cover
Contact Name
Devi Kasumawati
Contact Email
deviku25@uinsi.ac.id
Phone
082178544521
Journal Mail Official
ghaly.jurnal@uinsi.ac.id
Editorial Address
Jln. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
ISSN : -     EISSN : 29858062     DOI : https://doi.org/10.21093/ghaly.v2i1
About the journal Ghaly: Journal of Islamic Economic Law is a scholarly journal published by the Faculty of Sharia at Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda State Islamic University. This academic publication is devoted to the study of Islamic Economic Law. Ghaly adopts the most recent studies, including both doctrinal-conceptual and empirical legal studies. The editorial board of the Ghaly Journal of Islamic Law invites lecturers, students, scholars, and legal practitioners to contribute to the development of sharia economic law by submitting articles in the Ghaly journal. This journal is published twice annually, between June and December, after undergoing review and editing procedures. The Journal of Islamic Law invites articles written in Indonesian, Arabic, and English that are the outcome of thesis research, theses, dissertations, lecturer research, and other studies. Focus and Scope Ghaly: Journal of Islamic Economic Law is an open access, peer-reviewed journal that aims to provide a platform for national and international scholars to publish articles on Islamic Economic Law. Some of the disciplines that are within the scope of the study in Ghaly: Journal of Islamic Law are: 1. Jurisprudence Muamalah Ushuliyah studies in the field of Islamic economics. 2. Economic law and Muslim society (legislation, legal codification, laws and regulations, practitioners of Islamic economic law, Islamic economic institutions) 3. Comparison of laws relating to Islamic economic law 4. Halal Studies and Halal Industry 5. Islamic Business Law 6. Usul Fiqh Muamalah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Nasrul, Azwan; Materan, Materan; binti Yunus, Zulia Rahmi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9230

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya monitoring dan pendampingan usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan akibat minimnya evaluasi dan dukungan pasca-pemberian zakat.Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan usaha, serta optimalisasi sumber daya manusia. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengelola zakat dalam meningkatkan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.
Review of Islamic Economic Law on the Handling of Problem Financing at PT Bank Syariah Indonesia Samarinda Bhayangkara Branch Dwi Eko Rhomadon, Muhammad; Ardyansah, Muhammad Rafi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9973

Abstract

This research discusses the review of muamalah fiqh on the handling of problem financing at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Samarinda Branch. Non-performing financing is a major challenge in Islamic banking that requires resolution in accordance with sharia principles. This research aims to identify the factors that cause non-performing financing and analyse the settlement mechanism based on the perspective of fiqh muamalah. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. The results show that the main causes of non-performing financing include internal factors, such as negligence in credit analysis, as well as external factors, such as economic conditions and the inability of customers to fulfil their obligations. In its settlement, Bank Syariah Indonesia applies several strategies, such as restructuring, rescheduling, and settlement through appropriate sharia contracts. From the perspective of muamalah fiqh, these measures are acceptable as long as they do not contain elements of usury, gharar, and dzalim. This research is expected to serve as a reference in improving the effectiveness of financing risk management inIslamic banks to remain in accordance with sharia principles.
Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Parkir Objek Wisata Pantai di Kecamatan Marangkayu Rahman, Sulviani; Iskandar, Iskandar; Syakur, Abdul
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9549

Abstract

Penelitian ini membahas sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir objek wisata di Kecamatan Marangkayu yang belum memiliki kejelasan akad dan perjanjian tertulis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik bagi hasil tersebut serta menilainya dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji teori fikih muamalah, sementara observasi dan wawancara digunakan untuk memahami praktik di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis guna menilai kesesuaian sistem bagi hasil dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan belum sesuai dengan fikih muamalah. Akad yang digunakan tidak jelas apakah berbasis mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Pembagian keuntungan telah disepakati sebesar 50:50, tetapi tidak ada ketentuan mengenai pembagian kerugian. Ketiadaan perjanjian tertulis meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari. Sebagai solusi, sistem ini perlu diperbaiki dengan menentukan akad yang sesuai, menetapkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian secara transparan, serta membuat perjanjian tertulis untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan perbaikan tersebut, sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.
Urgensi Pembentukan Regulasi Sistem Jual Beli Ayam Dan Telur Ayam Di Kota Samarinda Maryah, Dewi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9942

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang luarannya memberikan sebuah usulan pembentukan regulasi sistem jual beli ayam dan telur ayam di wilayah Kota Samarinda. Para pelaku usaha menjual harga ayam per ekor dan harga telor per biji dengan mengolongkan harga yang berbeda – bedar berdasarkan ukuran besar dan kecinya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini karena sistim jual beli ayam dan telur ayam di kota Samarinda tidak ditimbang sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui besar kecilnya ayam dan telur ayam mestinya dipastikan masa (volume) dengan menggunakan alat timbangan sesuai aturan Metrologi Legal. Dari sisi perlindungan hukum konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akuran dalam hal jula beli, karena sistem jual beli ayam dan telur ayam yang di jual dengan cara perkiraan saja adalah hal yang tidak pasti. Sulit untuk ditertibkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem jual beli ayam dan telur ayam. Untuk itu maka penelitian ini memberikan usulan agar segera dibentuknay regulasi tentnag hal tersebut
Implementasi Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah Janah, Nur; Haries, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.10068

Abstract

Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah mengatur prinsip sewa-menyewa dalam perspektif syariah, yang mencakup hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta keabsahan akad ijarah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad ijarah pada penyewaan gedung serbaguna, terutama dalam aspek transparansi akad, penentuan biaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban penyewa maupun pemilik gedung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam praktik penyewaan gedung serbaguna di Kecamatan Samarinda Seberang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah gedung serbaguna yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa di gedung serbaguna Samarinda Seberang telah berjalan dengan prosedur sewa-menyewa pada umumnya yang diterapkan dalam masyarakat, akan tetapi masih belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, seperti belum terbuatnya aturan khusus gedung yang ditempel pada dinding secara tertulis yang memuat secara rinci tentang tata cara penyewaan. Selama ini penyewaan pada kedua gedung serbaguna tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Menurut perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, praktik sewa-menyewa tersebut memang sudah berjalan dengan baik. Dalam fatwa menekankan pentingnya kejelasan dalam akad sewa-menyewa, yang meliputi persetujuan bersama mengenai objek yang disewakan, jangka waktu, serta biaya yang harus dibayarkan. Namun masih terdapat kelemahan yang muncul dalam praktik sewa-menyewa tersebut, seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tidak adanya saksi dalam Ketika proses terjadinya sewa-menyewa. Dengan tidak hadirnya saksi dalam perjanjian tersebut, berpotensi akan menimbulkan risiko perselisihan di kemudian hari jika terjadi perbedaan pendapat antara penyewa dan pihak pengelola.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA RPA DI BONTANG UTARA: URGENSI DAN TANTANGAN SERTIFIKASI HALAL Rosmianti, Rosmianti; Iskandar, Iskandar
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.8241

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) mengenai kewajiban sertifikasi halal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mayoritas pelaku usaha, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi mikro dan kecil, belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal maupun prosedur pendaftarannya. Padahal, kesadaran hukum terkait sertifikasi halal penting tidak hanya untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan kesesuaian antara temuan peneliti dan pendapat informan. Analisis kesadaran hukum dilakukan dengan menggunakan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha RPA di Bontang Utara terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan tentang regulasi, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, serta belum adanya upaya nyata untuk memperoleh sertifikat halal. Meskipun secara sikap mereka menerima pentingnya sertifikasi halal, pada kenyataannya tidak ada satupun RPA yang sudah memiliki atau mendaftarkan sertifikat halal.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE SECARA BORONGAN DI DESA SEMAYANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sholihin, Mujibus; Fitrianoor, Wahyu
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.9086

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan. Dalam prosesnya, penjual menentukan harga berdasarkan hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem borongan per ember besar. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap mekanisme jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjualan bibit lele di Desa Semayang dilakukan dengan sistem borongan, di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah bibit lele yang mati atau cacat setelah dimasukkan ke dalam ember besar. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan karena kedua belah pihak sama-sama rela, dan praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun (‘urf). (2) Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, ‘urf dalam jual beli diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hajj ayat 78. Oleh karena itu, praktik jual beli bibit lele secara borongan yang berlangsung di Desa Semayang dapat dipandang sah menurut hukum Islam.
FENOMENA PENJUALAN KNALPOT BRONG DI SAMARINDA Ihsan, Muhammad; Pagala, Ashar; Rachman, Aulia
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.10070

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penjualan knalpot brong di Kota Samarinda dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keberadaan knalpot brong menimbulkan ketidaksesuaian fungsi dengan peruntukan sepeda motor, yang berdampak pada keluhan masyarakat serta menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan knalpot brong dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan studi Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa knalpot brong dijual secara bebas, baik secara offline maupun online, kepada pembalap maupun masyarakat umum. Penggunaannya di sirkuit balap resmi memberikan dampak positif berupa peningkatan akselerasi kendaraan dan efisiensi mesin. Namun, penggunaan di jalan raya menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan ketertiban umum, serta risiko sanksi hukum. Berdasarkan hukum positif, praktik penjualan knalpot brong belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, jual beli knalpot brong sah apabila digunakan di sirkuit balap resmi karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta memberikan kemaslahatan. Akan tetapi, penjualan secara bebas tanpa pembatasan penggunaan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam.
PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA TANJUNG ARU: TELAAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Patmawati, Patmawati; Idzhar, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.6219

Abstract

Masyarakat memiliki kebutuhan akan simpanan atau tabungan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mudah dicairkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Salah satu bentuk simpanan yang populer adalah perhiasan emas, yang selain berfungsi sebagai tabungan juga dapat dijadikan modal usaha melalui penjualan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari ketua arisan dan 11 anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru secara teknis sama dengan arisan pada umumnya, di mana setiap anggota membayar iuran sebesar Rp 20.000, kemudian dilakukan undian setiap lima hari untuk menentukan penerima perhiasan emas atau uang tunai. Dari tinjauan fikih muamalah, akad arisan ini memenuhi rukun dan syarat qardh serta ijarah. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, antara lain perbedaan hasil undian yang berpotensi merugikan pihak tertentu, keterlambatan pembayaran iuran, ketidakadilan dalam pemberian upah ketua arisan, serta adanya ketidakjelasan penggunaan kelebihan dana dari pembelian perhiasan. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI AKSESORI HANDPHONE NON-ORIGINAL DI KECAMATAN TENGGARONG Ramadhan, Muhammad Rizki; Pancasilawati, Abnan; Sofyan, Akhmad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.8135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya pedagang yang tidak memberikan informasi secara jujur dan benar mengenai produk non-original, seperti headset, charger, dan power bank, kepada konsumen. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong, dan (2) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tiga pedagang dan empat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang masih menyamarkan informasi kualitas produk bahkan menipu konsumen dengan mengklaim produk non-original sebagai barang original atau tanpa memberikan penjelasan mengenai kualitas produk. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK, khususnya butir c tentang hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta butir h tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli aksesori handphone non-original di Kecamatan Tenggarong belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.