cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elmayati
Contact Email
elmayati@unvbinainsan.ac.id
Phone
+6281367729051
Journal Mail Official
lppm@univbinainsan.ac.id
Editorial Address
LPPM (lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Insan yang beralamat di Jl. Jend. Besar Soeharto KM. 13 Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Law Journal
Published by Universitas Bina Insan Lubuklinggau
ISSN : 27742628     EISSN : 27762874     DOI : https://doi.org/10.32767/law.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Jurnal (LAJOUR) Universitas Bina Insan terbit pada bulan April dan Oktober pada setiap tahunnya. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pengembangan mengenai ilmu hukum. Situs Law Jurnal (LAJOUR) menyediakan artikel-artikel jurnal untuk diunduh secara gratis, berskala nasional, dan sumber referensi bagi akademisi. Editor menerima kiriman artikel yang sudah disesuaikan dengan template dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasi pada jurnal lain. Setiap artikel yang masuk sebelum diterbitkan akan melalui proses cek plagiat melalui alat bantu turnitin. Focus and Scope Law Jurnal (LAJOUR) membahas jurnal penelitian dalam bidang kajian berbagai cabang ilmu hukum meliputi antara sebagai berikut Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Dagang Hukum Lingkungan Hukum Adat Hukum Islam Hukum Militer Hukum Tindak Pidana Khusus Hukum Administrasi Negara Hukum International
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
 10   11   12   13   14 
PARADIGMA PREVENTIF DALAM PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KEJAHATAN PEMILU Moh. Adhitya Julyanto Panai; Erman I. Rahim; Supriyadi Arief
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.493

Abstract

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran sejak tahap awal. Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi politik serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma preventif dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang sebagai instrumen pencegahan kejahatan pemilu berulang dalam perspektif hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemilu di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif, yaitu lebih menekankan penanganan pelanggaran setelah terjadi. Paradigma preventif melalui pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), pemetaan potensi pelanggaran, penguatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi pelanggaran sejak awal tahapan pemilu sehingga dapat meminimalisasi terjadinya PSU.
KRIMINOLOGI REPACKING MINYAKITA DALAM BAYANG LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM Ilham Maghfirah Y. Liputo; Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Irlan Puluhulawa
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.494

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik repacking Minyakita sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam perspektif kriminologi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pola distribusi ilegal minyak goreng subsidi di Gorontalo yang melibatkan distributor, pedagang, dan jalur distribusi informal. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab praktik repacking, pola kejahatan distribusi, dan hambatan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan karakter yuridis-empiris dan pendekatan kriminologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat Satgas Pangan, pengawas perdagangan, distributor, dan pedagang pasar tradisional. Data sekunder diperoleh dari regulasi, laporan pengawasan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik repacking dilakukan secara terorganisir melalui manipulasi distribusi dan pengemasan ulang minyak subsidi ke kemasan non-subsidi dengan keuntungan hingga dua kali lipat. Lemahnya pengawasan gudang, tidak terintegrasinya sistem pelacakan distribusi, dan dominasi sanksi administratif menyebabkan praktik ilegal terus berulang. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan digital terintegrasi dan optimalisasi penegakan hukum pidana ekonomi.
PARADIGMA BARU PARATE EXECUTIE DALAM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Fitria Amini; Annisa Tassia Hutagalung
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.495

Abstract

Prinsip parate executie dalam jaminan fidusia pada awalnya dirancang sebagai mekanisme eksekusi yang cepat dan efisien bagi kreditor tanpa melalui proses peradilan. Namun, praktik pelaksanaannya sering menimbulkan ketimpangan relasi hukum antara kreditor dan debitur serta berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi dan due process of law. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah paradigma pelaksanaan parate executie dengan membatasi eksekusi sepihak oleh kreditor. Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia dan belum mengkaji secara komprehensif model norma hukum parate executie yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan perlindungan hak debitur. Kekosongan kajian tersebut menjadi research gap dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma prinsip parate executie pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta merumuskan model norma hukum jaminan fidusia yang berbasis keseimbangan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis hukum dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan evaluatif terhadap norma eksekusi jaminan fidusia serta ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan parate executie merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap dominasi kreditor dalam hubungan hukum fidusia, namun pada saat yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik eksekusi jaminan. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi model norma parate executie berbasis prinsip keseimbangan hukum melalui penguatan parameter wanprestasi, kewajiban mekanisme negosiasi pra-eksekusi, dan penerapan pengawasan yudisial terbatas dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. Model tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem eksekusi jaminan yang tetap efektif bagi kreditor sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi debitur. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada pengembangan konsep pembaruan hukum jaminan fidusia yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai dasar prinsip parate executie dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA GORONTALO Siti Aisyah A. Manangin; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2022 terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner dan stratifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut: (1) keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di KPP Bea dan Cukai Gorontalo, dengan hanya 5 orang di seksi penindakan; (2) kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong preferensi terhadap rokok tanpa pita cukai karena harganya lebih murah; (3) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi cukai; serta (4) rendahnya keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan. Data empiris menunjukkan peningkatan penindakan dari 29 kasus (2022) menjadi 46 kasus (2025), dengan volume sitaan melonjak dari 28.549 menjadi 923.060 batang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ultimum remedium belum mampu memberikan efek jera yang memadai.
RELEVANSI TRADISI NGEMBLOK DI DESA MENTORO DENGAN KONSEP KHITBAH DALAM KITAB FATHUL QORIB Farichatul Aula Nikmatur Rohmah; masrokhin
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.615

Abstract

The Ngemblok tradition in Mentoro Village, Tuban Regency, represents a distinctive marriage proposal practice in which the proposal is initiated by the woman's family, differing from the commonly practiced khitbah tradition in Muslim society. This study aims to analyze the implementation of the Ngemblok tradition and examine its relevance to the concept of khitbah as presented in Fathul Qorib and within the broader framework of Islamic law. The research employed a qualitative method with a socio-juridical approach through a field case study. Unlike previous studies, which generally discuss khitbah or local marriage customs separately, this research specifically examines the interaction between the Ngemblok tradition and the Shafi'i jurisprudential perspective articulated in Fathul Qorib. The findings indicate that the Ngemblok tradition is conducted through family deliberation and with the involvement of community leaders to preserve social propriety and communal acceptance. An analysis of Fathul Qorib reveals that although khitbah is described as a proposal initiated by a man, the text does not explicitly prohibit women from initiating a marriage proposal. Based on these findings, the Ngemblok tradition can be understood as a customary practice that is compatible with the principles of Islamic law, provided that it does not contradict the provisions of the Sharia. This study contributes to the literature by demonstrating how local customary practices can be interpreted within the framework of classical Islamic jurisprudence, thereby enriching scholarly discussions on the relationship between Islamic law and local culture in marriage practices.
KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENGADUAN VERSUS PERINTANGAN PENYIDIKAN: ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN KASASI NOMOR 6644 K/PID.SUS/2024 desy ervitasari; Riri Tri Mayasari
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.671

Abstract

Hak warga negara menyampaikan pengaduan merupakan kebebasan konstitusional yang dijamin UUD 1945, namun kerap berbenturan dengan penerapan delik perintangan penyidikan (Pasal 21 UU Tipikor). Ketegangan ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6644 K/Pid.Sus/2024, di mana pengaduan oleh advokat justru dijadikan dasar dakwaan perintangan penyidikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan normatif kebebasan menyampaikan pengaduan dan batas penerapan delik perintangan, serta menganalisis rasio keputusan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kasus, dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 21 UU Tipikor harus memperbarui secara restriktif dengan memperhatikan unsur niat khusus ( mens rea ) serta hambatan materi yang nyata ( obstruksi materiil ). Pengaduan yang diberikan beritikad baik tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perintangan. Kesimpulannya, putusan kasasi bebas ini memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus meneguhkan prinsip rule of law dan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Page 14 of 14 | Total Record : 136

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026 Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026 Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025 Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025 Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024 Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024 Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023 Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023 Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022 Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022 Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021 Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021 Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020 More Issue