cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinda Keumala
Contact Email
amicus.curiae@trisakti.ac.id
Phone
+6287840093703
Journal Mail Official
ernameiliana@trisakti.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Amicus Curiae Gedung H, Kampus A, Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Amicus Curiae
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 30472504     DOI : https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Amicus Curiae menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Amicus Curiae membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Amicus Curiae membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Amicus Curiae terbit online secara berkala 4 kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 439 Documents
 39   40   41   42   43 
REDISTRIBUSI TANAH SEMPADAN SUNGAI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA: STRATEGI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI WILAYAH PERKOTAAN Regita Ramadhani, Marsha; Probondaru, Ignatius Pradipa
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25581

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan redistribusi tanah pada kawasan bekas sempadan sungai dalam bingkai reforma agraria sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkotaan, dengan mengambil studi kasus di Kampung Lodan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data berasal sepenuhnya dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah eks sempadan sungai menjadi dimungkinkan secara hukum setelah dilakukan perubahan klasifikasi zonasi melalui pembaruan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menghilangkan status kawasan lindung atas wilayah tersebut. Dasar hukum pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Kebijakan ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain kepastian hukum bagi warga, penguatan fungsi sosial tanah, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Sejumlah hambatan tetap diidentifikasi, seperti disharmonisasi kewenangan antara lembaga pemerintah, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual di lapangan, serta lemahnya koordinasi dalam tahap implementasi. Redistribusi tanah eks sempadan sungai mencerminkan respons negara terhadap ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan di kawasan perkotaan.
KEDUDUKAN DAN PENILAIAN HAKIM ATAS TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PUTUSAN NO 7346 K/PID.SUS/2024 Salsabila, Almira; Wangga, Maria Silvya E.
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25585

Abstract

Studi ini meneliti bagaimana majelis hakim mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dalam vonis Mahkamah Agung Nomor 7346 K/Pid.Sus/2024 terkait kasus kejahatan seksual pada anak. Fokus kajian meliputi posisi kesaksian testimonium de auditu sebagai instrumen pembuktian dalam KUHAP serta analisis hakim dalam mengevaluasi kesaksian dimaksud. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah regulasi hukum dan vonis peradilan. Temuan riset memperlihatkan bahwa kesaksian testimonium de auditu mendapat status istimewa dalam mekanisme pembuktian hukum pidana Indonesia pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan pertimbangan komprehensif terhadap kesaksian testimonium de auditu dengan mengutamakan asas prudensial dan kesetaraan hukum.  
PEMBATALAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Zafira, Syarifa; Kartika Sari, Elsi
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25592

Abstract

Pembatalan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan persoalan hukum yang relevan dalam praktik perbankan dan jaminan kebendaan. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui mekanisme pelelangan umum sering mengalami pembatalan pada tahap pra lelang, baik karena alasan administratif maupun karena adanya permohonan dari debitur atau putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan pra lelang eksekusi hak tanggungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 36 dan 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan pra lelang membuat lelang dinyatakan batal dan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi pembatalan pra lelang tidak menghapus hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, melainkan hanya menunda pelaksanaan eksekusi. Objek yang batal dilelang tetap menjadi jaminan utang dan kreditur tetap memiliki hak menagih berdasarkan perjanjian kredit. Namun, ketidaksesuaian antara norma administratif dan praktik pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan sinkronisasi antara otoritas lelang dan lembaga peradilan agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi secara adil dan proporsional.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT BANK X DALAM PENYALURAN KUR TERHADAP DEBITUR YANG MELANGGAR PRINSIP ITIKAD BAIK MENURUT UU PERBANKAN Yulaqawuna, Yulaqawuna; Setyaningsih, Setyaningsih
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25593

Abstract

Bentuk peranan bank diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR oleh bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk penerapan prinsip 5C untuk menilai kelayakan debitur. Namun, temuan di lapangan pada PT Bank X cabang Ketapang menunjukkan adanya penyalahgunaan dana KUR oleh debitur untuk keperluan konsumtif, menyebabkan terjadinya kredit macet. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi PT Bank X dalam menghadapi debitur yang melanggar prinsip itikad baik menurut UU Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bank dalam penyaluran KUR, khususnya plafon di bawah Rp100 juta bersifat administratif, yaitu melalui pencantuman debitur bermasalah ke dalam daftar hitam (blacklist) serta perlindungan finansial melalui klaim asuransi penjamin setelah prosedur penagihan dipenuhi. Perlindungan hukum bagi bank telah diatur secara memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan berkelanjutan. Disarankan agar PT Bank X meningkatkan pengawasan terhadap debitur, serta memastikan seluruh prosedur penagihan dan administrasi telah dijalankan secara optimal untuk meminimalisir risiko kredit macet di masa mendatang.
PROBLEMATIKA PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF LEMBAGA PRAPERADILAN Wati, Rahayu Saras; Setiyono, Setiyono
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25600

Abstract

kompetensi relatif dalam lembaga praperadilan tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP terkait pengadilan mana yang berwenang berdasarkan yurisdiksi wilayah. Pada praktiknya, hakim seringkali menggunakan pendekatan acara perdata dikarenakan permohonan praperadilan memiliki kuasi perdata serta fokus pada pengujian prosedural. Hal ini menjadi problematika sebagaimana yang terjadi dalam perkara praperadilan Nomor 1/pid.pra/2023/PN.NAB di Pengadilan Negeri Nabire yang menguji tentang permohonan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan. pokok permasalahan tulisan ini adalah berfokus pada tolok ukur yang digunakan dalam penentu kompetensi relatif lembaga praperadilan serta meninjau sejauh mana pertimbangan hakim tunggal menjadi dasar penentuan terkait kompetensi relatif lembaga praperadilan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan konseptual melalui azas-azas dan doktrin hukum. hasil penelitian meninjukan meskipun hakim dalam memutus perkara ini lebih menekankan pada kepentingan pemohon dan menimbulkan perdebatan secara yuridis formal karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan domisili termohon dan Pengadilan Negeri Surbaya berdasarkan lokasi penyitaan secara fisik. Hal ini mengindikasi perlunya pedoman normatif lebih jelas terhadap penentuan terkait kompetensi relatif lembaga praperadilan guna menjamin tegaknya keadilan bagi para pihak secara konsisten selaras dengan asas due process of law sesuai dengan fungsi lembaga praperadilan.
PENGUJIAN PUTUSAN PRAPERADILAN GUGUR YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 Salma, Melza Ayu; Setiyono, Setiyono
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25603

Abstract

Permohonan praperadilan gugur dapat dijatuhkan apabila perkara pokok telah lebih dahulu dimulai sidang pertamanya, sedangkan pemeriksaan atas permohonan praperadilan belum selesai. Landasan pertimbangan ini merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang makna dan cakupannya diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor 102/PUU-XIII/2015. Meski demikian, dalam putusan praperadilan teregister dengan nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Mar, Pengadilan Negeri Marisa menyatakan permohonan praperadilan gugur, meskipun sidang perdana pokok belum secara resmi dimulai dan implementasi teknis atas batasan-batasan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi belum seluruhnya dijalankan secara faktual. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara landasan pertimbangan hukum serta amar putusan dalam perkara tersebut dengan ketentuan dalam KUHAP dan tafsir konstitusional yang telah memiliki daya ikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan penerapannya melalui putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 karena dikeluarkan sebelum sidang perkara utama secara resmi dimulai yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan hukum acara oleh hakim yang memeriksa permohonan praperadilan.  
PERBANDINGAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA DENGAN UNI EROPA Thanadi, Kenny; Nurbaiti, Siti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25615

Abstract

Perkembangan pembayaran digital sebagai infrastruktur strategis dalam ekonomi digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan akibat karakteristik pasar yang terkonsentrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Indonesia dengan Uni Eropa, serta bagaimana penerapan penyelesaian kasus penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki persamaan dalam pengaturan penyalahgunaan posisi dominan,tetapi terdapat perbedaan dalam struktur pengaturan dan penerapannya karena Indonesia belum memiliki regulasi yang terintegrasi secara khusus untuk mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital. Sedangkan Uni Eropa telah memiliki regulasi secara khusus melalui Payment Services Directive 2. Dengan demikian, pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran digital di Uni Eropa telah lebih terstruktur.  
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA P.T. ASURANSI JIWA KRESNA LIFE Azzumi, Fasya Riana; Halim, Suci Lestari
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25623

Abstract

Meskipun OJK telah menerapkan sanksi administratif secara berjenjang, termasuk peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha oleh OJK pada 23 Juni 2023 dinilai masih menyisakan persoalan prosedural serta perlindungan hukum. Permasalahan apakah tindakan OJK mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang bersifat deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan OJK dalam mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Life tidak sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor IKNB. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.
ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN Abbas, Nurul Mukhlisya; Dwi Alfianto
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25627

Abstract

indonesia: Penelitian ini membahas kewenangan penuntut umum dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan sistem hukum acara pidana di kedua negara, khususnya terkait peran jaksa dalam tahap penyidikan. Di Indonesia, kewenangan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada umumnya berada pada kepolisian, sedangkan penuntut umum berperan melalui mekanisme prapenuntutan. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Korea Selatan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada jaksa untuk terlibat langsung sejak tahap awal penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan penuntut umum dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh sistem hukum dan kebijakan penegakan hukum masing-masing negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan kewenangan kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.english: This study examines the authority of public prosecutors in the investigation process of murder crimes in Indonesia and South Korea using a comparative law approach. The background of this research is based on differences in criminal procedural law systems between the two countries, particularly regarding the role of prosecutors during the investigation stage. In Indonesia, the authority to investigate murder cases is primarily vested in the police, while public prosecutors are involved through a pre-prosecution mechanism. In contrast, South Korea’s legal system grants broader authority to prosecutors to be directly involved from the early stages of investigation. This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical nature, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that differences in prosecutorial authority in the investigation process are influenced by each country’s legal system and law enforcement policies. This study is expected to contribute to the development of Indonesian criminal procedural law, particularly in formulating policies regarding prosecutorial authority in murder investigations.
REDISTRIBUSI TANAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DI DESA GOLO BILAS KECAMATAN KOMODO LABUAN BAJO rinjani arantia, nine; Pandamdari, Endang
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25630

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kepentingan masyarakat di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Labuan bajo. Tujuan dari redistribusi tanah ini untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan makmuran masyarakat adat, terutama mereka yang tidak memiliki hak atas tanah sebelumnya. Redistribusi dilakukan pada tahun 2021 dengen memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat adat yang memenuhi syarat yaitu merupakan penduduk asli desa Golo Bilas tersebut. Redistribusi menghadapi tantangan administratif, sosial, dan hukum meskipun tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pembagian tanah yang lebih adil. setelah selesai dilaksanakannya redistribusi tanah tersebut dilakukannya evaluasi untuk menunjukkan hasil peningkatan dari redistribusi tanah tersebut untuk kesejahteraan ekonomi, hal tersebut juga menunjukan bahwa penyelesaian sengketa tanah dan peningkatan keterampilan pengelolaan tanah juga sangat diperlukan. Salah satu pendukung dari keberhasilan dalam pelaksanaan redistribusi tanah tersebut apabila jika  masyarakat aktif berpartisipasi selama pelaksanaan dilakukan dan keberhasilan dari redistribusi sangat bergantung kepada koordinasi yang baik diantara hubungan pemerintah dan masyarakat adat tersebut.

Page 41 of 44 | Total Record : 439

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae Vol. 2 No. 4 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 2 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae Vol. 1 No. 4 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 3 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 2 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae