cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Devi Kasumawati
Contact Email
deviku25@uinsi.ac.id
Phone
082178544521
Journal Mail Official
ghaly.jurnal@uinsi.ac.id
Editorial Address
Jln. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 29858062     DOI : https://doi.org/10.21093/ghaly.v2i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
About the journal Ghaly: Journal of Islamic Economic Law is a scholarly journal published by the Faculty of Sharia at Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda State Islamic University. This academic publication is devoted to the study of Islamic Economic Law. Ghaly adopts the most recent studies, including both doctrinal-conceptual and empirical legal studies. The editorial board of the Ghaly Journal of Islamic Law invites lecturers, students, scholars, and legal practitioners to contribute to the development of sharia economic law by submitting articles in the Ghaly journal. This journal is published twice annually, between June and December, after undergoing review and editing procedures. The Journal of Islamic Law invites articles written in Indonesian, Arabic, and English that are the outcome of thesis research, theses, dissertations, lecturer research, and other studies. Focus and Scope Ghaly: Journal of Islamic Economic Law is an open access, peer-reviewed journal that aims to provide a platform for national and international scholars to publish articles on Islamic Economic Law. Some of the disciplines that are within the scope of the study in Ghaly: Journal of Islamic Law are: 1. Jurisprudence Muamalah Ushuliyah studies in the field of Islamic economics. 2. Economic law and Muslim society (legislation, legal codification, laws and regulations, practitioners of Islamic economic law, Islamic economic institutions) 3. Comparison of laws relating to Islamic economic law 4. Halal Studies and Halal Industry 5. Islamic Business Law 6. Usul Fiqh Muamalah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Higiene dan Sanitasi Proses Produksi Ikan Asap Arifah, Aulia Nur; Haries, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.8149

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi yang dilakukan dan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha ikan asap, sedangkan objek penelitian ini mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses produksi ikan asap dimulai dengan mempersiapkan alas, tungku, dan api untuk dipanaskan, kemudian proses pemotongan perut ikan, membersihkan ikan lalu langsung pada proses pengasapan yang memakan waktu 7-12 jam untuk hasil yang maksimal. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaku usaha ikan asap masih kurang menyadari penerapan prinsip higiene dan sanitasi dalam proses produksi ikan asap, hal ini dikarenakan indikator pengetahuan pelaku usaha terkait higiene dan sanitasi hanya sebatas mengetahui berdasarkan pengetahuan yang ada dalam dirinya, sehingga pemahaman dan penerapan perilaku hukum terhadap higiene sanitasi belum memenuhi syarat, pelaku usaha juga tidak mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi dan nomor induk berusaha, yang artinya belum memenuhi indikator kesadaran hukum karena kurangnya sikap hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, pelaku usaha belum memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, yang artinya dalam hal ini konsumen harus mendapatkan produk yang bersih, aman terjaga dari kontaminasi, dan menghindari kerugian bagi konsumen.
Praktik Jasa Veener Gigi Dalam Kajian Maqasid Syariah Wijaya, Yoga Putra; Andaryuni, Lilik; Fitriyanti, Vivit
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.7420

Abstract

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi alasan pasien menggunakan jasa veneer gigi sekaligus dari pandangan sisi maqasid syariah. Penelitian ini diambil dikarenakan banyaknya pasien yang menggunakan jasa veneer gigi dengan berbagai tujuan penggunaan. Memang telah menjadi fitrah bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan kuisioner (angket), wawancara, dan dokumentasi, sumber data penelitian ini yaitu dokter gigi dan pasien yang menggunakan jasa veneer gigi. Hasil dari penelitian telah disimpulkan dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan jasa veener gigi diantaranya disebabkan oleh adanya indikasi medis dan diharuskan menggunakan veneer gigi. Kemudian faktor lainnya adalah untuk merapikan gigi yang tidak beraturan dan dengan tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya. Berdasarkan Maqasid Syariah penggunaan veener gigi dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan penggunanya, dalam hal ini temuan yang dihasilkan, terdapat beberapa pasien yang berada pada kemaslahatan dharuriyat, terdapat pula yang kemaslahatannya masih pada taraf hajjiyat, dan tahsiniyat. Adapun kebutuhan yang berdasarkan maqasid syariah yaitu mengacu kepada perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dan juga perlindungan harta (Hifz al-Mal). Dimana jika pasien tidak menggunakan praktik jasa veneer gigi dapat menyulitkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengunyah makanan, melakukan pekerjaan yang harus berpenampilan menarik didepan umum, untuk melamar pekerjaan yang dimana syarat utama gigi harus rapi. Adapun alasan pasien yang merubah bentuk giginya dengan menggunakan veneer gigi hanya untuk kecantikan ataupun penampilan agar gigi terlihat lebih rapi tanpa indikasi medis masih tergolong tahsiniyat dalam maqasid syariah.
Analisis Pemanfaatan Digital Marketing oleh UMKM dalam Perspektif Fikih Muamalah Utami, Siska Putri; Darmawati, Darmawati
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8142

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Digital Marketing oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Samarinda Seberang Perspektif Fikih Muamalah. Adapun penelitian ini dilakukan karena berdasarkan hasil observasi di lapangan masih ditemukannya ketidakjujuran pelaku usaha dalam memanfaatkan digital marketing. Banyak konsumen yang merasa ditipu karena tidak sesuainya antara produk yang ditampilkan di media sosial dengan produk yang didapatkan. Berdasarkan itulah pada penelitian ini penulis perlu melihat sejauh mana adanya permasalahan yang muncul terkait pelaku usaha dalam memanfaatkan digital marketing. Sehingga peneliti memiliki rumusan masalah berikut ini. Bagaimana pemanfaatan digital marketing oleh pelaku usaha Kota Samarinda dan Bagaimana pemanfaatan digital marketing oleh pelaku usaha Kota Samarinda perspektif Fikih muamalah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan digital marketing yang dilakukan oleh para pelaku usaha berupa pemasaran melalui media sosial sebagai cara untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan konsumen. Para pelaku usaha memasarkan produknya dengan cara mengupload sejumlah konten foto dan video pada akun media sosial mereka. Pemanfaatan Digital Marketing oleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) pelaku usaha ini melanggar aspek pada objek yang tidak terpenuhi karena dari segi fikih muamalah barang yang di perjual belikan harus jelas dan sesuai dengan apa yang di tampilkan di media sosial dengan yang diterima oleh konsumen.
Community Figures' Perception Towards the Obligation of Halal Certification for Chicken Slaughterhouses Dina Tama, Muhammad Rafli; El-Barqi, Muhammad Nur Sholeh
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8277

Abstract

This study discusses the perception of community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified. The researcher conducted this study to understand how community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, view chicken slaughterhouses lacking halal certification. The problem formulation for this study is: 1) What are the factors that cause chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to not be halal certified?; 2) What are the perceptions of community leaders towards chicken slaughterhouses that have not been halal certified? This type of research is empirical research with a qualitative descriptive approach, namely research with field data as the main data source, such as interview results and observations. The study concluded that both internal and external factors caused the chicken slaughterhouses in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, to lack halal certificates. Internal factors are education, social, and social media. External factors include a lack of socialization, limited facilities, and difficulty accessing transportation. Interview findings reveal that community leaders in Tanjung Perepat Village, Biduk Biduk District, lack knowledge about the slaughterhouse's halal certification. This is because some of them are unaware that obtaining a halal certificate is solely necessary for packaged food and food ingredients.
Perception of the Costumers Across District Regarding Delays in Goods By Delivery Services Darmawan, Indra Angki
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8383

Abstract

This research analysis the high public need for goods delivery services, which has becomea business opportunity for expedition business players. This can be seen from the largenumber of companies expanding their wings in the field of goods delivery. In Indonesiaitself, the goods delivery service industry is a business prospect whose economic growthrate is growing rapidly from year to year. Not only private companies, but state- ownedcompanies are also taking part in improving themselves and implementing a number ofconveniences in goods delivery services. This research aims to, first, find out theperception of the people of Samarinda Across District regarding delays in goods bydelivery services. Second, understand the review of Law Number 8 of 1999 Article 4regarding delays in goods by delivery services. This research is field research usingqualitative descriptive methods. With an empirical normative research approach. As fordata collection techniques using observation, interviews and documentation methods,the research location is the community of Samarinda Seberang subdistrict. The subjectof the research is the Samarinda Seberang District Community, and the object of thisresearch is goods delivery services. The results of the research show that the people ofSamarinda Seberang Subdistrict commented on the goods delivery expedition servicewhich, when sending the goods they ordered, sometimes did not meet the specified time.The people of Samarinda Seberang Subdistrict felt disappointed by the delay in goodswhich did not meet the specified time. However, the people of Samarinda SeberangDistrict do not receive compensation or compensation from the goods delivery servicesthey use. The people of Samarinda Seberang District should have the rights as intendedin Law Number 8 of 1999 Article 4, and business actors are also responsible for providingcompensation as stated in referred to in Law Number 8 of 1999 Article 19.
Sengketa Wanprestasi Jual beli Akun Media Sosial di Facebook Perspektif Hukum Islam Marfuah, Umi; Hervina, Hervina; Sagama, Suwardi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8483

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atau perkara wanprestasi dalam jual beli akun media sosial di Facebook melalui layanan Rekening Bersama di Kota Samarinda. Rekening Bersama merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu mengamankan barang (akun) dan uang selama proses transaksi serta memastikan tidak terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak. Namun fakta di lapangan tidak sepenuhnya aman menggunakan jasa Rekening Bersama. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama di Kota Samarinda, dan 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi jual beli akun media sosial di Facebook oleh pengguna jasa Rekening Bersama. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk memahami problem yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk menuntaskan masalah tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden diantaranya konsumen dan pelaku jasa Rekening Bersama, untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya. Teknik yang digunakan ialah teknik sampling snowball kemudian data tersebut dianalisis secara reduksi (ringkas) kemudian data tersebut diuraikan atau disajikan dalam bentuk narasi dan diverifikasi untuk memaparkan hasil temuan peneliti. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam Hukum Perdata apabila mengalami permasalahan wanprestasi dalam proses penjualan akun media sosial di Facebook melalui jasa Rekening Bersama penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum namun permasalahan tersebut diselesaikan melalui non litigasi dengan cara negoisasi dan mediasi, sedangkan di dalam Hukum Islam penyelesaiannya melalui Al-Shulhu (perdamaian) cara tepat untuk mendamaikan perselisihan dengan metode mediasi serta negoisasi yang membuahkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengganti kerugian secara fisik barang atau dalam bentuk uang tanpa ada pihak yang keberatan.
Analysis of Fiqh Muamalah and Positive Law on Auction Transactions on Instagram Waru, Putra Warna; Idzhar, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8825

Abstract

The development of technology 4.0 in today's society is growing rapidly. Until finally business actors and consumers in auction buying and selling transactions are very easy and no longer face to face in offering and selling a product to consumers. This is influenced by the shift in people's lifestyles that utilize technology in buying and selling auctions on one of the intagram social media. This research will analyze first how the practice of auctioning on Instagram, second how the analysis of fiqh muamalah and positive law on auction transactions on Instagram. The method used in this research is the Normative Law method, with the approach (Comparative Approch), in collecting data this research uses (Library search) and instagram posts, and there are data processing techniques namely editing, systematic and description and data analysis techniques used are qualitative analysis for presentation done descriptively. The results of this study indicate that, first, the practice of organizing buying and selling auctions on Instagram is not much different from the practice of organizing organized by the auction hall Second, the organization of buying and selling auctions on Instagram in the view of fiqh muamalah is permissible. It is different with positive law that the organization of the practice of buying and selling auctions on Instagram is said to be illegal and is a form of illegal action.
Muslim Community Hampers Business On Non-Muslim Holiday Celebrations From the Perspective of Maqsid Syariah Anja Santoso, Refons Cikafadupuri; Pagala, Azhar; Tanzilulloh, M. Ilham
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8974

