cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 441 Documents
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru Pratama, Rangga; Rusli, Zaili
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4410

Abstract

Kota Pekanbaru sudah berkembang pesat dan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau dalam pendidikan, perdagangan, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah membawa dampak dalam ekonomi dan sosial akan tetapi menimbulkan masalah gangguan ketertiban umum. Peraturan Daerah telah dikeluarkan untuk mengatur segala ketertiban yang ada di kota pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan gelandangan dan pengemis yang meningkat dan masih beraksi di Kota Pekanbaru padahal Satpol PP sudah melakukan penjagaan ketertiban umum melalui penempatan personil dan sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kinerja serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Etzioni dalam Pratama (2023) yang menggunakan indikator: Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan Produksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban umum masih belum efektif. Faktor penghambat efektivitas kinerja tersebut adalah penegakan sanksi yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. 
Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada PEMILU 2024 dan Tantangan Kedepannya ( Studi kasus Desa Tegalsari Mandala II, Kota Medan, Sumatera Utara) Nainggolan, Gaby Agustina; Marpaung, Riska; Mahulae, Tri Santa Lasmarito; Ivanna, Julia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2660

Abstract

Pemilih pemula memiliki peran penting dalam proses Pemilu, karena mereka akan menjadi generasi masa depan yang akan mempengaruhi arah politik dan sosial bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, masih banyak pemilih pemula yang tidak memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta tidak memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan. Metode penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. . Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, namun berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam hal lain menyatakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujuan teorinya.Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi pendidikan politik yang lebih intensif dan luas. Sosialisasi ini dapat membantu pemilih pemula memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menentukan pilihan. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Indonesia telah menunjukkan penurunan, yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Oleh karena itu, optimalisasi peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempertahankan kualitas demokrasi. 
Strategi Marketing Public Relations Dalam Implementasi Program dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Selatan) Puspitasari, Mira Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2529

Abstract

Nama dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diIndonesia teridentifikasi memicu terjadinya persepsi yang tumpang tindih atas pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghambat upaya perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan mengakibatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak melalui program dan manfaat, tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan strategi komunikasi sebagai upaya untuk menyampaikan informasi tersebut. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Objek penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Selatan, membahas terkait strategi marketing public relations dalam implementasi program dan manfaat pada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan dengan cara observasi, wawancara data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari penelitian tersebut disampaikan bahwa Implementasi program dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat didukung oleh strategi marketing public relations sehingga dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap kesadaran tentang Jaminan Sosial sebagai kebutuhan dasar untuk menjadi tindakan preventif terhadap resiko sosial bagi Tenaga Kerja, meminimalisir persepsi Masyarakat yang tumpang tindih terkait pemahaman dan perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkankan brand awerness Masyarakat sehingga dapat menunjang peningkatan universal coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kurva IS Lubis, Eliza Handayani; Maulana, Juanda; Fitrawaty, Fitrawaty; Simanjuntak, Yosua; Siahaan, Tegar Efraim G
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4894

Abstract

Dengan menggunakan pendekatan Kurva IS, penelitian ini melihat bagaimana kebijakan moneter dan fiskal memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data sekunder yang digunakan berasal dari tahun 2004 hingga 2024, dan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai variabel independen, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan uji asum Kebijakan tersebut berkontribusi secara bersamaan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara tingkat efektivitas kebijakan moneter melalui BI Rate perlu dievaluasi lebih lanjut, temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Lunturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI Hasan, Zainudin; Qunaifi, Ahmad; Mindari, Salsabila; Merici L P, Angela; Pratam R G, Yoga
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2346

Abstract

Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara Indonesia menjadi manusia yang cerdas, bermartabat, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib untuk para anak bangsa khususnya dalam pemahaman nilai, sistem, peran dalam bermasyarakat dan bernegara. Di dalam mewujudkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa terdapat berbagai cara yang ada salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa agar mampu melaksanakan roda pemerintahan yang akan datang dan bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa indonesia. Dalam proses pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi sikap dan nilai-nilai perilaku dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kurang nya pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan, kurangnya etika dan budi pekerti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari merupakan sebuah permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalan mencegah lunturnya jiwa nasionalisme terhadap NKRI.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital Pasaribu, Jose Louis Christianto; Silaen, August P
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4590

