cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agil Kurniadi
Contact Email
agilkurniadi19@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jterekam@gmail.com
Editorial Address
Signature Park Grande Apartement MT Haryono, Jalan Letjend MT Hartyono No. Kav. 20, Cawang, Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Published by PT Terekam Jejak Sukses
ISSN : -     EISSN : 30324122     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Terekam Jejak (E-issn: 3032-4122) plays an important role in encouraging critical and in-depth academic discourse and research on political, business and legal issues in Indonesia, regional areas and internationally. This journal provides a platform for academics, practitioners and experts to share their knowledge and insights on contemporary issues in this field. This allows for a constructive exchange of ideas and thoughts, thereby increasing a better understanding of political, business and legal dynamics.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 2   3   4   5   6 
Criminal Responsibility of Money Laundering from The Proceeds of Narcotics Abuse in Bandar Lampung Astri Ruli Yolanda; Assyifa, Frimadesta Nur
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Money laundering cases that originate from narcotics buying and selling transactions carry quite severe criminal sanctions, including being subject to corporal punishment and also being subject to fines . This research will use an approach juridical normative , implemented through study documents to conduct research and review sources of planned legal materials in the form of written regulations. Conclusions of Research is based on the reality obtained throughout hearing ongoing , the panel of judges did not get it information that can be liberating perpetrator from accountability legal action , either as justification and or reason forgiveness , therefore the panel of judges concluded that the action was carried out The suspect must be held accountable to him and because the perpetrator can be held responsible , then the defendant must be declared guilty of the case charged to him , and must be given a mandatory criminal sanction equal to his actions . Defendant criminal Money laundering is also responsible his active actions through the sale of narcotics are punishment criminal 9 years in prison as well penalty worth IDR 1,000,000.000,- (One billion rupiah) with conditions if the sanctions are not paid will replaced a sentence of 3 months in prison , decided several pieces of evidence were taken by the State and confiscated will crushed and burdened to pay court costs​ worth Rp. 2,000,- (two thousand rupiah).
Money Politics Phenomenon in The Village Head Election of Jemanten District, East Lampung Regency, 2023 Juwita Zahara
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

The Head Village Election has arisen as a major source of concern in society, particularly among rural areas. Bribery to secure votes is not uncommon in this setting, as some consider Head of Village elections to be less important. Candidates for Head of Village positions offer money to the community as part of their election campaign, focusing on people who might otherwise not vote. The purpose of this study is to look into the reasons why people accept money from Head of Village candidates. Using a qualitative approach and a Normative Juridical framework, the study focuses on Negeri Jemanten Village people who first refused to participate in the election owing to bribery. The research is based on Alfred Schutz's phenomenological theoretical standpoint. The data suggest that people's propensity to visit polling booths can be impacted by financial incentives, resulting from a lack of understanding about the Head of Village candidates.
Faktor-Faktor Istimewa Donald Trump dalam Kebijakan Abraham Accords Hutabarat, Michael Felix; Sulistyo, Iwan; Rakhmadi, Roby
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang seringkali menghadapi berbagai konflik di kawasan. Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya menyebarkan pengaruh hegemoninya pada kawasan tersebut. AS mulai merumuskan kebijakan luar negerinya pada masa administrasi Presiden Harry S. Truman pascaperang dunia kedua sampai dengan sekarang, yakni pada masa pemerintahan Presiden Joseph R. Biden. Adapun kebijakan Abraham Accords merupakan kebijakan yang diterapkan hingga saat ini dan diinisiasikan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan Abraham Accords dan analisis faktor idiosinkratik Trump dalam kebijakan Abraham Accords. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Abraham Accords dapat diwujudkan melalui pengaruh beberapa faktor idiosinkratik Trump, seperti pengalaman awal karier sebagai pebisnis, transisi kunci kehidupan saat Trump masuk akademi militer, peran mentor Trump, yakni Roy Cohn, landasan impian Trump, yakni Fred Trump yang memberikan banyak pengaruh dalam hidupnya, dan masalah yang penting secara psikologis, yakni kepribadian narsistik. Tiap-tiap faktor idiosinkratik Trump mengarahkan melalui pengaruh dan karakteristiknya masing-masing sehingga Trump menginisiasikan Abraham Accords sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Review of Indonesia-Palestine Solidarity Relations: Why is it so Strong? Kurniadi, Agil
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This research discussed reevaluation of the relationship between Indonesia and Palestine. Throughout history in relation of two countries, the relationship has strong solidarity among between the two parties. The author is going to analyze why the solidarity among two nations was very consistent in the long term. In research, the author discovered several important factors: historical, ideological, and humanitarian. This research used qualitative method by references study approach. By reconsideration toward of two states relations, this research pointed new reflection on the relationship between Indonesia and Palestine in the future.
Tinjauan Hukum Agraria di Rumah Adat Ulayat: Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Agung, Syarinia Febriantika; Aliya, Zahwa; Kurniadi, Agil
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Hukum pertanian Barat, yang sering dikenal sebagai hukum adat, merupakan komponen hukum adat Indonesia. Ini mencakup hak pakai, kepemilikan, dan standarisasi. Hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan dan pekerjaan bangsa pendukungnya, terutama di negara-negara dengan desain agraria yang dominan. Hukum adat merupakan elemen penting yang membentuk suatu negara. Berbagai negara memiliki hukum adat yang berbeda-beda karena aset adatnya yang unik. Suatu undang-undang yang mengatur hak-hak adat yang berlaku secara nasional dapat dikenal sebagai "hukum adat". Di Indonesia, pertukaran jual beli adat masih sering menggunakan hukum adat. Akan tetapi, hukum agraria nasional juga berlaku di sini, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Penguasaan Pokok Agraria", yang mengatur penguasaan yang sudah diatur oleh undang-undang, meskipun hukum adat berlaku di setiap lokasi pertanian. Masyarakat hukum adat sekarang hampir tidak memiliki penguasaan tanah. Prediksi ini merupakan hasil dari sistem pemerintahan yang gagal memperhitungkan evolusi penguasaan oleh masyarakat hukum adat. Sikap masyarakat hukum adat pada umumnya diterima sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, karena intelijen lingkungan diartikulasikan dalam kerangka negara, hak-hak masyarakat hukum adat harus dilindungi. Karena undang-undang standar bersifat fleksibel dan dapat berubah, undang-undang tersebut tidak pernah ditarik atau dihapus dari ranah politik ketika hukum nasional sedang dibuat.
Analisis Strategi Pertahanan Vietnam dalam Menanggapi Militerisasi Pulau-Pulau Buatan China di Laut Cina Selatan Berdasarkan Perspektif Security dilemma Erfiyanto, Ruri; Sukamto, Nabil Sultan Hafizh
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

China dalam beberapa tahun terakhir terlihat sangat agresif dalam upayanya mempertahankan klaimnya atas Laut Cina Selatan (LCS), salah satu upayanya yaitu dengan melakukan militerisasi pulau-pulau buatan di Kawasan LCS. Tentunya Vietnam sebagai salah satu aktor yang bersengketa dengan China menanggapi militerisasi pulau-pulau buatan oleh China di Laut Cina Selatan (LCS) dengan berbagai strategi pertahanannya yang dianalisis dalam penelitian ini melalui perspektif security dilemma. Security dilemma menggambarkan situasi di mana tindakan satu negara untuk meningkatkan keamanannya dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, yang kemudian merespons dengan tindakan serupa, menciptakan lingkaran setan ketidakamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengkaji kebijakan pertahanan Vietnam sejak 2020 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vietnam telah meningkatkan patroli maritim, memperkuat posisinya di pulau-pulau yang disengketakan, dan memperluas kerja sama militer dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara di ASEAN. Tindakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan China dan mencegah eskalasi konflik. Namun, langkah-langkah ini juga memperburuk security dilemma, karena China merespons dengan memperkuat kehadiran militernya di LCS. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun strategi pertahanan Vietnam efektif dalam jangka pendek, diperlukan pendekatan diplomasi yang lebih efektif untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara kedua negara. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika keamanan di LCS beserta dampaknya bagi stabilitas regional.
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perizinan dan Operasional Pelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar Elpiantie; Zainudin Hasan; Kurniadi, Agil
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perizinan dan operasional pelabuhan yang diterapkan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur pelaksanaan, serta data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan sistem perizinan yang diterapkan mencakup beberapa tahapan administratif yang telah dirancang untuk memenuhi standar regulasi nasional. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Dampak dari penerapan sistem ini terhadap operasional pelabuhan mencakup peningkatan kelancaran aktivitas pelabuhan, namun juga memunculkan potensi hambatan jika tidak dikelola secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dan penguatan regulasi guna mencapai efektivitas yang lebih baik.
Jejaring Stakeholder Pelaku Usaha limbah Kain Perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Azis Ahmad
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis jejaring stakeholder dalam pengembangan usaha industri limbah kain perca di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa jejaring stakeholder dalam pengembangan usahae kerajinan kain perca yang meliputi pengembangan permodalan, perolehan bahan baku, pengembangan produksi, pengembangan pemasaran diperlukan relasi/networking yang baik antara pengrajin dengan stakeholder terkait. Pertama dalam mengembangkan permodalan usaha membangun relasi dengan Koperasi Karya Mandiri, Bank BRI, kerabat/ saudara, orang tua, serta sesama pengrajin. Kedua, dalam memperoleh bakan baku membangun relasi dengan supplier, supir truk buah, agen pengiriman Puspa Jaya, dan sesama pengrajin. Ketiga, dalam proses produksi membangun relasi dengan Perangkat Pekon Sukamulya, Diskoperindag, PGN, sesama pengrajin, warga Pekon Sukamulya, tetangga, saudara/anggota keluarga. Keempat, dalam proses pemasaran membangun relasi dengan Diskoperindag, PGN, Perajgkat Pekon Sukamulya, sesama pengrajin, warga Pekon Sukamulya, tetangga,saudara/anggota keluarga. Semakin kuat jaringan pengrajin dengan pihak-pihak terkait, maka semakin mudah mengembangkan usahanya.
Legal Position of Land in the Agrarian Law and its Implications for National Development Zainudin Hasan; Putra, Erico
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Agrarian law in Indonesia is an important part of the national legal system which regulates the use and control of land, water, space and the natural resources contained therein. As the main basis, the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960 provides the legal basis for land rights, including Land Control Rights (HPAT), which reflects authority in the use and management of land. Land law in Indonesia consists of written and unwritten provisions, including customary law which still applies in land tenure practices. This research uses a normative juridical approach with analysis of secondary data originating from statutory regulations, books and journals related to agrarian law and land law. The research results show that agrarian law has a strategic role in ensuring social justice and community welfare, especially in the context of agrarian reform which seeks to overcome inequality in land ownership due to the legacy of colonialism. By providing legal certainty over land rights, agrarian law can contribute to sustainable national development, create socio-economic stability, and improve the welfare of the Indonesian people.
Peran Pendidikan Anti-Korupsi di Lembaga Kepolisian dalam Membentuk Anggota Polri yang Bebas Korupsi Saronez , Sirillus Junhio
Jurnal Terekam Jejak Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Pendidikan anti-korupsi di lingkungan kepolisian merupakan langkah strategis dalam membentuk anggota Polri yang berintegritas dan bebas dari perilaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan anti-korupsi di lembaga kepolisian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi diharapkan menjadi alat penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas di kalangan anggota Polri. Melalui metode wawancara dengan Bapak Yudha dari Ditlantas, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan anti-korupsi yang efektif melibatkan pendekatan berbasis pengalaman dan pelatihan yang realistis, yang memungkinkan para anggota Polri memahami dampak dari tindakan korupsi melalui simulasi dan studi kasus nyata. Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dalam pengembangan pemahaman etis. Selain itu, keterlibatan atasan dan rekan kerja dalam mendukung pendidikan anti-korupsi juga terbukti signifikan, mengingat lingkungan kerja memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai yang diajarkan. Faktor lingkungan sosial, budaya, dan struktur organisasi di kepolisian turut berkontribusi terhadap efektivitas pendidikan anti-korupsi. Jika korupsi dianggap sebagai perilaku yang diterima di institusi, maka pendidikan semata tidak akan cukup untuk mengubah perilaku anggota. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi antara pimpinan Polri, lingkungan kerja, dan program pelatihan berkelanjutan untuk mendukung pendidikan anti-korupsi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pendidikan anti-korupsi dapat diterapkan secara nyata, sehingga Polri dapat mencetak anggota yang memiliki integritas tinggi dan menolak segala bentuk korupsi.

Page 4 of 7 | Total Record : 69

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics Vol 2 No 2 (2024): Edisi Khusus Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2024): Perspektif Lingkungan Hidup, Hukum, Sosial, dan Hubungan Internasional Vol 1 No 1 (2023): hubungan Internasional dan Politik