cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 431 Documents
Pentingnya Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi para Pelaku Bisnis Online di Indonesia Gea, Lenggo Anastasia Brilliant
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2426

Abstract

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan massive berdampak kedalam berbagai aspek kehiudpan, salah satunya aspek ekonomi. Mudahnya mengakses internet dengan cepat dan mudah melahirkan sarana bisnis baru yang menjanjikan yaitu e-commerce. Kemudahan bertransaksi dan memilih barang dengan pilihan yang beragam dan variatif yang berjumlah ratusan bahkan ribuan membuka peluang pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bisnis online ini. Hal ini mengakibatkan bawha pemahaman pelaku bisnis online terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative dengan bahan primer buku dan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayanan intelektual dan hukum bisnis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak kekayaan intelektual memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain dengan hukum bisnis. Hal ini disebabkan karena melalui bisnis, hak kekayaan intelektual bisa merasakan manfaat ekonomisnya, dan melalu hak kekayaan intelektual, bisnis dapat dijalankan tanpa rasa takut telah melanggar hukum. Pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis online sangatlah penting karena dapat memberikan dampak positif seperti dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui karya karena telah dilindungi oleh hukum sehingga dapat berjualan dan menikmati hasil ekonomis dengan perasaan lega, juga menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berdampak buruk bagi bisnis yang dijalankan.
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) Afrian, Muhammad; Sadewa, Prima
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Consumer Non-cyclicals subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Jumlah perusahaan yang dijadikan populasi penelitian adalah 16 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 80 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R2 dengan bantuan program Eviews 12. Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Financial Distress berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan secara simultan Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance
Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) Majib, Abdul; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2172

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga. Permasalahan penelitian ini yakni, faktor faktor penyebab menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dan dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai. Saran diharapkan orangtua orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Dan Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Lie, Sherley; Mbayang, Chrissonia Margareta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4561

Abstract

Konsep negara hukum telah mengalami evolusi yang panjang dari zaman kuno hingga modern, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan filosofis. Dari gagasan Plato tentang "nomoi" hingga kebangkitan prinsip supremasi hukum selama revolusi di Eropa, konsep ini telah berkembang menjadi beragam model seperti nomokrasi Islam, rechtsstaat, rule of law, socialist legality, dan negara hukum Pancasila. Di Indonesia, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan, termasuk intervensi politik, korupsi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah, ketidakkonsistenan regulasi, serta independensi lembaga peradilan yang dipertanyakan semakin memperburuk implementasi prinsip ini. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum, serta menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat.
Evaluasi Kinerja Algoritma Support Vector Machine (SVM) Dalam Analisis Sentimen Publik Terhadap Naturalisasi Timnas Indonesia di Twitter Lubis, Muhammad Ghafur Rahman; Sitompul, Dicky Sambora; Giovanni, Teuku Muhammad; Ramadhani, Fanny; Dewi, Sri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4180

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam menilai sentimen masyarakat terkait kebijakan naturalisasi pemain tim nasional sepak bola Indonesia yang dibicarakan di Twitter. Mengingat meningkatnya perhatian terhadap isu naturalisasi, pemahaman tentang reaksi publik menjadi sangat penting. Data diperoleh melalui teknik crawling dari Twitter, menghasilkan kumpulan data yang mencakup beragam opini dan tanggapan publik. Setelah melakukan praproses data, termasuk penghilangan kata yang tidak penting dan stemming, model SVM diterapkan untuk mengkategorikan sentimen menjadi positif, negatif, atau netral. Kinerja model dievaluasi dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma SVM mampu mencapai tingkat akurasi yang memuaskan dalam analisis sentimen publik, serta memberikan wawasan yang berguna mengenai pandangan masyarakat terhadap naturalisasi timnas Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika opini publik seputar isu-isu penting dalam dunia olahraga nasional.
Public Private Partnership (PPP) Dalam Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal Pulau Rupat Provinsi Riau Priskila, Miryam; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Public Private Partnership (PPP) dalam pelayanan kapal ro-ro di pelabuhan Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori PPP dari Kim Uhlik (2007) yang terdiri dari Relationships (Hubungan), Resources (Sumberdaya), dan Organizations (Organisasi). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara, dengan mengunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga konteks teori PPP yang digunakan peneliti belum berjalan dengan optimal, masih ditemukan faktor kendala dalam pelaksanaan PPP tersebut, yakni adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak, lemahnya komitmen para stakeholders dalam konteks pengoperasian kapal roro antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, disisi lain ditemukan bahwa PPP meningkatkan pelayanan publikĀ  dalam pengoperasian kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal. Kesimpulannya, PPP dalam pelayanan kapal Ro-Ro di Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi kapal Ro-Ro, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antar stakeholder dan memperkuat komitmen setiap pihak terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya kemitraan publik dan swasta yang berhasil.
Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Yasin, Yusuf Muhammad; Chandra, Selvin Matthew; Edward, Kent; Siarill, Jonathan Hervine; Gunardi, Ariawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Abstract

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
Penerapan Fungsi Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk) W A, Ahmad Fauzan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2142

Abstract

Artikel ini adalah studi kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri tanjung karang. Pembahasannya adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhusus kasus Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk Apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap anak tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hakhak anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan pengadilan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk hakim menjatuhkan putusan pasal 362 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi disaat persidangan hakim menjatuhkan putusan pasal 362 tentang pencurian, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sudah memenuhi tujuan hukum. Baik dari bentuk-bentuk pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian tindak pidana pencurian dan hal-hal yang menggugurkan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian telah dijelaskan secara jelas
Peran Hukum Kenegaraan Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Indonesia Nusamara, Arlyn Annabel; Tan, Jenita; Alya, Nasha Rawza
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4551

Abstract

Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik. Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain. Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah penulis ingin menyampaikan bagaimana peranan hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang fokus pada aspek normatif dari hukum, yakni norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Peran hukum kenegaraan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mendukung transparansi, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengelola konflik politik dan menjaga ketertiban sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Penegakan hukum kenegaraan memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan sering kali muncul, yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini agar dapat menemukan solusi yang tepat demi tercapainya keadilan dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
Perencanaan Sistem Drainase Untuk Mengatasi Banjir Akibat Intensitas Curah Hujan Tinggi di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Studi Kasus Rw 06 Budiman, Bangkit Teguh; Apriliano, Dwi Denny; Nurdin, Abdul Latif
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.3405

Abstract

Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sering mengalami banjir karena curah hujan yang banyak. Untuk mengurangi risiko banjir di RW 06, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem drainase yang efektif. Analisis hidrologi untuk menentukan debit hujan puncak, survei lapangan untuk menentukan kondisi saat ini, dan analisis hidrolika untuk menilai kapasitas drainase saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berarti menjelaskan kondisi obyektif (sebenarnya) dari situasi yang menjadi subjek penelitian. Untuk menentukan distribusi statistik yang dapat diterima, analisis hidrologi dilakukan menggunakan metode Log Pearson III dan uji chi-kuadrat. Setelah dilakukan survei dan pengumpulan data, ditemukan bahwa sebagian besar saluran drainase tidak terawat dengan baik, mengalami sedimentasi, dan beberapa saluran memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk mengalirkan volume air hujan yang diterima. Maka dilakukan perencanaan mengubah dimensi saluran drainase.