Abstract

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet di Indonesia, ternyata ada banyak efek negatif yang mengincar dan mengganggu para peselancar internet. Untuk melakukan bisnis dan transaksi melalui media internet, Anda perlu memahami, menjadi serius, dan keinginan unik. Salah satu pihak dalam suatu perjanjian seringkali harus menghadapi kondisi yang kesulitan dan pada akhirnya, kontak atau perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan atau dijalankan dengan baik seperti yang diharapkan seharusnya. Kejadian sulit dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja maupun kesalahan Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. terjun langsung ke jual beli bertransaksi secara online atau secara elektronik (e-commerce) adalah sesuatu yang jarang dilakukan, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan trend di era modern, tetapi juga perlu diperhatikan. Di antaranya termasuk yang nantinya dapat disebut sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli online mempunyai banyak bentuk, dan kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Misalnya, menunda pembayaran, tidak membayar, atau mengirim barang tetapi tidak sesuai.
Implementasi Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Ritonga, Nadila Septiani; Simangunsong, Melva; Ivanna, Julia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2614

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuannya ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana implementasi UU terbaru terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa kata-kata, tindakan, atau simbol dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang implementasi pemberdayaan masyarakat desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU ini, pemberdayaan masyarakat diintegrasikan dengan pengelolaan sumber daya lokal dan pengembangan desa yang berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kemandirian masyarakat desa, meningkatkan kesetaraan sosial, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Kenegaraan: Tantangan dan Prospek di Era Globalisasi Alam, Ruben Nicholas; Abbror, Rivat Maliqisyah; Hafizh, Zalfa
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2455

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi tantangan dan prospek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum kenegaraan di era globalisasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara dan aktor non-negara telah membawa tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Tantangan utama termasuk adanya tekanan terhadap kedaulatan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Namun, terdapat juga prospek yang muncul, seperti peran organisasi internasional dalam mempromosikan standar HAM, kemajuan teknologi yang memfasilitasi koordinasi aktivis HAM, dan munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional yang menekankan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap HAM. Dengan menganalisis teori-teori yang relevan dan studi kasus nyata, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan HAM di era globalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperkuat independensi sistem peradilan, meningkatkan kerja sama internasional, mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan mengembangkan kerangka regulasi yang mengikat perusahaan multinasional dalam menjaga HAM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan prospek dalam perlindungan HAM di era globalisasi.
Studi Analisa Pengaruh Desain Kumparan 9-Fasa Simetris Dengan Sistem Desain-3 Lapis dan Kutub Berurutan Terhadap Torsi dan Kecepatan Motor Induksi 3-Fasa Sidiq, Rasyid N; Erhaneli, Erhaneli; Anthony, Zuriman; Syofian, Andi; Amalia, Sitti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4833

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji pengaruh desain kumparan 9-fasa simetris dengan  menggunakan sistem desain 3 lapis kumparan pada motor induksi 3-fasa terhadap torsi dan kecepatan motor, dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kinerja motor konvesional 3 fasa dengan motor desain kumparan 9-Fasa. Untuk Mengetahui dan menganalisa pengaruh desain kumparan 9 fasa simetris terhadap torsi dan kecepatan motor induksi 3 fasa dengan menggunakan sistem desain 3 lapis kutup dibuat secara berurutan. Menentukan kumparan yang ditempatkan dan dirancang dalam motor kumparan 9 fasa simetris dengan 3 lapis, serta mengatur kutub dalam urutan tertentu. Perancangan ini penting karena mempengaruhi kumparan pada medan magnet dan arus yang dihasilkan. Motor diuji di laboratorium dengan mengukur torsi, kecepatan, dan efisiensi di berbagai kondisi operasi. Uji eksperimental dilakukan untuk membandingkan hasil simulasi dengan kinerja motor aktual. Data pengujian mencakup pengukuran torsi dan kecepatan dari hasil penelitian ini didapatkan hasil data torsi dan kecepatan yang tidak sama untuk percobaan kedua motor.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.