cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinda Keumala
Contact Email
amicus.curiae@trisakti.ac.id
Phone
+6287840093703
Journal Mail Official
ernameiliana@trisakti.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Amicus Curiae Gedung H, Kampus A, Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Amicus Curiae
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 30472504     DOI : https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Amicus Curiae menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Amicus Curiae membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Amicus Curiae membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Amicus Curiae terbit online secara berkala 4 kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 439 Documents
 40   41   42   43   44 
DERDEN VERZET ATAS SITA EKSEKUSI DALAM PERKARA HUTANG PIUTANG Martua, Three Saut; Adiasih, Ning
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25895

Abstract

Derden verzet sebagai upaya hukum perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang dapat diperuntukan terhadap sita jaminan dan sita eksekusi. Derden verzet terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum biasa namun derden verzet terhadap sita eksekusi termasuk upaya hukum luar biasa setara dengan peninjauan kembali. Upaya hukum ini tidak dapat menunda eksekusi putusan kecuali pelawan (pihak ketiga) memiliki dalil bahwa tanah yang akan dieksekusi itu merupakan tanahnya dengan bukti kepemilikan. Penulisan ini memakai tipe normatif dengan sifat deskriptif, dengan menganalisis data secara kualitatif terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari H.I.R., RB.g., R.V., Putusan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.SMR, Putusan Nomor 04/Pdt.Bth/2017/PN.SMR, Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2022, Putusan Nomor 251 PK/PDT/2023, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan bahan hukum sekunder yang berkaitan secara langsung dengan hukum acara perdata mulai dari peletakkan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi putusan yang didapat melalui kunjungan ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan penelusuran internet. Apabila tanah sudah terlanjur dieksekusi oleh pengadilan, oleh sebab itu upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi melalui gugatan perdata yang baru.
PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN Firdaus, Ananda Zicko; Eko Primananda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25897

Abstract

Penelitian ini membahas kerugian keuangan negara yang timbul akibat kerugian pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Latar belakang penelitian ini didasari adanya ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya yang diduga menimbulkan kerugian menurut ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Permasalahan utama yang dikaji meliputi pengaturan mengenai status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan apakah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama terletak pada ketidakjelasan status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya terkait kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara pada anak perusahaan tersebut. Penulis merekomendasikan adanya penyelarasan regulasi dengan dinamika perkembangan ekonomi saat ini, mengingat banyaknya model bisnis baru yang tidak lagi bergantung secara langsung pada dana negara dan penerapan doktrin Business Judment Rule terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2023 BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Utomo, Zahra Erliza; Permanasari, Arlina
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25905

Abstract

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam konflik bersenjata masih sangat kecil tingkat impelementasinya dibanding apa yang sudah tertera dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), terhadap agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023, dampaknya sangat besar bagi masyarakat sipil, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus. Situasi ini memperlihatkan sepenting apa status perlindungan penyandang disabilitas di bawah Hukum Humaniter Internasional serta bagaimana penerapannya dalam kondisi konflik antar negara. Tujuan Penulis ingin membahas perlindungan penyandang disabilitas adalah untuk membahas terjadinya kesenjangan dan kegagalan serius antara norma hukum yang sudah ada dan implementasinya dalam konflik bersenjata. Eskalasi konflik telah menyebabkan peningkatan penyandang disabilitas yang baru serta memperburuk kondisi penyandang disabilitas yang lama. Penelitian ini berfokus pada metode hukum normatif karena Penulis ingin menganalisis norma hukum dan penerapannya pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di Palestina.
PEROLEHAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN KARENA MEMPEROLEH PASPOR NEGARA LAIN Suradinata, Astahannas Putra Ermaya; Sulistyowati, Tri
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25914

Abstract

Kewarganegaraan ialah ikatan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal yang hanya mengakui satu kewarganegaraan untuk masing-masing orang, kecuali secara terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Seiring meningkatnya mobilitas global, muncul fenomena perolehan paspor negara lain, baik melalui negara yang mengakui kewarganegraan ganda maupun negara yang memiliki kebijakan memperoleh kewarganegaraan melalui investasi. Kepemilikan paspor asing oleh Warga Negara Indonesia menimbulkan masalah hukum karena memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana ditentukan pada UU No. 12 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan prnfrkatan hukum normatif, menggabungkan metode deskriptif analitis dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwasanya WNI yang kehilangan kewarganegaraan karena memperoleh paspor negara lain bisa mendapat kembali kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme pewarganegaraan dengan melakukan pengajuan permohonan kepada Presiden dengan perantara Menteri sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan substantif hingga pengucapan sumpah setia. Kesimpulannya, hukum Indonesia menyediakan peluang bagi orang yang kehilangan kewarganegaraan guna mendapatkan kembali status Warga Negara Indonesia melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan.
ASPEK HUKUM TUMPANG TINDIH PEMILIKAN TANAH (Studi Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PBR) Defanny, Aurel; Setyorini, Dyah
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25966

Abstract

Permasalahan tumpang tindih sertipikat tanah mencerminkan lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya dalam aspek verifikasi data fisik dan yuridis sebelum penerbitan sertipikat baru. Penelitian ini membahas akibat hukum atas penerbitan sertipikat yang tumpang tindih dalam Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.PBR antara ahli waris almarhum AS dan para pemilik SHM baru. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dari peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan BPN Kota Pekanbaru yang menerbitkan sertipikat di atas bidang tanah yang telah memiliki SHM lebih dahulu merupakan pelanggaran asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam administrasi pemerintahan. Sertipikat tersebut dianggap cacat hukum baik secara prosedural maupun substansial, dan berujung pada pembatalan oleh pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem informasi pertanahan melalui integrasi data nasional, penggunaan teknologi GIS, serta penguatan mekanisme keberatan administratif dan mediasi. Tanpa pembenahan menyeluruh, sengketa pertanahan berisiko terus terjadi dan mengakibatkan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan.
KEWENANGAN DINAS KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH REVISI JURNAL AMICUS FINAL BERDASARKAN PEMERINTAHAN ACEH Salsabila, Fania; Purnomowati, Reni Dwi
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26106

Abstract

Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Di Provinsi Aceh, penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, kewenangan penyelenggaraan urusan kesehatan juga diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dinas Kesehatan dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan sistem Pemerintahan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki kewenangan administratif dan teknis yang strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kesehatan daerah. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh agar pembangunan infrastruktur kesehatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
PERKEMBANGAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA INDONESIA Khaliza, Dewi; Bakri, Khairani
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26268

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam praktiknya tidak semua perkawinan berjalan harmonis, hingga berakhir dengan perceraian. Di masyarakat, alasan-alasan perceraian yang diajukan sudah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Namun, terdapat juga alasan perceraian yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja alasan perceraian yang tidak diatur dalam ketentuan Hukum Keluarga Indonesia?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Al-Qur’an, Hadits, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI untuk menganalisis fenomena perkembangan alasan perceraian yang muncul di luar ketentuan hukum yang berlaku. Analisa penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain alasan-alasan perceraian yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, terdapat juga perkembangan alasan perceraian yang terjadi hampir di 34 Provinsi di Indonesia, diantaranya disebabkan karena poligami dan kawin paksa. Studi ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan dan penyuluhan tentang hukum keluarga untuk mengakomodasi perubahan sosial serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERMA 1 TAHUN 2020 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 26/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smg) Yumansyah, Nisrina Thufailah; Anindyajati, Ramadhana
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26269

Abstract

Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang seharusnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Salah satu elemen vital dalam putusan adalah pertimbangan hukum yang harus disusun secara jelas, lengkap, dan logis sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, yang memvonis terdakwa Abdul Wahid atas tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa, ditemukan bahwa Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan yang cukup, khususnya karena tidak merujuk dan mempertimbangkan secara eksplisit ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi. Ketiadaan acuan terhadap pedoman tersebut mengakibatkan putusan tampak tidak proporsional dan kurang transparan dalam menjelaskan dasar penjatuhan pidana, baik dari segi pemberatan maupun peringan hukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka terhadap dokumen putusan dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengabaian terhadap PERMA tersebut menjadikan putusan rentan terhadap upaya hukum lanjutan dan bertentangan dengan prinsip onvoldoende gemotiveerd, yakni tidak cukupnya pertimbangan. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pedoman yudisial dalam setiap argumentasi hakim guna menjamin keadilan substantif dan legitimasi putusan.
TINJAUAN YURIDIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BEKASI OLEH PENJABAT WALI KOTA BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA. Answari, Azhar; Edwar, Ferry
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26332

Abstract

Secara yuridis kebijakan mutasi/rotasi 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota pada masa tahapan Pilkada 2024. Fokus kajian diarahkan pada dua hal: (1) kesesuaian tindakan mutasi dengan pembatasan penggantian pejabat dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta mekanisme pengecualiannya melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri; dan (2) kebutuhan harmonisasi pengaturan mutasi ASN pada masa tahapan pemilihan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berbasis bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif mutasi pada masa pembatasan berada dalam lingkup larangan Pasal 71, namun dapat dibenarkan secara formil apabila pengecualian berupa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terpenuhi. Meskipun demikian, pemenuhan formil tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan tertib administrasi karena pelaksanaan kewenangan tetap harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya asas kecermatan. Dalam konteks ini, penggunaan mekanisme pengecualian perlu ditopang pertimbangan administratif yang terukur dan dapat diuji misalnya ruang lingkup persetujuan yang jelas serta dasar pertimbangan mutasi yang dapat ditelusuri agar pengecualian tidak berhenti sebagai formalitas. Pada aspek penataan ke depan, artikel ini menyarankan harmonisasi norma antara pengaturan Pilkada dan pengaturan manajemen ASN agar terdapat standar prosedural dan parameter administratif yang seragam ketika mutasi dilakukan pada masa tahapan pemilihan.

Page 44 of 44 | Total Record : 439

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae Vol. 2 No. 4 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 2 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae Vol. 1 No. 4 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 3 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 2 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae