cover
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
Covid 19 Pandemi Dan Dinamika Harga Bawang Merah Di Provinsi - Provinsi Di Indonesia Aurelia, Millenia; Sahara, Sahara; Hakim , Dedi Budiman
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.179-183

Abstract

Bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun komoditas bawang merah tersebut bersifat musiman sehingga harga bawang merah cenderung berfluktuasi antar waktu dan juga antar wilayah. Kesenjangan harga bawang merah antar provinsi masih terjadi baik sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 kenaikan harga bawang merah terjadi hampir di seluruh Provinsi Indonesia (kecuali Provinsi Sulawesi Barat). Kenaikan harga tertinggi terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Lampung. Perbedaan harga yang terjadi antar wilayah berkaitan dengan pola dan jalur distribusi dimana letak sentra produksi jauh dari pasar konsumen. Upaya perbaikan pada sistem distribusi bawang merah perlu dilakukan sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh daerah dapat memperoleh pasokan bawang merah dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang stabil. Peningkatan produktivitas juga perlu dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan benih TSS.
Sistem Pendataan Hasil Tangkapan Ikan Wiyono, Eko Sri; Anggawangsa, Regi Fuji; Wudianto, Wudianto; Kurniawati, Vita Rumanti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0404.359-361

Abstract

Illegal, unreported, and unregulated fishing yang disingkat menjadi IUU fishing telah mengakibatkan kerugian global hingga 10-23.5 miliar USD. Penanganan IIU Fishing selama ini lebih fokus pada illegal fishing, padahal dampak dari pelanggaran unreported fishing juga tidak kalah dahsyatnya. Unreported fishing menyebabkan kesalahan data perikanan yang banyak digunakan dalam penentuan kebijakan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil tangkapan armada pancing tonda pada periode tahun2012-2022 di PPN Palabuhan ratu terindikasi terjadi misreported sebesar 46,52–228,02 ton/tahun atau mencapai 11,7–28,8% dibawah tangkapan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian dan kesalahan pendataan tersebut disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah: penggunaan hasil tangkapan untuk umpan, dikonsumsi di atas kapal, jatah ABK dan upah tenaga kerja pada saat bongkar muatan. Beberapa fakta tersebut mendorong perlunya perbaikan sistem pendataan hasil tangkapan dengan melakukan identifikasi dankuantifikasi adanya potensi terjadinya misreported data hasil tangkapan sehingga pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara tepat dan benar.
Covid-19 dan Dinamika Harga Telur Di Indonesia Lagaida , Bugi Biruloma; Sahara; Widyastutik; Daryanto, Arief
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.184-189

Abstract

Pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan peningkatan harga pada berbagai komoditi termasuk telur. Hasil analisis terhadap data harian harga telur menunjukkan di masa pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan harga rata rata-rata telur ayam di 28 provinsi dengan peningkatan terbesar terjadi di Provins i Papua Bengkulu, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Selain itu, pandemi Covid-19 meningkatkan rentang standar deviasi harga telur yang mengindikasikan pada saat pandemi Covid -19 fluktuasi harga telur lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Upaya untuk menstabilkan harga telur terutama di provinsi provinsi-provinsi yang harga telurnya sangat tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah.
Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN) Manik, Henry Munandar
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0404.362-366

Abstract

Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal dan sistem deteksi dini bawah laut untuk mendukung pertahanan dan menopang aktivitas ekonomi.
Dinamika Harga Bawang Putih Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Sandra , Indah Kartika; Sahara, Sahara; Krisnamurthi , Bayu; Novianti , Tanti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.190-194

Abstract

Pandemi Covid -19 turut memengaruhi ketersediaan pasokan dan distribusi bawang putih di Indonesia, sehingga terjadi perbedaan dan ketidakstabilan harga bawang putih di wilayah Indonesia. Namun demikian, terjadinya gangguan proses distribusi dan berkurangnya stok bawangputih akibat Covid -19 tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan kebijakan impor sehingga pasokan aman dan harga bawang putih di sebagian besar wilayah di Indonesia menjadi turun. Terdapat perbedaan rata rata-rata harga bawang putih sebelum dan saat Covid -19 pada 34 provinsi di Indonesia. Nilai koefisien variasi harga bawang putih pada periode sebelum Covid -19 rata rata-rata sebesar 26 %, sedangkan nilai koefisien variasi pada saat Covid -19 rata -rata sebesar 18 %. Hal ini mengindikasikan bahwa harga bawang putih berfluktuasi tinggi dan tidak stabil baik sebelum dan dimasa pandemi Covid-19.
Pengembangan Uji Berbasis Molekuler Protamine-1 (Prm1) Sebagai Penentu Tingkat Fertilitas untuk Proses Seleksi dan Kebijakan Pengafkiran Sapi Pejantan Unggul di Indonesia Purwantara, Bambang; Pardede, Berlin Pandapotan; Agil, Muhammad; Supriatna, Iman; Karja, Ni Wayan Kurniani; Arifiantini, R. Iis; Sumantri, Cece
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0404.367-374

Abstract

Standar kualitas semen yang berperan penting dalam keberhasilan inseminasi buatan (IB) sebagai upaya peningkatan populasi dan mutu ternak sapi di Indonesia terbukti tidak seutuhnya mampu menentukan tingkat fertilitas sapi pejantan di Indonesia. Studi terbaru membuktikan bahwa meskipun sudah memenuhi standar kualitas semen yang sudah ditetapkan, namun tiga dari enam ekor sapi pejantan di Indonesia masih tergolong fertilitas rendah (<60%). Potamine-1 (PRM1) merupakan molekul pada inti spermatozoa yang telah terbukti memiliki hubungan erat dengan fungsi fertilitas dan kualitas spermatozoa pada berbagai sapi pejantan di Indonesia. Hal tersebut mendasari usulan pengembangan uji berbasis molekuler PRM1 sebagai penentu tingkat fertilitas yang diharapkan dapat digunakan untuk proses seleksi dan kebijakan pengafkiran sapi pejantan unggul di Indonesia. Melalui policy brief ini diharapkan usulan pengembangan uji tersebut dapat lebih tersampaikan dengan segala solusi yang diberikan, termasuk terkait pendekatan uji berbasis molekuler yang paling tepat digunakan, kajian-kajian lanjutan, dan berbagai harapan dukungan dari segala pihak demi terwujudnya pengembangan uji PRM1.
Disparitas Harga Cabai Rawit di Ӏndonesia Sebelum dan Saat Pandemi CoVID 19 Saban , Asrilis Boy; Sahara, Sahara; Krisnamurthi , Bayu; Anggraini, Lukytawanti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.195-198

Abstract

Sampai saat ini kesenjangan harga cabai rawit masih terjadi antar provinsi, sehingga perlu adanya kajian mengenai upaya disparitas harga cabai rawit di tingkat Provinsi di Indonesia. Hasil analisi menunjukkan harga rata rata cabai rawit terendah sebelum Covid 19 terdapat di Provinsi Jawa Timur, sedangkan harga rata rata cabai rawit tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan koefisien variasi cukup tinggi pada Provinsi Jawą Tіmur dąn Nusa Tenggara Barat. Pada saat pandemi Covid 19, harga rata rata cabai rawit terendah terjadi di Provinsi SuӀawesi Bąrąt, sedangkan tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara dengan nilai koefisien variasi cukup tinggi pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogya karta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem manajemen logistik dan proses distribusi komoditi cabai rawit ke setiap daerah atau provinsi di seluruh Indonesia. Peningkatan produksi dan produktifita s juga harus dilakukan untuk mengurangi fluktuasi harga dengan menyeimbangkan pasokan terhadap permintaan cabai rawit.
Kredibilitas Review Konsumen Pada Transaksi Di E-Commerce Sumber Informasi Dalam Keputusan Pembelian Online Wahpiyudin , Cep Abdul Baasith; Mahanani , Raditya Kasih; Rahayu, Ismie Leona; Simanjuntak , Megawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.199-202

Abstract

Dalam berbelanja online saat ini, konsumen Indonesia lebih menjadikan ulasan sebagai sumber informasi utama dalam memutuskan pembelian. Meskipun konsumen menyatakan keputusan pembelian dipengaruhi oleh informasi dari ulasan, 3 dari 10 konsumen jarang memberikan ulasan. Kebiasaan tersebut membawa dampak buruk bagi kualitas ulasan saat ini, dibuktikan dengan adanya ulasan tanpa identitas yang jelas, bahasa sulit dipahami, serta tidak ada kesesuaian antara foto/video dengan produk yang dibeli. Kelas sentimen positif meskipun mendominasi, namun berdasarkan kategori source credibility, e wom quality, dan recommendation rating 4 dari 10 ulasan yang diteliti pada ketiga e commerce ti dak tergolong kredibel. Untuk itu, memerhatikan kredibilitas ulasan konsumen pada e commerce di Indonesia menjadi sangat penting untuk membantu dan melindungi konsumen Indonesia terhindar dari penipuan. Policy brief ini menguraikan tantangan sekaligus implikasi bagi lembaga pemerintah terkait perlindungan konsumen untuk terlibat membantu memerhatikan kredibilitas ulasan. Perlindungan konsumen khususnya pada transaksi online pada masa pandemi Covid 19 sangat diperlukan untuk mengurangi pengaduan konsumen.
Manfaat dan Bentuk Pembiayaan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Kurniawan , Fery; Kodiran , Taryono; Al Amin , M. Arsyad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.203-208

Abstract

Pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) berbasis masyarakat (BM) berkelanjutan sangat tergantung pada nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat, baik ekologi dan sosial. DPL memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai willingness to pay (WTP) yang berikan, baik willingness to donate (WTD) dan willingness to contribute time (WTCT), yaitu sebesar id r 1,050,955.00 per tahun (idr 87,579.55 per bulan) untuk WTD, dan 13.21 jam per bulan, atau idr 115,605.08 per individu per bulan untuk WTCT untuk aspek perencanaan dan implementasi program dan 12.62 jam per bulan, atau setara idr 110,395.87 per individu per minggu untuk WTCT untuk aspek pengawasan kawasan. Selain itu, nilai WTP dapat menjadi salah satu pendekatan dalam memperkirakan kebutuhan biaya pengelolaan DPL BM, yaitu berkisar antara idr 47,514,100.19 hingga idr 54,240,227.90 (WTCT) per tahun. Kedua pendekatan tersebut dapat diaplikasikan dalam memperkirakan kebutuhan biaya pengelolaan DPL BM yang berkelanjutan melalui mekanisme yang dapat disesuaikan dengan karakteristik lingkungan, sosial, dan dana desa.
Standarisasi Penjaminan Kesejahteraan Hewan Untuk Kemajuan Riset Biomedis Dewi, Fitriya Nur Annisa; Darusman, Huda Shalahudin; Pamungkas, Joko
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0404.375-380

Abstract

Pengembangan berbagai obat, vaksin dan produk kesehatan memerlukan tahap penelitian dan pengujian pada hewan laboratorium/hewan coba. Kesejahteraan hewan selama pemeliharan dan penggunaannya dalam studi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesahihan hasil, dan pemenuhannya semakin menjadi sorotan publik dan tuntutan global. Diperlukan aturan hukum, kebijakan dan pedoman nasional untuk menjamin implementasi prinsip kesejahteraan hewan yang terstandar di berbagai institusi di Indonesia, dan mengacu pada standar internasional. Kajian ini bertujuan menelaah aspek legal di Indonesia yang mengatur implementasi prinsip etik dan kesejahteraan hewan di bidang penelitian biomedis, dan mengidentifikasi kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai standarisasi penjaminan tersebut.

Page 6 of 28 | Total Record : 271


Filter by Year

2019 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue