cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Studi Analisa Pengaruh Desain Kumparan 9-Fasa Simetris Dengan Sistem Desain-3 Lapis dan Kutub Berurutan Terhadap Torsi dan Kecepatan Motor Induksi 3-Fasa Sidiq, Rasyid N; Erhaneli, Erhaneli; Anthony, Zuriman; Syofian, Andi; Amalia, Sitti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4833

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji pengaruh desain kumparan 9-fasa simetris dengan  menggunakan sistem desain 3 lapis kumparan pada motor induksi 3-fasa terhadap torsi dan kecepatan motor, dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kinerja motor konvesional 3 fasa dengan motor desain kumparan 9-Fasa. Untuk Mengetahui dan menganalisa pengaruh desain kumparan 9 fasa simetris terhadap torsi dan kecepatan motor induksi 3 fasa dengan menggunakan sistem desain 3 lapis kutup dibuat secara berurutan. Menentukan kumparan yang ditempatkan dan dirancang dalam motor kumparan 9 fasa simetris dengan 3 lapis, serta mengatur kutub dalam urutan tertentu. Perancangan ini penting karena mempengaruhi kumparan pada medan magnet dan arus yang dihasilkan. Motor diuji di laboratorium dengan mengukur torsi, kecepatan, dan efisiensi di berbagai kondisi operasi. Uji eksperimental dilakukan untuk membandingkan hasil simulasi dengan kinerja motor aktual. Data pengujian mencakup pengukuran torsi dan kecepatan dari hasil penelitian ini didapatkan hasil data torsi dan kecepatan yang tidak sama untuk percobaan kedua motor.
Urgensi Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri Suhartanto, Theodora; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4581

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan pasangan suami istri. Dalam prosesnya, pernikahan seringkali berujung pada konflik perceraian dan permasalahan pembagian harta gono gini. Pembuatan perjanjian pra nikah sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan dapat menjadi salah satu tindakan preventif terhadap konflik pembagian harta selama perkawinan. Adapun pembagian harta dalam perjanjian pra nikah diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam perjanjian pra nikah terdapat hak dan kewajiban yang diatur dan patut dipatuhi oleh pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri kedepannya. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif yang menggunakan beberapa sumber hukum berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan  serta bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah serta literatur hukum terkait perkawinan.
Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Industri Teknologi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Nadiem Makarim: Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst Martinelli, Imelda; Jardhan, Rheno; Batu, Jeremy Santos Lumban; Khoe, Kelvin Joe Daffa Lawahizh; Hasibuan, Armando Benyamin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4269

Abstract

Pelanggaran hak cipta dalam industri teknologi digital di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi karya cipta di sektor teknologi, namun gugatan hak cipta sering kali menimbulkan tantangan bagi perusahaan, terutama startup, dalam berinovasi. Gugatan yang berlebihan atau disalahgunakan dapat menciptakan hambatan bagi persaingan dan memperlambat laju inovasi teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta tetap penting untuk menjaga keadilan bagi pencipta teknologi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase, memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi, meskipun menawarkan kepastian hukum, sering kali dianggap lambat dan memakan biaya besar. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis. Kedua mekanisme ini diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan memungkinkan para pihak untuk memilih penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi perusahaan teknologi untuk mempertimbangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif agar inovasi dapat terus berkembang tanpa hambatan yang berlebihan.
Analisis Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Perlindungan Ekosistem Laut di Indonesia Angkasa, Wincent Hungstan; kans, Christine S T
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4554

Abstract

Implementasi hak menguasai negara (HMN) dalam sektor perikanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara berwenang untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, negara mengatur izin usaha perikanan, menjaga keberlanjutan stok ikan, dan melindungi nelayan kecil. Kebijakan seperti penetapan harga minimum ikan dan dukungan dalam pemasaran hasil tangkapan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu, pemerintah berupaya melindungi lingkungan laut dari praktik perikanan yang merusak, seperti pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem. Melalui pengaturan ketat dan kebijakan pemberdayaan nelayan, HMN tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, implementasi HMN di sektor perikanan berfokus pada penciptaan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kehidupan sosial-ekonomi nelayan sebagai aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj) Harianto, Dedek; Saragih, Asha Yatri; Simangunsong, Melva; Ritonga, Nadila Septiani; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4024

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum menjunjung tinggi penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan, yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan majelis hakim terkait kasus pengeroyokan yang menyebabkan luka berat dan ringan, berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dalam persidangan, sedangkan data sekunder berasal dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti medis, peran terdakwa, serta faktor lingkungan sebelum menjatuhkan vonis. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan angka tindak pidana serupa di masyarakat.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia Christie, Rachel; Michaela, Michaela; Tuasikal, Naisyirah Ramadhani
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4485

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945, MK dapat melakukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Melalui judicial review, MK memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Uji materi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya terancam. Ketika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, MK dapat membatalkannya. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tetap sejalan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap legislatif dan eksekutif. Beberapa keputusan MK yang penting, seperti pembatalan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menunjukkan dampak signifikan terhadap tatanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusional tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pengaruh Return on Assets dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di BEI Khairani, Annisa; Bangun, Yulia Ribuna Br; Sari, Putri Utami Permata; Sonia S, Abel; Chrisna, Heriyati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4900

Abstract

Penghindaran pajak ialah strategi hukum yang digunakan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak mereka saat ini sebagai bagian dari operasi bisnis mereka. Tujuan penelitian ini adalah guna menguji apakah return on assets serta leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian meliputi 11 perusahaan yang dipilih mempergunakan metode purposive sampling dan analisis data  mempergunakan regresi  berganda. Data yang dipergunakan ialah data sekunder  dari www.idx.co.id. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya return on return berpengaruh negatif secara parsial  serta leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan pada saat yang sama, Return on Equity serta Debt Ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Matondang, Indri Kristina Br; Habeahan, Besty
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4596

Abstract

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan menyediakan layanan pengurusan sertifikat tanah sebagai salah satu komponen mekanisme pelayanan publiknya. Layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum merupakan layanan publik yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari data sekunder, diperkirakan terdapat beberapa permasalahan, antara lain kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung proses layanan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kota Medan. Model Milles-Humerman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan ekstraksi data, adalah proses analisis data yang digunakan dalam studi kualitatif deskriptif ini. kesimpulanPeneliti menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikembangkan oleh Sitiara (dalam bukunya Wiwik Sulistyowati, 2018:27) untuk meneliti efektivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teori ini mencakup sepuluh (10) indikator yaitu: bukti nyata, ketergantungan, ketepatan waktu, keterampilan, kesopanan, legitimasi, keamanan, komunikasi, dan pemahaman. Selanjutnya, unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam mengelola sertifikat tanah secara efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan sertifikat tanah BPN Kota Medan memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan berdasarkan analisis terhadap efektivitas layanan penerbitan sertifikat tanah. Secara khusus, aspek Karena banyak berkas yang hilang, pemohon harus menyerahkan kembali datanya, yang menunjukkan bahwa keamanan data masih belum terjamin. Elemen lainnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat umum terhadap pengelolaan sertifikat tanah. Meskipun Badan Pertanahan Kota Medan telah memberikan informasi sejelas-jelasnya, namun terkadang masyarakat kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme penyusunannya.
Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian Salsabila, Rahmi Fitrinoviana; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4879

Abstract

Perjudian sebagai tindak pidana telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana. Lingkungan sosial, termasuk faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, pergaulan, dan norma-norma masyarakat, berperan penting dalam membentuk perilaku individu terkait perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti adanya tekanan dari teman sebaya dan kurangnya edukasi moral, dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pencegahan, meskipun telah dilakukan melalui regulasi dan penyuluhan, masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian, serta peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat.
Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Abstract

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.

Page 19 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024