cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthadiansyah
Contact Email
cendekia.manggalajournal@gmail.com
Phone
+6281935181060
Journal Mail Official
cendekia.manggalajournal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Merdeka Raya No.5, Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB 83116, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Published by Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
ISSN : -     EISSN : 30318939     DOI : https://doi.org/10.62335/dm8f6t74
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Public Health
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Economics, Health, Social, Science, Engineering, Computer Science & IT, Politic and Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 344 Documents
 11   12   13   14   15 
Perancangan Pusat Seni Budaya dan UMKM Di Kalurahan Madurejo dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Danu Adamma'arief; Tisnawati, Endah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.874

Abstract

Perancangan ini dilatarbelakangi oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengakreditasi sepuluh kalurahan rintisan desa budaya yang salah satunya adalah Kalurahan Madurejo. Perdais Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pembinaan kebudayaan dengan ciri inklusifitas. Dimana masyarakat menjadi subyek dalam pengembangan kebudayaan. Untuk mewadahi kelompok seni, budaya, dan UMKM sehingga bisa meningkatkan eksistensi terhadap masyarakat umum serta meningkatkan ekonomi lokal terutama yang berlokasi di Kalurahan Madurejo, maka dibutuhkan pusat seni dan UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan aspek metode perancangan yang sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Peraturan Kemenparekraf, No.17 tahun 2020. Dengan menyediakan fasilitas kepada kelompok seni dan UMKM dengan tujuan meningkatkan ekonomi serta eksposur terhadap wisatawan di Kalurahan Prambanan.
Dialektika Tradisi dan Modernitas: Kajian Arsitektur Regionalisme pada Pusat Seni dan Budaya Bone A. Yayan Ulia Sari; Tisnawati, Endah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.875

Abstract

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten terluas di Sulawesi Selatan yang memiliki keanekaraman seni dan budaya yang didukung dengan adanya komunitas yang mengadakan kegiatan hingga saat ini. Komunitas tersebut merupakan salah satu wadah untuk menampung kreativitas generasi muda serta bentuk upaya pelestarian seni dan budaya Bone. Meskipun begitu, pengadaan komunitas saja belum mampu mendukung secara maksimal kegiatan seni dan budaya, sehingga perlu adanya sebuah tempat terpusat yang bersifat publik dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas dan kreatifitas generasi muda. Oleh karena itu, Perancangan Pusat Seni dan Budaya hadir sebagai wadah untuk aktivitas tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi gubahan arsitektur regionalisme sebagai pendekatan desain untuk menciptakan bangunan yang representatif dan kontekstual sehingga wujud budaya tidak hanya terlihat sebagai tindakan tetapi juga sebagai sebuah karya yang bisa dilihat, diraba, dan juga didokumentasikan. Pada perancangan ini menggunakan metode penelitian meliputi studi literatur, observasi lapangan, dan analisis preseden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan elemen-elemen arsitektur tradisional Bone dengan prinsip-prinsip desain modern menghasilkan gubahan arsitektur yang harmonis, fungsional, dan mampu membangkitkan kembali identitas lokal yang dapat dilihat dari tata olah massa, zonasi ruang, pemilihan struktur, dan ornamen bangunan.
Penerapan Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter Islam dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di SD Nur Miyazaki Islamic Character School Makassar Mogat, Haery; Syarif, Muqtakdir Nurfalaq
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.948

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen kurikulum berbasis karakter Islam dalam meningkatkan prestasi akademik dan karakter siswa di SD Nur Miyazaki Islamic Character School Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang mendalam mengenai proses manajemen kurikulum di sekolah tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen kurikulum berbasis karakter Islam di sekolah ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Kurikulum yang diterapkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran, metode pembelajaran, serta aktivitas ekstrakurikuler. Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk disiplin, tanggung jawab, dan etos belajar siswa.Dampak positif dari penerapan kurikulum ini terlihat dari peningkatan prestasi akademik serta perkembangan karakter siswa yang lebih berakhlak, disiplin, dan memiliki tanggung jawab sosial. Namun, penelitian juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi kurikulum ini, seperti keterbatasan sumber daya pendidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pendidikan berbasis karakter Islam serta pengaruh teknologi dan lingkungan sosial yang kurang mendukung.Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan adanya penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkala, peningkatan keterlibatan orang tua, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal dalam pembelajaran.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim Oktafianto, Wahyu Dwi; Kristiawanto, Kristiawanto; Nainggolan, Marsudin
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.967

Abstract

The rise of criminal acts of corruption, especially in the world of justice, will certainly seriously harm justice for society. The judiciary, which should be a place for people to seek justice, has now become a transactional institution by a handful of certain individuals and the judicial mafia. The criminal act of corruption in accepting bribes by judges of course does not only involve the judge himself, of course it will involve other parties, namely those closest to him or those he trusts who both work as judges or civil servants and can even involve private parties. Therefore, these other parties must also be held criminally responsible for their actions, namely as participating perpetrators (medeplegen) by applying the doctrine of deelneming based on Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code (KUHP). This research is normative juridical research with a statutory approach, a case approach, a historical approach and a comparative approach and uses the theory of criminal liability and the theory of deelneming. In its development, there have been many different views for judges in deciding cases of participating perpetrators who do not have certain qualities as stated in the article in which they are charged. In the teaching of deelneming, what needs to be seen and proven is the role and action (actus reus and mens rea) of the participating actor, not looking at who or the quality of the participating actor. The expansion of inclusion or participation should be based on the concept of knowledge and agreeing which is not seen simply as evil thoughts or evil intentions (mens rea) of the perpetrator but is placed directly on the role and actions (actus reus) as a new form of deelneming or participation.
Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diana, Anisa Roshda; Maryano, Maryano; Chandra, Tofik Yanuar
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.968

Abstract

In Perma Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, the concept of substitute punishment has actually been accommodated by providing space by regulating it partially. In addition, seen from the perspective of systematic interpretation and interdisciplinary interpretation, there are several laws that regulate substitute punishment for restitution, one of which is the provision of Article 33 paragraph (7) of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. However, in practice, perpetrators of criminal acts who are required to pay restitution based on a court decision that has permanent legal force, state that they refuse to pay restitution on the grounds that they cannot afford it so that they serve a subsidiary sentence because they do not pay restitution. Then the problem is that the subsidiary sentence that they must undergo is often not commensurate with the actions or the value of the restitution that must be paid, so that perpetrators of criminal acts prefer to serve a substitute sentence rather than pay restitution. Methods used in this study This study uses descriptive analytical research, which is carried out with the main aim of providing an objective picture or description of a situation. With the statute approach, case approach, conceptual approach, analytical approach. The results of the study recommend that in the form of efforts to ensure the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in the form of restitution, there needs to be rules or guidelines for judges in deciding on substitute (subsidiary) punishment for restitution, so that the judge's decision has coercive power and has uniformity. From the perspective of the victim, restitution is used to restore the victim's condition to the state before the crime occurred. Meanwhile, from the perpetrator's side, payment of restitution is a form of accountability for the occurrence of the crime. Although restitution is a form of accountability for the perpetrator, there are no rules or guidelines that confirm/regulate the provision of substitute (subsidiary) punishment if restitution is not paid by the perpetrator to the victim
Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Abdullah, Zulfirman; Nainggolan, Marsudin; Ismed, Mohamad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.969

Abstract

Money laundering is a form of economic crime with broad impacts, both individually and systemically. This crime often involves third parties who are not directly engaged in the criminal act. One of the primary legal issues that arise is the confiscation of assets belonging to third parties who have no involvement in the crime, raising concerns regarding the protection of their legal rights. This study aims to analyze the existing legal framework, challenges, and potential solutions in providing legal protection for third parties harmed by asset confiscation in money laundering cases. The author employs a normative juridical research method with an analytical approach, referencing theories of criminal liability and legal protection.  This research relies on secondary data, including statutory regulations, legal documents, and judicial decisions, such as the Supreme Court’s Judicial Review Decision No. 365 PK/Pid.Sus/2022 dated May 23, 2022, concerning Andika Surachman and associates (owners of First Travel), and the Supreme Court’s Cassation Decision No. 4101 K/Pid.Sus/2024 dated July 16, 2024, concerning the defendant Rafael Alun Trisambodo. This study also evaluates the relevance of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU TPPU) in safeguarding the rights of bona fide third parties.  The findings indicate that while the UU TPPU acknowledges the potential involvement of third parties in money laundering cases, its provisions remain limited and do not comprehensively safeguard bona fide third parties. This research identifies solutions to enhance legal protection against arbitrary law enforcement practices, such as revising existing regulations and strengthening the mechanism for objections to asset confiscation. Theoretically, this study contributes to the development of criminal law concepts, particularly regarding the protection of third-party rights in asset confiscation related to money laundering offenses. Practically, the findings of this study are expected to serve as a guideline for policymakers and law enforcement agencies in formulating fairer and more effective legal policies while ensuring that individuals who are not involved in criminal activities remain legally protected
Implementasi Pendidikan Demokrasi Melalui Musyawarah Besar (MUBES) Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025 Prasetya Putra Nugraha; Lourensius Hendra Putra
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.979

Abstract

Demokrasi merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut di Indonesia yang mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan Demokrasi juga berlaku pada dunia pendidikan tinggi dengan subjek pelaksana adalah mahasiswa. Salah satu bentuk penerapan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi adalah Musyawarah Besar (Mubes) Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Mubes Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025 merupakan forum tertinggi lembaga kemahasiswaan selama satu periode tahun akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana data tersebut akan dianalisis secara deskriptif. Mubes Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025 yang diselenggarakan oleh BPM berfungsi untuk mengevaluasi serta memonitoring keberadaan unit-unit mahasiswa yang ada, sekaligus sebagai forum untuk menentukan arah kebijakan Ormawa ke depan. Oleh karenanya keberadaan Mubes Ormawa Politeknik Harapan Bersama 2024/2025 ini memberikan pembelajaran bagi para aktivis Ormawa Politeknik Harapan Bersama dalam mengambil langkah dan keputusan organisasi.
Pembatalan  Akta Hibah atas Sertipikat Tanah oleh Orang Tua terhadap Anak Angkat Alimin, Indra; Lontoh, Rielly; Marniati, Felicitas Sri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1024

Abstract

Pembahasan mengenai pembatalan  akta hibah atas sertipikat tanah oleh orang tua terhadap anak angkat. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa. orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang didalam putusannya menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan orang tua angkat dan niatnya orang tua angkat merawat di hari tuanya. Tetapi niat orang tua angkat disalahgunakan oleh anak angkat yang justru mentelantarkan.
Partisipasi Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kabupaten Langkat Aulia, Rizka; Dermawan, Dwi Ardy; Fitriana, Ade Syam; Winda, Winda; Dinda, Dinda
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1037

Abstract

Partisipasi ibu-ibu PKK di Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kabupaten Langkat, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi ibu-ibu PKK dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ibu-ibu dalam program PKK berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga, kesadaran kesehatan, serta solidaritas sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya keterampilan manajerial, dan kendala sosial budaya masih menjadi hambatan dalam optimalisasi program. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas PKK dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tanggung Jawab Notaris terkait Pembacaan Akta yang Hanya Dilakukan oleh Karyawan Notaris Alfarizky, Arie; Marniati, Felicitas Sri; Widyanti, Amelia Nur
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1039

Abstract

Pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terkait pembacaan akta yang hanya dilakukan oleh karyawan notaris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kewajiban notaris terkait dengan pembacaan akta yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris dibahas. Meskipun notaris tidak membaca akta yang dibuatnya, namun di akhir akta tertera bahwa notaris telah melakukannya. Hal inilah yang sungguh-sungguh menimbulkan masalah, menjadikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan, dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Notaris dengan sengaja salah mengartikan akta yang dibuatnya secara tidak langsung. Kecuali beberapa akta yang dibuatnya, notaris sangat terpengaruh oleh tugasnya untuk membaca akta notaris, yang secara eksklusif dilakukan oleh staf notaris.

Page 13 of 35 | Total Record : 344

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Januari 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2025 Vol. 2 No. 11 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, November 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Oktober 2025 Vol. 2 No. 9 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juli 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juni 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Mei 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, April 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Desember 2024 Vol. 1 No. 11 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, November 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Oktober 2024 Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juli 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juni 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Mei 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, April 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Januari 2024 More Issue