Abstract

This study examines the differences of opinion between classical and contemporary scholars about whether or not it is permissible to provide needs or facilities for non-Muslim religious holidays. This is a promising business opportunity that can generate large profits. Muslim communities in Indonesia and in Samarinda City do a lot of hamper businesses on Muslim and non-Muslim holidays. In this case, there are three formulations of the problem in this study, namely, related to the background of Muslim communities doing hamper buying and selling businesses on non-Muslim holidays, then, the condition of the hamper business in Muslim communities during non-Muslim holidays, and also the Muslim community's hamper business on non-Muslim holidays from the perspective of maqashid sharia. This type of research is field research using normative legal and sociological legal approaches. The data sources used are secondary data sources and primary data. Data collection techniques are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and drawing conclusions and inductive thinking patterns to draw conclusions. The results of this study indicate that the existence of hamper orders or the increasing number of consumer requests can help others, especially in non-Muslim holiday celebrations and sellers can take advantage to meet their needs, so this is the background for Muslim communities to do hamper business on non-Muslim holidays. The condition of the hamper business on non-Muslim holidays is very busy ordering and buying hampers. As for the maqashid sharia, it does not conflict with Islamic values ​​based on the rules of fiqh, namely "all forms of muamalah are permitted as long as there is no evidence that prohibits it" and during his life the Prophet Muhammad SAW also had good relations with non-Muslims in terms of social, political and muamalah relations. During his lifetime, the Prophet Muhammad SAW once committed muamalah with non-Muslims, namely pawning armor to buy basic food.
Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare Fatimah, Cheche Ida Siti; Hervina, Hervina; Haryani, Yanti
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9028

Abstract

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda dalam meningkatkan kinerja pendamping sertifikasi halal melalui jalur self declare serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya dukungan pemerintah setempat, keterbatasan waktu pendamping yang mayoritas memiliki pekerjaan tetap, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta ketidaksesuaian produk dengan ketentuan self declare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam optimalisasi peran LP3H dalam peningkatan sertifikasi halal di Samarinda. Hasil penelitian menemukan bahwa masih kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi sertifikasi halal, selain itu belum optimalnya peran pendamping dalam memenuhi kouta sertifikasi halal. Masih banyak pelaku usaha yang belum menguasai digitalisasi, dan masih terdapat produk yang belum sesuai ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal.
Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Hak Cipta Abdurrohman, Asmira; Noor, Muhamad; Shodiq, Ja'far
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9039

Abstract

Di abad ke-21 ini perubahan semakin berkembang pesat. Perkembangan ini memberikan ruang akses yang begitu besar, salah satunya dalam dunia seni dan hiburan. Banyak platform online legal yang menyediakan serial drama, film, anime, kartun, dan variety show. Namun aplikasi media sosial yang digunakan untuk menonton bahkan dijadikan sebagai tempat penyebaran sinematografi, baik itu secara gratis maupun sengaja untuk dikomersilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum praktik penyebaran sinematografi di media sosial dan bagaimana sanksi hukum bagi para penyebar atas penyebaran sinematografi yang dilakukan di aplikasi media sosial berdasarkan tinjauan dalam perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara dengan para penyebar (admin) yang menyebarkan sinematografi melalui aplikasi media sosial yang disertai dengan teknik pengolahan data dari sumber data pada buku, jurnal, maupun artikel terkait fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menemukan tujuh aplikasi media sosial yang paling populer dan sering digunakan oleh para penyebar untuk menyebarkan karya sinematografi yakni Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan SnackVideo. Hukum penyebaran sinematografi melalui media sosial yang ditinjau dalam perspektif fikih muamalah secara gratis maupun untuk dikomersilkan hukumnya haram atau tidak sah karena karya sinematografi yang dihasilkan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan kerugian para pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan ilegal karena hal ini memiliki indikasi jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta seperti yang tertuang pada Pasal 4, yang merugikan pencipta, pemegang hak cipta, bahkan negara. Mengenai penetapan sanksi hukum terhadap para penyebar dalam fikih muamalah hal ini mengikuti serta menyesuaikan kembali pada kebijakan pemerintah, karena hak cipta yakni sinematografi masuk dalam al-daruriyyat al-khamsyah hifz al-maal bahwa perlindungan hak cipta mengenai sanksi hukumnya melibatkan negara dalam menjamin pemeliharannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai sanksi hukum untuk sanksi perdata terdapat dalam Pasal 96 dan Pasal 99. Untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Dalam hal ini pihak yang dirugikan (pencipta dan pemegang hak cipta) harus melaporkan (delik aduan) kepada pemerintah baik itu berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 1 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law