cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamok Andri Senubekti
Contact Email
jurnal@pn-balebandung.go.id
Phone
+6281323945454
Journal Mail Official
jurnal@pn-balebandung.go.id
Editorial Address
Jl. Jaksanaranata, Kel/Kec. Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat 40375
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan
Published by Pengadilan Negeri Bale Bandung
ISSN : -     EISSN : 30262267     DOI : https://doi.org/10.62565/keadilan.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pada Kasus 698/Pid.Sus/2023/PN Blb Berdasarkan Persfektif Judicial Pardon Ailani Pramana, Syahla; Trisnila, Firlana
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.38

Abstract

Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai upaya pengamanan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen tertulis maupun lisan yang bersifat represif (penekanan) dan preventif (pencegahan). Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, diberikan perlindungan hukum. Tidak dipungkiri Perempuan dapat terlibat dalam suatu perkara tindak pidana baik sebagai pelaku ataupun korban dan hal ini dikenal dengan perempuan yang behadapan dengan hukum. Maka dari itu, salah satu bentuk dari Perlindungan Hukum bagi itu sendiri ialah Judicial Pardon. Pengadilan dapat memberikan pengampunan hukum kepada seseorang yang melanggar hukum, meskipun pelanggarannya tidak terlalu serius. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memastikan perlindungan hukum apa saja yang tersedia bagi perempuan dalam situasi ketika mereka berkonflik dengan hukum dan perlindungan apa saja yang didasarkan pada Judicial Pardon, juga penelitian ini menggunakan metode adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis empiris dengan bahan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).
Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Saputri, Rheina; Harliana, Elsa; Syihabuddin
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.39

Abstract

Pelecehan seksual pada hakikatnya merupakan suatu kenyataan di masyarakat saat ini, dimana tindak kekerasan terhadap perempuan sangat banyak dan seringkali meluas, begitu pula dengan kekerasan/pelecehan seksual, khususnya pemerkosaan. Kekerasan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi terhadap perempuan, padahal perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan mendapat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di segala bidang.
Analisis Proses Penyelesaian Perkara Menggunakan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Sundari, Nata; Syihabuddin
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.40

Abstract

Perkara Perdata di pengadilan Negeri banyak yang masuk. Hal ini dapat membuat perkara lama diselesaikan. Hal ini dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Sehingga Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan sederhana. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normative adalah suatu proses mempelajari dan mengkaji hukum yang berupa norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan dokumen-dokumen lain untuk menyelesaikan permasalahan.dan teknik analisis studi Pustaka. Gugatan sederhana ini dapat menjadi Upaya untuk menyelesaian gugatan perkara nilainya tidak lebih dari Rp. 500.000.000 juta. Pada Gugatan sederhana ini diadili oleh hakim tunggal sehingga perkara diselesaikan lebih cepat. Penyelesaian sengketa pada gugatan sederhana ini terdiri dari pemeriksaan, pembuktian, dan putusan. Jadi pada gugatan sederhana ini tidak ada replik, duplik dan kesimpulan. hak I ini bertujuan untuk membuat perkara cepat dan sederhana . selain itu pihak pada gugatan sederhana ini tidak lebih dari 1 pihak kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
Penerapan Regulasi Perizinan Limbah Industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023: Dampaknya pada Kepastian Hukum Pidana Muhamad, Azhar
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.45

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi perizinan limbah industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 serta dampaknya terhadap kepastian hukum pidana di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibatkan atau mengurangi kepastian hukum pidana bagi para pelaku industri. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis berbagai peraturan terkait, ditemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mempercepat proses perizinan, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penurunan standar lingkungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Menjembatani Ambiguitas Antinomi Hukum: Harmonisasi Pengaturan Konten Digital dengan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU ITE 2024 Januar Ramadhan, Muhamad
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.48

Abstract

Penelitian ini membahas harmonisasi pengaturan konten digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 dengan perspektif hukum hak asasi manusia (HAM). UU ITE sering kali menimbulkan ambiguitas dan antinomi hukum, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan konten digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjembatani konflik tersebut dengan pendekatan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM. Melalui analisis yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana UU ITE 2024 dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara seimbang untuk melindungi hak kebebasan berekspresi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi konten digital dengan perspektif HAM memerlukan penyesuaian pada beberapa ketentuan UU ITE, sehingga pengaturan yang dihasilkan tidak hanya komprehensif tetapi juga adil dan proporsional. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mengelola konten digital di Indonesia.
Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Liar Yang Mengakibatkan Kerusakan Ligkungan Di Gunung Pongkor Kabupaten Bogor Achmad Yani, Deden
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Aktivitas penambangan liar telah menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk degradasi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan setempat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas terkait penambangan dan perlindungan lingkungan, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan konflik kepentingan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
Akibat Hukum Mengkomersilkan Lagu Orang Lain Tanpa Izin Imroni, Asep; Al Hadad, Alwi; Senubekti, Mamok Andri
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.51

Abstract

Teknologi membawa manusia kedalam kemudahan dalam berbagai hal dan juga dengan mudah mengekspresikan karya, akantetapi muncul fenomena di masyarakat yaitu meniru, menjiplak dan mencover lagu orang lain tanpa izin yang dikomersilkan sehingga pemegang hak sangat dirugikan. Dalam Undang-undang hak cipta di Indonesia pemegang hak cipta memiliki hak ekslusif sehingga tidak sembarangan orang bisa mengkomersilkan hak cipta tersebuts. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang yang membawakan lagu orang lain yang dikomersilkan tanpa adanya izin merupakan pelanggaran sehingga akibat hukumnya pelanggar dapat sanksi, denda bahkan sampai pembatasan konten.
Analisis Perbandingan Hukum kontrak Indonesia Dan Britania Raya Hanifah, Fajar Putra; Syafiq, Ahmad; Saepudin, Agus
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 2 (2024): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i2.58

Abstract

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai hukum kontrak di Indonesia dan Britania Raya, dengan fokus pada kerangka hukum, efektivitas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan aspek penting lainnya. Di Indonesia, hukum kontrak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewarisi hukum kolonial Belanda, dengan penekanan pada undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum perdata. Sebaliknya, Britania Raya mengikuti sistem hukum common law di mana hukum kontrak berkembang melalui preseden pengadilan dan diatur oleh undang-undang khusus seperti Sale of Goods Act 1979 dan Consumer Rights Act 2015. Perbedaan kunci meliputi syarat pertimbangan (consideration) dan doktrin privity yang merupakan dasar penting di Britania Raya namun kurang rigid di Indonesia.. Analisis komparatif ini menyoroti bagaimana setiap sistem hukum mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan adaptasi terhadap transaksi digital. Studi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kerangka hukum kontrak di kedua yurisdiksi.
Analisis Yuridis Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Bersamaan dalam Perkara Pidana di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Pasal 160 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 172 Ayat (1) KUHAP: Pengertian, Mekanisme Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana, Tinjauan Hukum Terhadap Kesesuaian Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dengan Tujuan Pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Deanisa, Putri; Meiji Hasoloan Tobing, Renaldo
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 3 No 1 (2025): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v3i1.70

Abstract

Abstrak. Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP mengamanatkan pemeriksaan saksi dilakukan secara individual. Namun, praktik persidangan seringkali menerapkan pemeriksaan saksi secara bersamaan, menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan efektivitasnya dalam pembuktian tindak pidana. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis praktik tersebut berdasarkan Pasal 160 dan 172 KUHAP melalui studi kepustakaan dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 172 Ayat (1) KUHAP menjadi landasan yuridis pemeriksaan bersama, dengan syarat utama terpenuhinya Pasal 160 Ayat (1) huruf a, yaitu pemeriksaan individual sebelumnya. Pemeriksaan bersama dapat dilakukan jika terdapat perbedaan keterangan antar saksi atas permohonan pihak terkait, bertujuan menguji kebenaran keterangan dan mencapai kebenaran materiil. Meskipun demikian, pemenuhan hak saksi tetap menjadi prioritas. Kata kunci : Pemeriksaan Saksi, Hukum Acara Pidana, KUHAP. Abstract. Article 160 Paragraph (1) letter a of KUHAP mandates the examination of witnesses individually. However, trial practice often applies simultaneous witness examination, raising questions about its validity and effectiveness in proving criminal offenses. This normative juridical research analyzes this practice based on Articles 160 and 172 of the Criminal Procedure Code through literature study and trial observation. The results show that Article 172 Paragraph (1) of KUHAP is the juridical basis for joint examination, with the main condition being the fulfillment of Article 160 Paragraph (1) letter a, namely the previous individual examination. Joint examination can be conducted if there are differences in testimony between witnesses at the request of related parties, with the aim of testing the truth of the testimony and achieving material truth. Nevertheless, the fulfillment of witness rights remains a priority. Keywords : Witness Examination, Criminal Procedure Law, KUHAP.
Efektivitas Penerapan Pasal 232 Ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Bale Bandung Lovira, Winda; Meiji Hasoloan Tobing, Renaldo
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 3 No 1 (2025): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v3i1.76

Abstract

Pasal 232 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewajiban semua pihak yang hadir di ruang sidang untuk berdiri menghormat saat hakim memasuki dan meninggalkan ruangan dalam praktiknya seringkali tidak efektif diterapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sidang yang khidmat, menjaga wibawa pengadilan, dan menunjukkan penghormatan terhadap proses peradilan. Dalam praktiknya, pasal ini memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas proses peradilan. Penelitian ini melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas ketentuan tersebut dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran persidangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan kehadiran, terutama dari penasehat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, revisi undang undang serta adanya penegakan  hukum yang konsisten untuk mendukung efektivitas penerapan pasal tersebut.

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): September Vol 3 No 1 (2025): Maret Vol 2 No 2 (2024): September Vol 2 No 1 (2024): Maret Vol 1 No 1 (2023): Oktober