cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 188 Documents
 13   14   15   16   17 
The Urgency of The Selarian Statement In Proof of The Eligibility of Marriage Dispensation Cases In The Bima Class 1A Religious Court Zulkarnain, Feri; Jainuddin, Jainuddin; Putra, Muh. Yunan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.373

Abstract

This research explores the urgency and legal relevance of the Surat Pernyataan Selarian (Elopement Statement Letter) in proving the feasibility of marriage dispensation applications at the Bima Class 1A Religious Court. Marriage dispensation, which allows underage couples to legally marry under special conditions, often involves cultural elements such as elopement, especially in traditional communities like Bima. The study aims to assess how this letter functions as supporting evidence, its legal standing, and the extent to which it influences judicial decisions. Using an empirical qualitative method, the research was conducted through field observations, in-depth interviews with judges and court staff, and document analysis of dispensation case files. The findings reveal that although the elopement statement letter is not legally mandated, it is commonly submitted to demonstrate the seriousness of the couple’s relationship and to gain social legitimacy. Judges often take the letter into consideration as it reflects cultural values and community support, even though it lacks formal legal weight. The study also identifies challenges in the use of such letters, including lack of standardization, risk of fabrication, and inconsistency in judicial interpretations. The practice reveals a tension between formal legal standards and traditional customs, raising concerns about the protection of minors and the uniformity of legal application. In conclusion, while the elopement statement letter holds cultural significance and practical influence in local court procedures, its legal implications require careful regulation. The research recommends establishing clearer guidelines and integrating formal support mechanisms to ensure that cultural practices do not undermine the legal protections intended for children.   [Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan relevansi yuridis dari Surat Pernyataan Selarian dalam pembuktian kelayakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A. Dispensasi nikah, yang memungkinkan pasangan di bawah umur untuk menikah secara sah dalam kondisi tertentu, sering kali melibatkan unsur budaya seperti praktik selarian, khususnya di masyarakat tradisional seperti Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana surat tersebut berfungsi sebagai alat bukti pendukung, kedudukan hukumnya, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Dengan menggunakan metode kualitatif empiris, penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan hakim dan staf pengadilan, serta analisis dokumen berkas perkara dispensasi nikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Surat Pernyataan Selarian tidak diwajibkan secara hukum, surat ini umumnya dilampirkan untuk menunjukkan keseriusan hubungan pasangan serta memperoleh legitimasi sosial. Hakim sering mempertimbangkan surat tersebut karena mencerminkan nilai-nilai budaya dan dukungan masyarakat, meskipun surat itu tidak memiliki kekuatan hukum formal. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penggunaan surat tersebut, termasuk tidak adanya standar baku, potensi pemalsuan, dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial. Praktik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara standar hukum formal dengan adat istiadat lokal, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak dan keseragaman penerapan hukum. Sebagai kesimpulan, meskipun Surat Pernyataan Selarian memiliki makna kultural dan pengaruh praktis dalam prosedur peradilan lokal, implikasi hukumnya memerlukan pengaturan yang cermat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih jelas serta integrasi mekanisme pendukung formal guna memastikan bahwa praktik budaya tidak melemahkan perlindungan hukum yang ditujukan bagi anak-anak.]
Juridical Analysis of Regional Government Policies in The Protection and Empowerment of Farmers in Bima Regency Vemansyah, Bimo; Firmanto, Taufik; Gufran, Gufran
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.374

Abstract

This study aims to analyze the regional government's policy in Bima Regency regarding the legal protection and empowerment of farmers. Referring to Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers, local governments are mandated to ensure farmers' welfare through legal protection, access to agricultural inputs, and capacity strengthening. This study adopts a mixed methods approach, integrating both normative (doctrinal) and empirical (non-doctrinal) legal research. The normative dimension examines statutory frameworks, while the empirical component captures socio-legal realities through field data. The findings indicate that although a regional regulation exists to support these efforts, its implementation faces numerous challenges such as limited budget, weak dissemination, inadequate infrastructure, and low farmer participation in policy-making and evaluation. The juridical analysis reveals a significant gap between legal norms and social realities, resulting in suboptimal policy execution. This study recommends a more participatory policy reformulation, strengthening of farmer institutions, and the utilization of digital technology to support sustainable agricultural development. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bima terkait perlindungan hukum dan pemberdayaan petani. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan petani melalui perlindungan hukum, akses terhadap sarana produksi pertanian, dan penguatan kapasitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk menangkap realitas sosial-hukum melalui data lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan daerah yang mendukung upaya tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya sosialisasi, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi petani dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Analisis yuridis mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan realitas sosial, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih partisipatif, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.]
Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions Al Islam, Harisma Annisa; Harahap, Sarah Khairani; Taufiq, M.
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.369

Abstract

A hidden defective product in an online buying and selling transaction is selling a product whose condition is not in accordance with the original purpose of making the product. The product does not meet the proper product standards and has decreased function due to damage caused by the negligence of business actors, whether intentional or not. The most widely used platform in online buying and selling is personal media or social media, where there are only two parties to the trade agreement, namely business actors and consumers, so legal protection for consumers in this phenomenon is absolute and very much needed. The existence of a form of consumer loss from the case of hidden defective products certainly violates what is the provision of muamalah in sharia. Therefore, this research aims to analyze the application of Islamic business ethics to hidden defective products in online trade transactions and legal protection efforts that can be provided to consumers who suffer losses due to hidden defective products. This research uses the normative juridical analysis method to see the extent of legal protection efforts against consumers and how Islamic business ethics view the phenomenon. This study concludes that business actors who deliberately sell hidden products in online buying and selling clearly violate Islamic business ethics which prohibit hiding defective goods, unlike business actors who do not know the defects in the product, but business actors still have an absolute obligation to be responsible to consumers. The form of legal protection efforts for consumers of hidden defective products has been regulated in such a way in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code.   [Produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli online adalah menjual produk yang kondisinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan produk. Produk tersebut tidak memenuhi standar produk yang semestinya dan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak. Platform yang paling banyak digunakan dalam jual beli online adalah media personal atau sosial media, yang mana hanya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian perdagangan yaitu pelaku usaha dan konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fenomena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan. Adanya bentuk kerugian konsumen dari kasus produk cacat tersembunyi tentu saja melanggar apa yang menjadi ketentuan bermuamalah dalam syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi perdagangan secara online dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang sengaja menjual produk tersembunyi dalam jual beli online jelas melanggar etika bisnis Islam yang melarang untuk menyembunyikan barang cacat, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya cacat pada produk tersebut, namun pelaku usaha tetap memikul kewajiban mutlak untuk bertanggungjawab kepada konsumen. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk cacat tersembunyi telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]
Rehabilitation Programs in Fulfilling Inmates’ Financial Obligations: A Prison Officers’ Perspective Az-Zahra, Salma Fathimah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.387

Abstract

This study examines the fulfillment of financial obligations by inmates and the various challenges encountered in implementing rehabilitation programs within correctional institutions. Employing a mixed-methods approach, the research integrates quantitative data—collected through questionnaires distributed to prison officers—and qualitative insights derived from in-depth interviews and content analysis of social media platforms. A case study of a particular inmate, such as Zul Zivilia, is presented to provide a concrete illustration of financial support practices during incarceration. The findings reveal that rehabilitation programs have made a significant contribution to skill development, enhanced self-confidence, and support for inmates in meeting their financial responsibilities toward their families. Nevertheless, the effectiveness of these programs continues to face several constraints, including limited funding, a lack of collaboration with external stakeholders, and pervasive social stigma, especially on digital platforms such as TikTok. The case of Zul Zivilia demonstrates the efforts of an inmate to fulfill financial obligations through productive activities within prison, despite facing negative public perceptions in the digital sphere. Accordingly, this study recommends strengthening cross-sectoral partnerships, enhancing rehabilitation facilities, and promoting legal and social literacy as critical measures to ensure the long-term success of inmate rehabilitation and social reintegration programs.   [Penelitian Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah oleh narapidana serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah mixed methods, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petugas lembaga pemasyarakatan dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam serta analisis konten media sosial. Studi kasus terhadap narapidana, seperti Zul Zivilia, diangkat sebagai ilustrasi konkret atas praktik pemenuhan nafkah selama masa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, serta dukungan terhadap pemenuhan tanggung jawab nafkah keluarga oleh narapidana. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal, serta kuatnya stigma sosial yang berkembang di ruang digital, khususnya di platform seperti TikTok. Studi kasus Zul Zivilia menggambarkan upaya narapidana dalam menjalankan kewajiban nafkah melalui aktivitas produktif di dalam lapas, meskipun harus berhadapan dengan prasangka negatif dari masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan sarana pembinaan, serta edukasi literasi hukum dan sosial guna mendukung keberhasilan program pembinaan dan proses reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan.]
Legal Protection for TikTok Creators Against Unauthorized Content Re-uploads Bago, Ester Intensis; Sudirman, Lu; Agustianto, Agustianto
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i2.401

