cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 431 Documents
 29   30   31   32   33 
Manajerial Pengolahan Lingkungan Hidup Wisata Agro di Jawa Timur Kholifah, Wilujeng Rastinur; Novembrianto, Rizka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2561

Abstract

Dalam melaksanakan kegiatan Jawa Timur mempunyai berbagai macam tempat wisata yang juga memperhatikan kelestarian ekologi dan fungsi lingkungan serta berupaya mensukseskan program pembangunan nasional khususnya dibidang pariwisata dan memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitar. Berdasarkan pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, Kegiatan yang telah melakukan usaha ataupun kegiatan sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Secara keseluruhan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk verifikasi dan evaluasi terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan operasional wisata. Kegiatan operasional dari tempat wisata memberikan banyak dampak dalam segala bidang  seperti Sosial Ekonomi dan dampak lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah Identifikasi lingkungan hidup apa saja baik di lokasi kegiatan ataupun di lingkungan sekitar yang terkena dampak oleh adanya kegiatan wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif adalah metode yang fokus pada analisis suatu kondisi realita dengan menggunakan teknik Pengumpulan data dengan studi dokumentasi serta menganalisis dokumen dokumen terkait penelitian. Tinjauan ini sebagai sumber informasi dampak yang timbul akibat kegiatan tersebut serta metode pengolahan dan pemantauannya.
Analisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual Pratama, Akmal Risqi Yudhianto; Djajaputera, Gunawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4903

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk kesepakatan hukum yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak jika terjadi masalah atau pelanggaran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase), tergantung pada kesepakatan para pihak. Dengan memahami dan melaksanakan perjanjian dengan baik, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
Implikasi Yuridis Penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Beratnya Melebihi 5 gram Navisya, Nionita; Syavqie, Emier; Sandery, Muhamad Rizky; Putra Y L, Yuanda Alyansyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2370

Abstract

Narkoba adalah istilah yang merujuk kepada zat-zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif dan memiliki potensi untuk menimbulkan efek psikoaktif, seperti perubahan mood, persepsi, dan kesadaran. Zat-zat ini secara luas digunakan untuk tujuan rekreasional, namun penggunaannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum karena dampaknya yang merusak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sabu, sebagai narkotika golongan 1, memiliki potensi adiktif yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Salah satu permasalahan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penyalahgunaan sabu dilakukan dalam jumlah besar, yaitu melebihi 5 gram. Kepemilikan atau penggunaan sabu melebihi 5 gram dapat dihukum dengan hukuman mati atau minimal 5 tahun penjara, dengan dilihat tersangka sebagai konsumen dan atau pendistribusi.
Implikasi Money Politic (Politik Uang) terhadap Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelesaian Pelanggarannya Rasji, Rasji; Priscilla, Nathalie; Angelina, Vilyn
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4652

Abstract

Indonesia berdiri sebagai negara dengan sistem demokrasi. Dimana hakikat demokrasi Indonesia adalah “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Hal ini berarti masyarakat memiliki peran dalam segala keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan dan perjalanan negaranya. Salah satu bukti nyata dari demokrasi ini adalah dengan adanya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan juga kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu sarana yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat menentukan sendiri siapa yang akan mengatur dan memimpin negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi masih dihadapkan dengan kenyataan adanya politik uang atau money politic. Hal ini, muncul sebab adanya ambisi yang besar dari para calon pemimpin. Di samping itu, politik uang telah menjadi hal yang dinormalisasikan sebab banyaknya faktor dari masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.
Analisis Terhadap Penutupan Tiktok Shop di Indonesia Halim, Leonardo; Lie, Gunardi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2658

Abstract

Indonesia itu sendiri merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara yang masih berkembang sehingga secara pendidikan dan teknologi masih belum begitu maksimal seperti negara-negara yang sudah maju. Indonesia masih melakukan inovasi dalam segala bidang terutama dalam bidang hukum. Tentunya di Indonesia tetap ada masalah-masalah terutama dalam perekonomian yang masih belum begitu maju dibandingkan negara-negara yang lain. Disini peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus ditutupnya tiktok shop di Indonesia dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penegakan hukum terhadap tiktok shop dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan tiktok shop ini sangatlah membantu UMKM di Indonesia agar lebih maju lagi. Tiktok shop ditutup dengan alasan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Maka karena itu tiktok ditutup dikarenakan tiktok shop merupakan sosial media yang dilarang untuk melakukan sebuah transaksi melainkan hanya diperizinkan untuk mempromosikan barang-barang. Sehingga tiktok melakukan sebuah kolaborasi dengan tokopedia untuk membuka kembali tiktok shop di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia itu akan lebih maju dengan perdagangan yang lebih maju.
Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar Putri, Mega Tasya; Mashur, Dadang
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2527

Abstract

Meskipun kantong plastik memiliki manfaat praktis dalam membungkus dan mengangkut berbagai jenis barang, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kian memprihatinkan. Kendati ringan dan ekonomis, plastik tidak terurai secara alami dan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya menjadi partikel-partikel kecil yang sering kali berakhir di ekosistem laut, tumpukan sampah, dan pada akhirnya, dalam rantai makanan manusia. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantontong plastik dengan menggunakan teori George Edward III yang dilihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana, peran serta masyarakat yang tidak aktif dan pembiayaan yang sangat minim.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Yansah, Aldi; Hasan, Zainudin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4885

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian berat merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak serius, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Dalam konteks hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana mendapat perlakuan khusus yang diatur dengan undang-undang, dengan tujuan mendidik dan merehabilitasi, bukan sekedar menghukum. Penelitian ini menganalisis berbagai jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan, antara lain sanksi rehabilitatif dan restoratif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, artikel ini juga mengupas tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak, serta pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan hukum yang efektif dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem peradilan yang lebih adil dan adil.
Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung Hasan, Zainudin; Putra, Leo Fisatama; Saputra, Prabowo; Saputra, Andika; Sihaloho, Morientes
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2295

Abstract

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk di Kota Bandar Lampung. Terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bandar Lampung adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bandar Lampung sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bandar Lampung antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak- anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.
Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi Cheryanti, Grace; Alfarhani, Luqyana Shafira; Siregar, Rachel Adeline; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4588

Abstract

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.
Perspektif Hukum dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi Martinelli, Imelda; Sulastri, Sulastri; Muflihah, Rifdah; Eida, Tri Salwa Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4374

Abstract

Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai yang terjadi pada penerbangan jet pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya penggunaan jet pribadi, ada kesulitan untuk menerapkan regulasi bea cukai yang sama untuk kedua jenis penerbangan. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan perlakuan yang diberikan kepada penumpang penerbangan pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus untuk menemukan bahwa, meskipun semua penumpang tunduk pada aturan yang sama, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan reformasi dalam praktik bea cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan memastikan bahwa semua penumpang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, diharapkan ada keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan jet pribadi dan komersial.

Page 31 of 44 | Total Record : 431

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024