SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Articles
150 Documents
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianto Nugroho]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>;
<![CDATA[Mardi Candra]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.243
<![CDATA[Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan penvakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di panitia Ad Hoc Perubahan UIJD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang ada sekarang tidak dapat disebut sebagai menganut sistem bikameral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa peran DPD tidaklah mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR terutama dalam membentuk undang-undang.]]>
<![CDATA[PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 (CIPTA KERJA) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yanni Yanni]]>;
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.244
<![CDATA[(Analisis UU Cipta Kerja Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia): Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar. Peraturan tersebut membatasi kegiatan warga di wilayah tertentu, antara lain dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi bagi keberadaan usaha dan melakukan tindakan efisiensi pegawai dengan cara pemutusan hubungan kerja. Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah beberapa UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam memperoleh perlindungan yang lebih baik bagi seluruh tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja, sehingga diperlukan aturan yang mampu menyeimbangkan posisi antara kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Daniel Pangidoan]]>;
<![CDATA[Wira Franciska]]>;
<![CDATA[Putra Hutomo]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246
<![CDATA[(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut]]>
<![CDATA[OTORISASI HUKUM DALAM BERNEGARA PENDEKATAN ISLAM DAN BARAT ]]>
<![CDATA[Syamsiah Syamsiah]]>;
<![CDATA[Jamahari Jamahari]]>;
<![CDATA[Hasbi Umar]]>;
<![CDATA[Ramlah Ramlah]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.273
<![CDATA[Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasuskasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tolok ukur legalitas kekuasaan. Apakah setiap kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kekuasaan sah atau legal? Apakah kekuasaan sewenang-wenang yang memiliki landasan hukum harus diterima dan ditaati? Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang adil? Apakah efektivitas penegakan hukum tergantung pada legalitas kekuasaan? Dan apakah kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang diambil dari berbagai sumber. Subjek penelitian adalah pada berbagai example yang bisa diambil dari kelompok kecil maupun kelompok besar. Sumber data digali dari data primer dan sekunder dari penelitian ini, metode pengumpulan data dengan cara observasi, kajian Pustaka dan dokumentasi. Kemudian diproses melalui teknik analisis data. Sistematika penulisan menggambarkan tentang Otorisasi Hukum Dalam Bernegara Pendekatan Islam Dan Barat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan kekuasaan hukum yang mampu memberikan keadilan dan memberikan efektivitas terhadap legalitas dari hukum itu sendiri.]]>
<![CDATA[SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI SPANYOL DAN SISILIA ]]>
<![CDATA[Abustani Ilyas]]>;
<![CDATA[Alimuddin Hasan Palawa]]>;
<![CDATA[Rahman]]>;
<![CDATA[Wahyu Nurhalim]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.335
<![CDATA[Interaksi kebudayaan Islam dan Eropa terjadi melalui usaha umat Islam untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Kebudayaan Islam masuk ke Eropa melalui tiga jalan. Yaitu penguasaan umat Islam atas Spanyol, penguasaan umat Islam atas Sisilia, dan melalui tragedi perang Salib yang membawa dampak positif yang signifikan bagi bangsa Barat. Melalui ketiga jalan inilah kebudayaan Arab masuk ke Eropa dan bahkan diadopsi oleh bangsa yang dikuasai. Masuknya Islam ke Spanyol diawali oleh tiga pahlwan, mereka yaitu Tharif, Thariq dan Musa, yang melakukan ekspansi dengan melakukan penyeberangan melalui selat diantara Maroko dan Eropa. Islam masuk di Sisilia pada masa pemerintahan Aghlabiyah melalui dengan selat Cartago. Masuknya Islam ke Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dalam peradaban, antara lain kemajuan intelektual dan kemegahan bangunan. Kemajuan dunia barat (Eropa) tidak terlepas dari peranan pulau Sisilia, yang merupakan sarana yang paling penting dalam mentransfer khasanah ilmu pengetahuan dan kehidupan spritual umat Islam. Selain dalam bidang sains, pertanian, pertambangan turut mengalami kemajuan di bawah pemerintahan Islam. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol disebabkan beberapa hal, antara lain konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, karena kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan dan karena letaknya yang terpencil dari wilayah dunia Islam yang lain. Sedangkan kemunduran dan kehancuran Sisilia disebabkan adanya ketidakpuasan orang-orang Sisilia terhadap gubernur yang dikirim oleh penguasa Fatimah ke Sisilia sebagai reaksi ketidakpuasan ini, mengakibatkan umat Islam di Sisilia tidak solid dan loyal terhadap pemerintah.]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN KEPALA OHOI BERDASARKAN HAK MATARUMAH SECARA TURUN TEMURUN DI OHOI ISSO KABUPATEN MALUKU TENGGARA ]]>
<![CDATA[Yuni Mega Itrantoy]]>;
<![CDATA[Tri Nugroho]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v1i2.342
<![CDATA[Penulisan ini tentang pengangkatan kepala desa dengan sebutan lokal di Kei yaitu kepala ohoi. Jabatan Kepala Ohoi berdasarkan hak matarumah secara turun temurun yang diangkat oleh orang tua adat untuk menjadi pemimpin pertama di Ohoi Isso Kabupaten Maluku Tenggara. Hak adat ini kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang ratschap dan ohoi Bab II pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa; ohoi atau ohoi rat dipimpin oleh seorang kepala pemerintah ohoi dengan sebutan KepalaOhoi, jabatan kepala pemerintahan ohoi atau ohoi rat merupakan hak dari matarumah atau keturunan kepala ohoi berdasarkan garis keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mata rumah keturunan yang berhak, sehingga sampai saat ini, di Kabupaten Maluku Tenggara salah satunya Ohoi Isso masih berdasarkan pada kearifan lokal bahwa yang memiliki hak untuk menjadi kepala ohoi (kepala desa) adalah marga Jamrewav dari matarumah lakes, dan secara turun temurun yang menjadi pemimpin di ohoi isso adalah marga jamrewav dari rahan (matarumah) Lakes. Adapun marga lain bisa menjadi kepala ohoi tetapi bersifat sementara ketika figur dari marga tersebut dalam kondisi sakit, meninggal dunia, cacat fisik, dan lainnya, sehingga ohoi (desa) bisa dipimpin oleh marga lain akan tetapi bersifat sementara dan akan dikembalikan kepada marga Jamrewav sebagai pemilik hak jabatan kepala ohoi.]]>
<![CDATA[PERAN HUMAS POLRES METRO DEPOK DALAM MENANGANI INFORMASI BERITA HOAX PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Siska Yuningsih]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i1.361
<![CDATA[Humas Polres Metro Depok Jawa Barat melakukan publikasi, sosialisasi dari sebuah kegiatan, informasi, berita, klarifkasi dan kampanye. Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk menjaga dan mengamankan stabililasi bangsa Indonesia dari berbagai aspek ancaman, termasuk untuk menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan pengelolaan informasi berita Hoax yang masih marak terjadi dimedia sosial khususnya Instagram yang menjadi media sosial utama yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menggunakan teori Peran Public Relations menurut Broom dan Dozier. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Humas Polres Metro Depok Menangani Informasi Berita Hoax Pada Media Sosial Instagram dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Humas Polres Metro Depok. Hasil penelitian adalah Peran Humas Porles Metro Depok Jawa Barat telah melaksanakan secara optimal dalam menengani informasi berita Hoax pada media sosial Instagram. Faktor Pendukung adalah masyarakat dengan kesadarannya dalam bijak dan cerdas bersosial media khususnya di media sosial Instagram, sedangkan faktor penghambatnya adalah Masyarakat melakukan penyebaran sebuah informasi berita yang belum dipastikan terlebih dahulu sebelumnya kebeneran dari informasi berita tersebut maka tanpa disadari oleh masyarakat dapat secara tidak langsung menghambat kinerja pihak Kepolisian Humas Polres MetroDepok menangani informasi berita Hoax pada media sosial Instagram.]]>
<![CDATA[TARI ZAPIN SAYANG SERAWAK: BENTUK DAN PERKEMBANGAN ]]>
<![CDATA[Doni Febri Hendra]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i1.365
<![CDATA[Tari Zapin Sayang Serawak adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Siak. Pertunjukan tari Zapin Sayang Serawak ini merupakan suatu bentuk pertunjukan yang saling terkait antara tari dan musik. Teori bentuk digunakan untuk mengungkapkan berbagai elemen-elemen pendukung yang menjadi satu kesatuan wujud penyajian tari Zapin Sayang Serawak dimana Secara bentuk penyajian tari ini disajikan untuk tari hiburan semata. Bentuk dan perkembangan tari Zapin Sayang Serawak dalam penelitian ini dimana penulis telaah tentang bentuk tari Zapin Sayang Serawak sehingga dapat dikatakan pemaknaan dari . akan mengungkapkan elemen-elemen pendukung tari yang menjadi kesatuan sebagai bentuk penyajian tari zapin sayang serawak. Dalam perkembangannya sekarang tari zapin sayang serawak ditampilkan pada setiap perhelatan yang dilansungkan dimasyarakat sekitar dan berkembang ke wilayah-wilayah lainnya sampai ke Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan performance studies. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, studi dokumentasi dan analisis isi. Hasil penelitian tari Zapin Sayang Serawak yang memiliki bentuk serta karakteristik yang dipengaruhi oleh akar budaya dan kultur kehidupan masyarakat Kabupaten Siak beragama Islam. Kata kunci: zapin sayang serawak, bentuk, perkembangan. ]]>
<![CDATA[ANTISIPASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT PEMBELAJARAN KEJAHATAN (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA PEKANBARU) ]]>
<![CDATA[Muhammad Ghozali]]>;
<![CDATA[Kasmanto Rinaldi]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i1.367
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan adalah muara atau bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku kejahatan dan telah diputus oleh pengadilan maka akan dilakukan upaya perbaikan, pembinaan, terhadapnya didalam suatu sistem yang disebut sebagai lapas. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka memperbaiki tatanan masyarakat ini tidak selamanya berjalan dengan lancar dan terdapat gangguan, contohnya adanya pengulangan tindakan kejahatan atau residivis yang diakibatkan oleh adanya interaksi pada saat didalam lapas sehingga menimbulkan kesempatan untuk mempelajari tentang praktik, modus, dan cara melakukan kejahatan lainnya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru agar lapas tidak menjadi tempat pembelajaran kejahatan, penelitian ini termasuk kedalam tipe kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu antisipasi yang dilakukan oleh pihak lapas dengan cara memaksimalkan pemberian upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian, disertai dengan rehabilitasi kepada warga binaan pemasyarakatan sehingga hal tersebut dan dinilai cukup efektif dalam mengantisipasi agar Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru tidak menjadi tempat pembelajaran kejahatan.]]>
<![CDATA[PENANGANAN LAPAS TERHADAP NARAPIDANA HOMOSEKSUAL (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PEKANBARU) ]]>
<![CDATA[Anastasya Ramadhini]]>;
<![CDATA[Kasmanto Rinaldi]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i1.368
<![CDATA[Singkatnya, tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan seksualnya. Narapidana sebagai orang yang terisolir secara sosial dan kehilangan kebebasannya di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seksualnya. Lokasi penelitian di Lapas Kelas II A Pekanbaru bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah target sampling dan incidental sampling. Sampling sasaran adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubag Dukungan dan Perawatan Sosial Lapas Kelas II A Pekanbaru dan informan sipir dan narapidana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana di Lapas merupakan upaya awal untuk mengurangi faktor risiko penyimpangan seksual sesama jenis di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Jadi pembinaan agama, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang mengutamakan model strategi pencegahan primer. Proses pengenalan yang dilakukan melalui program peta saling dapat dikategorikan sebagai strategi pencegahan sekunder. Sedangkan strategi pencegahan tersier dilakukan dengan proses pembinaan seperti mengedepankan kemandirian.]]>