Abstract

The rapid growth of TikTok presents new challenges in copyright protection, particularly regarding unauthorized content re-uploads. This study aims to analyze the effectiveness of copyright protection for TikTok creators in Batam City using an empirical juridical approach through interviews and literature studies. The findings indicate that while Law No. 28 of 2014 on Copyright provides a strong legal foundation, its implementation faces challenges such as regulatory gaps, low legal awareness among creators, and weak enforcement on digital platforms. TikTok has copyright protection policies, but its reporting system remains ineffective in addressing violations. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Riau Islands has conducted awareness campaigns; however, these efforts need to be reinforced with clearer regulations and stronger collaboration between the government, digital platforms, and creators. Therefore, increasing legal awareness and strengthening policies are necessary to optimize copyright protection for digital content creators. [Pertumbuhan pesat TikTok menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait dengan pengunggahan ulang konten tanpa izin. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hak cipta bagi para kreator TikTok di Kota Batam dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan seperti celah regulasi, rendahnya kesadaran hukum di kalangan kreator, dan lemahnya penegakan hukum di platform digital. TikTok memiliki kebijakan perlindungan hak cipta, namun sistem pelaporannya masih belum efektif dalam menangani pelanggaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kampanye penyuluhan, namun upaya tersebut perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas serta kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah, platform digital, dan para kreator. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan penguatan kebijakan menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta bagi para kreator konten digital.]
Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective Nurholis, Muhamad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.413

Abstract

This study examines the relationship between Islamic law and environmental sustainability through the perspective of maqasid al-shariah. The increasing ecological crisis, including climate change, deforestation, and pollution, demonstrates the urgent need for ethical and legal frameworks that go beyond conventional approaches. The main objective of this research is to explore how the principles of maqasid al-shariah, particularly the preservation of life (hifz al-nafs) and wealth (hifz al-mal), can be applied to support environmental sustainability. The research employs a qualitative-descriptive method with a normative-theological approach, focusing on the analysis of Qur’anic verses, hadith, classical Islamic legal texts, and contemporary studies on maqasid al-shariah. The findings indicate that Islamic law provides a strong ethical foundation for ecological balance, encouraging policies such as community-based forest management, biodiversity conservation, and sustainable use of natural resources. In conclusion, maqasid al-shariah serves not only as a theological principle but also as a practical guideline that can strengthen ecological justice and sustainability. This study contributes to the discourse by highlighting the relevance of Islamic legal objectives in addressing modern environmental challenges.   [Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan keberlanjutan lingkungan melalui perspektif maqasid al-syariah. Krisis ekologi yang semakin meningkat, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, menunjukkan perlunya kerangka etis dan hukum yang melampaui pendekatan konvensional. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip maqasid al-syariah, khususnya pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis melalui analisis ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, teks hukum Islam klasik, serta kajian kontemporer tentang maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi terciptanya keseimbangan ekologi, termasuk melalui kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesimpulannya, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip teologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan. Studi ini memberikan kontribusi dengan menegaskan relevansi tujuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan modern.]
Legal Status of Consuming Swiftlet Meat in the Perspective of Hanafi and Shafi’i Scholars: A Case Study of Selambo Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency Lubis, Muhammad Raihan; Hayati, Amal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.414

Abstract

This study analyzes the legal ruling on the consumption of swiftlet meat according to the perspectives of Hanafiyah and Shafi’iyah scholars. Examining these two viewpoints is expected to provide a new contribution as well as broaden public understanding of the issue. The divergence of opinions between the two schools regarding the permissibility of consuming swiftlet meat is based on various considerations, thereby necessitating a more in-depth examination through scholarly research. The research adopts a library-based approach (library research), utilizing theories and arguments drawn from relevant and supporting literature. In addition, it is complemented by field research aligned with the selected object of study, in order to enrich the analysis and strengthen the findings. The results reveal that, according to Hanafiyah scholars, consuming swiftlet meat is deemed permissible (halal), as the bird is considered tame and harmless to humans. Conversely, Shafi’iyah scholars rule it as impermissible (haram). [Penelitian ini menganalisis hukum mengonsumsi daging burung walet menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Kajian terhadap kedua pandangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terkait konsumsi daging burung walet didasarkan pada alasan yang beragam, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan teori-teori dari literatur yang relevan dan mendukung topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan yang disesuaikan dengan objek yang dipilih, guna memperkaya analisis dan memperkuat hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, hukum mengonsumsi daging burung walet adalah halal, karena burung tersebut dianggap jinak dan tidak membahayakan manusia. Sebaliknya, menurut ulama Syafi’iyah, hukumnya adalah haram.]
Hadlanah in Limitations: exploring the fulfillment of the Rights of Scavenger Children through the Lens of Maqashid al-Shariah and Weberian Social Action Nurulita, Fitri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.428

Abstract

This study deeply examines the practice of fulfilling children’s rights within scavenger families in Gang Rukun, Wonocatur, through the lens of Maqashid al Shariah, Max Weber’s social action theory, and international children’s rights conventions (CRC). Using a qualitative case study approach, researchers conducted in depth interviews, participant observation, and administrative document reviewing to explore family responses to economic and social pressures in fulfilling children’s basic rights: education, health, legal protection, and identity status. Findings indicate that, despite extremely limited living conditions, parents consistently strive to uphold religious elements, physical and mental safety, legitimate lineage, intelligence, and economic stability which are the main dimensions of Maqashid through meaningful actions such as value rational, instrumental rational, traditional, and affectual actions. However, the fulfillment of rights in predominantly focused on the ?ar?riyy? (primary needs) aspect, while secondary ??jiyy?t and complementary ta?s?n?yy? rights remain inadequately addressed. This research enriches the transnational discourse in Islamic law by weaving together the framework of Maqashid and universal children’s rights, and offers substantive insights for policy formulations based on social justice child protection in marginalized communities. The findings also highlight the importance of cross sectoral interventions, such as access to education, health services, and legal identity protection in supporting the synergy between Islamic norms and international conventions on children’s rights. [Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktek pemenuhan hak anak dalam keluarga pemulung di Gang Rukun, Wonocatur, Yogyakarta, melalui lensa Maqashid al syariah, teori tindakan sosial Max Weber, dan konvensi hak anak internasional (CRC). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen administratif untuk menggali respons keluarga terhadap tekanan ekonomi dan sosial dalam memenuhi hak-hak dasar anak: pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta status identitas. temuan menunjukan bahwa, meskipun kondisi hidup sangat terbatas, orang tua secara konsisten berupaya menggalang elemen religius, keselamatan fisik dan mental, keturunan yang sah, kecerdasan, serta stabilitas ekonomi yang merupakan dimensi utama Maqashid, melalui tindakan bermakna seperti Value Rational, instrumental, traditional, dan affectual actions. namun, pemenuhan hak lebih banyak difokuskan pada aspek ?ar?riyy?t (kebutuhan primer), sementara hak sekunder ??jiyy?t  dan pelengkap ta?s?n?yy?t tetap belum mendapatkan perhatian memadai. penelitian ini memperkaya wacana transnasional dalam hukum Islam dengan merajut kerangka Maqashid dan hak anak universal, serta menawarkan wawasan substantif untuk formulasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan perlindungan anak di komunitas marginal. temuan ini juga menyoroti pentingnya intervensi lintas sektoral seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum identitas, dalam mendukung sinergi antara norma Islam dan konvensi Internasional mengenai hak anak.] 
Resilience in the Sandwich Generation: Islamic Family Law Perspectives on Coping with Dual Responsibilities Safitri, Dea
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.434

