YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
127 Documents
<![CDATA[Dari Candaan Menuju Perundungan: Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Bullying pada Siswa MAS Darul Falah Ulumuddin ]]>
<![CDATA[Suryani]]>;
<![CDATA[Ahmad Tholib]]>;
<![CDATA[Marzuki]]>;
<![CDATA[Raudhatul Jannah]]>;
<![CDATA[Tri Utami]]>;
<![CDATA[Elmardlatillah]]>;
<![CDATA[Faturahmi]]>;
<![CDATA[Nanang Qosim]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i2.2512
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of anti-bullying legal counseling as a preventive effort to increase students’ awareness of bullying behavior at MAS Darul Falah Ulumuddin. The research employed an empirical juridical approach with a field research method. Data were collected through observation, interviews, documentation, and discussions during the counseling activities. The findings reveal that some students still perceive mocking, giving nicknames, humiliating, and excluding peers as normal jokes, without realizing that such actions constitute bullying with negative psychological and social impacts. The implementation of legal counseling through lectures, discussions, and interactive question-and-answer sessions proved effective in improving students’ understanding of the forms, impacts, and social consequences of bullying. This study concludes that legal counseling plays an important role as a preventive measure in developing students’ social awareness and supporting the creation of a safe, comfortable, and respectful school environment]]>
<![CDATA[Transparansi Honorarium Advokat dalam Hubungan Hukum Klien dan Pengacara ]]>
<![CDATA[Desy Ray Evan]]>;
<![CDATA[Putri Sari Harefa]]>;
<![CDATA[Dinauli Adzka Nasution]]>;
<![CDATA[Rifki Hamdani Siagian]]>;
<![CDATA[Desta Annisa Putri]]>;
<![CDATA[Ajeng Pratiwi]]>;
<![CDATA[Gunawan]]>;
<![CDATA[Siti Hasna Harahap]]>;
<![CDATA[Nur Aisyah Siregar]]>;
<![CDATA[Nurhotia Harahap.]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 4 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v3i4.2356
<![CDATA[This study examines the transparency of advocate fees (honorarium) within the client-attorney legal relationship in Indonesia. Although Article 21 of Law No. 18 of 2003 on Advocates entitles advocates to fees for their legal services, it sets no standard tariff, leaving the amount to negotiation and creating uncertainty for both parties. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by sociolegal insight from an expert practitioner, the study analyzes how fees are determined, the factors influencing their amount and form, and the impact of fee transformation on the client-attorney relationship. The findings show that written contracts and the Indonesian Advocates Code of Ethics are key instruments for ensuring fairness and transparency. Fees are set through agreement using schemes such as hourly, fixed, retainer, and success fees, influenced by case complexity, time, the advocate reputation, the client economic capacity, and legal risk. Transparent and proportional fee arrangements strengthen professionalism, protect client rights, and sustain trust, provided they remain consistent with professional ethics.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
<![CDATA[Tony Rahardja]]>;
<![CDATA[Gunawan Widjaja]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i2.2554
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi wajib pajak pada tahap pemeriksaan bukti permulaan pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, pemeriksaan bukti permulaan harus dilaksanakan tanpa upaya paksa sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan asas praduga tidak bersalah. Meskipun Perma Nomor 3 Tahun 2025 dan PMK Nomor 17 Tahun 2025 mengedepankan optimalisasi penerimaan negara melalui penyitaan dalam penyidikan dan penerapan prinsip ultimum remedium, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai lex generalis guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin due process of law. Temuan ini sejalan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang dan dilaksanakan melalui prosedur hukum yang adil serta menghormati hak-hak konstitusional wajib pajak. Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya indikasi ketidakharmonisan pengaturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 7 ayat (7), yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum serta perbedaan penafsiran dalam implementasinya pada praktik penegakan hukum perpajakan. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis dan Implementasi Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan Kerja Alih Daya Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Gunawan Widjaja]]>;
<![CDATA[Michael Alfonsus]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 1 (2026): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i1.2557
<![CDATA[Reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya kewajiban pemberian kompensasi kepada pekerja dalam praktik hubungan kerja alih daya (outsourcing). Penelitian ini menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan pekerja dalam hubungan kerja yang bersifat temporer, implementasinya menimbulkan dilema struktural bagi perusahaan alih daya yang wajib memenuhi kompensasi PKWT yang bersifat mandatory, sementara secara ekonomi bergantung pada nilai kontrak yang ditetapkan oleh perusahaan pengguna jasa. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kepatuhan hukum dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim ketenagakerjaan dan rezim pengadaan barang/jasa, serta penguatan pengawasan negara terhadap perusahaan pengguna jasa, guna menjamin perlindungan tenaga kerja yang adil dan proporsional dalam hubungan kerja multipihak]]>
<![CDATA[Twenty-Eight-Day Fasting, Lunar Visibility, and Communal Eid Observance in Islamic Jurisprudence ]]>
<![CDATA[Rizal Mananu]]>;
<![CDATA[Jusmaliah]]>;
<![CDATA[Nurul Ilmah]]>;
<![CDATA[Syamsul Bakri]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i2.2611
<![CDATA[The determination of Ramadan and Eid al-Fiṭr becomes legally complex when Muslims travel between countries that begin or end the month on different dates. This study examines the jurisprudential problem of a traveler who completes only twenty-eight days of fasting before joining Eid in a destination country, asking whether such fasting constitutes a complete Ramadan and whether qaḍāʾ is required. Using a qualitative normative-juridical method, it analyses Qurʾānic and prophetic foundations on fasting, crescent sighting, and lunar-month completion, together with fiqh doctrines such as ruʾyat al-hilāl, ikhtilāf al-maṭāliʿ, communal authority, traveler concessions, and qaḍāʾ. Comparative fiqh reasoning and hypothetical travel cases evaluate twenty-eight-day and thirty-one-day scenarios. The findings show that Islamic law recognises Ramadan as a lunar month of twenty-nine or thirty days; therefore, twenty-eight fasts do not constitute a complete Ramadan. A traveler present where Eid has been officially or communally declared should join the host community to preserve public religious unity, yet this does not remove the individual obligation to complete the missing day through qaḍāʾ. The study positions qaḍāʾ as the mechanism mediating communal conformity and individual ritual completeness, contributing to legal discourse on transnational mobility, lunar visibility, and public religious authority within a living-law and legal-pluralism framework relevant to Indonesia.]]>
<![CDATA[Halal tanpa Label: Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Transaksi Produk Impor pada Masyarakat Muslim Pedesaan ]]>
<![CDATA[Khazaimah Khazaimah]]>;
<![CDATA[Maksum Maksum]]>;
<![CDATA[Paisun Paisun]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 4 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v3i4.1658
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Muslim pedesaan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum Islam untuk mengevaluasi status kehalalan produk makanan impor tanpa sertifikasi formal di Desa Bragung, Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan, penelitian ini menganalisis kerangka penafsiran yang diterapkan ketika masyarakat menyeimbangkan kewajiban religius dan realitas pasar. Temuan mengungkapkan tiga pola implementasi yang berbeda yaitu tekstual-konservatif, kontekstual-moderat, dan utilitarian-pragmatis. Pola ini menunjukkan bagaimana kaidah fiqh seperti asas keberlanjutan hukum asal dan prinsip kepastian berfungsi sebagai alat epistemologis dalam keputusan konsumsi sehari-hari. Penelitian ini juga mengidentifikasi tipologi produk berdasarkan persepsi risiko kehalalan, di mana kaidah yang berbeda diterapkan sesuai dengan kategori produk. Studi ini mendemonstrasikan ketahanan dan adaptabilitas yurisprudensi Islam klasik dalam konteks kontemporer, memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pengetahuan tradisional tetap relevan secara fungsional dalam struktur ekonomi global sambil mempertahankan identitas religius.]]>
<![CDATA[Peran dan Fungsi Ahli dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa ]]>
<![CDATA[Selman Nudin Kasim]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 4 (2025): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v3i4.2018
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji peran dan fungsi ahli dalam berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta menganalisis bagaimana keterlibatan ahli berkontribusi pada tercapainya penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang semakin banyak digunakan karena lebih efisien dan fleksibel dibandingkan litigasi formal. Dalam perkara-perkara yang bersifat teknis—seperti sengketa konstruksi terkait kelalaian desain, sengketa medis akibat dugaan malpraktik, atau perselisihan berbasis teknologi informasi—keterlibatan ahli menjadi krusial untuk membantu para pihak dan pihak penengah memahami aspek teknis yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendapat ahli tidak bersifat mengikat, kontribusinya sangat menentukan arah penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, pendapat ahli sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan final karena dapat memperjelas fakta teknis dan menilai kerugian. Dalam mediasi dan konsiliasi, pendapat ahli berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam proses negosiasi dan pencapaian mufakat. Dengan demikian, keterlibatan ahli dalam APS tidak hanya meningkatkan kualitas penyelesaian, tetapi juga mendukung keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penipuan Menggunakan Akun Palsu dalam Transaksi Daring ]]>
<![CDATA[Amilia Putri Kartika Sari]]>;
<![CDATA[Ismail Marzuki]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i1.2590
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi daring, namun juga memunculkan penipuan online dengan menggunakan akun palsu (fake account) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi penipuan online menggunakan akun palsu dalam transaksi daring serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online dilakukan melalui berbagai bentuk penyalahgunaan akun palsu untuk memperoleh kepercayaan korban, sedangkan pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam identifikasi pelaku dan pembuktian elektronik.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Teuku Muhammad Hafizh]]>;
<![CDATA[Tamaulina Br. Sembiring]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i2.2591
<![CDATA[Alleged administrative violations in the 2024 East Aceh Regent and Deputy Regent election involving village heads and village officials raise issues regarding the mechanisms for handling violations and the evidentiary standards applied in resolving election result disputes. This study aims to analyze the mechanisms employed by the Election Supervisory Committee (Panwaslih) to handle alleged administrative violations and the evidentiary considerations found in Constitutional Court Decision Number 44/PHPU.BUP-XXIII/2025. A normative-juridical method was utilized, incorporating both statutory and case-based approaches. The findings indicate that alleged violations must be supported by sufficient evidence, meet legal criteria, and be proven to have significantly influenced the election outcome. The effectiveness of electoral justice relies on timely reporting, robust evidence, transparent handling, and a clear distinction between procedural violations and disputes over election results.]]>
<![CDATA[Penerapan Doktrin Vicarious Liability pada Holding Company atas Kejahatan Algoritma Pasar Digital oleh Anak Perusahaan ]]>
<![CDATA[Phani Annisatul Hidayah]]>;
<![CDATA[Imas Ummu Salamah]]>;
<![CDATA[Abdul Fatah]]>;
<![CDATA[Deni Muharamdani]]>;
<![CDATA[Diki Ahmad]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 2 (2026): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v4i2.2608
<![CDATA[The evolution of digital business ecosystems structured around holding and subsidiary relationships raises issues regarding criminal liability when crimes involving artificial intelligence (AI) algorithms—executed by a subsidiary—result in harm, while the parent company seeks refuge behind the principle of separate legal personality. This study aims to reconstruct the application of the doctrine of vicarious liability to holding companies regarding algorithmic crimes committed by their subsidiaries. Employing a normative-juridical method, the research utilizes statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze regulations and court rulings concerning corporate criminal liability. The findings indicate that a holding company may be held criminally liable if it is proven to have exercised control, derived economic benefits, and failed to implement adequate oversight mechanisms regarding the subsidiary's use of algorithms. Consequently, there is a need to strengthen regulations defining the parameters of holding company criminal liability within the ecosystem of digital crime.]]>
