cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2025): MARET" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PRODUKSI KOPI BUBUK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PID.SUS/2013 Arfah, Azizah; Haikal, Raka; Parulian, Hendra; Limbong, Albert S.; Fitriani, Maulida; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.155

Abstract

Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
SIMBOL LINGGA-YONI DALAM NISAN DAN KERIS WALISANGA: JEJAK ARTEFAKTUAL MODERASI BERAGAMA DI NUSANTARA Sa'i, M.; Hidayat, Mohamad Wahyu; Nugroho, Prasetyo Adi
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.164

Abstract

Bangunan epistemologis Konsep moderasi beragama di Indonesia sudah ada sejak lama, berakar kuat dalam tradisi dan simbol budaya lokal, termasuk dari masa Hindu-Buddha hingga Islamisasi oleh Walisanga. Penelitian ini penting untuk menyingkap bagaimana simbol-simbol seperti lingga-yoni dalam nisan dan keris menjadi artefak akulturasi yang mencerminkan nilai moderasi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan analisis hermeneutik terhadap artefak budaya dan literatur sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Walisanga tidak menghapus simbol budaya lokal, tetapi mengadaptasinya secara bijak ke dalam konteks Islam, menciptakan warisan keberagamaan yang damai, inklusif, dan kontekstual. Simbol lingga-yoni dalam nisan dan struktur keris merupakan bukti konkret dari strategi dakwah yang akomodatif dan berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia tumbuh secara organik dalam lintasan sejarah dan menjadi model keberagamaan yang relevan untuk masa kini.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENDORONG INDUSTRI KENDARAAN BERBASIS LISTRIK SEBAGAI BENTUK PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA Parulian, Hendra
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.152

Abstract

Konsumsi bahan bakar meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia juga termasuk negara yang menghasilkan 1.637.156 juta ton emisi gas rumah kaca pada tahun 2018 dan menggunakan banyak bahan bakar fosil. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia berada di peringkat tengah sebagai negara dengan emisi terbanyak di dunia. Mempercepat kemajuan sektor kendaraan listrik merupakan inisiatif penting yang dapat memfasilitasi transisi berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Mobil listrik merupakan pilihan yang ramah lingkungan dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Mobil listrik memiliki manfaat dibandingkan kendaraan tradisional terkait efisiensi energi dan pengurangan polusi. Jenis penelitian yang diangkat merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dewasa ini masih dalam tahap pengembangan, selain itu Indonesia juga sedang menghadapi beberapa masalah seperti mahalnya biaya produksi kendaraan listrik, masih minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, kurangnya kualitas SDM pada sektor kendaraan listrik di Indonesia serta insentif yang diberikan pemerintah yang belum berjalan dengan lancar. Upaya pemerintah dalam menghadapi industri kendaraan listrik terhadap ekonomi hijau dapat dilihat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan mobil listrik dengan memberikan berbagai peraturan dan insentif. Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 menjadi dasar untuk akselerasi mobil listrik. Adapun tindakan nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu tersedianya angkutan umum Busway Transjakarta yang menggunakan Daya Listrik, Grab Bike yang menggunakan Daya Listrik, dan penjualan kendaraan listrik yang telah teralisasi di beberapa wilayah Indonesia secara bertahap.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA Fath, Al
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.168

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan tanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan prinsip strict liability dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teknik analisis data deskriptif-analitis, dengan sumber data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum optimal, khususnya dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tanggung jawab mutlak, serta adanya tumpang tindih norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar prinsip strict liability dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Implementasi yang tepat atas prinsip ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha serta memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI