cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Sidik
Contact Email
mgcn.sidik@gmail.com
Phone
+6289671418611
Journal Mail Official
jmia@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.pedurungan kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Published by CV Kampus Akademik Publising
ISSN : 30327385     EISSN : 30327377     DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v1i2
Core Subject : Religion, Humanities, Health, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA) , ISSN: (cetak), ISSN: (online) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh CV. Kampus Akademik Publising . JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Hukum. Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 970 Documents
 93   94   95   96   97 
Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pemeran Konten Pornografi Secara Sukarela Perspektif Hak Anak Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2025/PN LBP Bintang Alfina Wijayanti; Ickbal Hofifi Bairuroh Alfina
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10856

Abstract

Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak sebagai pemeran konten pornografi melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak dan penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) menjadi prinsip utama yang harus diutamakan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat putusan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, seperti Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pemeran konten pornografi secara sukarela serta penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori hak anak, teori ultimum remedium, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapan pidana penjara dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan ultimum remedium. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Implementasi Program Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Timika (Studi Kasus TK Integral Al-Amiin II Hidayatullah) Martintje Maria Hukubun; Suci Megawati; Tjitjik Rahaju; Ahmad Nizar Hilmi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10860

Abstract

The high prevalence of dual nutritional problems and stunting among young children in Mimika Regency poses a serious challenge that requires consistent preventive measures. As a strategic step, the government has implemented regulations through Minister of Health Regulation No. 66 of 2014. This study aims to describe and analyze the implementation of the child growth and development monitoring program at the Timika Public Health Center (BLUD Puskesmas), specifically through a case study at the Al-Amiin II Hidayatullah Integrated Kindergarten. The approach used is descriptive qualitative, employing George Edwards III’s policy implementation theory as the analytical framework, which encompasses four main variables. Data in this study were collected through interviews, observations, and documentation involving the community health center, the school, and parents. The results indicate that communication has been clear and real-time through the use of official letters and a WhatsApp group. Regarding resources, collaboration between medical staff and educators was optimal, although the data recording system remained manual. Meanwhile, the disposition aspect demonstrated a high commitment to service from the implementers, and the bureaucratic structure was clearly defined through flexible MoUs and SOPs. This study recommends implementing data digitization for long-term efficiency and providing more private examination rooms at schools.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS UMKM PADA PLATFORM TIKT Amanda Hernika Puri; Dian Utari
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10869

Abstract

Perkembangan platform TikTok sebagai sarana pemasaran produk makanan UMKM menimbulkan permasalahan hukum terkait peredaran produk tanpa label halal. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen, khususnya konsumen muslim, karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan UMKM tanpa label halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan UMKM tanpa label halal dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelas terkait status kehalalan produk, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Dalam praktik pada platform TikTok Shop, masih ditemukan pelaku UMKM yang memasarkan produk dengan klaim halal tanpa sertifikasi dan informasi produk yang tidak lengkap. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta lemahnya pengawasan perdagangan digital, sehingga diperlukan pengawasan pemerintah dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.
Analisis Peran Shipping Agent PT. Maritim Indo Trans dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Shipping Line May Tanker SDN BHD di Pelabuhan Ciwandan Luthfiah Samsir; Muhammad Aksar; Dewi Pusparini
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10881

Abstract

This study aims to analyze the role of the shipping agent PT. Maritim Indo Trans in improving the operational efficiency of the shipping line May Tanker Sdn Bhd at Ciwandan Port. This research is motivated by the importance of ship operational efficiency in reducing port stay time and operational costs, in which the shipping agent plays a strategic role as a liaison between the ship and the port authorities and related agencies. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation and documentation. The data obtained were analyzed to identify the role of the shipping agent and the factors influencing its performance on ship operational efficiency. The results show that PT. Maritim Indo Trans has carried out its agency role quite optimally, including managing ship documents, coordinating with relevant agencies, and supervising loading and unloading activities. The implementation of this role contributes to improving operational efficiency as indicated by reduced waiting time, turnaround time, and port stay. However, the effectiveness of this role is still influenced by internal factors such as limited human resources and suboptimal internal coordination, as well as external factors such as weather conditions, limited port facilities, and congestion of activities at the dock.
CAMPUR KODE PADA PODCAST THE CATCH UP CLUB DI YOUTUBE Sutiara Mayulis; Felisya Wanna Putri; Fatmawati Fatmawati
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10885

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of code-mixing as a growing sociolinguistic trend in digital media, particularly YouTube and podcasts, which serve as interaction spaces for bilingual communities. The Catch Up Club podcast was selected as the research object because it exhibits intense code-mixing that has not been widely examined in previous studies. This study aims to describe and analyze the types of code-mixing and their usage trends within The Catch Up Club podcast on YouTube. A qualitative approach was employed, using content analysis on the speech in The Catch Up Club Episode 13, "Salam Bugar." Data were collected through the listening and note-taking technique, and then analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed 84 instances of code-mixing, consisting of 78 instances of outer code-mixing (92.86%), 4 instances of inner code-mixing (4.76%), and 2 instances of mixed code-mixing (2.38%), with a dominance of English element insertions. These findings indicate that code-mixing in podcasts is a communication strategy influenced by bilingualism, the development of digital media, the social identity of the younger generation, and the need to use specific terms, while also contributing to the advancement of sociolinguistic studies regarding language use in digital media.
Peran Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Monopoli Dalam Industri E-Commerce Shopee serta Tantangan Penegakannya di Indonesia Arief Budiono; Naia Zahira Putri; Anggi Musdalifatul Kautsar; Neisha Yuki Kansa Amany; Aulia Nasywa Ramadhani; Rizqy Laksana Kharisma Dewa; Ahmad Raihan Alfarabi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10889

Abstract

Perkembangan industri e-commerce di Indonesia yang pesat telah memunculkan potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada platform digital berskala besar seperti Shopee. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas independen, efektivitas penegakan hukumnya di era digital masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu dikaji secara mendalam. penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana peran hukum dalam praktik persaingan usaha e-commerce dan bagaimana tantangan hukum yang dihadapi dalam penegakan persaingan usaha di sektor digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum persaingan usaha dalam mengatur industri e-commerce di Indonesia sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi KPPU dalam menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli pada platform digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus pasar digital, seperti sifat multisisi platform, efek jaringan, penguasaan data, dan praktik penetapan harga berbasis algoritma. Hambatan penegakan hukum meliputi keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha asing, kesulitan pembuktian dalam lingkungan digital, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya KPPU, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan UU No. 5 Tahun 1999, penguatan kapasitas kelembagaan KPPU, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta penguatan kerja sama internasional guna mewujudkan ekosistem e-commerce yang sehat, adil, dan berdaya saing di Indonesia
Peran Praktik Ibadah sebagai Mekanisme Coping Spiritual dalam Menjaga Kesehatan Mental Mahasiswa: Studi Literatur Bunga Haq Arrayan; Zagita Alun Safitri; Emirat Iffatul Fajriah; Nabila Mulia Fadhilah; Yokha Latief Ramadhan; Sururin
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10891

Abstract

Permasalahan kesehatan mental mahasiswa menjadi isu yang semakin penting dalam lingkungan pendidikan tinggi. Praktik ibadah dipandang memiliki peran sebagai bentuk coping spiritual yang membantu mahasiswa menghadapi tekanan psikologis dan menjaga kesejahteraan mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran praktik ibadah sebagai mekanisme coping spiritual dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 25 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2020–2025. Proses seleksi literatur dilakukan menggunakan pedoman PRISMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik ibadah seperti salat, doa, dzikir, dan membaca Al-Qur’an berkontribusi terhadap penurunan stres, regulasi emosi, peningkatan resiliensi, dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Efektivitas coping spiritual dipengaruhi oleh tingkat religiositas, pengalaman spiritual, dan dukungan sosial keagamaan. Kajian ini menegaskan bahwa praktik ibadah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ritual, tetapi juga sebagai sumber daya psikologis dalam membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademik dan sosial..
Analisis Retorika Aristoteles (Ethos, Pathos, dan Logos) Dalam Video Khutbah Idul Adha Ustad Abdul Somad “Harta Hanyalah Titipan, Sudahkah Kamu Berqurban?” Sundari Sundari; Rhani Febria
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10904

Abstract

This study aims to describe the use of Aristotle's rhetoric including ethos, pathos, and logos in the video of Ustaz Abdul Somad's Eid al-Adha sermon entitled "Wealth is Only a Deposit, Have You Sacrificed?". This study uses a qualitative approach with a content analysis method. The research data source is a sermon video uploaded through the Ustaz Abdul Somad Official YouTube channel. The research data is in the form of speech containing elements of ethos, pathos, and logos, which are collected through listening and note-taking techniques. Data analysis is carried out through the stages of identification, classification, interpretation, and presentation of data based on Aristotle's rhetorical theory. The results show that there are 15 data consisting of 4 ethos data, 6 pathos data, and 5 logos data. The ethos element is shown through the use of verses from the Qur'an, hadith, opinions of scholars, and stories of Islamic figures that serve to strengthen the speaker's credibility. The pathos element is seen through speech that is able to arouse the audience's emotions, such as emotion, gratitude, empathy, admiration, and compassion. Meanwhile, the element of logos is manifested through logical argumentation, causal relationships, solutions, and rational explanations of religious concepts. Research findings indicate that these three rhetorical elements are used in an integrated manner, increasing the effectiveness of the delivery of the da'wah message and strengthening the persuasive power of Ustaz Abdul Somad's sermon.
Sekali Antar, Bisa Boncos! Realita Kelam Driver ShopeeFood Akibat Orderan Fiktif (Study Kasus Pada Subjek IN-01) Al Farras Ardiyanto; Abdullah Kafa Bihi; Ilham Ahmad Aldani; Daniel Aryaduta; Tan Evan Tandiyono
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman driver ShopeeFood dalam menghadapi orderan fiktif pada sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Orderan fiktif menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami driver karena pelanggan tidak memberikan respons, menolak pesanan, atau memberikan alamat yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian finansial maupun psikologis bagi driver. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap driver ShopeeFood yang pernah mengalami orderan fiktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orderan fiktif memberikan dampak negatif berupa kerugian finansial, stres kerja, tekanan emosional, ketidaknyamanan saat bekerja, serta menurunnya rasa aman driver dalam menjalankan aktivitas pengantaran. Selain itu, kendala komunikasi antara pelanggan dan driver serta proses reimburse yang dinilai lambat juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus orderan fiktif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem verifikasi pelanggan, penguatan keamanan transaksi digital, dan penyederhanaan prosedur reimburse guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mitra pengemudi ShopeeFood..
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Maudy Lexicon Nia; Wening Ken Widodasih
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.10923

Abstract

Legal protection for people with mental disorders is a crucial component of fulfilling human rights and the right to health; however, in practice, discrimination, neglect, and limited mental health and rehabilitation services still persist. This study aims to examine the implementation of legal protection regarding the rights to care for PWDs based on Law No. 17 of 2023 on Health, as well as the government’s role in ensuring the fulfillment of PWDs’ rights. This study employs a normative legal research method using a legislative approach and a conceptual approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the implementation of legal protection for ODGJ has not been optimal due to ongoing limitations in rehabilitation facilities, insufficient mental health education, low public awareness, and social stigma that hinder the fair and humane fulfillment of ODGJ’s rights. This study also shows that the government has a role in protecting the rights of people with mental health conditions through health services, rehabilitation, and education, in accordance with Law No. 17 of 2023 on health. Therefore, there is a need to enhance the government’s role in providing mental health facilities, public education, and oversight of the implementation of legal protection for people with mental disorders in accordance with statutory regulations.

Page 97 of 97 | Total Record : 970

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026 Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI Vol. 3 No. 1 (2026): Februari Vol. 2 No. 6 (2025): Desember Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Februari Vol. 1 No. 6 (2024): Desember Vol. 1 No. 5 (2024): Oktober Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Februari More Issue