cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,377 Documents
 22   23   24   25   26 
Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Muhammad Kamarulzaman Satria; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The digitalization era and the development of information technology have heightened the importance of personal data protection as a part of human rights. This study aims to analyze the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in Indonesia, compare it with international regulations, and evaluate its effectiveness in safeguarding citizens' personal data. The methodology employed is normative juridical analysis, examining relevant legal documents and related literature to identify and understand the framework for personal data protection. The findings indicate that although the PDP Law provides a strong legal basis for personal data protection, challenges remain in terms of law enforcement, public awareness, and private sector compliance. This research proposes enhanced inter-agency cooperation and regulatory strengthening as subsequent steps to optimize personal data protection in Indonesia.
Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Muhammad Kamarulzaman Satria; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Law Number 17 of 2023 on Health brings about a significant change in the protection of healthcare workers in Indonesia. The background to the formation of this law is based on the need for broader and integrated protection for healthcare workers, in line with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the challenges faced in providing quality healthcare services. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach to analyze changes in the provisions of protection for healthcare workers based on Law Number 17 of 2023. The results of this study show that Law Number 17 of 2023 emphasizes compliance of healthcare workers with professional standards and ethics, and adds new rights such as wages, performance bonuses, health insurance, and opportunities for self-development. However, there are several issues that arise, notably the ambiguity in Article 462 paragraph 1 which regulates criminal sanctions for healthcare workers' negligence. This clearly threatens the continuity of protection for healthcare workers and indicates a lack of legal certainty in the law. In conclusion, while Law Number 17 of 2023 has brought about significant changes in the protection of healthcare workers, further revisions and improvements are still needed to ensure optimal protection and legal certainty for healthcare workers in Indonesia.
Problematika Pendidik Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Sunardi; Erfan Yudianto; Nurcholif Diah Sri Lestari; Andini Luluk Nofitarini; Rima Dwi Oktaviani; nabilatul hafidhoh
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most classes in Indonesia are heterogeneous classes, which must be a challenge for educators in implementing this independent curriculum. Therefore, this study aims to describe the probematics of educators in implementing the independent curriculum. This type of research is descriptive qualitative with the subject of 16 educators at the secondary school level in Jember Regency. The instrument used is a questionnaire collected using the questionnaire method with google form media which contains 17 questions. Based on the results of the analysis, it was found that there were problems in implementing the independent curriculum, namely 1) Lack of training on the independent curriculum. 2) Difficulty formulating the flow of learning objectives. 3) Knowing the needs of individual students. 4) Carrying out assessments.
KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPS) DALAM SEKTOR INFRASTRUKTUR: PERSPEKTIF INDONESIA Dwiyanti utami; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strong legal framework for public-private partnerships (PPP) in Indonesia's infrastructure sector is critical to increasing private investment and increasing cost efficiency. PPP can help increase community participation in public service delivery and increase transparency in public service delivery. In recent years, the Indonesian government has attempted to increase investment and infrastructure development through collaboration with the private sector. However, this collaboration also has several challenges, including differences in interests and culture between the government and the private sector. Therefore, it is necessary to create a clear and effective legal framework to regulate PPS cooperation. This article discusses the importance of a strong legal framework for PPS cooperation in the infrastructure sector in Indonesia and its impact on sustainable economic growth and reliable energy supply for society
TINGKAT KRIMINALITAS KASUS PENGANIAYAAN SAMPAI KEPADA PEMBUNUHAN AKIBAT SENGKETA BATAS TANAH YANG BERLARUT-BERLARUT Kumpul Sianturi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus sengketa tanah banyak mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang sangat parah berupa pengancaman dan tindakan kriminal berupa perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang pada akhirnya menyebabkan terputus-nya hubungan kekeluargaan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang bersengketa serta situasi keamanan, ketertiban masyarakat terganggu dan suasana menjadi tidak kondusif. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain. Salah satu akibat dari tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban. Padahal, hidup adalah hal yang paling berharga bagi semua orang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dengan norma hukum positifnya melindungi kehidupan setiap warga negara dari segala upaya untuk menyinggung orang lain, memberikan pembunuhan dengan hukuman yang sangat berat.
HUKUM PERPAJAKAN BAGI PARA INVESTOR Rahul Kristian Sitompul; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama). Ada beberapa Hukum Pajak Materil, yaitu Hukum tentang Pajak Materil mencakup Uundang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Uundang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Solusi agar Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat memberikan keadilan bagi Negara Indonesia maka diperlunya renegosiasi dengan beberapa Negara investor terkait pemberlakuan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pemotongan dividen sebesar 50%.
ANALISIS PENGARUH INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Lalu Apriliansah; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi merupakan faktor krusial bagi kelangsungan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan adanya investasi yang ditanamkan baik oleh pemerintah maupun swasta maka terjadi kegiatan produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Peranan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatan investasi tidak hanya atau meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan pemasaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi Investasi
INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERWUDHU DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS II SD DAHLANUDIN SURABAYA Ifa Rachmawati; Hetty Purnamasari; Sri Wahyuningtyas
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penggunaan media pembelajaran berupa video khususnya tutorial wudhu dimana dengan penggunaan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berwudhu siswa kelas II SD Dahlanudin Surabaya. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, dengan desain Pre Experimental Design dalam bentuk One-Group Pretest-Posttest Designs. Metode pengumpulan data menggunakan tes lembar observasi, lembar pengamatan, lembar penilaian, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini menggunakan pretest pada awal pertemuan, treatmen menggunakan media pembelajaran video tutorial, dan posttest pada akhir pertemuan. Keterampilan berwudhu siswa kelas II SD Dahlanudin Surabaya sebelum penggunaan media pembelajaran video tutorial pada observasi awal dari 30 siswa mulai dari tahapan pertama membaca basmalah sampai pada tahapan terakhir membaca doa selesai berwudhu menunjukkan banyaknya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Setelah penggunaan media pembelajaran video tutorial wudhu pada observasi akhir menunjukkan adanya peningkatan dari pada sebelumnya dengan berkurangnya kesalahan gerakan wudhu yang dipraktekkan oleh siswa
Reformasi Hukum Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas Sebastian Nayaka Arella Taufano; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi hukum pidana merupakan upaya penting untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam mengatasi kriminalitas. Dalam konteks ini, studi pustaka ini membahas beberapa aspek kunci yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana. Pertama, penelitian ini akan membahas perlunya reformasi hukum pidana sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Kedua, penelitian ini akan mengulas berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam reformasi hukum pidana, seperti perubahan dalam pengaturan hukuman, pembaharuan prosedur peradilan, dan peningkatan sumber daya sistem peradilan. Ketiga, studi ini akan menyoroti peran penting kata kunci "perubahan sosial," "pemberdayaan masyarakat," dan "prestasi hukum" dalam konteks reformasi hukum pidana untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan
Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Sebastian Nayaka Arella Taufano; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha telah menjadi strategi penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan kerjasama semacam itu. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha, termasuk kemitraan publik-swasta, kerjasama konsesi, dan kemitraan keuntungan bersama. Fokusnya adalah pada bagaimana kerjasama semacam itu dapat meningkatkan akses modal, teknologi, dan keahlian manajerial untuk proyek-proyek pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama investasi semacam itu dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional, pembangunan infrastruktur yang diperlukan, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, ada juga tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah regulasi, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan badan usaha, serta risiko politik dan ekonomi yang terkait dengan investasi jangka panjang. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja yang jelas, kebijakan yang mendukung, dan mekanisme pengelolaan risiko yang efektif dalam memperkuat kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha. Dengan demikian, kerjasama semacam itu dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Page 24 of 238 | Total Record : 2377

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue