cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusti muhammad Hidayatullah
Contact Email
stiappm@gmail.com
Phone
+6282251444434
Journal Mail Official
stiapppm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bihman Villa No.123, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
ISSN : -     EISSN : 26858541     DOI : https://doi.org/10.36658/aliidarabalad
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance, Leadership, Public organizations, Public policy, Public service, Management, Law ethics, Bureaucratic administration and government. Human resources.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 220 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK PENDEMI COVID – 19 TERHADAP PELAYANAN PERNIKAHAN DAN PERMOHONAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN Jamili, Muhammad
Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.2.2.26

Abstract

Dampak Pendemi Covid – 19 Terhadap Pelayanan Pernikahan dan Permohonan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pendemi covid – 19 terhadap pelayanan pernikahan dan permohonan pernikahan serta aktivitas pelayanan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kwalitatif. Tehnik pegumpulan data obsevasi, dokumen dan wawancara. Informan dalam penelitian adalah dua orang aparat KUA Banjarmasin Tengah dan empat orang warga yang keluarganya melangsungkan pernikahan di bulan Juni dan Juli 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas Pelayanan Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah selama pendemi Covid – 19 tetap berjalan dengan mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah tetap dilaksanakan, begitu pula warga yang mendaftar pernikahan melalui wibesite Kemenag RI ( on line ) dapat diikuti dilaksanakan. Jumlah pendaftaran permohonan pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin hingga September 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 (sebelum adanya wabah Covid – 19 ) yaitu pada tahun 2019 berjumlah 749 pasang nikah dan pada tahun 2020 sampai dengan (penelitian ini dilakukan) September 2020 berjumlah 398, memang ada tersisa waktu tiga bulan, namun diperkirakan jumlah permohonan pernihakan tidfak mencapai tahun sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan 4 keluarga Warga masyarakat yang melangsungkan akad nikah pada bulan Juni dan Juli 2020 diketahui bahwa pihak keluarga yang melangsungkan hajat mengikuti anjuran pemerintah menganai disediakannya kran air dan sabun didepan rumah, menyebar undangan yang terbatas dengan waktu yag berbeda antara saat akad nikah dengan acara selamatan atau datangnya para undangan, para undangan lainnya memakai masker. Namun yang terlihat dilapangan sebagian tetap berkerumun (tidak menjaga jarak satu atau dua meter) karena datangnya undangan terkadang bersamaan dengan lahan atau ruang untuk undangan yang tidak luas menyebabkan terjadinya kerumunan. Perasaaan takut masyarakat akan terpapar Virus Corona memang ada, namun keinginan untuk menyaksikan menghadiri acara akad nikah anak, saudara atau kerabat mengakibatkan kurang disiplinnya anjuran pemerintah diantaranya menjaga jarak antar undangan yang datang.
KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SDN INKLUSI BANJANG 2 KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Mujahadah , Siti; Riduan , Akhmad
Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.2.2.27

Abstract

Education is the right of all citizens. Therefore, it is the state's obligation to provide adequate educational facilities and infrastructure, including in inclusive educational institutions such as SDN Inclusi Banjang 2. Even so, a number of facilities and infrastructure in this school are indicated to be inadequate so that the learning process does not go well. This research is based on a qualitative descriptive research method in which data collection is carried out through observation, interviews, and documentation study. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and verification / drawing conclusions. To strive for the validity of the data, a data credibility test was taken which included extension of observations, increasing persistence, triangulation, analysis of negative cases, using reference materials, and conducting member checks. The results showed that in SDN Inclusi Banjang 2, the quality of education services has not been implemented properly. First, in terms of physical evidence, the provision of facilities and infrastructure as well as human resources has not run well where the facilities and infrastructure including practical / supporting equipment are inadequate apart from the limitations of special inclusive teachers, some irrelevant teachers' educational backgrounds, school administrative staff no and not yet available the required experts. Second, in terms of reliability, the availability of curriculum tools and work procedures is not good where in the application of the learning curriculum there is still no modification of the curriculum optimally besides the lack of a system of coordination and collaboration between the principal, teachers and school administrative staff, mentoring programs, and special service assistance to ABK. Third, in terms of responsiveness, from fast and precise service and responsiveness in service is not good where some teachers are still not careful in identifying students in order to know their backgrounds and needs in addition to curriculum design that is in accordance with the diversity of potentials and conditions of students not supported by adequate teaching materials. Fourth, in terms of assurance, the ability to generate customer confidence and courtesy is good, where in the learning process the teacher is responsible for providing assurance in service without discrimination, supported by teachers and school administrative staff who speak polite words to students. Fifth, in terms of empathy, friendly attitude and the ability to understand the desires/needs of students, both teachers and students, parents and the community as well as students in the learning process have been given attention. In the future, it is suggested to the Head of the local Education Office to carry out intensive monitoring and evaluation, provision of adequate facilities and infrastructure, training/workshops/workshops for teachers/school administrative staff, and recruitment of teachers. The principal of SDN Banjang 2 should be able to build communication with outsiders and actively provide motivation and direction to teachers/school administrative staff. Teachers/school administrative staff should be able to collaborate creatively in providing teaching materials. As for parents who have ABK, they should be actively involved in communicating with the school apart from providing support and motivation to their children.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Riduan , Akhmad
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.28

Abstract

Dalam melaksanakan pelayanan publik pada Kantor Camat Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sarana dan prasarana lengkap namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi yaitu listrk mati dan jaringan internet yang sering tidak stabil sehinga pencetakan kartu keluarga terlambat, Permasalahan kedua yaitu Kantor Camat Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya satu pegawai pelayanan dan satu operator. Pemasalahan ketiga yaitu penepatan pegawai yang tidak sesuai yaitu menempatkan pegawai piket yang tidak dari pegawai pelayanan sehingga saat ada masyarakat yang memerlukan pelayanan tidak maksimal. Penelitian ini mengunakan pedekatan kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data di ambil melalui penarikan sampel secara purposive berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayana publik pada Kantor Camat Labuan Amas Utara sudah cukup baik dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasana yang lengkap, ketepatan waktu. Walaupun jumlah pegawai pelayanan masih minim namun tetap berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pelayanan. Pegawai juga responsif apabila ada masyarakat yang memerlukan pelayanan. Dari segi waktu pelayanan juga sudah terjadwal dengan baik. Sedangkan dari segi biaya pelayanan hanya pelayanan IMB yang memerlukan biaya sesuai tarif retrebusi yang ditentukan. Pegawai pelayanan juga selalu ramah, namun tegas dalam pemeriksaan syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan di Kantor Camat Labuan Amas Utara seperti listrik mati dan jaringan internet tidak stabil sehingga komputer mati, tentunya tidak dapat melayani masyarakat. faktor berikutnya yaitu kurangnya pegawai dan operator pelayanan yang mengakibatkan jika mereka tidak hadir pelayanan akan terhambat juga tentunya, dan faktor terakhir yaitu penempatan pegawai piket yang bukan berasal dari pegawai pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik di kantor Camat Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka penulis menyarankan kepada Camat yaitu agar mengunakan UPS saat listrik mati mendadak komputer tidak mati sebelum jenset dihidupkan. Penambahan tenaga kontrak sementara sebagai solusi untuk mendapatkan tambahan tenaga pada pelayanan publik. Sebagai solusi lainya bagi pegawai pelayanan yang tidak menguasai pelayan maka di buatkan brosur.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDY TERHADAP PASAL 106 PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT HULU SUNGAI UTARA) Gunade, Djayeng Turano
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.29

Abstract

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara yang baik dengan berfacu pada empat indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat diharapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara) Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara) dikaterorikan cukup, karena; 1) Undang-undang tidak disampaikan kepada anggota. 2) Undang-undang tidak disampaikan secara rinci dan jelas. 3) Polantas tidak konsisten menyampaikannya. 4) Beberapa orang staf dan anggota tidak paham pekerjaannya. 5) Undang-undang tidak diberitahukan kepada anggota. 6) Pimpinan tidak mengawasi anggotanya. 7) Fasilitas pengimplementasian tidak lengkap. 8) Polantas mengangkat anggotanya secara ketat. 9) Polantas memberikan insentif kepada anggotanya berprestasi. 10) Polantas menyesuaikan pekerjaan anggotanya. 11) Polantas tidak bekerja sama dengan pihak lain. Ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini, di antaranya; 1) Penyampaian tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh atasan kepada bawahan hendaknya dilakukan. 2) Sebuah kebijakan sebelum diterapkan atau diimplementasikan hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu. 2) Kekonsistenan terhadap pengimplementasian dari suatu kebijakan hendaknya dilakukan. 3) Pemahaman terhadap pekerjaan yang dikerjakannya hendaknya dilakukan. 4) Pengawasan oleh pimpinan di dalam bertugas hendaknya dilakukan. 5) Kelengkapan fasilitas hendaknya dilakukan. 6) Pengimplementasian suatu kebijakan hendaknya ada mempunyai hubungan atau kerja sama dengan pihak lain. 7) Kepatuhan terhadap kebijakan hendaknya dilakukan. Adapun untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mematuhi segala tata tertib di dalam menggunakan jalan raya, khususnya di dalam menggunakan alat transformasinya.
DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.30

Abstract

Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur Negara (PNS) sebab menyangkut pelayanan publik, namun eronisnya kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat (PNS) secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai, didalam upaya menetapkan suatu kedisiplinan pegawai yang menyangkut penetapan jam kerja, jam istirahat serta jam pulang pemerintah telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan Negeri Sipil. Kurangnya kedisiplinan para pegawai tersebut disebabkan kurang terciptanya hubungan antara atasan dengan bawahan serta kurangnya kesadaran dari bawahan dalam menyelesaikan tugas. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disiplin kerja pegawai, faktor yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Pada Kantor Desa Tambalang Raya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data diambil penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan, diperiksa dan diproses kemudian di analisa lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan para pegawai Pada Kantor Desa Tambalang Raya belum optimal. Disiplin kerja yang baik yaitu patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan serta disiplin terhadap jam kerja. Namun kedisiplinan para pegawai tergolong rendah karena masih ada beberapa pegawai yang hadir dan pulang tidak tepat waktu, serta dalam melaksanakan tugas masih ada yang menunda-nunda dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai adalah kurangnya komunikasi antara pegawai dan atasan, kurangnya kesadaran datang tepat waktu dan pelaksanaan tugas. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai komunikasi antar pegawai dan atasan serta penerapan tata tertib dan melakukan pembinaan.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KANTOR KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN Hasbiah, Saidah
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.31

Abstract

Pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan pada saat melakukan praktek magang pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai dibagian pelayanan, yaitu dibagian pelayanan hanya ada 2 orang yang mahir mengoperasikan komputer, sarana dan prasarana yang sering mengalami permasalahan disaat melayani masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai dan 10 orang masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan cukup berkualitas dilihat dari aspek Tangible, yang mana penampilan para pegawai dalam memberikan pelayanan baik, kenyamanan tempat melakukan pelayanan cukup nyaman, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan cukup memadai, hanya saja sering mengalami permasalahan. Reliability (Kehandalan), kecermatan pegawai dalam melayani cukup tinggi, namun keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu belum cukup ahli. Responsiveness (Ketanggapan), pelayanan yang cepat yang diberikan oleh pegawai cukup cepat, dan ketanggapan memberikan pelayanan baik. Assurance (Jaminan), jaminan tepat waktu dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai masih belum optimal, namun untuk jaminan kepastian biaya sudah baik. Emphaty, yang meliputi melayani dengan sikap ramah & sopan santun, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan tidak diskriminasi sudah diterapkan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yaitu ketepatan waktu dalam pelayanan, kenyamanan tempat pelayanan, keahlian pegawai dalam menguasai mengoperasikan komputer dan kondisi sarana dan prasarana yang sering rusak. Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, maka disarankan kepada Camat diharapkan agar membuat alokasi dana untuk mengatasi permasalahan teknis yang sering terjadi.
KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Nasripani, Nasripani
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.32

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanaan publik. Pada Kantor Desa Sungai Buluh, Kinerja Aparatur Desa masih dikatakan terdapat kelemahan dalam hal pelayanan. Secara garis besar permasalahan yang ditemukan meliputi keterampilan, Tupoksi, dan Tanggung jawab berupa kesadaran akan kewajiban terhadap disiplin waktu yang berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Desa Sungai Buluh dalam hal pelayanan, faktor faktor yang mempengaruhi kinerja dalam pelayanan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi dalam artian faktor penghambat. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan tekhnik observasi, wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data tersebut bersifat kepustakaan dan penelitian lapangan.Jumlah responden sebanyak 14 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja aparatur desa sungai buluh masih perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam hal kedisiplinan waktu, ketelitian, keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaan.Aparatur Desa Sungai Buluh masih sering datang terlambat dan pulang lebih awal serta hanya sebagian aparatur desa saja yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik.Dalam pelayanan yang diberikan tidak ada indikasi terjadi diskriminasi dan tingkat partisipasi masyarakat dengan aparatur desa sudah baik.Keseimbangan antara hak dan kewajiban pun sudah terpenuhi.Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa sungai buluh meliputi motivasi dan faktor kemampuan.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi berupa memberikan Motivasi, melengkapi sarana prasarana, dan mengadakan pelatihan.Pemberian motivasi dapat mengatasi permasalahan disiplin kerja. Permasalahan keterampilan dan tupoksi dilakukan dengan cara pemberian pelatihan berkala setiap tahunnya. Selain itu melengkapi sarana prasarana selain memberikan motivasi juga dapat meningkatkan keterampilan aparatur desa. Saran dalam penelitian ini adalah kepada aparatur desa supaya lebih meningkatkan disiplin waktu dan mengembangkan keterampilan.Kepada masyarakat diharapkan untuk terus memberikan pengawasan, kritik dan saran yang membangun terhadap aparatur desa.Selain itu juga masyarakat juga diharapkan untuk optimis terhadap kinerja aparatur desa sehingga aparatur desa lebih termotivasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PERBUATAN ASUSILA DI KAWASAN LOKALISASI DESA PASAR PANAS KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Riduan, Akhmad
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.2.33

Abstract

Di provinsi Kalimantan Selatan yang kaya dengan sumber daya alam, mineral dan batu bara, telah menyerap tenaga kerja namun persoalan kemiskinan menguap hingga 206,92 ribu jiwa pada September 2020. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bermunculan, tak pelak pelaku bisnis prostitusi terselubung ikut mengepak sayap seperti di Kabupaten Tabalong di beberapa lokasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menganalisa implementasi kebijakan anti perbuatan asusila di kawasan lokalisasi Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Guna keperluan penelitian, ditempuh metode penelitian bercorak deskriptif-kualitatif dengan sejumlah informan kunci secara purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisa dengan jalan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Adapun uji keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta mengadakan member check. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di Kawasan Lokalisasi Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tidak efektif. Pertama, dari aspek komunikasi diketahui transmisi informasi tidak berjalan, kejelasan informasi tidak terpenuhi dari sebab tiadanya transmisi informasi, dan konsistensi aparat pemerintah juga tidak terpenuhi. Kedua, dari aspek sumber daya. diketahui tersedia petugas pelaksana di lapangan terdiri dari berbagai instansi, fasilitas untuk menunjang penerapan kebijakan sudah memadai, dan anggaran telah tersedia di berbagai SKPD terkait. Ketiga, dari aspek disposisi diketahui komitmen para pelaksana dalam penerapan kebijakan tidak efektif. Keempat, dari aspek struktur birokrasi diketahui SOP dalam rangka penerapan kebijakan telah tersedia, namun fragmentasi organisasi terjadi di tingkat institusi pelaksana. Untuk meningkatkan efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat di Kawasan Lokalisasi Desa Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, disarankan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong bersama dengan instansi lainnya melakukan langkah persuasif melalui sejumlah sosialisasi, melakukan langkah koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan melakukan monitoring secara berkesinambungan. Camat Kelua dan pemerintah desa Pasar Panas diharapkan dapat bersikap proaktif. Di luar itu, MUI Kecamatan Kelua seyogyanya dapat ikut melibatkan diri melalui upaya-upaya preventif selain dukungan dan partisipasi masyarakat setempat.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KB WANITA DI DESA GALAGAH KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Barkatullah , Barkatullah; Setiawati, Budi
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.2.34

Abstract

Program KB Wanita merupakan salah satu sub-kegiatan dalam skema pembangunan kependudukan di Indonesia dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Program KB Wanita di berbagai kecamatan tidak semuanya berjalan efektif, tak terkecuali di Kecamatan Sungai Tabukan yang merupakan Kecamatan baru pasca pemekaran dengan Kecamatan Sungai Pandan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Program KB Wanita di desa Galagah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Guna pelaksanaan penelitian, ditempuh metode penelitian bercorak deskriptif-kualitatif dengan sejumlah informan kunci secara purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisa dengan jalan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Adapun uji keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta mengadakan member check. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui efektifitas pelaksanaan Program KB Wanita di desa Galagah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terpenuhi. Dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, diketahui sudah bersifat realistis. Berikutnya dari segi sumber daya, diketahui ketersediaan petugas belum memadai meskipun ketersediaan anggaran pemerintah dan ketersediaan waktu sudah sama-sama terlihat efektif. Selanjutnya, dari segi karakteristik agen pelaksana, diketahui keterlibatan organisasi formal sudah efektif. Begitupun juga organisasi informal. Menyangkut segi sikap atau kecenderungan para pelaksana, diketahui semua agen pelaksana bersikap menerima serta mendukung dengan bersikap pro-aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan terkait, juga memberikan pelayanan masyarakat dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian dari segi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, diketahui koordinasi belum berjalan efektif oleh karena minimnya komunikasi di antara instansi terkait. Terakhir, dari segi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, diketahui dalam hal lingkungan ekonomi telah berlangsung efektif sebab untuk biaya alat kontrasepsi tergolong terjangkau bahkan sebagian telah digratiskan oleh pemerintah. Untuk lingkungan sosial belum berjalan efektif di mana partisipasi masyarakat tergolong rendah sedangkan dalam hal lingkungan politik sudah efektif, sebab dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program KB Wanita di Desa Galagah Kecamatan Sungai Tabukan, hendaknya Koordinator BPKB Kecamatan lebih aktif dalam kegiatan pembinaan kepada para kader PPKBD dan sub-sub PPKBD. Kepala Puskesmas agar mengikutsertakan bidan desa Galagah pada pelatihan mengenai MKJP terutama untuk implan dan IUD. Adapun kader PPKBD, sub PPKBD, dan anggotanya seyogyanya dapat menggalakkan kegiatan sosialisasi dengan mengikutsertakan tokoh agama/tokoh masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN PADA MASA PANDEMI COVID 19 Paulina, Siti
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.2.35

Abstract

This study aims to determine the quality of services in the Office of Religious Affairs (KUA) Paringin sub-district. The method used is descriptive with qualitative analysis. Data collection techniques are observation, documents and interviews. The informants in this study were four KUA employees and five catin who carried out the marriage. The results of this study indicated the services that has been provided by the KUA to catin in the process of registering marriages is good. These results are based on an analysis of six service quality indicators according to Zeithmal, et al in Hadriansyah (2011: 47), namely: competence, reliability, credibility, access, tangible, and responsiveness. Based on the competence aspect, the Office of Religious Affairs (KUA) of the Paringin sub-district has good knowledge and skills in providing services. It included in terms of providing information about the marriage registration process, requirements and delivering information about changes to existing regulations related to the covid-19 pandemic. Then, based on the aspect of reliability, the Office of Religious Affairs (KUA) of the Paringin sub-district was able to create the promised services accurately and responsively. According to the time accuracy, the service of the Office of Religious Affairs (KUA) in Paringin sub-district is not good. It is related with employees presence list during working hours. In the aspect of credibility, the Office of Religious Affairs (KUA) Paringin sub-district carries out services correctly and it is accordance with work procedures and specified time standards to attract public trust in providing services, especially services in marriage registration. In the aspect of access, the Office of Religious Affairs (KUA) Paringin sub-district provides good, fast and easy services to help people who need marriage registration services. According to the tangible aspect, the Office of Religious Affairs (KUA) Paringin sub-district provides adequate service facilities however there are some facilities that have minimum criteria, such as the absence of a television, the lack of a fan and the absence of a chair in front of the KUA. In the aspect of responsiveness, the Office of Religious Affairs (KUA) of the Paringin sub-district is spry and responsive in providing services to catin.

Page 3 of 22 | Total Record : 220

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 3 (2024): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 1 (2022): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 1 (2020): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 2 (2019): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 1 (2019): Al Iidara Balad More Issue