Amicus Curiae
Amicus Curiae menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Amicus Curiae membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Amicus Curiae membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Amicus Curiae terbit online secara berkala 4 kali dalam satu tahun.
Articles
439 Documents
<![CDATA[TINDAKAN PHISHING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Putri, Marcella Ami]]>;
<![CDATA[Nurbaiti, Siti]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25685
<![CDATA[Perkembangan perbankan digital memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, namun di sisi lain meningkatkan risiko kejahatan siber, khususnya phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan digital yang dilakukan dengan cara mengelabui konsumen agar menyerahkan data sensitif, seperti kredensial akun atau kode OTP, yang berujung pada kerugian finansial. Permasalahan hukum muncul ketika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian konsumen, terutama terkait sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perbankan dan negara. Pembahasan menunjukkan bahwa di Indonesia perlindungan terhadap konsumen korban phishing masih bersifat normatif dan belum didukung oleh pengaturan yang secara tegas membagi tanggung jawab antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan konsumen, sehingga penyelesaiannya cenderung bergantung pada kebijakan internal bank. Sebaliknya, Singapura telah membangun kerangka perlindungan yang lebih terintegrasi melalui penerapan Shared Responsibility Framework yang menekankan upaya pencegahan dan respons cepat terhadap tindakan phishing. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Singapura dinilai lebih sistematis dan efektif, sementara Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi korban phishing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU NON-LMK DALAM PERTUNJUKAN MUSIK ]]>
<![CDATA[Said, Shani Aretha]]>;
<![CDATA[Bustani, Simona]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25689
<![CDATA[Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam pertunjukan musik merupakan hal yang penting dalam sistem hukum hak cipta. Tidak semua pencipta lagu tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sehingga menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan bagi pencipta lagu non-LMK. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang tidak tergabung sebagai anggota LMK ketika karya mereka digunakan tanpa izin dalam pertunjukan musik. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan, yang tetap memberikan hak eksklusif bagi pencipta lagu untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas terkait perlindungan hak ekonomi pencipta lagu non-LMK. Hal ini menciptakan celah hukum yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu non-LMK.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA PENIPUANJUAL BELI RUKO BIDA TRADE CENTER(STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PID.B/2024/PN BTM JOPUTUSAN NOMOR 1253 K/PID/2024) ]]>
<![CDATA[Benu, Valerio Thomas]]>;
<![CDATA[Alfianto, Dwi]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25690
<![CDATA[Tindak pidana penipuan berpotensi diklasifikasikan dalam ranah perdata sehingga Terdakwa tidak dijatuhi putusan pemidanaan melainkan putusan lepas. Hal ini sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/Pn Btm Jo Putusan 1253 K/Pid/2024. Proses pembuktian yang ada menjadikan pelaku dijatuhi putusan lepas karena majelis hakim menganggap bukan perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum atas penilaian alat bukti oleh hakim dalam tindak pidana penipuan jual beli ruko Trade Center berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Btm jo. Putusan Kasasi Nomor 1253 K/Pid/2024. Hasil penelitian ini merupakan penilaian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan penilaian alat bukti oleh majelis Hakim dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Btm dan Kasasi Nomor 1253 K/Pid/2024 tidak tepat karena mengabaikan keterkaitan alat bukti sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP. Bukti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sudah cukup membuktikan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Pendekatan hakim hanya melihat permasalahan wanprestasi kontraktual tanpa mempertimbangkan niat jahat yang dilakukan oleh pelaku dengan mengurangi nilai pembayaran bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) serta biaya akta jual beli (AJB) dan brosur pembuatan AJB gratis tetapi tidak sesuai yang dikenakan pada korban yang menyebabkan kerugian materiil bagi pada korban. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 112/PUU-XX/2022: ASAS OPEN LEGAL POLICY DAN NEGATIVE LEGISLATOR ]]>
<![CDATA[Wulandari, Istiqomah]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Yogo]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25695
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menimbulkan kontroversi karena MK menambahkan frasa "atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK" pada syarat usia calon pimpinan KPK dan mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tindakan MK tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dan melanggar prinsip open legal policy, serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan ahli hukum tata negara. Sifat penelitian bersifat deskriptif-anaalitis dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yaitu MK telah bertindak melampaui fungsinya sebagai negative legislator dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi terjadinya pembentukan norma baru oleh MK (judicial law-making), pelanggaran prinsip prospektif, inkonsistensi penerapan asas open legal policy, dan ketiadaan mekanisme checks and balances terhadap putusan MK. Putusan ini tidak sesuai dengan pasal 73 ayat (1c) PMK Nomor 2 tahun 2021 dan ketentuan konstitusional yang membatasi kewenangan MK dalam pengujian undang-undang. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSUL NON-REFUNDABLE DALAM TIKET WE THE FEST 2023 BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Maulana, Aurel Nadaisha]]>;
<![CDATA[Kerti, Renti Maharaini]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25696
<![CDATA[Perkembangan industri festival musik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, namun muncul permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen. Salah satunya adalah pencantuman klausul non-refundable dalam pembelian tiket konser, seperti yang terjadi pada We The Fest 2023. Kasus pembatalan sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian dana menimbulkan polemik. Penelitian ini mengkaji ketimpangan hukum yang ditimbulkan oleh klausul non-refundable berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul non-refundable yang diterapkan secara sepihak bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan UUPK, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan wanprestasi, maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penghapusan klausul non-refundable yang merugikan konsumen dan perlunya penguatan pengawasan terhadap klausula baku di sektor hiburan. ]]>
<![CDATA[DAMPAK WALI ADHAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Budhiarto, Bilqish Rachel]]>;
<![CDATA[Retnowulandari, Wahyuni]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25733
<![CDATA[Kasus wali adhal, yaitu penolakan wali menikahkan seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, masih sering terjadi di masyarakat dan berdampak langsung pada terhambatnya hak perempuan untuk menikah. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hal ini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implikasi putusan pengadilan agama terhadap kasus wali adhal dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan untuk menikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan-putusan pengadilan agama di beberapa wilayah seperti Batusangkar, Palembang, Gresik, dan Selong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama secara konsisten menetapkan wali hakim ketika wali nasab terbukti adhal, yaitu menolak menikahkan tanpa alasan syar’i. Alasan seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau adat dianggap tidak sah secara hukum Islam dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi pernikahan. Implikasi dari putusan tersebut adalah penguatan posisi hukum perempuan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menikah, pembatasan kewenangan wali agar tidak digunakan secara sewenang-wenang, serta peran pengadilan agama sebagai pelindung hak dan penjaga nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme hukum yang tersedia sudah selaras dengan prinsip maqashid syariah dan penting untuk terus diperkuat melalui edukasi hukum kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[TANTANGAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA IBU PEKERJA ]]>
<![CDATA[Kamila, Nandini]]>;
<![CDATA[Retnowulandari, Wahyuni]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25755
<![CDATA[Peran ganda perempuan sebagai ibu serta pencari nafkah merupakan fenomena yang sering terjadi saat ini, dengan adanya peran ganda ini menimbulkan tantangan-tantangan dalam pemenuhan hak anak, hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan mereka bekerja dengan kewajibannya mereka dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah mengenai pemenuhan hak anak dalam mendapatkan hak mereka, terutama bagi anak yang ibunya bekerja, karena tingginya kasus kekerasan pada anak menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan tingginya peningkatan kasus kekerasan pada anak sejak tahun 2020 yang berjumlah 12.602 kasus hingga tahun 2024 sebanyak 21.499 kasus, menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pengimplementasian Undang-undang perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[EVALUASI PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU: PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Kamilah, Wika Dewi]]>;
<![CDATA[Pamungkas, Yogo]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25780
<![CDATA[Penetapan status pekerja tidak dapat hanya didasarkan pada isi perjanjian kerja yang disepakati para pihak, Tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan sifat pekerjaan merupakan indikator utama dalam menentukan apakah hubungan kerja bersifat tetap atau tidak tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn yang menetapkan status hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), meskipun penguggat telah bekerja selama 4 tahun sebagai tenaga outsorcing dan 7 tahun sebagai pekerja kontrak langsung dibawah instansi yang sama dengan masa kerja dalam PKWT adalah 9 tahun. Hasil Analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, yang membatasi masa kerja maksimal PKWT selama 5 tahun. Penafsiran hukum yang semata-mata didasarkan pada keberadaan kontrak tertulis, tanpa mempertimbangkan praktik kerja yang berkelanjutan, dapat merugikan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum oleh hakim yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk dalam penentuan status hubungan kerja yang mencerminkan kondisi kerja sebenarnya.]]>
<![CDATA[NILAI TAGIHAN SEBAGAI PARAMETER DALAM PROSES PKPU: STUDI PUTUSAN NOMOR 266/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA JKT.PST ]]>
<![CDATA[Loking, Gregoriana Yanisha De]]>;
<![CDATA[Adiasih, Ning]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25847
<![CDATA[PKPU merupakan mekanisme hukum kolektif yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan para kreditur guna menghindari kepailitan. Namun, dalam praktik peradilan niaga, ditemukan putusan yang menolak permohonan PKPU dengan alasan nilai tagihan kreditur dinilai relatif kecil, meskipun syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Selain itu, muncul persoalan hukum terkait tidak dipertimbangkannya nilai tagihan kreditur lain yang telah masuk dan diperiksa dalam persidangan sebagai bagian dari fakta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU berdasarkan nilai tagihan kecil serta mengkaji implikasi hukum dari proses masuknya kreditur lain dalam perkara PKPU berdasarkan hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penalaran deduktif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan penerapan PKPU secara substantif, pengabaian terhadap keberadaan dan nilai tagihan kreditur lain berpotensi menimbulkan pertimbangan hukum yang tidak lengkap. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pertimbangan hakim agar penerapan PKPU tetap menjamin asas keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS MENGENAI INDIKASI TANAH TERLANTAR PADA SHGB NO. 6/CIJERUK ATAS NAMA PT BSS ]]>
<![CDATA[Dwi Prasetyo, Dimas]]>;
<![CDATA[Probondaru, Ignatius Pradipa]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25876
<![CDATA[Penggunaan hak atas tanah di Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dan fungsi sosialnya guna mencegah timbulnya permasalahan hukum. Penelantaran tanah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah karena menyebabkan tanah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Penelitian ini mengkaji indikasi tanah terlantar pada Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Cijeruk atas nama PT BSS, yang diduga tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang dibahas meliputi apakah tanah HGB PT BSS termasuk tanah yang terindikasi terlantar menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggarap untuk mendorong penertiban tanah terlantar dan melindungi kepentingan hukum mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah oleh PT BSS tidak dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PP No. 20 Tahun 2021, sehingga tanah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanah terindikasi terlantar.]]>