Abstract

This study examines the phenomenon of the sandwich generation, individuals squeezed by the dual responsibilities of caring for their parents and raising their children simultaneously. This phenomenon creates significant multidimensional pressures, affecting their well-being and crucial life decisions. This research aims to analyze how the sandwich generation builds resilience and develops coping strategies amidst this double burden, particularly within the framework of Islamic family law values. This study employs a mixed-methods approach, combining quantitative data from questionnaires with qualitative data from in-depth interviews. The data is then analyzed through the theoretical frameworks of Family Resilience and Role Conflict. Data were collected from 50 individuals aged 25-50, both married and unmarried, who belong to the sandwich generation. The main findings indicate that the sandwich generation faces emotional, financial, and social challenges, which impact decisions such as delaying marriage (waithood). However, they are not passive; they actively build resilience through two main strategies: problem-focused coping (financial planning and division of responsibilities) and emotion-focused coping (strengthening spirituality and seeking social support). The central argument of this research is that resilience is a dynamic process that enables them to balance the demands of their dual roles, where Islamic values serve as a source of motivational strength and an ethical framework for navigating the dilemmas of responsibility. [Penelitian ini mengkaji fenomena generasi sandwich, yaitu individu yang terhimpit tanggung jawab ganda untuk merawat orang tua dan membesarkan anak sekaligus.  Fenomena ini menimbulkan tekanan multidimensional yang signifikan, memengaruhi kesejahteraan dan keputusan hidup krusial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana generasi sandwich membangun resiliensi dan mengembangkan strategi adaptasi di tengah beban ganda, khususnya dalam kerangka nilai hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif melalui kuisioner dan pendekatan kualitati melalui wawancara mendalam. Kemudian dianalisis melalui kerangka teori Ketahanan Keluarga dan Konflik Peran. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 50 orang yang termasuk generasi sandwich usia 25-50 tahun yang sudah menikah atau belum menikah. Hasil utama menunjukkan generasi sandwich menghadapi tantangan emosional, finansial, dan sosial, yang berdampak pada keputusan seperti penundaan pernikahan (waithood). Namun, mereka tidak pasif, melainkan secara aktif membangun ketahanan melalui dua strategi utama: problem-focused coping (perencanaan keuangan dan pembagian tanggung jawab) dan emotion-focused coping (penguatan spiritualitas dan dukungan sosial). Argumentasi sentral penelitian ini adalah bahwa resiliensi merupakan proses dinamis yang memungkinkan mereka menyeimbangkan tuntutan peran ganda, di mana nilai-nilai Islam berfungsi sebagai sumber kekuatan motivasional dan kerangka etik dalam menghadapi dilema tanggung jawab.]
The Concept of Sakinah as a Normative-Theological Foundation for Gender Equality in Islamic Family Law Al-kautsar, Azam Mabrury
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.436

Abstract

The concept of sakinah in Islam is normatively understood as the ultimate objective of marriage, characterized by tranquility, affection, and compassion, as emphasized in the Qur’an, Surah al-R?m (30:21). Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) also affirm that the ideal family is one founded upon sakinah, mawaddah, and rahmah. Nevertheless, social realities reveal a considerable gap between these normative ideals and actual practices in society, where patriarchal culture continues to dominate and often places marital relations in unequal positions. Previous studies have largely focused on the normative dimension or state regulation concerning the notion of a sakinah family, but relatively few have specifically linked it to the issue of gender equality. This study seeks to re-examine the concept of sakinah as a foundation for fostering gender equality within the family. Employing a qualitative method based on library research, it draws upon Qur’anic verses, Prophetic traditions, exegetical literature, Indonesian family law regulations, and the works of contemporary scholars. The analysis applies content analysis and discourse analysis to uncover both the normative meaning of sakinah and the embedded gender narratives within interpretations and legal regulations. The findings suggest that sakinah should not be understood merely as a state of harmony, but rather as a relational construct grounded in reciprocity and equality between husband and wife. This underscores the potential of sakinah as a normative framework for building families that are just and egalitarian. The contribution of this research lies in offering a new perspective for the development of Islamic family law that is more responsive to the principles of gender justice and attuned to the dynamics of contemporary Muslim societies. [Konsep sakinah dalam Islam secara normatif dipahami sebagai tujuan utama perkawinan yang menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-R?m ayat 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, realitas sosial memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dengan praktik di masyarakat, di mana budaya patriarkal masih mendominasi dan menempatkan relasi suami-istri dalam posisi yang tidak setara. Kajian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek normatif atau regulasi negara mengenai keluarga sakinah, tetapi belum banyak yang secara khusus mengaitkannya dengan isu kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali konsep sakinah sebagai landasan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research), penelitian ini menghimpun data dari ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, literatur tafsir, regulasi hukum keluarga di Indonesia, serta pemikiran ulama kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis isi dan analisis wacana untuk menyingkap makna normatif sakinah sekaligus menguraikan narasi gender yang termuat dalam penafsiran maupun regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah tidak semata-mata dimaknai sebagai kondisi harmonis, melainkan juga sebagai konstruksi relasi yang berlandaskan kesalingan dan kesetaraan antara suami dan istri. Temuan ini menegaskan bahwa konsep sakinah memiliki potensi besar sebagai kerangka normatif dalam membangun keluarga yang adil dan egaliter. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender serta relevan dengan dinamika masyarakat muslim kontemporer.]

Page 15 of 19 | Total Record : 188

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue