pemerintah desa. Melihat adanya respon negatif dari pengguna aplikasi Si N’duk, maka perlu kiranya dilakukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi aplikasi sistem informasi online kependudukan (Si N’duk) dalam mendukung administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro di Masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Adapun yang akan dijadikan responden penelitian adalah pegawai Dispendukcapil Bojonegoro, serta masyarakat sebagai user. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis mengalir (flow analysis). Evaluasi aplikasi sistem informasi online kependudukan (Si N’duk) dalam mendukung administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro di Masa Pandemi Covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pada aspek context, 2) Pada aspek input, 3) Pada aspek process, 4) Pada aspek product. Pencapaian yang diraih oleh Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro melalui aplikasi sistem informasi online kependudukan (Si N’duk) tergolong cukup baik, meskipun dalam operasionalnya masih mengalami sedikit hambatan/kendala.
IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PERTAMINA EP CEPU DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA DI BOJONEGORO Hardianti, Devi; Kumalasari, Ana; Swasanti, Ida
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 7 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v7i1.658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program CSR Pertamina EP Cepu dalam pengembangan dua BUM Desa, yakni di BUM Desa Makmur Rejo di Desa Bandungrejo dan BUM Desa Bumi Makmur di Desa Dolokgede tahun 2018-2019. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi model Charles O. Johnes, yang mengacu pada tiga indicator, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Data didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dari pengurus kedua BUM Desa, yakni Bandungrejo dan Dolokgede, kedua kepala desa, kedua pendamping program, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan implementasi program CSR dalam pengembangan BUM Desa belum cukup baik. Karena, dalam penerapan program yaitu dari BUM Desa Dolokgede belum mendapatkan pendampingan yang sepenuhnya. Selain itu pihak BUM Desa Dolokgede dengan pihak LSM pendamping program masih belum melakukan evaluasi program ataupun monitoring program, sehingga program berjalan belum maksimal.
OPEN GOVERNMENT SISTEM INFORMASI DI DESA SIDOBANDUNG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO Kholifatul Muayana, Siti; Musta'ana; Kumalasari, Ana
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 7 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v7i1.663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem informasi pemerintahan terbuka di Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik. 14 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data akan dianalisis dengan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik. 14 Tahun 2008, dalam penerapan sistem informasi pemerintahan terbuka di Desa Sidobandung. Sebagian besar sudah memenuhi indikator tersebut. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses informasi yang harus datang langsung ke balai desa dan baliho, kemudian website desa yang tidak dapat diakses oleh masyarakat mengingat efektivitas penggunaan perangkat desa. website dalam menyebarkan informasi. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait sosialisasi perubahan anggaran yang tidak direncanakan. Selain itu, juga telah ada keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pengelolaan dana desa, dan masyarakat dapat mengajukan usulan pembangunan desa melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
STRATEGI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO BOJONEGORO DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Ringka Nurvadilla, Dito; Kumalasari, Ana; Suprastiyo, Ahmad
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 7 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v7i2.669

Abstract

Sektor UMKM bisa di bilang sebagai sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja karena memanfaatkan tenaga kerja yang banyak. Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengupayakan pengembangan ekonomi daerahnya dengan mengoptimalkan berbagai sektor yang ada, salah satunya sektor UMKM yang mempunyai potensi yang besar untuk di kembangkan. Maka dari itu dibutuhkan strategi untuk mengembangkan usaha yang ada supaya produk-produk unggulan bisa di kenal oleh masyarakat luas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro dalam pengembangan UMKM di masa pandemi covid-19. Jenis penelitianini deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pencapaian tujuan dan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi covid-19 adalah pelatihan promosi melalui media online, fasilitasi pendaftaran HKI, ajang pameran UMKM, pengembangan sumber daya manusia, legalitas usaha, dan program kartu pedagang produktif (KPP) sudah tepat namun kurang merata karena sebagian dari pelaku UMKM belum mengikuti program tersebut
Evaluasi Program Jambanisasi di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Hikmah, Amni Matholiul; Rupiarsieh; Kumalasari, Ana; Subandi, Erwan
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i2.874

Abstract

Program jambanisasi merupakan program dari pemerintah daerah tuban tentang pengalokasian besaran bantuan khusus jambanisasi kepada desa tahun 2022. Program ini bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, dan mendukung program universal akses air minum dan sanitasi khusunya jamban sehat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam yakni evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Yang meliputi kontesk tujuan dan sasaran dibuatnya program, input yang dapat menunjang keberhasilan program, proses pelaksanaan proram dan produk yang dihasilkan oleh program. Dalam pelaksaannya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievalusi yaitu terkait penentuan sasaran yang dirasa kurang tepat karena dalam proses penentuannya tidak mengacu pada juknis yakni tidak melaksaakan rembug desa. hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar pada tahun selanjutnya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Namun, dalam hal pendanaan tidak ditemukan masalah yang signifikan atau tidak terjadi masalah. Hasil jamban sesuai dengan kriteria dan dana yang diberikan dapat digunakan secara maksimal.
Exploring Distance Learning: The Case of Virtual Exchange Program of Kampung Inggris Indonesia and US University for EFL Students Istighfaroh, Faridatul; Kumalasari, Ana; Septiana, Vita Nugrah
Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Proficiency Vol 7 No 1 (2025): PROFICIENCY
Publisher : Faculty of Teacher Training and Education, English Department, UNISKA, Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/proficiency.v7i1.6513

Abstract

Directed to the few numbers of studies in online exchange programs on EFL students, this study purposely investigates about the remote learning between two institutions in Kampung Inggris Pare, Indonesia and a US university. The exploration of this distance learning highlights on the basic motivation of the virtual exchange program with the primary focuses on the learning impulsion between both stakeholders, the pursuit of the virtual exchange program, and the learning outcomes for EFL students affected by the virtual exchange program. Data were gained from the interview, documentation and observation for 6 weeks and were analyzed descriptively. The result of this study unpacks that the main encouragement of both institutions is (a) to construct an international-vibe class, (b) to enhance the EFL students’ cross-cultural understanding and (c) to broaden the intercultural knowledge. The program exertion utilized the SIOP (Sheltered Instruction Observational Protocol) and this country-mile learning brought more implications for the institutions, teachers and EFL students, particularly in confidence of speaking and listening.
Pro Poor Budgeting: Analysis of Budget Policies by the Social Affairs Office of Bojonegoro Regency for Poverty Reduction Miftahul Huda, Muhammad; Kumalasari, Ana; Sofitasari
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Governance and Administrative Reform
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgar.v5i2.63917

Abstract

Abstract Poverty remains a major development issue in Bojonegoro Regency. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the poverty rate in Bojonegoro reached 12.21% in 2022. This figure is still far from the poverty reduction target set in the Bojonegoro Regency Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), which aims for 11.55%. Additionally, Bojonegoro’s poverty rate remains in the red zone, exceeding both the national poverty average of 9.54% and the provincial average of East Java (10.38%). This study adopts Fredolin Berek et al.'s (2006) Pro Poor Budgeting model, which outlines three criteria for pro-poor budgets: (1) budgets that emphasize development policies favoring the poor; (2) budget practices and policies intentionally designed to create programs and projects aimed at the interests of the poor; and (3) budget policies that improve welfare and fulfill the basic rights of the poor. The findings reveal that the Bojonegoro Regency Government demonstrates a commitment to poverty alleviation, as reflected in its development planning documents with annual poverty reduction targets. However, these targets have not been achieved. The government lacks consistency in managing its Regional Budget (APBD), with salary expenditures surpassing allocations for poverty reduction priorities. The government’s primary focus remains on infrastructure development. Budget allocations directly addressing poverty reduction through accelerated household economic improvement and essential needs provision for poor households remain insufficient.  Keywords: Pro Poor Budgeting, Budget Policy, Poverty   Abstrak Kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro pada tahun 2022 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan jumlah kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,54 persen dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar 10,38 persen. Penelitian menggunakan teori Pro poor Budgeting model Fredolin Berek dkk. (2006) yang memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan memiliki target penurunan angka kemiskinan tahunan, namun target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, belanja Gaji masih lebih tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan, fokus utama pemerintah juga masih pembangunan infrastruktur. Anggaran APBD yang berdampak langsung pada penguarangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja orang miskin, khususnya  dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin yang masih sangat kecil. Kata kunci: Pro Poor Budgeting, Kebijakan Anggaran, Kemiskinan.