cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Widodo Nuraharjo
Contact Email
arisdipo2@gmail.com
Phone
+6281317016883
Journal Mail Official
repojurnal@gmail.com
Editorial Address
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rw. Kuning No.6, RT.3/RW.2, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Journal of Religious Policy
Published by Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
ISSN : 29875757     EISSN : 29875749     DOI : 10.31330/repo
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Social Sciences Other
Journal of Religious Policy published by the Office of Religious Research and Development Jakarta, Research and Development Agency, Religious Education and Training, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The Journal of Religious Policy or REPO publishes research articles that focus on religious policy, such as; Analysis of Religious Policy, Evaluation of Religious Virtue, and Thought on Religious Policy. This issue is very important to research and study because it relates to harmonious religious life. REPO can be a medium for the diffusion and exchange of ideas and research results, in such a way that researchers, writers and readers from various disciplines have interacted scientifically. REPO is published twice a year (June and December), and always invites writers, academics and researchers on religious policy in other parts of the world in local and global contexts. REPO is jointly published with AAKI (Assosiasi Analis Kebijakan Indonesia), Association of Indonesian Policy Analysts -AIPA (Letter Of Cooperation With AAKI).
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
PERBANDINGAN KEBIJAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA: PELAJARAN DARI PENGALAMAN MULTIKULTURAL Muhammad Arafat; Anisah Budiwati
Journal of Religious Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v3i2.91

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan toleransi beragama komparatif di Indonesia dan Malaysia, dua negara multikultural di Asia Tenggara yang menghadapi masalah serupa dalam mengelola pluralitas agama. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan analisis kebijakan komparatif untuk mengkaji faktor penentu sosial, politik, dan hukum yang memengaruhi kebijakan toleransi beragama di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia, yang dipandu oleh ideologi Pancasila, menekankan kerangka kebijakan yang inklusif dan berupaya untuk menjaga kebebasan beragama secara seragam meskipun ada kendala yang berkelanjutan dalam implementasi lokal. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi strategi moderasi agama, dengan Islam sebagai agama negara, didukung oleh program pendidikan dan sosial, meskipun menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak minoritas. Studi ini menunjukkan bahwa menyesuaikan kebijakan dengan situasi sosial dan politik tertentu sangat penting untuk membina kerukunan dan stabilitas masyarakat, memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang ingin menangani pluralitas agama secara efektif.
TEVHID-I TEDRISAT AND THE POLICY OF ISLAMIC TEACHER’S DEVELOPMENT IN TÜRKIYE (1924-1948) Thoriquttyas, Titis
Journal of Religious Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v3i2.92

Abstract

This study investigates the impact of the Tevhid-i Tedrisat Law on the development of religious education and teacher training in Türkiye, focusing on the law’s historical background, institutional restructuring, and influence on teacher development. Historically, Tevhid-i Tedrisat is a policy of "Educational Unification" in Türkiye that was inaugurated in 1924 to unite traditional Islamic education in madrasas and secular education in modern schools. This study addresses how Tevhid-i Tedrisat reshaped religious education, centralizing control under the Ministry of Education, and the resulting implications for religious education teachers’ roles and competencies. Utilizing historical institutionalism as a theoretical framework, this research adopts a qualitative approach, examining primary and secondary sources including government documents, academic literature, and archival records. The study reveals that Tevhid-i Tedrisat marked a paradigm shift, as religious education was secularized and integrated into a unified curriculum. Teacher training institutions, such as İlahiyat (Islamic Theology) faculties, were restructured to emphasize pedagogical skill and secular state values, yet gaps persisted in reaching rural areas and adapting to diverse student needs. The findings highlight the complexities of integrating religious education within a secular framework, where curriculum adjustments were influenced by cultural and political shifts. This transformation created both opportunities and limitations for teacher development, underscoring challenges in balancing secular pedagogy with cultural sensitivity. The study concludes that while Tevhid-i Tedrisat significantly shaped the foundation of Turkey’s educational system, ongoing teacher training reforms could benefit from localized adaptations, inclusive pedagogy, and historical awareness.
PEMIKIRAN GUS DUR: EVALUASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA MELALUI LENSA PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME Wajdi, Muh Barid Nizarudin
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data utama adalah buku “Islamku, Islam Anda, Islam Kita” karya Gus Dur, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori pluralisme John Hick sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki pemikiran yang progresif, kritis, dan inklusif tentang kebijakan keagamaan di Indonesia. Gus Dur menolak sikap eksklusivisme dan fanatisme agama yang dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi. Gus Dur mengusung konsep pluralisme agama yang mengakui dan menghargai keberagaman agama sebagai realitas sosial dan sejarah. Gus Dur juga mengadvokasi multikulturalisme sebagai paradigma yang mendorong dialog, kerjasama, dan toleransi antar agama. Gus Dur berpendapat bahwa kebijakan keagamaan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, serta melindungi hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang kebijakan keagamaan di Indonesia memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi. Pemikiran Gus Dur dapat menjadi inspirasi dan acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dalam membangun Indonesia yang damai, harmonis, dan maju.
EVALUASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DISPARITAS EKONOMI DAN SOSIAL DI YOGYAKARTA: PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA Jailani, Mohammad
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.75

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Bantul, Yogyakarta, khususnya di Dusun Mutihan. Banyak warga mengalami PHK, penurunan pendapatan, dan kesulitan ekonomi, namun distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan distribusi BLT dan dampaknya terhadap tiga profesi rentan: guru honorer, karyawan swasta, dan pengusaha bus. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan guru mengalami pemotongan gaji, pengusaha bus kehilangan pelanggan, dan karyawan swasta di-PHK. Ironisnya, BLT justru diterima oleh warga yang tergolong mampu secara ekonomi, memicu kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan distribusi bantuan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pendekatan Moderasi Beragama Islam—yang menekankan nilai empati, keadilan, dan kejujuran—untuk memperkuat keadilan sosial. Reformulasi kebijakan bantuan berbasis nilai-nilai moderasi dan Pancasila dinilai penting untuk menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata.
RELEVANCE OF MUI FATWA NO. 24 OF 2017 CONCERNING GUIDELINES FOR BERMUAMALAH IN REGULATING BUZZER ACTIVITIES IN THE DIGITAL ERA Widyasari S, Citra; Azka, Ibnu
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.76

Abstract

This article aims to discuss the relevance of MUI fatwa no. 24 of 2017 in relation to Buzzer activity in the digital era. In recent years, there has been a functional transformation of Buzzers on social media which connotes the interests of certain individuals which makes this activity negatively oriented. Buzzers are then driven by the interests of social conflicts, political disputes, power relations, and so on. Meanwhile, there is no fatwa that specifically regulates guidelines for Buzzer activities, but in 2017 the MUI issued a fatwa regarding guidelines for muamalah via social media. Therefore, this article will examine the relevance of MUI fatwa no. 24 of 2017 concerning guidelines for muamalah via social media with the current phenomenon of Buzzer activity. This research uses Netnography research with a content analysis approach. The results of the research show that through purposive analysis, it can be seen that the MUI fatwa and Buzzer activity guidelines have similar goals, namely creating a digital environment that is clean and free from negative content. However, the approaches they use to achieve these goals are different. The MUI Fatwa emphasizes moral and religious values, while the Buzzer Activity Guidelines focus more on legal aspects and social norms. Although the approaches are different, they complement and strengthen each other. The relevance between the MUI Fatwa and the Buzzer Activity Guidelines can be seen in the objectives, principles, obligations and prohibitions.
THE CONTRIBUTION OF SHEIKH SULAIMAN ARRASULI IN THE CONFLICT RESOLUTION BETWEEN KAUM TUA AND KAUM MUDA IN 20TH CENTURY Kamil, Abdul
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.77

Abstract

The number of conflicts within the Islamic community triggered by the issue of ikhtilaf is still frequent. Conflicts due to differences in religious understanding already occurred in Minangkabau in the early 20th century, namely the feud between the Kaum Tua and the Kaum Muda. This article examines Sheikh Sulaiman Arrasuli’s role in reconciling the conflict in Minangkabau at the time. This research is a part of library research by using qualitative approach to elucidate the intellectual dynamics in the 20th century in Minangkabau. The findings are that the conflict occurred between the Kaum Tua and the Kaum Muda in Minangkabau had a major impact on the creation of polarization and division in society. In this case, although Sheikh Sulaiman Arrasuli was representation of the Kaum Tua, he was able to become a mediating figure who reconciled these groups. Sheikh Sulaiman Arrasuli not only acted as a defender of the Kaum Tua but also tried to find other alternatives to bridge the two sides for reconciliation. Sheikh Sulaiman Arrasuli took three steps to reconcile the conflicts. The first is instill an inclusive attitude and caution in giving fatwas to minimize the spread of erroneous fatwas that can disunite the community. The second is to reconcile Adat and religious groups. Thirdly, Sheikh Sulaiman Arrasuli maintained good relations with the Kaum Muda and persuaded the Kaum Muda to stop the conflict, because it harmed the public interest.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PADA KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI WILAYAH MINORITAS MUSLIM Hasan, Faradila
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.81

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang hak siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, dalam konteks minoritas Muslim di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan praktik di SMP A (negeri) dan SMP B (swasta Kristen), di mana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak seagama dengan siswa Muslim. Analisis dilakukan melalui perspektif teori implementasi kebijakan publik, teori interseksionalitas, dan teori postkolonial. Temuan menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan di tengah keterbatasan sumber daya, keragaman perspektif pemangku kepentingan, dan dinamika relasi kuasa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan multikultural yang responsif terhadap keragaman konteks Indonesia. Rekomendasi mencakup revisi kebijakan yang mengakomodasi konteks minoritas, penguatan kapasitas guru, dan kolaborasi multipihak. Implikasi penelitian ini relevan bagi diskursus pendidikan agama dalam masyarakat plural secara global.
GAWAI, MOTIVASI BELAJAR SISWA, DAN TEORI SELF-DETERMINATION: PERAN ORANG TUA DAN GURU DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KOTA BENGKULU Oktaviansyah, Muhammad Eko; Sari, Citra Amelia
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.88

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara penggunaan gawai dan motivasi belajar siswa di dua Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yakni MIN 1 Tanjung Jaya dan MIN 2 Pagar Dewa di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed-method), dengan pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, dan guru. Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif sedang antara frekuensi penggunaan gawai dan motivasi belajar (r = 0,53 dan r = 0,67). Dukungan orang tua menunjukkan korelasi rendah hingga sedang (r = 0,35 dan r = 0,41), sedangkan dukungan guru memiliki korelasi sedang (r = 0,61 dan r = 0,56). Data kualitatif mengungkap bahwa aplikasi edukatif mendorong semangat belajar siswa, sementara fitur hiburan seperti media sosial dan permainan menjadi distraksi utama. Hasil ini menegaskan pentingnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta guru dalam mengarahkan penggunaan gawai secara produktif. Temuan dianalisis menggunakan kerangka Self-Determination Theory (SDT) yang menekankan tiga dimensi utama motivasi: otonomi, keterhubungan, dan kompetensi. Kolaborasi antara keluarga dan sekolah menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan gawai dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang relevan di madrasah ibtidaiyah dalam menghadapi tantangan era digital.
KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA: STUDI ATAS KEBERADAAN, PELUANG DAN TANTANGAN SERTA TAWARAN KEBIJAKAN KE DEPAN Parwanto, Wendi; Parayogi, Osman; Antika, Yuliana
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.90

Abstract

Studi tentang kebijakan moderasi beragama telah dilakukan oleh para peneliti. Terutama berkaitan dengan program-program moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Namun, saat ini, kajian tentang keberadaan, peluang dan tantangan serta tawaran kebijakan masa mendatang masih belum banyak dilakukan. Maka perlu studi lebih lanjut. Jenis kajian ini adalah studi kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari studi ini menjelaskan bahawa: Pertama, keberadaan konsep moderasi beragama di Indonesia tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang, termasuk Kementerian Agama. Konsep ini akan terus berevoasi dengan berbagai alemen di dalamnya, termasuk lembaga, program dan tokoh-tokoh. Kedua, peluang implementasi kebijakan moderasi beragama secara garis besar bisa dilakukan dengan 1) Program-program inovatif dan 2) kolaborasi antar lembaga. Ketiga, tantangan implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia adalah kontra dari para kaum atau kelompok konservatif yang berpikir rigit dan menganggap konsep moderasi bisa mengancam keyakinan mereka. Keempat, dampak keberadaan moderasi beragama di Indonesia ada dua, yakni: 1) Lokal dan nasional dan 2) individual dan komunal. Kelima, opsi kebijakan untuk memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia bisa dilakukan dengan cara: 1) Menguatkan dan menginovasi melalui jalur pendidikan, amisalnya dengan re-desaign kurikulum atau menerapkan pembelajaran moral agama yang kontekstual, khususnya bagi sekolah atau perguruan tinggi di bawah administratif Kementerian Agama; 2) Kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat, daerah dan organisasi lainnya; dan 3) dukungan regulasi.

Page 5 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022