cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agil Kurniadi
Contact Email
agilkurniadi19@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jterekam@gmail.com
Editorial Address
Signature Park Grande Apartement MT Haryono, Jalan Letjend MT Hartyono No. Kav. 20, Cawang, Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Published by PT Terekam Jejak Sukses
ISSN : -     EISSN : 30324122     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Terekam Jejak (E-issn: 3032-4122) plays an important role in encouraging critical and in-depth academic discourse and research on political, business and legal issues in Indonesia, regional areas and internationally. This journal provides a platform for academics, practitioners and experts to share their knowledge and insights on contemporary issues in this field. This allows for a constructive exchange of ideas and thoughts, thereby increasing a better understanding of political, business and legal dynamics.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Perumusan Sanksi Kerja Sosial bagi Terpidana Kasus Korupsi sebagai Bentuk Penemuan Aturan Hukum Baru di Indonesia Endang Setiawati
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki modus operandi yang sangat kompleks dengan keterlibatan lebih dari satu pihak. Korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk mampu memberantas kejahatan tersebut. Sejauh ini di Indonesia telah diterapkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum namun nyatanya hal tersebut tidak cukup untuk membuat para koruptor jera. Tujuan dari penelitian kali ini adalah merumuskan penemuan hukum baru berupa penerapan sanksi sosial sebagai bentuk penegakan hukum atas kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi sosial dengan menjadi pekerja sosial dirasa akan efektif karena fokusnya adalah pada menimbulkan beban psikologis yaitu berupa rasa malu karena diharuskan menjadi pekerja sosial dalam jangka waktu tertentu. Rasa malu inilah yang diharapkan akan memicu rasa jera sehingga para koruptor tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi sosial sebagai salah satu sanksi alternatif bagi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat dengan segera merumuskan sanksi sosial sebagai sanksi tambahan guna menilai keefektifannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Banking Miftahul Risko; Handaru Lumintang Bagus Krisnadi
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Sejalan dengan kemajuan waktu, inovasi teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, dari informasi dan komunikasi hingga sektor keuangan. Dalam sektor keuangan, terutama perbankan, memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan dengan cara mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan proses transaksi. Dengan kemajuan teknologi ini, interaksi sosial antarpersonal menjadi lebih mudah, namun masyarakat tetap perlu waspada untuk menjaga keamanan data penting mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk data perbankan yang sering menjadi target para penjahat di dunia maya, sebagian besar akibat kecerobohan dan ketidaktahuan pemilik akun perbankan.  Kejahatan siber atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang berhubungan dengan teknologi dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknologi dan informasi nasional, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan di dunia maya dan dianggap dapat merugikan individu, organisasi, atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat kejahatan siber.
The Role of Litigation of the Legal Bureau of Lampung Province Secretariat in Preparing Concept for Handling State Administrative Disputes Rini Tri Oktavia; Ropi Widyasari
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This paper discusses the role of the Litigation Sub-Division of the Legal Bureau of the Lampung Provincial Secretariat (Sekda Prov. Lampung) in preparing the concept of handling State Administrative disputes, as well as the factors that hinder it. The method used is a normative and empirical legal approach. The author collects data through literature and field studies. Data processing through editing, classification and data systematization methods. The results of the study show that the role of the Litigation of the Legal Bureau of the Lampung Provincial Secretariat in preparing the concept of handling State Administrative disputes has not been implemented optimally. This is because the implementation of duties as the power of attorney of the regional government in the realm of justice is often late, especially in the activities of preparing and submitting power of attorney, answers, duplicates, evidence, witnesses, conclusions.
Loss Control in Southeast Asia: The Impact of Depopulation in Japan Agil Kurniadi; Roby Rakhmadi
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This article discussed the impact of depopulation in Japan that influencing Southeast Asia. The phenomena of depopulation are dangerous problem, but many people didn’t notice. In case of Japan, having economical power in Southeast Asia, it can potentially lose control of economy. Depopulation can make the Japan power decrease economically. China even be superior to Japan as the state with overpopulated people in economical rivalry. Depopulation as one of the factors that make Japan loss control can be estimated as important factor. This article used qualitative methods, supported by statistic and literature data. By the article, it can be concluded that the problem of depopulation as an issue is not cheap issue, but its significant and dangerously. The case of Japan can be a good review for analyzing negative impacts. 
The Rise of Online Gambling Among Urban and Village Communities Al’bentarsyah; Yovan Novrianda
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Gambling is considered a criminal offense, defined as wagering an amount of money where the winner receives all the staked funds. This activity can have detrimental effects on society and erode the nation's ethical principles. The issue of gambling behavior escalates as it approaches the diagnostic criteria for pathological gambling, characterized by maladaptive and persistent actions leading to a cascade of further problems, such as repeatedly attempting to gamble despite consistent losses. Across various religious perspectives, gambling is generally regarded as a forbidden practice. The online gambling games engaged in by the community arise from social interactions among its members. Such social interaction can be likened to a double-sided coin, presenting both beneficial and adverse outcomes. A case in point regarding the negative impact involves students who have participated in online gambling activities.
The Role of Regional Government in Managing Legal Aid for the Poor Bharro Zikrillah al Rasyid; Aviccena Alfajri Firli; Ahmad Yudha Alkautsar
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Economic limitations often prevent poor people from getting legal aid when facing legal problems, a social injustice. This paper examines the responsibility of regional government in providing legal aid to this community group. The research method used is a normative legal approach, relying on data from legal literature studies. The conclusion of the study shows that legal aid has a positive impact in increasing the understanding of rights for poor people, especially in the economic field, facilitating access to justice, and encouraging social change towards better welfare in various aspects for all Indonesian people.
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris Silvando Rananda Sukma
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Artikel ini membahas fenomena korupsi dari pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, serta data kuantitatif dan kualitatif dari lembaga pemantau. Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah cukup lengkap dalam mengatur dan menjerat tindak pidana korupsi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala penegakan, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku. Data empiris menunjukkan bahwa modus penggelembungan anggaran (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan suap menjadi bentuk korupsi yang paling umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi dan revitalisasi nilai-nilai hukum adat sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan nilai integritas di semua sektor.
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang Indonesia. A. Edi Purwanto; Ahmad Rozali; Ulumudin
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Karya tulis ilmiah ini mengkaji implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, khususnya dampaknya terhadap Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal yang dipermasalahkan tersebut digugat oleh Maribati Duha yang diwakili oleh kuasa hukum Eliadi Hulu dan Rendi Vlantino Rumapea. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Pasal 251 yang mengatur beberapa aspek dokumentasi komersial bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Suhartoyo menyatakan bahwa Pasal 251 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Putusan penting ini menandai adanya perubahan signifikan dalam lanskap hukum komersial di Indonesia, yang berpotensi memengaruhi penafsiran dan penegakan ketentuan serupa lainnya dalam KUHD. Makalah ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas yang terlibat, alasan di balik putusan Pengadilan, dan potensi konsekuensi bagi praktisi hukum, bisnis, dan pembuat undang-undang di masa mendatang.
Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Malam Hari Talitha Alya Githa; M. Farel Revaldo Revanza Wahid; M. Irfan Ridho
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas litigasi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari, dengan fokus pada studi kasus dugaan pencurian di halaman rumah tertutup pada malam hari. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum secara cermat karena berdampak pada korban dan beratnya tindakan pelaku. Dalam kasus seperti ini, bantuan hukum memegang peranan penting dalam memberikan pembelaan bagi tersangka, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan menganalisis proses litigasi bantuan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengacara bantuan hukum efektif dalam menjaga hak-hak tersangka, mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan menjamin proses peradilan yang adil. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain terbatasnya jumlah pengacara bantuan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas bantuan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan kelembagaan dan peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana.
Algorithmic Influence and American Public Diplomacy: Ethical Dimensions of AI-Powered Political Advocacy on Social Media Erfiyanto, Ruri; Santoso, Made Panji Teguh
Jurnal Terekam Jejak Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ)
Publisher : Terekam Jejak Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/

Abstract

This article investigates the ethical dimensions of artificial intelligence (AI)-powered political advocacy within the realm of U.S. public diplomacy, particularly as disseminated through social media platforms. The study applies a qualitative content analysis method, drawing from reputable media and academic sources, and is anchored in Networked Public Diplomacy Theory and Soft Power Theory. Findings indicate that while AI technologies enhance message personalization, efficiency, and reach, they also introduce significant ethical challenges including algorithmic bias, opacity, and the erosion of public trust. These risks threaten the legitimacy and credibility of diplomatic institutions, especially when AI-generated content lacks contextual awareness or factual rigor. The study reveals that although AI can support soft power projection, its uncritical use may distort democratic discourse and undermine long-term diplomatic objectives. The research concludes that AI must be embedded within transparent, accountable, and culturally sensitive frameworks to fulfill its potential as a tool for relational diplomacy. It also recommends methodological diversification and greater interdisciplinary engagement to address the complex socio-technical implications of AI in public diplomacy.

Page 5 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Special Edition Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Terekam Jejak (JTJ) Vol 2 No 3 (2024): Criminal Law and International Politics Vol 2 No 2 (2024): Edisi Khusus Ilmu Sosial Vol 2 No 1 (2024): Perspektif Lingkungan Hidup, Hukum, Sosial, dan Hubungan Internasional Vol 1 No 1 (2023): hubungan Internasional dan Politik