cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,377 Documents
 20   21   22   23   24 
TINJAUAN TERHADAP KONTRIBUSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL George Mason; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum dan Ilmu kedokteran Forensik tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang dikarenakan tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang berupa tubuh atau bagian tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan memperhatikan alat bukti. Ruang Lingkup Studi Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan, menunjukkan jenis (apa) kejahatan yang dilakukan, waktu (kapan) kejadian, tempat terjadinya pelanggaran (tempat/TKP), terakhir ini menetapkan motif di balik kejahatan itu. Penyidik forensik merekonstruksi identitas pelaku dan korban. Bisa ada TKP primer, sekunder dan tersier tergantung pada kejadiannya. Kemajuan teknologi, teknik forensik dan laboratorium forensik merupakan faktor/pelaku yang sangat signifikan dalam penyelesaian kejahatan. Peran terapan bidang ilmu Alam dan Fisika didefinisikan sebagai ilmu forensik. Ilmu forensik menggambarkan gambaran yang jelas tentang jenis kejahatan, motif yang mendasarinya dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Ilmu Forensik termasuk dalam ruang lingkup disiplin ilmu seperti Kriminologi, Peradilan Pidana, Psikologi, Kimia, Antropologi, Biologi, Entomologi, Teknik, Kedokteran (Patologi dan Odontologi), Fisika dan Geologi sebagai ilmu pemecahan kejahatan.
KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGEMBANGAN REKLAMASI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA Agung Praptono; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang intinya menyatakan bahwa reklamasi adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase. Adanya peristiwa perselisihan hukum terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta itulah timbul permasalahan mengenai Proses reklamasi pulau F di Pantai Utara Jakarta yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dimana Keppres ini juga mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam UU No 2 Tahun 2024 diatur mengenai kedudukan dan fungsi serta reklamasi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. “Dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM NASIRUDDIN AL-THUSI DAN ABDUL HASAN ALI BIN MUHAMMAD BIN KHALAF Siti Rif’atul Milah; Haikal Anwari; Hildatunnisa; Wahyu Hidayat; Dina Indriana
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi perbandingan konsep pemikiran pendidikan Islam Nasiruddin al-Tusi dan Abdul Hassan Ali bin Muhammad bin Khalaf memberikan wawasan rinci mengenai pandangan mereka terhadap pendidikan dalam konteks Islam. Kedua tokoh ini berperan penting dalam sejarah pemikiran Islam dan menawarkan pemahaman unik tentang pendidikan dalam kerangka nilai-nilai dan filsafat agama Islam. Kajian ini memberikan analisis secara detail terhadap konsep-konsep pendidikan Islam yang disampaikan kedua tokoh tersebut serta menyoroti persamaan, perbedaan, dan relevansi konsep-konsep tersebut dalam konteks periodenya masing-masing. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini menguraikan gagasan-gagasan utama yang membentuk pandangan mereka terhadap pendidikan, termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hasil analisis ini memperdalam pemahaman kita tentang keragaman pendekatan dalam pemikiran pendidikan Islam dan memberikan landasan untuk mengeksplorasi penerapan praktis konsep-konsep tersebut dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.
HAMBATAN KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI OMNIBUS LAW Oki Purnomo; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, Indonesia kini dianggap sebagai tujuan investasi utama bagi investor domestik dan internasional. Tujuan utama investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan fokus utama upaya pembangunan negara. Meskipun Indonesia memiliki potensi sebagai pasar investasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam hal regulasi investasi yang efektif, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data skunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, Penelitian mengenai pengumpulan data kepustakaan, pembacaan dan pencatatannya, analisisnya terhadap konsep/teks, konstruksi dan penafsiran data dan teks tersebut sebagaimana yang dikonstruksi dalam penelitian ini.Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Omnibus Law sebagai strategi untuk mengatasi hambatan ini dan meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi.Namun, tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Omnibus Law adalah ketidakonsistesian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Selain itu, adanya reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif, serta Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian: Perspektif dalam Konteks Kesehatan dan Ilmu Kedokteran Luvi Andiansyah; Nurul Fitria Hapsari Mamesah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kematian, sebagai peristiwa alamiah yang tak terhindarkan, telah menarik minat dan perhatian manusia sepanjang sejarah. Dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran, pemahaman yang mendalam tentang cara, sebab, dan mekanisme kematian memiliki relevansi yang besar dalam upaya pencegahan, diagnosis, dan penanganan kondisi medis yang berhubungan dengan akhir kehidupan. Jurnal ini menyajikan tinjauan terhadap fenomena kematian, mulai dari perspektif biologis hingga sosiokultural. Kami mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses kematian, termasuk penyakit kronis, kecelakaan, dan faktor lingkungan. Selain itu, kami membahas penelitian terbaru dalam ilmu forensik dan patologi yang membantu mengungkapkan sebab kematian secara lebih akurat. Penekanan diberikan pada pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami kompleksitas kematian, dengan harapan dapat memberikan wawasan baru yang mendalam bagi praktisi kesehatan dan peneliti di bidang ini.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI DALAM UU KESEHATAN RI DINI GUSDIAN; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dan kesimpulan: Aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 KUHP tentang penyertaan.
KEKUATAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Bintatar Artadewa Maratua Pardede; Anastasya Yuliarta Simamora; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Visum et repertum (VER) merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Visum et repertum merupakan istilah Latin yang umumnya digunakan dalam ranah hukum medis forensik untuk mengacu pada dokumen medis resmi yang disusun oleh seorang ahli kedokteran forensik atau patologi setelah melakukan evaluasi terhadap individu yang terlibat dalam sebuah insiden kriminal atau kecelakaan. Visum et repertum penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum karena dapat memberikan bukti medis yang objektif terkait dengan keadaan korban atau tersangka. Informasi yang terdapat dalam visum et repertum dapat digunakan oleh penyidik, jaksa, atau pengadilan sebagai pembuktian tindak pidana. Pembuktian tindak pidana adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mencari dan menentukan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak sekaligus tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang harus diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.
ALIRAN-ALIRAN DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF FILSAFAT Alfina; Dina Khaerunnisa; Siti Dhoyfatul Hamdiah; Wahyu Hidayat; Dina Indriana
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini mengkaji sekolah pendidikan dari sudut pandang filosofis dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka ideologis dan gagasan masing-masing sekolah mengenai tujuan, metode, dan proses pendidikan. Dalam hal ini, analisis filosofis dapat membantu mengungkap nilai-nilai yang mendasari setiap sekolah dan implikasi filosofis terhadap pendekatan pembelajaran, pengajaran, dan penilaian dalam lingkungan pendidikan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang sekolah-sekolah ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana filosofi pendidikan mempengaruhi praktik pendidikan dan perkembangan individu dalam masyarakat. Sekolah dalam Pendidikan dari Perspektif Filsafat dapat mencakup analisis rinci tentang pandangan masing-masing sekolah, seperti: Permanensi, esensialisme, progresivisme, konstruktivisme, humanisme, realisme, dan idealisme. Nilai-nilai yang mendasari setiap sekolah dan implikasi filosofisnya terhadap praktik pendidikan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka kerja ini akan membantu praktisi pendidikan membuat keputusan yang lebih tepat ketika merancang kurikulum, menerapkan metode pengajaran, dan melakukan penilaian.
MODEL KOMUNIKASI PADA PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT I Putu Mega Permana
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) merumuskan Model Komunikasi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, (2) mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan (3) menemukan strategi komunikasi petugas penerbitan guna mengatasi hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.Penelitian dilakukan pada tahun 2024. Populasi adalah anggota seksi pelayanan administrasi Direktorat Intelijen Keamanan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan pemohon penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Sampel ditarik menggunakan teknik Teknik Purposive Sampling. Penelitian menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif dengan paradigma intepretatif.Hasil penelitian menujukkan : (1) model komunikasi yang berhasil dirumuskan pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat disimpulkan adalah model komunikasi SMCR yang dikemukakan oleh David Kenneth Berlo, (2) hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu hambatan komunikasi teknis, hambatan komunikasi manusiawi dan hambatan komunikasi semantik, (3) strategi komunikasi petugas penerbitan guna mengatasi hambatan-hambatan komunikasi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu strategi komunikasi langsung dan strategi komunikasi tidak langsung.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 DALAM KASUS PIDANA PUTUSAN NO. 10/Pid.Sus/2022/PN Bit Elok Triyo Kusumo; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang semakin marak dalam Masyarakat disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PNBit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2022/PN Bit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang- undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,10/Pid.Sus/2022/PN Bit hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 106 ayat 1 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Page 22 of 238 | Total Record : 2377

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue