cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinda Keumala
Contact Email
amicus.curiae@trisakti.ac.id
Phone
+6287840093703
Journal Mail Official
ernameiliana@trisakti.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Amicus Curiae Gedung H, Kampus A, Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Amicus Curiae
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 30472504     DOI : https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Amicus Curiae menyediakan wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk berbagi pengetahuan, temuan, dan pemikiran terbaru di bidang hukum. Dengan mempublikasikan artikel-artikel yang berkualitas dan terkini, Amicus Curiae membantu menyebarkan pengetahuan hukum yang relevan dan penting bagi pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan mendorong pemikiran hukum yang berkualitas dan progresif, Amicus Curiae membantu mengembangkan pandangan baru, solusi hukum yang lebih baik, dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, Amicus Curiae dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Amicus Curiae terbit online secara berkala 4 kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 439 Documents
 40   41   42   43   44 
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2022/PN.KTG) Raihan, Mohammad Alvyn; Widjajanti, Ermania
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25633

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyakiti atau menimbulkan penderitaan fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitasi anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengacu pada Putusan nomor 72/Pid.Sus/2022/PN.Ktg. Luka berat merupakan cedera fisik yang dapat menimbulkan dampak terhadap korban yang mencakup beberapa kategori yaitu, tidak dapat melakukan pekerjaan untuk sementara maupun permanen, kehilangan panca indera, mengalami cacat fisik, mengalami kelumpuhan, hilangnya fungsi reproduksi pada wanita, dan kematian. Fokus penulisan ini adalah terkait dengan perbuatan individu yang melakukan penyerangan terhadap anak yang dikategorikan sebagai luka berat oleh hakim akan dikaji secara normatif dengan mempergunakan data sekunder dan memiliki sifat deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Perbuatan pelaku tidak sesuai dengan dasar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim karena berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 870/PKM-MDG/VeR/XI/2021 akibat dari perbuatan pelaku kejahatan kekerasan pada anak tidak menyebabkan cedera serius atau luka kategori luka berat.
KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI JAKARTA TIMUR Aqila Zealiya; Meta Indah Budhianti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25638

Abstract

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menuntut 30% wilayah Jakarta Timur menjadi ruang hijau, khususnya Perumahan Tanah Mas, sebagai penyangga ekologis dan daerah tangkapan air. Meskipun terjadi pengurangan ruang hijau sebesar 15,6% dan pelanggaran zonasi RDTR, Puskesmas Kayu Putih mengubah 750 m² ruang terbuka hijau karena ketidaksesuaian kontrak pembangunan. Pertanyaan: Apakah konversi ruang terbuka hijau menjadi puskesmas di Perumahan Tanah Mas sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007? Pendekatan penelitian ini adalah normatif hukum dan deskriptif, memakai data primer, sekunder, dan tersier, analisis data kualitatif, dan penentuan kesimpulan logis deduktif. Studi ini menemukan bahwa konversi ruang terbuka hijau untuk puskesmas di Perumahan Tanah Mas melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 karena melanggar tata ruang, dilakukan tanpa prosedur perubahan hukum, dan mengabaikan partisipasi masyarakat.
PELANGGARAN HAK KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PEMBELIAN RUMAH Rinaldi, Sania Hanyva; Purnamasari, Dian
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25641

Abstract

Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang tidak terlepas dari hukum, karena sifatnya yang mengatur dan melindungi menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh setiap orang. Bahkan kegiatan transaksi jual beli yang sering dilakukan saat ini, memerlukan hukum dalam praktiknya. Salah satu transaksi jual beli yang seringkali dijumpai saat ini adalah transaksi jual beli rumah. Namun, dalam transaksi jual beli rumah yang diawali dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali ditemukan adanya pelanggaran hak terhadap konsumennya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanana pelanggaran dari hak-hak konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif, dengan metode pengambilan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam pelaksanaan PPJB tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Every action taken by everyone is inseparable from the law, because its nature that regulates and protects makes the law a guideline in every action that will be taken by everyone. Even buying and selling transaction activities that are often carried out today, require law in practice. One of the buying and selling transactions that is often found today is the sale and purchase of houses. However, in house sale and purchase transactions that begin with a sale and purchase binding agreement (PPJB), there are often violations of the rights of consumers. This research is conducted to find out and analyze how violations of consumer rights in the sale and purchase binding agreement (PPJB) are based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative research, which is descriptive in nature, using secondary data. The data is analyzed qualitatively, with deductive inference method. Based on the analysis, it is found that there has been a violation of consumer rights in the implementation of the PPJB, as regulated in Article 4, Article 7, Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
TINDAKAN DIREKSI TRAVEL UMRAH PT RPW YANG TIDAK SESUAI DENGAN DOKTRIN FIDUCIARY DUTY  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Maulana, Rifani; Purnamasari, Dian
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25643

Abstract

Salah satu syarat biro perjalanan wisata agar dapat menyelenggarakan ibadah umrah adalah berbentuk badan hukum. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai badan hukum. Direksi  dalam pengurusan perseroan harus sesuai doktrin fiduciary duty. Salah satu contoh tindakan direksi yang tidak sesuai dengan doktrin fiduciary duty yakni direksi PT RPW lalai dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pemesanan tiket pesawat umrah tanpa perjanjian tertulis yang menimbulkan kerugian bagi PT RPW dikarenakan pihak ketiga melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan direksi PT RPW sudah sejalan dengan doktrin fiduciary duty. Penelitian ini penelitian normatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sementara pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa tindakan direksi PT RPW tidak memenuhi ketentuan doktrin fiduciary duty. Direksi tersebut tidak melakukan duty of care yang mana seharusnya direksi harus hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian
PERMASALAHAN PENGELOLAAN DAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN (STUDI LITERATUR REVIEW) Rahmahtiamara, Evayasmin; Setiawati, Anda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25646

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan dan penghunian rumah susun di Indonesia hingga kini masing sering menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta ketidakpastian kepemilikan unit. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, banyak peneliti yang mengkaji mengenai pengelolaan dan penghunian rumah susun. Untuk itu, dilakukan pencarian atas berbagai artikel yang membahas mengenai pengelolaan dan penghunian rumah susun yang ditulis dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Hasil penelitian menunjukkan dari 16 artikel yang telah diperoleh, 10 diantaranya membahas tentang pengelolaan rumah susun. Bahwa permasalahan pengelolaan pada umumnya disebabkan oleh belum terbentuknya PPPSRS yang beranggotakan pemilik dan penghuni rumah susun. Sementara itu, masalah penghunian muncul akibat ketidakpastian hukum terkait dokumen kepemilikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan rumah susun, meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik dan penghuni.
KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM KASUS PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG Tampubolon, Wendy; Sumanto, Listyowati
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25648

Abstract

Penelitian ini membahas pentingnya pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia, serta tantangan yang muncul. Rumusan masalahnya adalah apakah penerbitan sertifikat terkait kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang melanggar peraturang perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat dan praktik pemalsuan dokumen, yang mengakibatkan penerbitan sertifikat untuk objek perairan laut melanggar peraturan perundang-undangan. Sertipikat tersebut mengandung cacat administrasi dalam proses pendaftaran, mencakup kesalahan substansi, yuridis, prosedur, dan kewenangan. Menteri Agraria telah membatalkan sejumlah sertifikat yang terkait sebagai langkah untuk melindungi hak masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum. Penerapan hukum agraria yang sesuai dengan peraturan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan bersama. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga keadilan dalam pengelolaan tanah.
IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI WILAYAH PESISIR BANTEN TAHUN 2024 Damayanti, Meila; Rahmawan, Dhany
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25655

Abstract

Abrasi pantai di Provinsi Banten semakin mengkhawatirkan, khususnya di pesisir utara seperti Kabupaten Tangerang, dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan sampai pada Tahun 2024 abrasi mencapai 200–500 meter. Penting bagi pemerintah untuk mengawasi Pembangunan diwilayah pesisisir Banten melalui implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tentunya didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2009. Permasalahannya adalah Bagaimana penerapan KLHS dalam pembangunan kawasan pesisir Banten Tahun 2024 jika ditinjau dari Pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2009?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif serta sifatnya deskriptif guna menganalisis ketersediaan KLHS di wilayah pesisir Banten sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2009.
PENUKARAN OBYEK JAMINAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 901/PDT.G/2023/PN.JKT.SEL Lubis, Salma Salsabila; Keumala, Dinda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/x4374v24

Abstract

Dalam praktik pemberian kredit, jaminan memiliki peranan penting sebagai perlindungan bagi kreditur dalam menghadapi risiko wanprestasi debitur. Jaminan kebendaan yang umum digunakan adalah Hak Tanggungan. Penelitian ini menganalisis keabsahan penukaran obyek jaminan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 901/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL. Rumusan masalahnya adalah apakah penukaran obyek jaminan tersebut diperbolehkan menurut ketentuan UUHT. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Tanggungan bersifat accessoir terhadap perjanjian pokoknya, tetap melekat pada obyek jaminan meskipun telah berpindah tangan, selama belum dihapus atau diganti sesuai ketentuan. Dalam perkara ini, rencana penukaran obyek jaminan batal karena debitur tidak memenuhi syarat yang diberikan dari kreditur, sehingga eksekusi tetap dapat dilakukan. Meskipun UUHT tidak mengatur secara eksplisit penukaran obyek jaminan, hal tersebut diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.
PEMBUATAN SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BPR BKK JATENG Sabrina, Annisa; Keumala, Dinda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25674

Abstract

Sistem keuangan khususnya perbankan, memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan fungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, melalui pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit sesuai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perkembangan hukum dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), menambahkan alasan pembatalan perjanjian berupa penyalahgunaan keadaan. Dalam praktiknya, bank sering meminta nasabah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan untuk memudahkan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi, namun penandatanganan SKMA bersamaan dengan perjanjian kredit menimbulkan kontroversi hukum dan perlindungan bagi debitur seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Rbg. Rumusan masalah dari tulisan ini adalah Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap Surat Kuasa Menjual Agunan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Rbg. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder, dengan pengumpulan data secara studi dokumen dan analisis data dengan kuantitatif serta pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil pembahasan ini adalah bahwa kedudukan Surat Kuasa Menjual Agunan dapat diajukan pembatalan hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dengan terjadinya cacat kehendak dan/atau berakibat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal.
PERLINDUNGAN PT PEGADAIAN AKIBAT BARANG GADAI HASIL CURIAN Berlianti, Betari Julia; Wicaksana, Arif
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25675

Abstract

PT Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan berbasis gadai berpotensi mengalami kerugian apabila barang jaminan yang diterima merupakan hasil tindak pidana pencurian. Permasalahan hukum muncul ketika barang gadai dikembalikan kepada pemilik asli berdasarkan putusan pengadilan pidana, sementara kewajiban debitur belum dilunasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi PT Pegadaian sebagai penerima gadai beriktikad baik terhadap barang jaminan hasil curian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Mnd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian telah menerapkan Customer Due Diligence (CDD) sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023 dan bertindak berdasarkan asas iktikad baik. Namun, pengembalian barang kepada pemilik asli menyebabkan hapusnya hak gadai sebagaimana Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata dan menimbulkan kerugian finansial. Meskipun Pasal 1152 ayat (4) dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata memberikan perlindungan bagi penerima gadai beriktikad baik, perlindungan tersebut belum efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengesampingkan hak pemilik sah.

Page 42 of 44 | Total Record : 439

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae Vol. 2 No. 4 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 2 (2025): Amicus Curiae Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae Vol. 1 No. 4 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 3 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 2 (2024): Amicus Curiae Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae