cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,377 Documents
 209   210   211   212   213 
Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Amalia Rosita Indriani; Fatikhana Azzahara Nova; Nadia Nadia; Theresa Yvone Sidabutar; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan dari sertipikat tanah fisik ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari reformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan problematika hukum yang berkaitan dengan dasar pengaturan, tantangan penerapan, serta strategi hukum yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap dan transformasi sertipikat fisik ke elektronik, mengidentifikasi tantangan hukum dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan. Bahwa meskipun kebijakan sertipikat elektronik membawa kemajuan administratif, masih terdapat kendala seperti risiko keamanan data, kepastian hukum yang lemah, literasi hukum rendah, resistensi perubahan, dan kemampuan sumber daya manusia dalam pertanahan. Kesimpulannya, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.
KURANGNYA KUALITAS PENEGAKAN HUKUM YANG KETAT TERHADAP PELAKU KORUPSI DI INDONESIA Zakarias Bagau; Ahmad Ficko
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu negara hukum, keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan seimbang dalam menjunjung tinggi keadilan agar tidak ada kecurangan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai sektor pemerintahan.Korupsi bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga kejahatan moral dan sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan korupsi mengakibatkan kerugian negara, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta menghambat pembangunan nasional. Ironisnya, banyak pelaku korupsiyang mendapatkan hukuman ringan, bahkan ada yang bebas karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini menandakan bahwa kualitas penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki jabatan atau kekuasaan politik.Rendahnya kualitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya integritas aparat penegak hukum, adanya intervensi politik, serta kurangnya transparansi dan pengawasan publik. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian dan independensi, maka hukum cenderung berpihak kepada pihak yang berkuasa. Selain itu, sanksi hukum yang tidak tegas juga membuat efek jera terhadap pelaku korupsi menjadilemah,sehinggapraktik korupsi terus berulang dari waktu ke waktu.Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum pidana. Diperlukan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pengawasan yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil tanpa pandang jabatan. Selain itu, pendidikan antikorupsi perlu diperkuat agar masyarakat sadar akan bahaya korupsi dan ikut berperan dalam pengawasannya. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, dan membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
TINDAKAN PIDANA KORUPSI TERTENTU Atinus laia; Noferlius Gulo; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak luas terhadap pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat melalui penyalahgunaan kewenangan, kelalaian jabatan, dan praktik gratifikasi yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memuat rumusan perbuatan melawan hukum, kerugian negara, hingga sanksi pidana bagi pelaku.Penelitian mengenai tindak pidana korupsi penting dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab, modus operandi, penegakan hukum, serta efektivitas lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kajian ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya integritas, kurangnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang tidak transparan. Untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, dan pendidikan antikorupsi sejak dini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) Putri Apri Amanda; Nayla Nur Salsabila; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku Kejahatan Penjualan Manusia menggambarkan sifat pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan, suatu pelanggaran yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dimana seseorang dibuat menjadi sebuah objek eksploitasi dengan alur perekrutan, pemindahan, Pengangkutan, secara desakan atau memaksa dalam pembohongan, kekejaman, serta intimidasi. agar memperoleh benefit, dan tidak sekadar dampak dari sisi hukum saja terhadap fenomenanya, namun ruang kemasyarakatan, moral publik, serta ekonomi juga berdampak. Salah satunya di wilayah dengan tingkat tertinggi dalam kelemahannya di sisi pelaku kejahatan penjualan manusia di indonesia yakni Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), dengan didasari kondisi minimnya pendidikan, kemiskinan yang tinggi, serta faktor utamanya yakni lapangan pekerjaan yang definit yang menjadi dorongan masyarakat untuk menemukan peluang lain diluar negeri maupun daerag mereka. Dan memicu adanya pendayagunaan modernisasi perbudakan serta ekspliotasi. Didasari realistis pun, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pemerintah mengambil posisi untuk mencegah Penjualan manusia di NTT serta mengevaluasi penerapan hak-hak korban yang dipenuhi dengan berlandaskan UU Tahun 2007 No 21 berkaitan akan penumpasan Pelaku Kejahatan Penjualan Manusia. Pemanfaatan instrumen penelitian ialah metode yuridis normatif dan instrumen empiris sebagai penunjangnya, dengan adanya analisis terhadap kearifan publik, regulasi, serta sekunder data dari institusi pemerintah, internasional, dan literasi akademik yang berkaitan. Penelitian menghasilkan jika pemerintah sudah menerapkan beragam langkah seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan serta penanggulangan TPPO, Rumah aman yang disediakan untuk korban, Edukasi hukum kepada masyarakat ditingkatkan, kerjasama lintas internasional serta sektor. Namun, penerapannya pun masih menghadapi kendala berupa minimnya anggaran, koordinasi antar institusi melemah, pendampingan korban dan fasilitas rehabilitas yang minim. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dibutuhkan serta adanya kearifan berbasis HAM, kapasistas aparat yang ditingkatkan, sampai dengan pemberdayaan ekonomi masyarkat sekitar guna kelanjutan strategi untuk tujuan memutus rantai penjualan manusia di NTT
URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMABANGAN EMAS ILEGAL DI KETAPANG Yulianus Frayen Febro Arto; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan tanpa izin terjadi di Ketapang Kalimantan Barat. Yang mengakibatkan kerugian perkonomian negarah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bermaksud untuk memeberikan analis pentignya penegekan hukum dalam kasus pertambangan yang dilakukan tanpa melalui izin serta bagaimana penerapan aturanya. Penlitian yang dilakukan mempunyai sifat deskriptif-analisis pendekatan yang dilakukan dengan yuridis-normatif memakai data sekunder yang diambil dari undang-undang, putusan hakim di pengadilan, dan literatur relevan. Izin pertambangan diatur dalam pasal 35. Dari penelitian ini temukan sebuah aktivitas pertambangan yang tanpa memiliki izin. Aktivitas pertambangan yang tanpa izin akan dikenakan hukuman penjarah 5 tahun dan denda paling banyak Rp seratus miliar sebagaiman diatur dalam Pasal 158. Dalam putusan pengadilan negri ketapang no 332/Pid. Sus/2024/Pn Ktp, terdakwa dikenakan hukuman piadana penjarah selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 6 bulan. Dari putusan ini dapat dinilai bahwa penegakan hukum terhadap parah pelaku pertambangan sangatlah penting supaya meminimalisir maraknya pertambangan ilegal dan mencegah kerugian negarah serta memperkuat aturan minerba.
TINDAK PIDANA KASUS PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MINERBA NOMOR 3 TAHUN 2020 BERDAMPAK BAGI NEGARA DAN LINGKUNGAN HIDUP Angelina Saraswaty; Nabila Rinjani Sayidatun Nisa; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan Ilegal merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan tambang yang tidak memiliki izin menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan pencemaran lingkungan. Selain itu, tindakan ini juga merugikan negara karena menghilangkan peluang pendapatan dari sektor tambang yang legal. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis proses tindak pidana dalam kasus Pertambangan Batu Bara Ilegal di Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana dampaknya terhadap negara dan lingkungan hidup. Diharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pertambangan ilegal ini.
PENGARUH MODERNISASI TERHADAP POLA HIDUP DAN NILAI TRADISIONAL MASYARAKAT PEDESAAN Keiza Azzahra Salsabila; Kaisyah Adellia Riadi; Ira Nurhidayah; Jihan Rafeyfa Syafitri; Nailah Salwa Harahap
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Modernisasi merupakan proses perubahan sosial yang membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaruh modernisasi terhadap pola hidup, nilai-nilai tradisional, dan struktur sosial masyarakat desa, serta strategi adaptasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa modernisasi memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi. Namun, di sisi lain, modernisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti pergeseran nilai-nilai tradisional, munculnya gaya hidup individualistik, serta melemahnya solidaritas sosial. Masyarakat pedesaan merespons perubahan ini dengan cara beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan usaha kecil, dan partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kekuatan budaya lokal dan kearifan tradisional menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai sosial. Dengan demikian, modernisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa kehilangan identitas budaya mereka.
PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR AGAMA HINDU SISWA KELAS III SEBELUM DAN SETELAH PENGARUH PEMBELAJARAN PERSEPSI DI SDN 11 CAKRANEGARA Ni Made Ayu Mahendriani; Ni Wayan Ekarini; Ida Ayu Padmi; Ni Luh Yuniarti; Ida Ayu Kade Ari Sudisna
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena menurunnya prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas III di SDN 11 Cakranegara. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam mengajar kurang bervariasi dan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, osehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah "Adakah perbedaan prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas III sebelum dan setelah pengaruh pembelajaran persepsi di SDN II Cakranegara. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuam khusus. Adapun tujuan umum untuk menggali kompetensi guru Agama Hindu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab atas pengembangan potensi peserta didiknya sedangkan tujuan khusus yaitu untu mengetahui prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas III sebelum proses pembelajaran persepsi, mengetahui prestasi belajara Agama Hindu setelah proses pembelajaran persepsi, dan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa kelas III sebelum dan setelah proses pembelajaran persepsi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 11 Cakranegara yang berjumlah 64 responden. Sampel penelitian ini menggunakan semua anggota populasi dijadikan sampel yang berjumlah 64 responden karena semua anggota populasi berada dalam batas kemampuan peneliti sehinnga disebut dengan studi ppulasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, tes dan observasi atau pengamatan langsung. Berdasarkan hasil analisis data uji beda dua mean dependen (Paired sample) karena menguji 2 sampel yang berpasangan. Didapatkan hasil rata-rata nilai post test sebesar 83,91 lebih besar dari rata-rata nilai pre tes sebesar 73,67. Sehingga ada perbedaan yang signifikan atau meyakinkan dengan selisih 10,24 artinya setiap kenaikan 1 angka memberikan pengaruh pada prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas III sebelum dan setelah pembelajaran persepsi di SDN 11 Cakranegara. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar Agama Hindu siswa kelas III pada semester II Tahun Ajaran 2011/2012 sebelum menggunakan metode pembelajaran persepsi dan setelah menggunakan metode pembelajaran persepsi. Dengan demikian metode pembelajaran persepsi sangat efektif untuk diterapkan pada proses pembelajaran Agama Hindu pada siswa kelas III di SDN 11 Cakranegara. Oleh karena itu disarankan agar penerapan metode pembelajaran persepsi disosialisasikan dan digunakan secara alternative dalam pembelajaran Agama.
Analisis Pengaruh Pengelolaan Persediaan Terhadap Efisiensi Operasional pada Restoran Cepat Saji di Medan Tembung Damanik, M. A. Jaya; Chairiza Azmi; Nirmalasari Nirmalasari; Aditiya Pratama D; Chitra Annisa R
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan persediaan yang efisien merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kinerja operasional, terutama di industri restoran cepat saji yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan persediaan terhadap efisiensi operasional pada 4 restoran cepat saji di Medan Tembung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei yang melibatkan restoran cepat saji di wilayah Medan Tembung. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur dua variabel utama: pengelolaan persediaan dan efisiensi operasional. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan persediaan terhadap efisiensi operasional restoran cepat saji. Restoran yang memiliki sistem pengelolaan persediaan yang baik, seperti penggunaan teknologi untuk memantau stok dan rotasi bahan baku, dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulannya, pengelolaan persediaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional di restoran cepat saji, dan implementasi sistem yang lebih terorganisir sangat disarankan untuk meningkatkan kinerja usaha.
Epistemologi Relasi Jin dan Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an Dimas Ramadhan; Kholilurrohman Kholilurrohman; Nurbaiti Nurbaiti
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji epistemologi relasi antara jin dan manusia dalam Al-Qur’an dengan menyoroti landasan wahyu, prinsip etika, dan batasan syariat yang mengatur interaksi keduanya. Melalui pendekatan tafsîr maudhû‘î terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang menyandingkan jin dan manusia, penelitian ini menemukan bahwa relasi tersebut tidak serta-merta bersifat negatif, tetapi memiliki potensi edukatif, spiritual, dan moral. Al-Qur’an menegaskan bahwa jin dan manusia merupakan dua makhluk berakal yang sama-sama memikul tanggung jawab keagamaan, tunduk pada hukum Ilahi, dan terikat oleh norma tauhid. Analisis ini mengidentifikasi empat bentuk interaksi positif yang dapat diterima dalam bingkai syariat, yaitu: pembelajaran jin terhadap wahyu melalui manusia, pemberian nasihat spiritual, dialog etis yang memperkuat tauhid, serta informasi pengobatan yang bersifat non-normatif dan tetap memerlukan verifikasi syar‘i. Kajian ini menegaskan bahwa interaksi jin–manusia hanya dibenarkan selama tidak melampaui batas akidah dan tidak menempatkan jin sebagai otoritas agama. Dengan demikian, wahyu tetap menjadi sumber epistemologis tertinggi dalam menilai validitas relasi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan terhadap aspek epistemologis dan teologis riwayat-riwayat terkait jin dalam wacana studi Al-Qur’an kontemporer.

Page 211 of 238 | Total Record : 2377

 209   210   211   212   213 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue